SANCAnews.id

Jakarta, SNC – Presidium Aliansi Selamatkan Merah Putih (Asmapi) Edy Mulyadi mengungkapkan rencana jahat pemerintah untuk meng-covid-kan Habib Rizieq Shihab melalui operasi intelijen

Hal itu dilakukan karena penguasa tidak bisa menjerat HRS dengan kasus-kasus hukum yang dituduhkan sebelumnya.

“Saya mendengar ada operasi intelejen ini. Kedatangan HRS yang disambut ratusan ribu bahkan jutaan ummat di Bandara, jadi pintu masuk. Ditambah kegiatan beruntun di Petamburan, Tebet, dan Megamendung, rezim merasa semakin punya dalih meng-covid-kan Habib,” kata Edy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/12/2020).

Edy menyebut, untuk melancarkan operasi intelejen tersebut, mereka tidak segan-segan mengorbankan Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jabar, Kapolres Jakpus, Kapolres Bogor serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Operasi ini berusaha membangun opini, seolah-olah Petamburan dan Megamendung menjadi klaster Covid. Padahal itu merupakan akal- akalan penguasa.

“Penguasa berharap tes massal ini akan menemukan banyak orang terpapar covid di Petamburan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, mereka juga melakukan penyemprotan disinfektan di Petamburan. Dan rapid test massa juga dilakukan terhadap ratusan warga Petamburan. Hasilnya, hanya segelintir orang yang positif Covid-19.

“Tapi Allah gagalkan rencana busuk dan jahat mereka. Hasil tes, hanya 5 orang yang positif Covid-19. Itu pun kelimanya tidak hadir pada acara di Petamburan. Mereka terpapar Covid sepulang liburan,” papar Edy.

Sumber : Pojoksatu.id

Papua di Surabaya/Ist

Jakarta, SNC – Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (12/1/2020) dan mereka juga merayakan proses deklarasi kemerdekaan Papua.

Unjuk rasa diikuti ratusan orang yang mengenakan pakaian khas Papua. Mereka juga membawa berbagai atribut yang menuntut Indonesia mengakui kemerdekaan Papua Barat. 

Mereka juga menyampaikan tuntutan agar pemerintah RI memberikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua, membuka akses jurnalis, dan menarik militer organik dan non organik.

Seperti dilansir CNNIndonesia.com yang berada di lokasi, massa Papua menyampaikan orasi dan menyanyikan lagu bernada protes sembari mengenakan baju adat dan ragam atribut bercorak bendera Bintang Kejora.

“Papua bukan Merah Putih, Papua bukan Merah Putih. Papua Bintang Kejora, Bintang Kejora,” teriak mereka.

Dimana Sang Penjaga NKRI?

Aksi tuntutan merdeka Papua yang artinya tidak mau menjadi bagian NKRI yang berlangsung di Surabaya ini banyak ditanggapi netizen.

Mereka mempertanyakan keberadaan Banser yang selama ini koar-koar penjaga keutuhan NKRI dan siap berada di garda depan menjaga NKRI.

“Kalau engga salah di Surabaya itu banyak Banser dengan berbagai Angkatan yang katanya sebagai Garda Terdepan Penjaga NKRI… Tapi koq?” kicau akun @abu_waras di twitter.

“Jagain NKRI dari yg anti Jokowi, kalo yg beginian mah enggaaaak,” timpal @balagadona99.

“Cc @Banser_CyberNU jangan cuma berani ma ormas muslim doang, noh ada papua merdeka!” ujar @nasrudinaffandi.

“Mana berani mereka,” komen @Faiza_Abdullah7.

[Video]

SURABAYA (1/12)

Aksi Peringatan 59 Tahun Deklarasi Kemerdekaan Bangsa West Papua#FreeWestPapua pic.twitter.com/1xyXFfh07q— Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (@friwp) December 1, 2020

Kalau engga salah di Surabaya itu banyak Banser dengan berbagai Angkatan yang katanya sebagai Garda Terdepan Penjaga NKRI…

Tapi koq?.#AhSudahlah https://t.co/Ywfxqv6mVD— Lambe Waras (@abu_waras) December 1, 2020

Jakarta, SNC – United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara dan bahkan telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda sebagai pemimpin yang diasingkan di Inggris, sebagai presiden sementara provinsi tersebut.

“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” kata Benny Wenda kepada SBS News, Selasa (1/12/2020).

Benny Wenda mengatakan pemerintah sementara berarti provinsi ‘tidak akan tunduk kepada Indonesia. “Kami tidak mematuhi aturan dan hukum Indonesia yang diberlakukan kepada kami,” ujarnya.

Dia juga meminta pemerintah Australia untuk mendukung upaya mereka. “Papua Barat menghadapi krisis dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia (untuk mendukung kami). Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar.”

Pemerintah sementara yang dideklarasikan sendiri bertujuan untuk memobilisasi orang Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan, setelah itu akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan demokratis yang saat ini tidak mungkin dilakukan di bawah pemerintahan Indonesia. Ini akan berpusat pada perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama, serta melindungi hak-hak para migran Indonesia yang tinggal di provinsi.

