SANCAnews.id

Jakarta, SNC – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amien Rais dan rombongan datang ke Mabes Polri untuk bertemu dengan Kapolri Jenderal Idham Aziz. Tujuannya untuk menyatakan kesiapannya menjamin penahanan Habib Rizieq.

 

Namun, Amien Rais dan rombongan tak bisa menemui Kapolri karena sedang bertugas di luar. Meski begitu, surat pernyataan yang diberikan ke jajaran aparat kepolisian dalam hal ini diteruskan ke Divisi Humas Polri.

 

"Alhamdulillah kami ingin ketemu Kapolri (Idham Aziz) tapi beliau (Kapolri Idham Aziz) ada di luar kantor. Kami pokoknya ingin ketemu siapapun wakilnya kemudian dibawa ke Divisi Humas, Kapala Divisi Humas pun tadi sedang pergi jadi tadi kami diterima stafnya," kata Amien kepada wartawan di Mabes Polri Jakarta, Kamis (17/12/2020).

 

Surat yang diberikan kepada Idham Aziz, Amien Rais meminta Polri untuk membebaskan Rizieq Shihab. Ia dan sepuluh orang lainnya yang tergabung dalam Koalisi Anak Bangsa Untuk Keadilan (KABUK) mengaku siap menjamin penangguhan penahanan Rizieq Shihab.

 

"Kepolisian segera melepaskan HRS (Habib Rizieq Shihab) dari tahanan, dan sebagai gantinya kami yang tercantum di bawah ini siap menjadi penjamin," tegas Amien. []

 

 

Isi surat lengkap yang akan dikirim ke Kapolri yaitu;

 

Kepada Yth:

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kami sebagai anak bangsa sangat prihatin atas kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya pasca kepulangan Habib Muhammad Rizieq Shihab (HRS). HRS semestinya dilibatkan pemerintah membangun stabilitas nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

 

Sangat disayangkan yang terjadi adalah sebaliknya, timbul kegaduhan secara meluas dan berkepanjangan. Tampaknya hal ini disebabkan oleh keterkejutan pemerintah melihat langsung jutaan orang simpatisan pencinta HRS datang dari berbagai wilayah NKRI menyambut kepulangannya ke tanah air. 

 

Sesungguhnya jika pemerintah beritikad baik mampu membuka diri dan membangun dialog secara tulus ikhlas, maka diyakini situasi dan kondisi kehidupan sosial politik akan menjadi lebih baik. Kegaduhan yang terjadi dan terhambatnya saluran dialog semakin memperlebar jarak antara pemerintah dengan pendukung HRS.

 

Kondisi demikian tidak bisa dianggap remeh, sebab berpotensi melemahkan persatuan dan kohesi nasional terlebih lagi dengan terjadinya penembakan diluar hukum terhadap keenam laskar FPI semakin memperparah stabilitas nasional.

 

Patut diduga telah terjadi kejahatan HAM berat dan tindak pidana teorisme. Terdapat petunjuk adanya penculikan dan penganiayaan Keenam laskar FPI tersebut bertugas mengawal imam yang mereka cintai beserta keluarga untuk kepentingan beribadah dan sejatinya turut serta dalam pengajian subuh keluarga.

 

Dengan demikian, kami yakin mereka gugur sebagai syuhada. Dalam hal ini kami menilai, seluruh sila Pancasila telah diabaikan oleh oknum-oknum Kepolisian. Tindakan tidak berperikemanusiaan yang melenyapkan nyawa anak-anak muda secara brutal tidak dapat dibenarkan dan tidak ada alasan penghapus pidana.

 

Kami sangat khawatir akan terpecahnya bangsa Indonesia menjadi dua kubu yang saling berhadap-hadapan sebagai resultan terbunuhnya enam orang laskar FPI dan perkara kerumunan yang berujung ditahannya HRS. Tidak dapat dipungkiri, pihak Kepolisian terus menerus mengklaim kebenaran. Disisi lain pihak FPI serta pendukungnya selalu dipojokkan dan diposisikan sebagai pihak yang salah.

 

Untuk meredakan situasi yang semakin panas dan tidak kondusif, serta demi tegaknya hukum dan keadilan, maka dengan ini kami menuntut:

 

1. Kepolisian segera melepaskan HRS dari tahanan, dan sebagai gantinya kami yang tercantum di bawah ini siap menjadi penjamin.

 

2. Segera dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak mana pun guna mengusut tuntas kejahatan HAM berat dan tindak pidana terorisme atas terbunuhnya enam orang laskar FPI.

 

3. Mengajak seluruh anak bangsa untuk terus mengawasi, mengawal dan ikut mengadvokasi secara intens seluruh proses penuntasan tragedi kemanusiaan tersebut.

 

Sebagai penutup, perlu kami ingatkan bahwa tindakan pembiaran, rekayasa dan penggelapan atas proses penuntasan tragedi kemanusiaan ini sangat berpotensi memicu kemarahan rakyat, schingga dapat menimbulkan hunu-hara dan perlawanan sosial yang meluas.

 

 

Dari kami anak-anak bangsa:

 

1. Dr Amien Rais

2. KH Dr Muhyiddin Junaidi

3. Dr Abdullah Hehamahua

4. KH Dr T Zulkrnaen

5. Dr Abdul Chair

6. Dr Bukhori Muslim

7. Neno Warisman

8. KH Ansyufri Sambo

9. Dr Syamsul Balda

10. Dr Marwan Batubara

11. Dr Nurdiati Akma

Jakarta, SNC – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menerima permohonan praperadilan untuk penetapan tersangka atas nama Habib Rizieq Shihab. Humas PN Jaksel Suharno mengatakan, pihaknya sudah menerima permohonan praperadilan pada Selasa, 15 Desember 2020.

Praperadilan diajukan oleh tim kuasa hukum Habib Rizieq Shihab untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka.

"Yang mana tersangka diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 160 KUHP dan atau 93 UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan dan Pasal 216 KUHP. Untuk saat ini baru atas nama pemohon Muhammad Rizieq Shihab," kata Suharno saat dihubungi iNews.id, Rabu (16/12/2020).

Setelah mendaftarkan kemarin, PN Jaksel menentukan hakim praperadilan dan panitera. Sidang akan dipimpin oleh Hakim Ahmad Sayuti dan Panitera Agustinus Endro, "Waktu belum karena baru penentuan hakim. Penetapan sidang belum diagendakan oleh hakim sidang," pungkasnya. []