Latest Post

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj positif corona.



Jakarta, SNC — Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj dipastikan positif terjangkit virus corona dan informasi tersebut disampaikan Sespri Ketum PBNU, M Sofwan Erce melalui caption video pada Sabtu (28/11/2020).

Menurut Sofwan, KH Said Aqil Siradj diketahui positif Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR, "Bahwasannya pada Sabtu 28 november pada pukul 19.30 WIB hasil PCR swab dari Al Mukaram Profesor Dokter KH Aqil Siradj menunjukan hasil positif," kata Sofwan dikutip Suara.com, Minggu (29/11/2020).

Sofwan mengatakan, Said Aqil memang sengaja meminta Sofwan untuk menginformasikan perihal statusnya yang terpapar virus corona.

Said Aqil juga memohon doa untuk kesembuhan dirinya yang kini tengah dirawat intensif di rumah sakit.

"Alhamdulillah pada saat ini beliau dalam kondisi yang baik, sedang dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta dengan perawatan yang intensif," ucap Sofwan.

Sofwan kemudian kembali menyampaikan pesan dari KH Said Aqil yang kerap menyatakan bahwa Covid-19 bukanlah merupakan aib.

Ia juga berpesan untuk selalu menjaga protokol kesehatan karena Covid-19 yang bisa menginfeksi siapapun.

"Sebagimana yang sering beliau sampaikan bahwasannya Covid-19 ini bukanlah aib. Covid-19 ini bukanlah hal yang buruk dan bisa menimpa siapa saja dari latar belakang apa saja," kata Sofwan.

"Mari kita jaga pesan beliau bagi warga NU khusunya tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak," imbuhnya. **



Jakarta, SNC — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap pasien berhak meminta agar rekam medisnya tidak dibuka ke publik.


Namun, Mahfud mengingatkan, dalam kondisi khusus seperti pandemi, aturan tentang kerahasiaan catatan kesehatan pasien bisa diabaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.


Hal ini didasarkan pada dalil lex specialis derogat Legi generalist atau rule of law khusus yang mengesampingkan rule of law (aturan hukum) secara umum.


"Ada ketentuan khusus bahwa dalam keadaan tertentu menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan dan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular maka medical record atau catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu," kata Mahfud dalam konferensi pers di Media Center Satgas Covid-19, Graha BNPB, Jakarta yang disiarkan secara daring, Minggu (29/11/2020).


Pernyataan Mahfud menanggapi sikap pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab yang menolak menginformasikan mengenai hasil tes usap yang dijalaninya secara mandiri kepada Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 Kota Bogor.


Rizieq melalui perwakilan FPI mendasarkan pada aturan dalam UU Kesehatan mengenai kerahasiaan data kesehatan pasien. Padahal, setibanya di Indonesia sejak Selasa (10/11/2020), Rizieq melalukan serangkaian kegiatan yang menciptakan kerumuman dan melanggar protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19. Bahkan, Rizieq diketahui sempat kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.


Tak hanya mengesampingkan kerahasiaan data pasien, Mahfud bahkan menegaskan setiap orang yang menghalangi kerja petugas dalam menyelamatkan kesehatan masyarakat di tengah pandemi ini dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 212 dan 216 KUHP.


"Siapapun dia bisa diancam juga dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 212, 216. Jadi ada perangkat hukum di sini yang bisa diambil oleh pemerintah," kata Mahfud.


Untuk itu, Mahfud meminta Rizieq Syihab koperatif dalam proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Rizieq seharusnya tidak keberatan memenuhi panggilan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum jika merasa dirinya sehat.


"Kalau merasa diri sehat tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama karena seumpama merasa diri sehat tidak akan menulari orang lain bisa saja karena beliau adalah tokoh yang selalu menjadi kerumunan bisa saja beliau terancam ditulari oleh orang lain karena kontak erat dengan orang-orang banyak yang secara teknis kesehatan itu sangat membahayakan bagi apa namanya penularan Covid-19," kata Mahfud.


