SANCAnews.id

Pangdam Jaya Majyen TNI Dudung Abdurachman (Foto: Net)

"Kan saya sampaikan kalau perlu, kalau perlu bubarkan kan, begitu kan FPI itu," katanya di Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (23/11).

Dia mengatakan, TNI tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan organisasi masyarakat. Hal itu merupakan ranah pemerintah pusat berdasarkan laporan pemerintah daerah.

"Pangdam TNI tidak bisa membubarkan. Itu harus pemerintah kan. Saya katakan 'kalau perlu', kan begitu. Bukan kita, tidak ada kewenangan TNI," ujarnya, seperti diwartakan Merdeka.com.

Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan pencopotan spanduk Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh prajurit TNI merupakan perintah langsung darinya.

Dudung pun mengungkap kekesalannya lantaran FPI dan Rizieq Shihab dinilai melakukan tindakan tanpa memandang aturan.

"Sekarang kok mereka (FPI) ini seperti yang ngatur suka-sukanya sendiri, saya katakan itu perintah saya, dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam,” ucap Dudung usai mengikuti rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Dudung pun mengingatkan FPI dan Rizieq Shihab mematuhi aturan hukum yang berlaku. Bila tidak, maka dia menyebut organisasi tersebut layak untuk dibubarkan.

"Jangan coba coba pokoknya (tidak taat aturan). Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," ujar dia. (sanca).

Sambutan Kemenangan di Tanah Minsel, Olly-Steven Sukses Merahkan Basis Kuning/Net

Manado, SNC – Kerumunan massa pendukung Cagub nomor urut 3, Olly-Steven membludak dan antusias menyambut kedatangan calon Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey diketahui saat menghadiri undangan gereja serta kunjungan ke beberapa desa dan posko pemenangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) secara maraton selama tiga hari, Jumat-Minggu (20-22/11).

Olly yang datang ke Minahasa Selatan menggunakan helikopter disambut penuh semangat warga. Mereka datang beramai-ramai menggunakan sepeda motor dan mobil. Sambutan laksana selebrasi kemenangan itu mengakibatkan kemacetan di sejumlah jalan utama.

Masyarakat terlihat sangat rindu terhadap kehadiran sosok Olly yang dikenal sebagai pemimpin merakyat. “OD-SK Menang, Olly-Steven Metal, menang total di Minsel, torang solid menang,” teriak sejumlah anak muda berkaos Olly Steven.

Warga sambut kedatangan Olly Dondokambey di Misel

“Terima kasih atas sambutannya. Mohon maaf karena protokol Covid-19 dan sudah diatur oleh KPU torang nda boleh kampanye mengumpulkan massa. Jadi saya kemari hanya menghadiri undangan gereja dan pelantikan tim pemenangan mohon pengertian samua neh,” kata Olly menjawab sambutan masyarakat.

Pada hari pertama di Minahasa Selatan, Olly dan rombongan mendarat di Desa Makaaruyen Kecamatan Modoinding, disambut masyarakat pendukung untuk meresmikan Posko Pemenangan OD-SK dan FDY-PYR Makaaruyen.

Setelah itu, Olly menghadiri peresmian dan pentahbisan Rumah Pastori Jemaat GMIM Kalvari  Kinaweruan Wilayah Tompasobaru Dua. Kemudian acara pentahbisan Kantor Jemaat GMIM Musafir Tumani dan Peletakan Batu Pertama Menara Gereja. Saat keluar dari gereja massa sudah meluber di hampir semua sisi jalan sehingga butuh waktu bagi Olly dan rombongan untuk bergerak.

Olly hadir di tengah-tengah masyarakat dalam penghijauan Gunung Lolombulan dan DAS yang dirangkaikan peresmian Rumah Pemenangan ODSK-PYR dan Pengukuhan Tim Pemenangan di Pakuure, Kecamatan Tenga.

