Latest Post

Kamis, November 26, 2020

Fadli Zon/Ist


Jakarta, SNC — Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo ditangkap KPK karena terseret kasus suap dan ternyata kolega Edhy di Partai Gerindra, Fadli Zon mengingatkan sahabat dekat Prabowo Subianto sebelum ditangkap KPK.


Hampir setahun yang lalu, twitter Fadli Zon mengingatkan Edhy untuk memperhatikan saran Susi Pudjiastuti yang disampaikan Fadli pada 17 Desember 2019, saat disibukkan dengan benih lobster dan saran Fadli terkait dengan kebijakan benih lobster dibuka kembali oleh Edhy.


Dilansir hops.id, Fadli menilai Susi sebagai sosok yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, oleh karena itu tidak ada salahnya Edhy menyimak dan mengindahkan saran dan kritik mantan menteri kelautan tersebut.


“Saya sarankan pada kolega saya Menteri Edhy Prabowo untuk mempertimbangkan masukan dan kritik yang baik soal benih lobster. Jangan apriori walau datang dari manapun apalagi dari pendahulu @susipudjiastuti yang punya nasionalisme tinggi. Saya yakin Menteri Edhy Prabowo akan bijak bersikap,” cuit Fadli pada tanggal 17 Desember 2019.


Lima hari sebelum cuitan Fadli Zon itu, Edhy Prabowo menjelaskan ekspor benih lobster merupakan salah satu opsi yang akan diambil Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Kala itu, Edhy mengatakan kebijakan ekspor benih lobster masih didalami, dia mengatakan Kementerian akan meminta masukan dan kajian dari berbagai pihak untuk keputusan ekspor benih lobster. Berkaitan dengan rencana kebijakan ekspor benih lobster, ada 29 aturan di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bakal dirapikan.


“Kemarin cukup ramai soal lobster, memang belum kita putuskan. Jadi baru dalam tahap pendalaman. Ribuan orang yang tergantung dalam kehidupannya ini dulu yang harus dicari jalan keluarnya. Ini tugas saya mencari jalan keluarnya, yang memang simulasinya banyak. Apakah kita akan kita kan ekspor? Itu salah satu solusi Apa solusinya ekspor 100 persen? Saya tidak akan setuju. Kalau mau tanya sikap saya, saya maunya dibesarkan 100 persen di Indonesia. Karena itulah potensi kita dan bisa mendapatkan nilai tambahnya,” ujar Edhy dalam acara Gelar Wisata Bahari di kementeriannya, Kamis 12 Desember 2019.


Saat menjabat sebagai menteri, Susi melarang izin ekspor benih lobster, nah oleh Edhy keran kebijakan ini dibuka. Makanya Susi pun mengkritik kebijakan Edhy melalui berbagai kesempatan termasuk di media sosial.


Protes di akun Twitternya, Susi menuliskan lobster jangan disamakan dengan nikel. Keduanya sumber alam yang beda, satunya mahluk hidup satunya benda mati.


“Nikel itu benda mati, tidak bisa beranak pianak diambil akan habis. Lobster itu mahluk hidup bernyawa, berkembang biak/ beranak pianak,” cuit Susi di akun Twitternya @susipudjiastuti pada Selasa 17 Desember 2019.


Susi mengkritik kebijakan ekspor benih lobster ini. Seharusnya yang diekspor bukan benihnya tapi induk lobster yang sudah siap dikonsumsi.


“Lobster itu SDA yg Reneawble. Salah satu dr sedikit SDA laut yg bisa diakses/ ditangkap dg mudah oleh pancing, bubu dr para nelayan kecil di pesisir. Pengambilan tidak perlu dg kapal besar/alat modern lainnya. Negara wajib menjaga sumber livelyhood nelayan kecil ini dg Benar&Baik,” tulis Susi. [*].


Baca selengkapnya »

Selasa, November 24, 2020




Jakarta, SNC — Gubernur Maluku bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah tokoh agama mengeluarkan pernyataan terkait reaksi umat Islam terhadap demonstrasi pembakaran foto Habib Rizieq Shihab (HRS) oleh sekelompok pemuda, atas nama Indonesia Timur di Jakarta yang menyebabkan Pemerintah Provinsi Maluku dan Tokoh Agama mengambil sikap.
 
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail, mengimbau agar masyarkat maluku tidak terpancing dengan demonstrasi yang dilakukan di Jakarta.