Sumber:BeritaSatu.com

Ketua PBNU Said Aqil Siradj dinyatakan positif terpapar corona (covid-19).


Jakarta, SNC — Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Said Aqil Siradj dinyatakan positif Covid-19. Demikian disampaikan Sekretaris Pribadi Ketua PBNU, M. Sofwan Erce dalam keterangan pers melalui rekaman video, Minggu (29/11/2020) malam.

"Bahwasanya pada Sabtu (28/11) pada pukul 19.30 WIB, hasil tes swab PCR KH. Said Aqil Siradj menunjukkan hasil positif Covid-19. Atas arahan beliau kami diminta menyampaikan kabar ini kepada masyarakat," kata Sofwan.

Dia menuturkan, Said Aqil kekinian dalam kondisi baik, tanpa keluhan penyakit lainnya, "Saat ini beliau dalam kondisi baik, sedang dirawat di sebuah RS di Jakarta dengan perawatan intensif," ujarnya.

Oleh karena itu, Said mengimbau kepada seluruh masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran virus corona.

"Sebagaimana yang sering beliau sampaikan, bahwa Covid-19 bukan aib, bukan kabar buruk, siapa saja bisa kena dari latar belakang apa saja. Mari kita jaga pesan beliau, bagi warga patuhi protokol kesehatan," tuturnya, dikutip dari  Suara.com. [*]



Ribuan Jamaah Hadiri Haul Tuan Guru Syeikh Abdul Qodir Jaelani di Pasar Kemis



Jakarta, SNC — Ribuan jemaah Haul Tuan Guru Syekh Abdul Qodir Al Jaelani ke 62 memadati kawasan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Istiqlaliyah, Kampung Cilongok, Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Minggu (29/11/2020).


Di lokasi, jemaah yang hadir berasal dari berbagai daerah baik di luar maupun di dalam Kabupaten Tangerang, di luar prediksi atau batas-batas yang diincar oleh pelaksana dan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Pemkab), ribuan jemaah, sebenarnya tampak hadir melimpah.


Imran (33) salah satu jamaah Haul Syekh Abdul Qodir Al Jailani asal Kecamatan Tanara mengatakan, alasan dirinya datang selain sebagai ajang silaturahmi antar sesama umat Islam, juga untuk acara rutinitas tahunan ini sering dia mengikuti tiap tahunnya.


“Tiap tahun saya rutin datang, disamping ajang silaturahiim, juga bisa juga menjadi wisata religi,” ungkap Imran kepada SatuBanten.


Namun yang paling penting, lanjut dia, adalah sebagai salah satu ritual ibadah sunnah terhadap Tuan Guru Syekh Abdul Qodir Al Jaelani dengan harapan mendapatkan ridho Allah SWT melalui karomahnya.


“Melalui zikir dan doa bersama, kita mengharapkan ridho Allah SWT dan karomah serta kebarokahan dari Tuan Guru Syekh Abdul Qodir Al Jaelani dalam kehidupan kita dunia akhirat,” ungkapnya.


Sementara Wardi asal Cimanuk, Pandeglang menilai bahwa Haul Syekh Abdul Qodir Al Jaelani dimaknai untuk mengenang sekaligus meneladani kehidupan beliau yang banyak keteladanan dalam menyebarkan agama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaban.


“Tujuannya untuk mendoakan keberkahan serta memetik teladan dengan mengenang jasa dan hasil perjuangan para syekh maupun para alim ulama yang telah berdakwah mengajarkan tuntunan syariat dan aqidah akhlak,” ujar Wardi.


Lebih lanjut Wardi menjelaskan bahwa sebagai pedoman atau bekal bagi umat islam dalam menghadapi kehidupan dunia maupun di akhirat kelak.


Di antaranya dari sisi sosial, menjalin interaksi yang baik antar masyarakat, baik masyarakat setempat maupun masyarakat luar, meningkatkan solidaritas masyarakat, menjaga silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan.


