Latest Post

Pegiat hak asasi manusia (HAM), Haris Azhar.


Jakarta, SNC - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga mantan Koordinator KontraS, Haris Azhar menilai pernyataan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman, memerintahkan prajuritnya mencopot spanduk dan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) se-Jakarta itu melebih-lebihkan karena penertiban spanduk dan baliho adalah masalah ketertiban umum.


"Wewenang dan tugasnya Satpol PP, ya masa sampai tentara yang mengerjakan," kata Haris dalam keterangannya diterima VIVA, Sabtu, 21 November 2020.


Lebih lanjut, kata Haris, Satpol PP dapat menurunan baliho jika terdapat kesalahan prosedur, seperti tulisan di baliho, konten yang melanggar hukum, dan / atau salah taruh. Namun, jika TNI menolak baliho, itu artinya ada poster atau spanduk yang ada hubungannya dengan perang.


"Berarti ini serius terhadap Riziq Shihab. Tapi saya tidak yakin RS bisa mengakibatkan atau menyulut perang. Wong perang antarnegara saja ada mediasi dan diplomasi kok. Atau, jika TNI turun tangan, ada ancaman lain selain perang, terorisme, bencana dan lainnya. Akan tetapi jika RS punya kandungan terorisme, bencana dan lainnya kan masih ada otoritas lain. Atau, memang institusi lain sudah tidak bisa bekerja sehingga harus TNI yang kerjakan,” kata Haris.


Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengakui telah memerintahkan prajuritnya untuk menurunkan baliho spanduk dan baliho bergambar HRS di wilayah DKI Jakarta. 


Perintah itu turun setelah sebelumnya upaya penertiban baliho oleh Satpol PP gagal karena baliho dengan wajah HRS kembali terbentang.(sanca)




SancaNews.Com - Belum lama ini, kendaraan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopssus TNI) melintas dan berhenti di dekat markas Front Pembela Islam (FPI), di Petamburan, Jakarta dan menuai kecaman dari berbagai kalangan.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid adalah salah satu pihak yang tidak setuju dengan tindakan Koopssus dan seharusnya pasukan fokus menangani masalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua karena kelompok KKB separatis OPM tersebut adalah musuh bersama bangsa ini dan bukan mengurus  Habib Riziek.

“Berulangnya aksi KKB separatis OPM ini, mestinya mengingatkan TNI, bahwa musuh bersama yg membahayakan NKRI kita al adalah kelompok teroris separatis OPM.” kata Hidayat Nur Wahid pada akun Twitter-nya @hnurwahid, Sabtu (21/11/2020).

Cuitan Hidayat Nur Wahid


Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun membandingkan KKB yang terus meneror warga Papua dengan sikap Habib Rizieq Shihab yang loyal kepada masyarakat dan tidak memusuhi pemerintah atau TNI.

“HRS berulang nyatakan tidak memusuhi Pemerintah atau TNI. HRS & FPI bisa bersama TNI bantu korban bencana, jg selamatkan NKRI.” ujar Hidayat Nur Wahid.


Dalam insiden yang terjadi pada Distrik Sinak Kabupaten Puncak, Papua, Jumat, 20 November 2020, kelompok KKB menembak dua warga sipil .Dari dua orang tersebut, seorang telah meninggal dunia.

Korban Amanus Murib mengalami kondisi kritis, sementara Atanius Murib meninggal dunia. Masyarakat sekitar tempat kejadian membawa kedua korban ke Puskesmas Ilaga.

Petugas tak dapat berbuat banyak untuk menolong nyawa Atanius Murib. Ia tak tertolong karena terlalu banyak mengeluarkan darah.

Pusat Penerangan TNI Menyebut, aksi brutal ini bermotif intimidasi kepada masyarakat karena kelompok ini tidak mendapat dukungan masyarakat setempat.

“Dari informasi yang beredar dan analisa sementara, pelaku penembakan diduga KKB. Aksi brutal KKB ini bermotif intimidasi kepada masyarakat, karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat setempat,” tulis Pusat Penerangan TNI.

Tidak hanya itu, kelopok separatis ini disinyalir sebagai upaya pelemahan TNI dengan memutar balikkan fakta. Mereka menuduh aparat keamanan sebagai pelakunya.

“Motif pemutarbalikan fakta dan playing victim melalui media massa selalu menjadi trik dari kelompok pro KKB dan pendukungnya di dalam dan luar negeri untuk menyudutkan pemerintah Indonesia.” kata IGN Suriastawa dari Jayapura . (Antara)


Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dinilai telah bikin kegaduhan baru dengan mengeluarkan Instruksi Mendagri/Net


Jakarta, SNC - Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 6/2020 dinilai hanya membuat heboh dari perspektif hukum dan politik di tengah pandemi Covid-19 yang tidak berkesudahan.

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Wendra Yunaldi, mengatakan niat baik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar pandemi Covid-19 usai tetap harus mematuhi aturan.

“Mungkin ada niat agar Covid-19 ini selesai. Cuma jangan menabrak aturan-aturan yang ada dan perlu status hukum yang jelas terhadap penanganan Covid-19 ini seperti apa. Dan kesampingkan kepentingan politik,” ujar Wendra Yunaldi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/11).