Berikut pernyataan sikap Pemprov Maluku yang dibacakan Gubernur Maluku Murad Ismail:
Pernyataan sikap pemerintah provinsi Maluku dengan pimpinan ummat beragama. Mencermati demonstrasi beberapa waktu lalu yang mengatasnamakan perwakilan Indonesia timur, khususnya Maluku, terhadap kedatangan Imam besar FPI, Habib Rizieq Shihab, maka pemerintah provinsi maluku bersama Forkopimda dan tokoh-tokoh agama, Ketua Majelis Agama Indonesia provinsi Maluku, Ketua Gereja Protestan Maluku, Keuskupan Ambon, Ketua Hindu Darma Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:

Kondisi Ambon provinsi Maluku, aman namun terhadap kondisi tersebut mengidentifikasi sejak dini dan pergerakan masyarakat untuk merespon peristiwa tersebut.

Warga Maluku menjunjung tinggi toleransi ummat beragama, oleh sebab itu masalah yang terjadi di Jakarta hendaknya disikapi profesional, dan kita di Maluku jangan terpancing untuk membuat hal hal yang nantinya merugikan kita sendiri. percayakan kepada aparat keamanan dan tokoh agama untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pimpinan ummat beragama hendaknya memberikan nasihat yang sejuk dan produktif terhadap umatnya agar tidak terpengaruh dengan provokasi dari orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Aparat keamanan hendaknya bertindak mengungkapkan aktor intelektual demo tersebut.

Sebelumnya, pemuda muslim Maluku di Kota Ambon mengecam aksi pembakaran foto Imam Besar Front Pembela Islam (FPI). Habib Rizieq Shihab yang dilakukan oleh sekelompok preman di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Kami muslim Maluku Kota Ambon, dengan ini mengecam dan mengutuk keras, atas tindakan provokasi, pembakaran foto dan pelecahan Imam besar kami di Jakarta oleh preman langkuas murahan,” ujar salah seorang dari mereka seperti yang terlihat dalam video yang beredar di jagat maya Facebook pada Ahad (22/11).

Dikatakan bahwa, para preman yang melakukan demonstrasi dan membakar foto HRS agar tidak membawa-bawa masyarakat maluku dan Indonesia Timur pada umumnya.

“Kami mengingatkan kepada preman-preman langkuas murahan untuk tidak mengatasnamakan masyarakat maluku dan Indonesia timur. Atas demo dan tindakan yang kalian lakukan,” ujarnya. []

Baca selengkapnya »
Selasa, November 24, 2020
Presiden Joko Widodo/Ist


Jakarta, SNC - Kelompok aktivis lingkungan dan masyarakat adat menolak undangan Presiden Joko Widodo datang ke Istana untuk mendiskusikan berbagai masalah lingkungan dan mereka memilih absen karena Jokowi sudah di luar harapan.

Mereka yang diundang antara lain, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi menerangkan, undangan itu disampaikan oleh protokoler Istana pada Kamis (19/11/2020) melalui pesan WhatsApp, bukan undangan tertulis, dalam undangan itu mereka disebut akan diterima bertemu Jokowi pada Senin (23/11/2020).

"Disitu disebut menerima, padahal kami tidak pernah meminta untuk datang ke Istana. Undangannya buru-buru, lalu presiden kan sudah jelas sikapnya, 2014 bicara tentang nawacita masyarakat adat, dulu kami begitu bahagia, kami menyebutnya hope, tapi yang terjadi detik ini sudah jelas bahwa presiden tegas sudah berpaling dari masyarakat adat dan memihak korporasi dan oligarki, penanda utamanya itu omnibus law," kata Rukka dalam jumpa pers virtual, Selasa (24/11/2020).

Setelah Omnibus Law keluar, lanjut Rukka, pemerintah langsung dengan cepat membagikan sumber daya alam khususnya hutan kepada berbagai korporasi besar.

"Jadi kontroversi sikap dan tindakan beliau, itu yang menurut kami sudah jelas beliau ini sudah tidak bisa diharapkan, tidak ada gunanya. Kalau beliau serius sudah dari 2015 usulan yang kami usulkan tidak pernah terjadi," ujarnya.

Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati menambahkan, mereka menilai agenda pertemuan dalam undangan itu tidak jelas. Protokoler istana ketika ditanya juga tidak bisa menjawab, selain itu Jokowi juga sudah dianggap tidak lagi memikirkan rakyat karena terus mengabaikan suara rakyat dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Karena tidak jelas menjadi alasan kuat kami tidak hadir, disahkannya omnibus law ini menjadi pukulan berat bagi masyarakat, sejak awal publik sudah dipinggirkan oleh pemerintah dan DPR dalam pembuatan UU ini," tuturnya, dilansir Beritamerdeka.net.

Nur juga mengungkapkan bahwa saat ini banyak kelompok-kelompok yang kritis terhadap UU Cipta Kerja tengah didekati oleh pemerintah dalam merumuskan aturan turunannya, modus ini dianggap sebagai upaya mengendorkan gerakan tolak omnibus law.

