SANCAnews.id

KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih Lobster/Net

Jakarta, SNC – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak terlalu terjebak dalam euforia kasus dugaan suap izin ekspor lobster atau benih ikan yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan yang nonaktif, Edhy Prabowo, sebagai tersangka.

Pasalnya, menurut Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, KPK hingga kini belum berhasil menangkap buronan kasus suap PAW DPR Harun Masiku.

“Dalam konteks ini ICW pun mempertanyakan kenapa aktor selevel menteri dapat ditangkap KPK, sedangkan Harun Masiku tidak?” ujar Kurnia dalam keterangan tertulis, Kamis (26/11).

ICW meyakini Harun belum tertangkap lantaran Deputi Penindakan enggan mengevaluasi tim satgas yang ditugaskan untuk memburu mantan Kader PDIP itu.

Maka dari itu, menurut Kurnia, akan lebih baik apabila pimpinan KPK segera membubarkan tim satgas Harun Masiku dan menggantinya dengan satgas lain.

Kurnia menyarankan KPK untuk mengganti tim satgas Harun dengan satgas yang berhasil menangkap mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono, serta Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto.

Tim satgas tersebut dikepalai oleh penyidik senior Novel Baswedan. Satgas tersebut juga diketahui turut mengamankan Edhy Prabowo dalam OTT di Bandara Soekarno Hatta, Rabu (25/11) dini hari.

“Jika ini tidak kunjung dilakukan, maka patut diduga ada pihak-pihak di internal KPK yang berkeinginan melindungi Harun Masiku,” tutur Kurnia.

Meski begitu, pada dasarnya ICW mengapresiasi kinerja penyidik KPK atas kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.

Namun, kata kurnia, proses hukum tersebut tidak begitu saja dapat diartikan bahwa kondisi KPK masih seperti sedia kala. Sebab, menurutnya, sejak berlakunya UU 19/2019, penindakan KPK menurun drastis.

“Selain karena adanya ketidaksamaan visi di antara Pimpinan KPK, hal lain juga terkait proses penindakan yang semakin melambat karena adanya Dewan Pengawas,” ucapnya.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan Novel Baswedan menjadi salah satu kasatgas yang menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo.

“Salah satu Kasatgas tersebut benar Novel Baswedan,” kata Ali saat dikonfirmasi, Rabu (25/11).

Dalam perkara dugaan suap izin ekspor benih lobster, KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka bersama enam pihak lainnya. []

Fadli Zon/Ist

Jakarta, SNC — Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo ditangkap KPK karena terseret kasus suap dan ternyata kolega Edhy di Partai Gerindra, Fadli Zon mengingatkan sahabat dekat Prabowo Subianto sebelum ditangkap KPK.

Hampir setahun yang lalu, twitter Fadli Zon mengingatkan Edhy untuk memperhatikan saran Susi Pudjiastuti yang disampaikan Fadli pada 17 Desember 2019, saat disibukkan dengan benih lobster dan saran Fadli terkait dengan kebijakan benih lobster dibuka kembali oleh Edhy.

Dilansir hops.id, Fadli menilai Susi sebagai sosok yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, oleh karena itu tidak ada salahnya Edhy menyimak dan mengindahkan saran dan kritik mantan menteri kelautan tersebut.

“Saya sarankan pada kolega saya Menteri Edhy Prabowo untuk mempertimbangkan masukan dan kritik yang baik soal benih lobster. Jangan apriori walau datang dari manapun apalagi dari pendahulu @susipudjiastuti yang punya nasionalisme tinggi. Saya yakin Menteri Edhy Prabowo akan bijak bersikap,” cuit Fadli pada tanggal 17 Desember 2019.

Lima hari sebelum cuitan Fadli Zon itu, Edhy Prabowo menjelaskan ekspor benih lobster merupakan salah satu opsi yang akan diambil Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kala itu, Edhy mengatakan kebijakan ekspor benih lobster masih didalami, dia mengatakan Kementerian akan meminta masukan dan kajian dari berbagai pihak untuk keputusan ekspor benih lobster. Berkaitan dengan rencana kebijakan ekspor benih lobster, ada 29 aturan di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bakal dirapikan.

“Kemarin cukup ramai soal lobster, memang belum kita putuskan. Jadi baru dalam tahap pendalaman. Ribuan orang yang tergantung dalam kehidupannya ini dulu yang harus dicari jalan keluarnya. Ini tugas saya mencari jalan keluarnya, yang memang simulasinya banyak. Apakah kita akan kita kan ekspor? Itu salah satu solusi Apa solusinya ekspor 100 persen? Saya tidak akan setuju. Kalau mau tanya sikap saya, saya maunya dibesarkan 100 persen di Indonesia. Karena itulah potensi kita dan bisa mendapatkan nilai tambahnya,” ujar Edhy dalam acara Gelar Wisata Bahari di kementeriannya, Kamis 12 Desember 2019.

Saat menjabat sebagai menteri, Susi melarang izin ekspor benih lobster, nah oleh Edhy keran kebijakan ini dibuka. Makanya Susi pun mengkritik kebijakan Edhy melalui berbagai kesempatan termasuk di media sosial.

Protes di akun Twitternya, Susi menuliskan lobster jangan disamakan dengan nikel. Keduanya sumber alam yang beda, satunya mahluk hidup satunya benda mati.

“Nikel itu benda mati, tidak bisa beranak pianak diambil akan habis. Lobster itu mahluk hidup bernyawa, berkembang biak/ beranak pianak,” cuit Susi di akun Twitternya @susipudjiastuti pada Selasa 17 Desember 2019.

Susi mengkritik kebijakan ekspor benih lobster ini. Seharusnya yang diekspor bukan benihnya tapi induk lobster yang sudah siap dikonsumsi.

“Lobster itu SDA yg Reneawble. Salah satu dr sedikit SDA laut yg bisa diakses/ ditangkap dg mudah oleh pancing, bubu dr para nelayan kecil di pesisir. Pengambilan tidak perlu dg kapal besar/alat modern lainnya. Negara wajib menjaga sumber livelyhood nelayan kecil ini dg Benar&Baik,” tulis Susi. [*].