“Menjadi motivasi untuk meneladani perilaku atau sikap yang baik dari Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, menambah ilmu pengetahuan ataupun ilmu agama serta mengingatkan kita kepada kematian,” pungkas Wardi. (*)



Rame ya bro @DivHumas_Polri ?#HRSyangDirawatLoeYangSakit ? pic.twitter.com/oUkG7JFIoQ

— ︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ (@CybSqu) November 29, 2020

Masya’Allah..Ribuan jamaah dalam acara Haul Syech Abdul Qadir Al-Jaelani yg ke 62.Abuya UCI di dampingi jamaah menuju mimbar.. Banten (29/Nov/2020)

Akankah polda banten di copot dan gubernur nya di panggil…?? #KamibersamaIBHRS #WeStandWithIBHRS #MosiTidakPercaya pic.twitter.com/kMpZJHPVri

— 🚨Nymph1_JCWookie🚨 (@HeartOds) November 29, 2020





Ketua MPR Ragukan Pemindahan Ibu Kota Diteruskan setelah Jokowi/Ist





Jakarta, SNC – Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan pentingnya Indonesia memiliki Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan sejak GBHN dihapuskan dan diserahkan kepada presiden untuk merumuskan visi dan misinya, tidak ada kesinambungan dalam pembangunan Indonesia.

Indonesia telah melakukan pemilihan presiden secara langsung selama dua dekade terakhir, yakni sejak presiden SBY dua periode dan presiden Jokowi dua periode. Selama itu pula belum terjadi kesinambungan pembangunan dari presiden satu dengan yang lainnya.

“Kita seperti menari poco-poco di setiap periodenya. Karena setiap program berubah: maju dua langkah, mundur tiga langkah; maju selangkah, mundur dua langkah. Jadi bukan jalan di tempat, bahkan mundur akhirnya," kata Bamsoet, panggilan akrabnya, di gedung DPR/MPR, Jakarta, Sabtu, 28 November 2020.

Karena pemikiran itulah akhirnya MPR bertekad mendorong lahirnya kembali GBHN. "Yang mungkin saja nanti kita ubah namanya menjadi pokok-pokok haluan negara yang menjadi bintang pengarah bangsa ini di dalam lompatan 50-100 tahun yang akan datang," ujarnya. 

Sejumlah negara lainnya seperti Singapura, China, dan negara-negara besar, katanya, punya pokok-pokok haluannya sendiri yang akan jadi pedoman bahkan sampai seratus tahun mendatang. Indonesia kini belum memiliki hal itu.

Dalam beberapa waktu ini, dia berpendapat, Indonesia harus sadar dan mengejar ketertinggalan. Indonesia memiliki waktu sedikitnya 25 tahun untuk mencapai ulang tahun emasnya. Namun target itu harus jelas arahnya sehingga diperlukan pokok-pokok haluan negara.

Menurut Bamsoet, pasti setiap presiden memiliki prioritas programnya masing-masing. Program itulah yang akan diputuskan secara bersama agar menjadi kesepakatan nasional bahwa Indonesia harus memiliki program jangka panjang 50-100 tahun yang akan datang yang harus dijalankan oleh presiden-presiden berikutnya.

"Saya ambil contoh, Pak Jokowi memutuskan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Apakah ada jaminan presiden nanti yang akan menggantikan beliau akan meneruskan program itu? Kemudian Pak Jokowi hari ini heavy-nya adalah membangun infrastruktur di berbagai daerah, membelah Papua, membelah Sumatera, membelah Kalimantan, menghubungkan daerah satu dengan lainnya untuk memperlancar perekonomian nasional. Apakah ada jaminan? Tidak," ujarnya.

GBHN penting untuk bangsa Indonesia, dan GBHN juga tidak akan membatasi kreativitas seorang pemimpin untuk memimpin bangsa. “Karena garis -garis besar haluan negara ini hanya menggambarkan garis besar. Detailnya, strateginya bagaimana mencapainya, itulah yang disampaikan di visi misi, dan itulah pula yang menjadi program daripada calon presiden," katanya. (*)


SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.