Kemudian pada Sabtu (21/11), massa semakin bertambah antusias ketika Olly hadir di Desa Wanga, dan Kelurahan Tumpaan 1, Tumpaan, Minahasa Selatan. Olly hadir pada Ibadah Syukur HUT ke-20 Jemaat GMIM Kalvari Wanga Wilayah Motoling Timur. Usai melakukan ibadah tampak kumpulan massa yang mengenakan baju merah tak terbendung dan terlihat melakukan konvoi di sepanjang jalan lengkap dengan atribut dan bendera PDI Perjuangan.

Uniknya saat Olly berpindah tempat menggunakan kendaraan mobil. Tampak yang menjadi sopir adalah Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap yang juga politisi PDI Perjuangan.”Kita yang tahu jalan dan tahu persis harapan dan keinginan rakyat Minsel, makanya kita yang jadi sopir jo hehe,” tutur James yang dikenal sebagai putra Modoinding.

Kunjungan pada hari ketiga, masyarakat Minahasa terus berdatangan dan bertemu Olly Dondokambey yang hadir memenuhi undangan beribadah. Olly tampak hadir pada ibadah syukur di Jemaat GMIM Kanaan, Boyong Atas, Tenga, dilanjutkan di Jemaat GMIM Exodus, Ongkaw 3.

Ikut mendampingi anggota DPRD Provinsi dari PDI Perjuangan, Rocky Wowor dan Sandra Rondonuwu serta pasangan cabup Minsel dari PDIP yakni Franky D Wongkar dan Petra Y Rembang. “Kita bersyukur karena di tengah pandemi Covid, kita diberikan Kesehatan yang baik. Kita berdoa semoga pandemi ini berlalu,” ungkap Olly, seperti dilansir Manadopost.

Calon Gubernur petahana Sulawesi Utara ini juga mengajak masyarakat tetap disiplin menaati protokol kesehatan Covid-19. “Sekarang kita masih sedang dalam pandemi covid 19, saya minta tetap patuhi protokol kesehatan. Torang masih mo melanjutkan pembangunan lima tahun ke depan agar Sulut tambah hebat lagi,” ungkap Olly.

Menariknya saat berada di Gereja GMIM Exodus Ongkaw, ada persembahan lagu yang dilantunkan oleh sejumlah ibu-ibu muslimah. Lagu bertema toleransi ‘Alangkah Bahagianya Hidup Rukun dan Damai’ mengalun merdu dan membuat Olly terkesima dan spontan langsung mengabadikan lewat kamera ponselnya.

”Ini adalah wujud nyata kerukunan dan toleransi kita yang tinggi di Sulut. Mari torang terus rawat kebersamaan ini,” kata Olly.

Sementara itu, Koordinator Tim Pemenangan Olly-Steven Wilayah Minahasa Selatan dan Minahasa Utara Sandra Rondonuwu mengatakan, antusiasme masyarakat dalam menyambut Olly adalah bukti nyata dukungan masyarakat Minahasa Selatan terhadap Olly-Steven semakin besar.

“Dari hari ke hari dukungan itu semakin kuat dan bertambah besar. Seiring pemahaman masyarakat bahwa Olly-Steven adalah pemimpin yang sudah banyak memberi bukti sehingga tinggal melanjutkan lebih hebat,” jelas Sandra.

Srikandi yang akrab disapa Saron ini menjelaskan, dukungan untuk Olly-Steven hampir merata di semua kecamatan di Minahasa Selatan. Bahkan masyarakat di desa-desa semakin antusias setalah membandingkan calon yang ada, maupun program masa depan yang akan menambah kemajuan Sulawesi Utara.

Saron yang juga Wakil Ketua Bidang Hukum dan Politik DPD PDI Perjuangan menilai ada ikatan emosional yang kuat ketika pemimpin merakyat bertemu dengan masyarakat pendukungnya.

“Maka terpancar semacam optimisme dan rasa kebersamaan dalam memajukan Sulawesi Utara. Maka kita semua bersama masyarakat solid mendukung Olly-Steven nomor urut 3 pada 9 Desember nanti” tandas Saron.(sanca)

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Achmad Riad. (Foto: Ist)

Jakarta, SNC - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen)TNI Mayjen Achmad Riad menegaskan, tidak ada satupun petinggi di jajaran Mabes TNI yang pernah memberikan perintah untuk menurunkan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Pernyataan Riad menjawab soal viralnya video pencopotan baliho Imam Besar Habib Rizieq Shihab oleh sejumlah pria berbaju loreng dan pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang mengaku bahwa kegiatan tersebut adalah perintahnya.

