SANCAnews.id

Kedua, mengganti MCB sendiri dan tidak sesuai dengan daya terdaftar, "Kami tidak ingin ada pelanggan mengganti sendiri MCB sehingga tidak sesuai dengan daya terdaftar karena MCB pembatas. Sehingga kalau batasan tidak sesuai haknya ada potensi pemakaian tidak terkendali, yang ujungnya ada risiko kabelnya panas, kemudian terbakar dan terjadi kebakaran," terangnya. 

Ketiga, mengambil listrik langsung tanpa kWh (kilowatt hour) meter. Hal ini sangat berisiko apalagi jika tidak dilakukan tanpa ahli.  

"Bayangkan kalau pelanggan-pelanggan kami melakukan hal ini apalagi tidak dilakukan ahlinya risiko kesetrum sangat tinggi," ujarnya, dilansir detik.com. 

Terakhir ialah membuka segel listrik. Sebab, alat pengukur termasuk aset pada PLN yang harus dirawat pelanggan. 

"Terakhir membuka segel sendiri seperti tadi saya sampaikan aset PLN sesuai dengan UU, aset PLN sampai alat pengukur pada perjanjian jual beli tenaga listrik. Itu sudah dijelasan pelanggan wajib ikut memelihara peralatan listrik di depan rumahnya jangan diutak-utik," katanya.[sanca] 

Jakarta, SN – Antrian panjang untuk rapid test antigen di stasiun kereta bisa membuat penumpang ketinggalan kereta. Apalagi bagi penumpang yang melakukan antigen rapid test di hari yang sama dengan jadwal pemberangkatannya. 

PT KAI (Persero) menegaskan bagi penumpang yang ketinggalan kereta karena melakukan rapid test antigen di stasiun tak perlu khawatir. KAI menegaskan akan memperbolehkan penumpang melakukan reschedule alias penjadwalan ulang ataupun refund alias pengembalian uang tiket. 

Namun kebijakan refund dan reschedule ini hanya khusus berlaku di masa libur natal dan tahun baru yang waktunya ditentukan hingga tanggal 6 Januari ke depan. 

"Misalnya, mereka (penumpang) tertinggal kereta karena datang rapid (test antigen) berbarengan di hari yang sama dengan perjalanannya, itu melakukan pembatalan masih boleh. Mereka bisa reschedule atau refund atau pengembalian tiket," kata Kahumas Daop I KAI Jakarta, Eva Chairunisa kepada detikcom, Selasa (22/12/2020). 

"Jadi nggak usah khawatir, kami paham resiko terbesar kan ketinggalan kereta, tapi itu bisa reschedule atau refund," imbuhnya. 

Khusus, untuk reschedule tiket, Eva menjelaskan hal itu bisa dilakukan hingga 3 bulan ke depan. "Bisa 3 bulan ke depan untuk reschedule-nya. Reschedule itu ganti tanggal. Jadi kalau mau diundur perjalanannya satu bulan lagi juga bisa," ujar Eva. 

Di sisi lain, Eva juga mengingatkan kepada para penumpang yang mau melakukan rapid test antigen di stasiun agar melakukannya pada H-1 keberangkatan. Hal ini untuk menghindari keterlambatan kereta karena harus melakukan rapid antigen di stasiun.[]

Jakarta, SN – Nama Gibran Rakabuming disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut siapa pun yang terlibat dalam kasus tersebut.  

"Kami memastikan setiap informasi akan digali dan dikonfirmasi pada saksi-saksi yang diperiksa," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (20/12). Dalam laporan majalah Tempo, putra Presiden Joko Widodo itu merekomendasikan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) sebagai vendor untuk pengadaan tas kain untuk Bansos Covid-19.  

Fikri juga menyebutkan pihaknya membuka kemungkinan untuk meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk, Sritex. "Saat ini proses penyidikan dan penyelesaian berkas perkara tersebut masih terus berlangsung. Penyidik masih akan melengkapi bukti, data dan informasi dengan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi," jelas Fikri.  

Dalam laporan majalah Tempo, PT Sritex diduga menerima rekomendasi khusus dari anak Presiden Joko Widodo. Namun demikian, perseroan menyatakan partisipasi dalam program tersebut dimulai dari pertemuan antara pihak Kemensos dan perseroan.  

"Sritex mendapatkan pesanan goodie bag bansos setelah di-approach oleh pihak Kemensos. Pada saat itu kami disampaikan bahwa kebutuhannya mendesak alias urgent," kata Head of Corporate Communication PT Sritex) Joy Citradewi, Minggu (20/12).  

Namun demikian, PT Sritex mengaku mendapatkan order goodie bag bansos dari Kemensos sekitar sebulan setelah pandemi Covid-19. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Mensos Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait program bantuan sosial penanganan virus corona (Covid-19).  

Keempat tersangka lainnya dalam kasus ini adalah, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.  

Selaku penerima, Juliari, Adi dan Matheus dijerat Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  

Sementara itu, selaku pemberi, Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)