Pengacara Australia Jennifer Robinson, yang mendirikan Pengacara Internasional untuk Papua Barat, mengatakan deklarasi tersebut adalah awal dari jalan kemerdekaan Papua Barat. “Tujuannya adalah mereka akan menjalankan kekuasaan untuk mengatur diri mereka sendiri dan mengatur diri mereka sendiri di Indonesia,” katanya kepada SBS News. “Ini adalah awal dari apa yang saya pikir akan menjadi jalan mereka menuju kemerdekaan.”

Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pelaksanaan Otonomi Khusus atau otsus tahap kedua di Tanah Papua akan segera dilaksanakan. Hal itu merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) No.20/2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Keppres itu bertujuan agar tercipta semangat paradigma dan juga cara-cara baru dalam mengelola percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan sinergi antara lembaga/kementerian dengan pemerintah daerah sehingga percepatan pembangunan dalam menuju kesejahteraan Papua dan Papua Barat bisa segera terwujud,” jelas Moeldoko, Selasa (1/12/2020).

Lebih lanjut, Moeldoko menyampaikan terdapat lima hal sebagai kerangka baru yang ingin dituju dalam mewujudkan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Pertama, tranformasi ekonomi berbasis wilayah adat, kedua kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dan ketiga mewujudkan SDM yang unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua.

Keempat infrastruktur khususnya infrastruktur dasar dan persoalan ekonomi, dan kelima tata kelola pemerintahan dan keamanan yang menghormati hak. “Lima hal itulah kerangka yang ingin diwujudkan dalam upaya menuju percepatan Papua yang semakin sejahtera,” jelas Moeldoko.

Lalu bagaimana perkembangan perekonomi terkni Papua? Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden Edy Priyono menyampaikan angka kemiskinan dan pengangguran di Papua dan Papua Barat terus menurun.

Hal itu didasarkan pada berbagai indikator yang menunjukkan kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat membaik pada periode 2015-2019. “Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (1/12/2020).

Sepanjang periode itu, sambungnya, angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40 persen menjadi 27,53 persen, sedangkan di Papua Barat turun dari 25,72% persen menjadi 22,17 persen. Senada, Indeks Pembangunan Manusia Papua juga naik dari 57,25 ke 60,84, sedangkan Papua Barat dari 61,73 ke 64,7.

Edy juga menyebutkan tingkat pengangguran terbuka dua provinsi tersebut mengalami penurunan selama periode 2015-2019, yaitu dari 3,99 persen menjadi 3,65 persen untuk Papua dan dari 8,08 persen menjadi 6,24 persen untuk Papua Barat.

Kendati demkian, Edy mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Papua pada 2019 memang negatif. Hal itu disebabkan oleh penurunan tajam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertambangan akibat transisi sistem produksi PT Freeport dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah. [*]

Jakarta, SNC – FPI Sulawesi Selatan (Sulsel) angkat bicara soal penolakan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Kota Makassar yang diserang orang tak dikenal (OTK) siang tadi dan FPI Sulsel menuding aksi tersebut dilakukan massa bayaran.

"Saya kurang jelas karena saya juga baru dapat dari media informasinya (soal aksi tolak HRS diserang OTK). Saya sendiri belum tahu, karena saya sendiri baru dapat informasi jelang magrib, tadi kegiatan seperti itu dan siapa membubarkan belum terlalu jelas," ujar Sekretaris DPD FPI Sulsel Agus Salim Syam kepada detikcom, Selasa (1/12/2020).

Meski belum mengetahui kelompok OTK yang menyerang aksi penolakan HRS tersebut, Agus menyayangkan adanya aksi tersebut. Agus mengaku bingung dengan aksi tersebut.

"Saya bingung, maksudnya kenapa? Beliau (HRS) tidak pernah merugikan negara, tidak pernah korupsi, justru banyak koruptor yang merusak ini negara diterima dengan senang hati, justru yang mau memperbaiki negara ditolak. Ini kan akal sehatnya tidak berjalan orang yang seperti ini. Saya menyayangkan seperti ini, apalagi kalau aksi ini aksi bayaran," jelas Agus.

Agus menilai polisi harusnya sudah mengetahui siapa massa aksi yang menolak HRS tersebut. Lebih lanjut, Agus enggan mengomentari lebih jauh terkait kericuhan akibat serangan OTK dalam aksi tersebut.

"Intinya seperti itu (FPI belum tahu) karena memang kami tidak pernah melakukan koordinasi seperti itu. Ya ini lah, masyarakat cinta kepada Habib Sementara ada sekelompok orang entah dari mana, planet dari mana tiba-tiba mengatakan menolak dan segala macam," imbuhnya.

Aksi tolak Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab yang dilakukan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai Masyarakat Sulawesi Selatan di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar pada Selasa (1/12) sore tadi berakhir ricuh. 

Massa aksi seketika kocar-kacir diserang OTK dengan lemparan batu dan dikejar, "Yang demo dilempari batu, terhambur mi (kocar-kacir)," kata Kasi Humas Polsek Ujung Pandang Bripka Suwandhi kepada detikcom, Selasa (1/12).

Saat melakukan unjuk rasa menolak Habib Rizieq di Makassar, massa aksi sempat menahan sebuah truk untuk menyampaikan orasi. Massa juga menempel sepanduk bergambar penolakan Habib Rizieq dan tulisan; Tolak kedatangan Habib Rizieq di Sulawesi Selatan.(dtk)