Jakarta, SNC — Media sosial dihebohkan dengan mengunggah video pengajian ulama terkenal Banten Abu Uci Turtusi. Ternyata video tersebut menjadi perbincangan di kalangan publik dan dibagikan oleh berbagai media, salah satunya Geisz Chalifah.

Geisz membagikan video tersebut dengan menambahkan narasi pertanyaan apakah Gubernur Banten akan diperiksa hingga pejabat konferensi pers.

"Apakah Gubernur Banten akan dipanggil, diperiksa selama 9.5 jam. Apakah akan dibahas terus menerus oleh para bapak pemangku kebijakan dibicarakan dimedia tiap hari? Apakah Bapak Prof akan konfrensi pers? terlebih instruksi mendagri telah keluar. Apakah semua itu hanya utk DKI.?," tulis Geizs di akun Twitter miliknya dikutip pada Senin, 30 November 2020.

Menanggapi hal itu Sekretaris Habib Rizieq Shihab Center Babe Haikal Hassan dengan nada menyindir jika dalam video tersebut bukan kerumunan.

Menurut dirinya itu hanya sekumpulan orang yang lagi berdekat-dekatan, karena itulah tidak bisa dipanggil dan diperiksa.

"Ini bukan kerumunan, ini hanya sekumpulan orang yang lagi berdekat-dekatan,jadi gak bisa dipanggil dan diperiksa, gituuuuu," sindirnya.[]

"Beliau kan meninggalkan rumah sakit memang kategori kabur itu? Siapa yang menyimpulkan kabur? Yang bilang kabur kan wartawan, temen-temen semua yang buat tulisan kabur. Orang siapa pun berobat, mau datang malam, mau datang pagi, itu kan urusan Beliau dengan rumah sakit. Kalau rumah sakit bilang sembuh atau bagaimana, terserah. Kita tidak pernah bilang kabur, yang bilang kabur kan temen-temen wartawan semua ketika meninggalkan Rumah Sakit Ummi," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Hendri Fiuser saat menjelaskan kepulangan Habib Rizieq di Mapolresta Bogor Kota, Minggu malam, 29 November 2020. 

Hendri mengatakan, kepulangan Habib Rizieq dari rumah sakit tidak ada kaitannya dengan kepolisian. Hal itu merupakan urusan pasien dan rumah sakit.

"Kepulangan Beliau itu tidak ada kaitannya dengan kami. Artinya, Beliau berobat di sana di Rumah Sakit Ummi, ya silakan mau kembali mau datang. Nah itu urusan Beliau dengan pihak rumah sakit. Jadi kalau dikatakan kabur itu juga tidak pas menurut saya. Ya Beliau sudah meninggalkan rumah sakit tersebut," ujar Hendri. 

Hendri menyampaikan terkait kondisi dan dipulangkannya Habib Rizieq merupakan hak kewenangan rumah sakit untuk menjelaskannya. Sementara Polresta Bogor Kota sendiri fokus menangani kasus pelaporan oleh Satgas Covid-19 Kota Bogor.

"Dengan pertimbangan apa? (pasien tersebut dipulangkan) silakan konfirmasi ke pihak rumah sakit. Kita Polresta Bogor Kota fokus kepada penanganan penegakan hukumnya. Di situ ada pasalnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 84 tentang Penanggulangan wabah penyakit menular. Itu fokus ke situ," jelas Hendri.

Sebelumnya, pimpinan FPI itu dikabarkan pulang melalui pintu belakang pada Sabtu malam, 28 November 2020 pukul 20.50 WIB yang diduga melalui gudang obat RS Ummi. Namun, belum diketahui apa kendaraan yang digunakan.

Ketika dicek oleh pihak keamanan pada pukul 21.45 WIB, Habib Rizieq sudah meninggalkan kamar rumah sakit. Pihak rumah sakit sendiri dikabarkan masih tertutup terkait keberadaan pasti Habib Rizieq.[]

Jakarta, SNC — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap pasien berhak meminta agar rekam medisnya tidak dibuka ke publik.

Namun, Mahfud mengingatkan, dalam kondisi khusus seperti pandemi, aturan tentang kerahasiaan catatan kesehatan pasien bisa diabaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Hal ini didasarkan pada dalil lex specialis derogat Legi generalist atau rule of law khusus yang mengesampingkan rule of law (aturan hukum) secara umum.

"Ada ketentuan khusus bahwa dalam keadaan tertentu menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan dan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular maka medical record atau catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu," kata Mahfud dalam konferensi pers di Media Center Satgas Covid-19, Graha BNPB, Jakarta yang disiarkan secara daring, Minggu (29/11/2020).

Pernyataan Mahfud menanggapi sikap pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab yang menolak menginformasikan mengenai hasil tes usap yang dijalaninya secara mandiri kepada Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 Kota Bogor.

Rizieq melalui perwakilan FPI mendasarkan pada aturan dalam UU Kesehatan mengenai kerahasiaan data kesehatan pasien. Padahal, setibanya di Indonesia sejak Selasa (10/11/2020), Rizieq melalukan serangkaian kegiatan yang menciptakan kerumuman dan melanggar protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19. Bahkan, Rizieq diketahui sempat kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Tak hanya mengesampingkan kerahasiaan data pasien, Mahfud bahkan menegaskan setiap orang yang menghalangi kerja petugas dalam menyelamatkan kesehatan masyarakat di tengah pandemi ini dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 212 dan 216 KUHP.

"Siapapun dia bisa diancam juga dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 212, 216. Jadi ada perangkat hukum di sini yang bisa diambil oleh pemerintah," kata Mahfud.

Untuk itu, Mahfud meminta Rizieq Syihab koperatif dalam proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Rizieq seharusnya tidak keberatan memenuhi panggilan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum jika merasa dirinya sehat.

"Kalau merasa diri sehat tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama karena seumpama merasa diri sehat tidak akan menulari orang lain bisa saja karena beliau adalah tokoh yang selalu menjadi kerumunan bisa saja beliau terancam ditulari oleh orang lain karena kontak erat dengan orang-orang banyak yang secara teknis kesehatan itu sangat membahayakan bagi apa namanya penularan Covid-19," kata Mahfud.

Sumber:BeritaSatu.com