"Kami tidak mau upaya ini bisa memecah belah gerakan kami, dan dalam hal ini kami menyatakan kami masyarakat sipil masih solid, tidak bisa dipecah belah, mereka berusaha melibatkan kami dalam aturan turunan, tapi buat kami buat apa? induk dari aturan ini sudah bermasalah," tegasnya.

Senada dengan Nur dan Rukka, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menegaskan berbagai macam konflik agraria yang disampaikan oleh aktivis sejak dulu juga tak diusut pemerintah, bahkan dikhianati dengan lahirnya omnibus law UU Cipta Kerja.

"Cara-cara penanganan konflik agraria pemerintahan ini belum berubah, cara represif yang dilakukan polisi dan tentara masih sama, intimidatif, masih anti bekerja sama dengan aktivis, anti organisasi rakyat, maka percuma saja Bapak menjanjikan reforma agraria," pungkas Dewi.(*)

Baca selengkapnya »

Selasa, November 24, 2020



Jakarta, SNC — Posisinya sebagai Pangdam Jaya hampir dicopot, Mayjen Dudung Abdurachman mengaku tidak khawatir. Persoalan yang akan dicopot dari jabatannya terkait langkah tegasnya menyikapi polemik tentang baliho Habib Rizieq Shihab.

 

 

Saat ini, nama Dudung tengah ramai diperbincangkan karena pencabutan baliho Habib Rizieq Sihab yang menuai pro dan kontra. Meski begitu, dia mengaku tidak pernah takut jika hal tersebut berdampak pada posisinya saat ini sebagai Pangdam.

 

 

"Dulunya (saya) tukang koran. Jadi kalau saya jadi Pangdam (sudah) bersyukur banget dan Bapak saya cuma PNS. Jadi misalnya dicopot gara-gara ini, copot lah, saya nggak pernah takut, benar saya nggak takut," jelasnya di Makodam Jaya, Senin (23/11/2020).

 

 

Kehidupan sewaktu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bandung yang dijalani sebagai loper koran, membuatnya tak takut bila sewaktu-waktu ia harus kehilangan jabatannya.

 

 

Pasalnya, ia sudah terbiasa menjalani hidup secara sederhana hingga harus memilih masuk sekolah siang demi berjualan koran di pagi harinya.

 

 

"Sepeninggalan bapak itu bisa jualan pasar keliling warung-warung ke Kodam, ke kantin. Pas ke sekolah SMA kelas X harusnya saya masuk SMA yang pagi, saya bilang ke ibu saya kalau bisa masuknya siang karena saya mengatakan ingin jadi loper koran. Jadi dapatnya siang,"

 

 

"Nah jadi kita masuk siang, tapi pagi dari pukul 04.00 WIB sudah berangkat yang beli koran sampai pukul 08.00 WIB. Ada 270 buah koran, ada majalah dan segala macam. Nah setelah itu antar lagi makanan ke Kodam,ke warung-warung dan habis itu biasa nyari kayu bakar. Sebab cara masak apa kayu bakar," jelasnya.

 

 

Menurutnya, langkah tegasnya ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Pihaknya hanya membantu pemerintah daerah untuk melakukan pencopotan terhadap spanduk, poster hingga baliho yang ilegal. Sehingga bukan hanya baliho HRS saja melainkan baliho lainnya yang memang jelas ilegal. [*]


Baca selengkapnya »

Senin, November 23, 2020

Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD mengatakan, masjid BUMN akan diisi penceramah dari NU


Jakarta, SNC – Masjid di lingkungan kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal diisi ceramah atau kajian ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan hal tersebut merupakan dari pengakuan Menteri Negara BUMN Erick Thohir kepada Mahfud MD.


Keterlibatan para kyai dan ustadz dari NU untuk mengisi kajian dan ceramah di lingkungan masjid BUMN merupakan bagian dalam pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia agar sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

 

Namun demikian, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan ke depan bukan hanya ulama dari NU saja melainkan juga ada dari Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).


“Menurut Meneg BUMN kepada saya akan segera dijajagi juga MoU dengan Muhammadiyah dan MUI agar ormas-ormas tersebut bisa mengirim penceramah di masjid-masjid dan Majelis Ta’lim di lingkungan BUMN,” kata Mahfud dalam akun twitternya @mahfudmd dikutip, Senin 21 November 2020.


Namun, lanjut dia, sejauh ini MoU baru dilakukan dengan NU. “MoU baru dilakukan dengan NU, yang lain menyusul nanti,” jelasnya.***


Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.