Latest Post

Minggu, November 22, 2020

Kepolisian Daerah Metro Jaya melakukan penyemprotan cairan disinfektan di Jalan Ks Tubun, Tanah Abang, Jakarta Pusat setelah ditemukan beberapa kasus positif di di sekitar markas FPI, Ahad, 22 November 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah


Jakarta, SNC - Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya menggelar rapid test massal di Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat, dekat rumah pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Tes cepat massal dilakukan setelah kasus baru Covid-19 ditemukan di desa tersebut.

"Buat para warga silakan datang ke sekolahan SD 01-03. Cepet tesnya, 1 menit kelar. Cepetan, cuma sampai jam 5 doang," bunyi pengumuman di masjid sekitar RW 04 Petamburan, Ahad, 22 November 2020.

Bagi warga yang melakukan rapid test tersebut, polisi memberikan paket sembako. Mereka juga bisa mengetahui hasil rapid test dalam waktu 5 menit.

Dari pantauan Tempo di lokasi, masyarakat terlihat antusias mengikuti rapid test massal itu. Mereka mulai ramai berdatangan pada pukul 16.00.

Selain melakukan rapid test massal, polisi dan TNI juga melakukan penyemprotan cairan disinfektan di Jalan Ks Tubun. Penyemprotan dilakukan menggunakan satu unit mobil water canon milik Polda Metro Jaya. 

Penyemprotan dan rapid test massal dilakukan setelah kasus Covid-19 ditemukan pada Lurah Petamburan, Sekretaris Kelurahan, hingga Kasatpol PP Tanah Abang.

Mereka positif Covid-19 usai FPI mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Rizieq Shihab pada Sabtu, 14 November 2020 yang memicu kerumunan.

Polisi pun sudah meminta Rizieq Shihab dan keluarga untuk melakukan tes swab. Namun Rizieq menolak dengan alasan masih merasa sehat.(tempo)

Baca selengkapnya »

Sabtu, November 21, 2020

Jubir OPM Komentari Pencopotan Baliho HRS, "TNI Memang Beraninya Lawan Sipil"


Jakarta, SNC – Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom juga memantau aktivitas personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menurunkan baliho atau spanduk bergambar Habib Rizieq Shihab (HRS) di Jakarta, Jumat (21/11).


Menurut Sebby, kebiasaan TNI memang hanya berani melawan sipil. "TNI beraninya lawan masyarakat civilians," kata Sebby dalam keterangan kepada Republika, Sabtu (21/11).


Dia mengatakan, sebaiknya TNI berhadapan dengan pasukan TPNPB-OPM di Papua. Pasalnya, TPBNB-OPM adalah pemilik negeri Papua.


"Paradise Papua milik TPBNB-OPM, jadi tidak mungkin TNI mampu. Karena ada tiga faktor mendukung TPNPB, yaitu TPNPB mendapat dukungan dari semua makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di Bumi Paradise Island of Papua, dan juga TPNPB mendapat dukungan dari semua pejuang dan rakyat orang asli Papua yang mau merdeka," kata Sebby menjelaskan.


Dia menuturkan, faktor lainnya adalah, secara fisik dan geografi, TPNPB-OPM mampu menguasai medan pertempuran di Papua. Karena itu, TPNPB-OPM bisa percaya diri dalam operasi melawan TNI/Polri yang dikirim ke Papua.(sanca)


Baca selengkapnya »

Sabtu, November 21, 2020

Pegiat hak asasi manusia (HAM), Haris Azhar.


Jakarta, SNC - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga mantan Koordinator KontraS, Haris Azhar menilai pernyataan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman, memerintahkan prajuritnya mencopot spanduk dan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) se-Jakarta itu melebih-lebihkan karena penertiban spanduk dan baliho adalah masalah ketertiban umum.


"Wewenang dan tugasnya Satpol PP, ya masa sampai tentara yang mengerjakan," kata Haris dalam keterangannya diterima VIVA, Sabtu, 21 November 2020.


Lebih lanjut, kata Haris, Satpol PP dapat menurunan baliho jika terdapat kesalahan prosedur, seperti tulisan di baliho, konten yang melanggar hukum, dan / atau salah taruh. Namun, jika TNI menolak baliho, itu artinya ada poster atau spanduk yang ada hubungannya dengan perang.


"Berarti ini serius terhadap Riziq Shihab. Tapi saya tidak yakin RS bisa mengakibatkan atau menyulut perang. Wong perang antarnegara saja ada mediasi dan diplomasi kok. Atau, jika TNI turun tangan, ada ancaman lain selain perang, terorisme, bencana dan lainnya. Akan tetapi jika RS punya kandungan terorisme, bencana dan lainnya kan masih ada otoritas lain. Atau, memang institusi lain sudah tidak bisa bekerja sehingga harus TNI yang kerjakan,” kata Haris.


Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengakui telah memerintahkan prajuritnya untuk menurunkan baliho spanduk dan baliho bergambar HRS di wilayah DKI Jakarta. 


Perintah itu turun setelah sebelumnya upaya penertiban baliho oleh Satpol PP gagal karena baliho dengan wajah HRS kembali terbentang.(sanca)


Baca selengkapnya »

Sabtu, November 21, 2020


SancaNews.Com - Belum lama ini, kendaraan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopssus TNI) melintas dan berhenti di dekat markas Front Pembela Islam (FPI), di Petamburan, Jakarta dan menuai kecaman dari berbagai kalangan.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid adalah salah satu pihak yang tidak setuju dengan tindakan Koopssus dan seharusnya pasukan fokus menangani masalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua karena kelompok KKB separatis OPM tersebut adalah musuh bersama bangsa ini dan bukan mengurus  Habib Riziek.

“Berulangnya aksi KKB separatis OPM ini, mestinya mengingatkan TNI, bahwa musuh bersama yg membahayakan NKRI kita al adalah kelompok teroris separatis OPM.” kata Hidayat Nur Wahid pada akun Twitter-nya @hnurwahid, Sabtu (21/11/2020).

Cuitan Hidayat Nur Wahid


Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun membandingkan KKB yang terus meneror warga Papua dengan sikap Habib Rizieq Shihab yang loyal kepada masyarakat dan tidak memusuhi pemerintah atau TNI.

“HRS berulang nyatakan tidak memusuhi Pemerintah atau TNI. HRS & FPI bisa bersama TNI bantu korban bencana, jg selamatkan NKRI.” ujar Hidayat Nur Wahid.


Dalam insiden yang terjadi pada Distrik Sinak Kabupaten Puncak, Papua, Jumat, 20 November 2020, kelompok KKB menembak dua warga sipil .Dari dua orang tersebut, seorang telah meninggal dunia.

Korban Amanus Murib mengalami kondisi kritis, sementara Atanius Murib meninggal dunia. Masyarakat sekitar tempat kejadian membawa kedua korban ke Puskesmas Ilaga.

Petugas tak dapat berbuat banyak untuk menolong nyawa Atanius Murib. Ia tak tertolong karena terlalu banyak mengeluarkan darah.

Pusat Penerangan TNI Menyebut, aksi brutal ini bermotif intimidasi kepada masyarakat karena kelompok ini tidak mendapat dukungan masyarakat setempat.

“Dari informasi yang beredar dan analisa sementara, pelaku penembakan diduga KKB. Aksi brutal KKB ini bermotif intimidasi kepada masyarakat, karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat setempat,” tulis Pusat Penerangan TNI.

Tidak hanya itu, kelopok separatis ini disinyalir sebagai upaya pelemahan TNI dengan memutar balikkan fakta. Mereka menuduh aparat keamanan sebagai pelakunya.

“Motif pemutarbalikan fakta dan playing victim melalui media massa selalu menjadi trik dari kelompok pro KKB dan pendukungnya di dalam dan luar negeri untuk menyudutkan pemerintah Indonesia.” kata IGN Suriastawa dari Jayapura . (Antara)


Baca selengkapnya »

Jumat, November 20, 2020

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dinilai telah bikin kegaduhan baru dengan mengeluarkan Instruksi Mendagri/Net


Jakarta, SNC - Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 6/2020 dinilai hanya membuat heboh dari perspektif hukum dan politik di tengah pandemi Covid-19 yang tidak berkesudahan.

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Wendra Yunaldi, mengatakan niat baik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar pandemi Covid-19 usai tetap harus mematuhi aturan.

“Mungkin ada niat agar Covid-19 ini selesai. Cuma jangan menabrak aturan-aturan yang ada dan perlu status hukum yang jelas terhadap penanganan Covid-19 ini seperti apa. Dan kesampingkan kepentingan politik,” ujar Wendra Yunaldi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/11).

Tito Karnavian, sambungnya, seharusnya memanggil saja para kepala daerah yang dianggap melanggar protokol Covid-19 tanpa memberikan ancaman yang membuat kegaduhan baru.

“Jangan kemudian di tengah persoalan Covid, krisis, ancaman resesi, ada kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Menurut saya, Mendagri tinggal panggil kepala daerah, enggak usah mengancam-ancam,” lanjut Wendra.

Wendra menegaskan, instruksi yang dikeluarkan Tito akhirnya malah membuat gaduh dalam perspektif hukum maupun politik di tanah air.

“Menurut saya bikin gaduh. Mau menyelesaikan dengan tegas, tapi menimbulkan kegaduhan baru dalam perspektif hukum dan politik,” pungkasnya.[]

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.