"Tidak ada (perintah) pencopotan baliho kalau di Mabes. Itu kebijakan Panglima Kodam jaya sendiri, karena melihat situasi di lapangan," ujar Riad saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, seperti diwartakan Okezone.com, Minggu (22/11/2020).

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut bagaimana sikap Mabes TNI menanggapi kebijakan yang dilakukan Pangdam Jaya, dia enggan berkomentar lebih jauh.

Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengakui bahwa pencopotan baliho Rizieq Shihab oleh sekelompok orang berbaju loreng merupakan perintahnya.

Menurut Dudung, pencopotan itu dilakukan lantaran beberapa kali upaya pencopotan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP gagal sebab, baliho itu kembali terpasang usai dicopot.

"Oke, ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," kata Dudung, usai apel kesiapan bencana dan pilkada serentak, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020) pagi.

Jenderal Bintang Dua itu menjelaskan, para pria berbaju loreng tersebut berasal dari Garnisun. Dudung mengatakan, Satpol PP kerap kesusahan saat menertibkan spanduk itu.

"Karena beberapa kali Satpol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu. Begini, kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara hukum. Harus taat kepada hukum," jelas Dudung. (sanca)

Kendaraan taktis TNI yang diturunkan untuk patroli pengamanan dan pencabutan baliho-baliho tak berizin di wilayah Jakarta Pusat dan dipimpin oleh Dandim 0501/ JP BS Kolonel Inf Luqman Arief, Jumat (20/11/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Jakarta, SNC - Keterlibatan TNI dalam menurunkan baliho dukungan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dinilai tidak mungkin murni inisiatif lembaga pertahanan negara. Kebijakan negara dan keputusan politik dikatakan menjadi faktor yang mendasari tindakan ini.

Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan bahwa satu-satunya pintu masuk TNI dalam penurunan baliho, adalah melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) khususnya pada Pasal 7 ayat (2) angka 9 dan 10 UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

"Tapi lihat ketentuan berikutnya di ayat (3), di situ jelas disebutkan bahwa OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Penekanan soal politik negara ini juga berulang kali disebutkan sebelumnya," kata Khairul saat dihubungi Tempo, Ahad, 22 November 2020.

Meski begitu, Khairul masih mempertanyakan sejauh mana urusan FPI dan Rizieq Shihab ini sudah memiliki kebijakan dan keputusan politik negara. Sejauh ini, pernyataan keberadaan baliho yang berpotensi memecah bangsa, baru datang dari Panglima Daerah Militer Jayakarta alias Pangdam Jaya, Mayor Jenderal Dudung Abdurachman.

Bahkan Dudung mengancam akan membubarkan FPI jika memang mengganggu persatuan dan kesatuan. Klaim FPI yang merasa mewakili umat islam, kata Dudung, bukan jadi alasan mereka bisa berbuat sewenang-wenang.

Khairul mengatakan pernyataan Pangdam Jaya tersebut mengesankan nuansa TNI masa lalu, yang arogan, menakut-nakuti, dan menunjukkan lembaga-lembaga lain lemah. Ia pun mengatakan selalu ada pintu masuk bagi TNI untuk ikut terlibat dalam urusan penyelenggaraan negara. Namun yang harus jadi landasan dalam keterlibatan tersebut adalah politik negara.

"Sepanjang ada kebijakan dan keputusan politik negara yang mendasarinya, ya itu aman bagi TNI," kata Khairul.

Namun, jika belum ada kebijakan dan keputusan politik negara, Khairul mengatakan dapat disimpulkan bahwa TNI dalam hal ini telah melampaui mandatnya.

"Dukungan lisan Polri maupun Pemprov DKI sekalipun, tentu tak bisa digunakan sebagai klaim bahwa TNI telah bertindak sesuai mandat," kata dia.(sanca)