SANCAnews.id

Logo Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Jakarta, SNC – Sidang formatur 17 orang dalam Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung Jumat (27/11) di Hotel Sultan, Jakarta menetapkan Pimpinan Harian MUI periode 2020-2025.

Pimpinan harian MUI 2020-2025 diisi beberapa kalangan muda yang sudah lama aktif di MUI. Beberapa nama baru juga muncul karena aspek kualifikasi dan keterwakilan ormas.

Sidang Formatur dipimpin oleh Ketua umum MUI demisioner sekaligus Ketua Tim Formatur KH. Ma'ruf Amin.

Sekretaris Tim Formatur sekaligus sekjen MUI demisioner Buya Anwar Abbas menyampaikan, pemilihan pengurus MUI melibatkan banyak aspek. MUI sebagai tenda besar umat Islam, sidang formatur memprioritaskan tiga hal utama yaitu keterwakilan, integritas, dan kompetensi.

Berikut daftar lengkap Pengurus MUI 2020-2025:

Ketua Umum MUI: KH. Miftachul Akhyar

Wakil Ketua Umum MUI 1 : Dr. Anwar Abbas

Wakil Ketua Umum MUI 2 : KH. Marsudi Syuhud

Wakil Ketua Umum MUI 3 : Drs. H. Basri Bermanda, MBA.

Ketua MUI KH. Masduki Bidlowi

Ketua MUI Dr. Yusnar Yusuf Rangkuti

Ketua MUI Prof. Noor Achmad

Ketua MUI KH. Abdullah Jaidi

Ketua MUI KH. Afifuddin Muhajir

Ketua MUI KH. Dr. Sodikun

Ketua MUI Dr. Lukmanul Hakim

Ketua MUI KH. Sholahuddin Al Aiyubi

Ketua MUI Prof. Amany Lubis

Ketua MUI KH. Cholil Nafis

Ketua MUI Dr. Jeje Zainuddin

Ketua MUI Dr. Asrorun Niam Sholeh

Ketua MUI Dr. Sudarnoto Abdul Hakim

Ketua MUI Prof. Dr. Utang Ranuwijaya

Sekretaris Jenderal : Dr. Amirsyah Tambunan

Wakil Sekretaris Jenderal:

KH. Abdul Manan Ghani

Habib Hasan Bahar

Rofiqul Umam Ahmad

Azrul Tanjung

Asrori S. Karni

Ikhsan Abdullah

Arif Fahrudin

M. Ziyad

Isfah Abidal Aziz

Dr. Badriyah Fayumi

Drs. H. Pasni Rusli

Dr. Abdul Ghaffar Rozin

Prof. Dr. Valina Sinka Subekti

Bendahara Umum: Misbahul Ulum

Wakil Bendahara

KH. Eman Suryaman

Dr. Rahmat Hidayat

Jojo Sutisna

Trisna Ningsih Julianti

Erni Juliana

Pengurus Dewan Pertimbangan MUI 2020-2025

Ketua Wantim MUI : Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin

Sekretaris Wantim : Prof. Dr. Dadang Kahmad

Wakil Ketua Wantim:

Drs. Zainut Tauhid Sa'adi

Prof. didin Hafidhuddin

Prof. Dr. Hamdan Zoelva

KH. Anwar Iskandar

Habib Zein Umar bin Smith

Prof. Jimly Asshiddiqi

KH. Ahmad Sadeli Karim

KH. Masdar Farid Mas'udi

KH. Abun Bunyamin

Dr. Ahmad Herayawan, Lc

Prof. Dr. Masykuri Abdillah

KH. Muhyiddin Junaidi

Tiga anggota TNI ditembak oleh anggota Organisasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNBP-OPM) di Nduga, Papua.

Jakarta, SNC — Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Kolonel Czi IGN Suriastawa, membenarkan adanya informasi penembakan tiga anggota TNI dalam baku tembak dengan anggota Organisasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNBP-OPM) di Nduga, Papua.

Namun Suriastawa belum bisa memberi keterangan lengkap berkaitan dengan informasi tersebut, "Betul (ada penembakan) saat ini saya sedang minta kronologi ke lapangan," kata Suriastawa saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Kamis (26/11).

Sebelumnya, pihak TPNPB-OPM mengeluarkan rilis terkait baku tembak antara pihaknya dengan anggota TNI. Juru Bicara (Jubir) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom melalui pesan singkat mengatakan telah terjadi kontak senjata dengan pasukan Keamanan Indonesia di Kabupaten Nduga, Papua.

"Hari ini kamis (26/11) waktu lokal Ndugama pukul 1 siang sampai 4 sore baku tembak antara Pasukan TPNPB Ndugama vs TNI POLRI Indonesia telah terjadi, dan tempat kejadian di Kindibam wilayah Ndugama, Papua Barat," kata Shebby melalui rilis.

Baku tembak itu kata dia dilakukan dengan TNI Polri yang baru saja dikirimkan dari Jakarta. Dari TPNBP sendiri kata dia tak ada korban tewas maupun tertembak dalam baku tembak itu.

"Pihak TPNPB NDUGAMA Tidak ada yang korban dan pihak TNI/POLRI ada korban namun belum pastikan kerena berapa yang di tembak mati," katanya. (sanca)

KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih Lobster/Net

Jakarta, SNC – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak terlalu terjebak dalam euforia kasus dugaan suap izin ekspor lobster atau benih ikan yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan yang nonaktif, Edhy Prabowo, sebagai tersangka.

Pasalnya, menurut Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, KPK hingga kini belum berhasil menangkap buronan kasus suap PAW DPR Harun Masiku.