Tito Karnavian, sambungnya, seharusnya memanggil saja para kepala daerah yang dianggap melanggar protokol Covid-19 tanpa memberikan ancaman yang membuat kegaduhan baru.

“Jangan kemudian di tengah persoalan Covid, krisis, ancaman resesi, ada kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Menurut saya, Mendagri tinggal panggil kepala daerah, enggak usah mengancam-ancam,” lanjut Wendra.

Wendra menegaskan, instruksi yang dikeluarkan Tito akhirnya malah membuat gaduh dalam perspektif hukum maupun politik di tanah air.

“Menurut saya bikin gaduh. Mau menyelesaikan dengan tegas, tapi menimbulkan kegaduhan baru dalam perspektif hukum dan politik,” pungkasnya.[]

Andi Arief. Foto Net



Jakarta, SNC – Politikus Partai Demokrat Andi Arief pun menanggapi pernyataan Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abrucahman dan Pangdam Jaya menyatakan akan mencopot semua baliho dan spanduk Habib Rizieq Shihab. Ia pun menyatakan akan menindak tegas dan menilai Front Pembela Islam (FPI) akan dibubarkan.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat ini menilai, hal itu menunjukkan bahwa negara dan seluruh pendukungnya sudah kalah. Hal itu disampaikan Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya, Jumat (20/11/2020).

“Kalau TNI turun tangan, berarti negara dan seluruh pendukungnya kalah sudah tak mampu,” tulisnya. 

Dengan demikian, sambungnya, semuanya sudah lumpuh diambil alih oleh TNI. “Propagandis sampai struktur lumpuh dan diambil alih TNI,” sambungnya.

“Ini new normal. TNI masuk ke wilayah politik diundang Presiden dan pendukungnya,” tandas Andi Arief.

Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengirimkan peringatan tegas kepada FPI. Menurutnya, ormas tersebut sudah bertindak sesuka hati dan tak mengindahkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Peringatan keras Dudung ini menanggapi pencopotan baliho Habib Rizieq oleh anggota TNI yang diakuinya adalah atas perintahnya, “Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya,” ungkapnya.

Hal itu dilakukan lantaran beberapa kali upaya Sat Pol PP mencopot baliho tersebut gagal. Karena setelah dicopot, FPI kembali memasangnya. Untuk pemasangan baliho atau spanduk, Dudung menegaskan bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, harus taat hukum.

Pemasangan pun harus sesuai lokasi yang sudah ditentukan dan harus membayar pajak, “Jangan seenaknya sendiri, seakan akan dia paling benar, enggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya,” tegas Dudung.

Bahkan, Dudung menyatakan akan membersihkan seluruh baliho dan spanduk Habib Rizieq yang mengganggu. Apalagi, dalam spanduk atau baliho itu disisipkan ajakan revolusi yang menurutnya jelas mengganggu persatuan bangsa Indonesia.

“Saya katakan, itu perintah saya. Dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam,” tekan dia.

Dudung menilai FPI saat ini sudah merasa paling benar dengan segala tindakan yang dilakukannya.

“Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya,” ingatnya.

Bahkan, Dudung pun mengusulkan agar FPI dibubarkan saja, “Kalau perlu FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari,” tegas Dudung.

Karena itu, Dudung menegaskan bahwa TNI tak akan segan-segan menindak pihak-pihak yang mengancam persatuan Indonesia. “Saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan keras,” ingatnya.

“Jangan coba menganggu persatuan dan kesatuan. Jangan merasa mewakili umat Islam,” tegas Dudung lagi. [pojoksatu]


Jakarta, SNC - Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman, berbicara keras menentang ancaman persatuan dan kesatuan di Jabodetabek sebagai wilayah komandonya dan FPI mempertanyakan siapa penyusup yang dimaksud Pangdam Jaya.


“Siapa yang mengganggu?” kata Ketua DPP FPI Slamet Ma’arif kepada wartawan, Jumat (20/11/2020).


Slamet lalu menyinggung pihak yang ingin mengganti Pancasila hingga soal Papua Merdeka. Bagi Slamet, merekalah yang mengganggu persatuan dan harusnya dihajar.


“Yang mau ganti Pancasila tuh yang ganggu persatuan, yang mau merdeka di Papua tuh yang ganggu persatuan. Itu yang harus dihajar,” ungkapnya.


Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman berbicara tentang prajurit TNI yang melakukan patroli di sekitar markas FPI dan kediaman h4b1eb-R1-zieq di Petamburan. Mayjen Dudung mengatakan hal tersebut merupakan kegiatan rutin Garnisun.


“Saya sebagai Dankorgatap, satu wilayah DKI terdiri dari darat, udara, laut. Kita rutin melaksanakan patroli untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan,” kata Mayjen Dudung, Jumat (20/11).


Mayjen Dudung kembali memberi peringatan. Kodam Jaya bahkan tak segan ‘menghajar’ siapa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.


“Sekali lagi saya sampaikan, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Saya panglimanya. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau mencoba mengganggu, akan saya hajar nanti!” tegas Mayjen Dudung. []

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.