“Dalam konteks ini ICW pun mempertanyakan kenapa aktor selevel menteri dapat ditangkap KPK, sedangkan Harun Masiku tidak?” ujar Kurnia dalam keterangan tertulis, Kamis (26/11).

ICW meyakini Harun belum tertangkap lantaran Deputi Penindakan enggan mengevaluasi tim satgas yang ditugaskan untuk memburu mantan Kader PDIP itu.

Maka dari itu, menurut Kurnia, akan lebih baik apabila pimpinan KPK segera membubarkan tim satgas Harun Masiku dan menggantinya dengan satgas lain.

Kurnia menyarankan KPK untuk mengganti tim satgas Harun dengan satgas yang berhasil menangkap mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono, serta Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto.

Tim satgas tersebut dikepalai oleh penyidik senior Novel Baswedan. Satgas tersebut juga diketahui turut mengamankan Edhy Prabowo dalam OTT di Bandara Soekarno Hatta, Rabu (25/11) dini hari.

“Jika ini tidak kunjung dilakukan, maka patut diduga ada pihak-pihak di internal KPK yang berkeinginan melindungi Harun Masiku,” tutur Kurnia.

Meski begitu, pada dasarnya ICW mengapresiasi kinerja penyidik KPK atas kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.

Namun, kata kurnia, proses hukum tersebut tidak begitu saja dapat diartikan bahwa kondisi KPK masih seperti sedia kala. Sebab, menurutnya, sejak berlakunya UU 19/2019, penindakan KPK menurun drastis.

“Selain karena adanya ketidaksamaan visi di antara Pimpinan KPK, hal lain juga terkait proses penindakan yang semakin melambat karena adanya Dewan Pengawas,” ucapnya.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan Novel Baswedan menjadi salah satu kasatgas yang menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo.

“Salah satu Kasatgas tersebut benar Novel Baswedan,” kata Ali saat dikonfirmasi, Rabu (25/11).

Dalam perkara dugaan suap izin ekspor benih lobster, KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka bersama enam pihak lainnya. []

Fadli Zon/Ist

Jakarta, SNC — Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo ditangkap KPK karena terseret kasus suap dan ternyata kolega Edhy di Partai Gerindra, Fadli Zon mengingatkan sahabat dekat Prabowo Subianto sebelum ditangkap KPK.

Hampir setahun yang lalu, twitter Fadli Zon mengingatkan Edhy untuk memperhatikan saran Susi Pudjiastuti yang disampaikan Fadli pada 17 Desember 2019, saat disibukkan dengan benih lobster dan saran Fadli terkait dengan kebijakan benih lobster dibuka kembali oleh Edhy.

Dilansir hops.id, Fadli menilai Susi sebagai sosok yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, oleh karena itu tidak ada salahnya Edhy menyimak dan mengindahkan saran dan kritik mantan menteri kelautan tersebut.

“Saya sarankan pada kolega saya Menteri Edhy Prabowo untuk mempertimbangkan masukan dan kritik yang baik soal benih lobster. Jangan apriori walau datang dari manapun apalagi dari pendahulu @susipudjiastuti yang punya nasionalisme tinggi. Saya yakin Menteri Edhy Prabowo akan bijak bersikap,” cuit Fadli pada tanggal 17 Desember 2019.

Lima hari sebelum cuitan Fadli Zon itu, Edhy Prabowo menjelaskan ekspor benih lobster merupakan salah satu opsi yang akan diambil Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kala itu, Edhy mengatakan kebijakan ekspor benih lobster masih didalami, dia mengatakan Kementerian akan meminta masukan dan kajian dari berbagai pihak untuk keputusan ekspor benih lobster. Berkaitan dengan rencana kebijakan ekspor benih lobster, ada 29 aturan di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bakal dirapikan.

“Kemarin cukup ramai soal lobster, memang belum kita putuskan. Jadi baru dalam tahap pendalaman. Ribuan orang yang tergantung dalam kehidupannya ini dulu yang harus dicari jalan keluarnya. Ini tugas saya mencari jalan keluarnya, yang memang simulasinya banyak. Apakah kita akan kita kan ekspor? Itu salah satu solusi Apa solusinya ekspor 100 persen? Saya tidak akan setuju. Kalau mau tanya sikap saya, saya maunya dibesarkan 100 persen di Indonesia. Karena itulah potensi kita dan bisa mendapatkan nilai tambahnya,” ujar Edhy dalam acara Gelar Wisata Bahari di kementeriannya, Kamis 12 Desember 2019.

Saat menjabat sebagai menteri, Susi melarang izin ekspor benih lobster, nah oleh Edhy keran kebijakan ini dibuka. Makanya Susi pun mengkritik kebijakan Edhy melalui berbagai kesempatan termasuk di media sosial.

Protes di akun Twitternya, Susi menuliskan lobster jangan disamakan dengan nikel. Keduanya sumber alam yang beda, satunya mahluk hidup satunya benda mati.

“Nikel itu benda mati, tidak bisa beranak pianak diambil akan habis. Lobster itu mahluk hidup bernyawa, berkembang biak/ beranak pianak,” cuit Susi di akun Twitternya @susipudjiastuti pada Selasa 17 Desember 2019.

Susi mengkritik kebijakan ekspor benih lobster ini. Seharusnya yang diekspor bukan benihnya tapi induk lobster yang sudah siap dikonsumsi.

“Lobster itu SDA yg Reneawble. Salah satu dr sedikit SDA laut yg bisa diakses/ ditangkap dg mudah oleh pancing, bubu dr para nelayan kecil di pesisir. Pengambilan tidak perlu dg kapal besar/alat modern lainnya. Negara wajib menjaga sumber livelyhood nelayan kecil ini dg Benar&Baik,” tulis Susi. [*].