Latest Post

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dinilai telah bikin kegaduhan baru dengan mengeluarkan Instruksi Mendagri/Net


Jakarta, SNC - Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 6/2020 dinilai hanya membuat heboh dari perspektif hukum dan politik di tengah pandemi Covid-19 yang tidak berkesudahan.

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Wendra Yunaldi, mengatakan niat baik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar pandemi Covid-19 usai tetap harus mematuhi aturan.

“Mungkin ada niat agar Covid-19 ini selesai. Cuma jangan menabrak aturan-aturan yang ada dan perlu status hukum yang jelas terhadap penanganan Covid-19 ini seperti apa. Dan kesampingkan kepentingan politik,” ujar Wendra Yunaldi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/11).

Tito Karnavian, sambungnya, seharusnya memanggil saja para kepala daerah yang dianggap melanggar protokol Covid-19 tanpa memberikan ancaman yang membuat kegaduhan baru.

“Jangan kemudian di tengah persoalan Covid, krisis, ancaman resesi, ada kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Menurut saya, Mendagri tinggal panggil kepala daerah, enggak usah mengancam-ancam,” lanjut Wendra.

Wendra menegaskan, instruksi yang dikeluarkan Tito akhirnya malah membuat gaduh dalam perspektif hukum maupun politik di tanah air.

“Menurut saya bikin gaduh. Mau menyelesaikan dengan tegas, tapi menimbulkan kegaduhan baru dalam perspektif hukum dan politik,” pungkasnya.[]

Andi Arief. Foto Net



Jakarta, SNC – Politikus Partai Demokrat Andi Arief pun menanggapi pernyataan Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abrucahman dan Pangdam Jaya menyatakan akan mencopot semua baliho dan spanduk Habib Rizieq Shihab. Ia pun menyatakan akan menindak tegas dan menilai Front Pembela Islam (FPI) akan dibubarkan.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat ini menilai, hal itu menunjukkan bahwa negara dan seluruh pendukungnya sudah kalah. Hal itu disampaikan Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya, Jumat (20/11/2020).

“Kalau TNI turun tangan, berarti negara dan seluruh pendukungnya kalah sudah tak mampu,” tulisnya. 

Dengan demikian, sambungnya, semuanya sudah lumpuh diambil alih oleh TNI. “Propagandis sampai struktur lumpuh dan diambil alih TNI,” sambungnya.

“Ini new normal. TNI masuk ke wilayah politik diundang Presiden dan pendukungnya,” tandas Andi Arief.

Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengirimkan peringatan tegas kepada FPI. Menurutnya, ormas tersebut sudah bertindak sesuka hati dan tak mengindahkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Peringatan keras Dudung ini menanggapi pencopotan baliho Habib Rizieq oleh anggota TNI yang diakuinya adalah atas perintahnya, “Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya,” ungkapnya.

Hal itu dilakukan lantaran beberapa kali upaya Sat Pol PP mencopot baliho tersebut gagal. Karena setelah dicopot, FPI kembali memasangnya. Untuk pemasangan baliho atau spanduk, Dudung menegaskan bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, harus taat hukum.

Pemasangan pun harus sesuai lokasi yang sudah ditentukan dan harus membayar pajak, “Jangan seenaknya sendiri, seakan akan dia paling benar, enggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya,” tegas Dudung.

Bahkan, Dudung menyatakan akan membersihkan seluruh baliho dan spanduk Habib Rizieq yang mengganggu. Apalagi, dalam spanduk atau baliho itu disisipkan ajakan revolusi yang menurutnya jelas mengganggu persatuan bangsa Indonesia.

“Saya katakan, itu perintah saya. Dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam,” tekan dia.

Dudung menilai FPI saat ini sudah merasa paling benar dengan segala tindakan yang dilakukannya.

“Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya,” ingatnya.

Bahkan, Dudung pun mengusulkan agar FPI dibubarkan saja, “Kalau perlu FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari,” tegas Dudung.

Karena itu, Dudung menegaskan bahwa TNI tak akan segan-segan menindak pihak-pihak yang mengancam persatuan Indonesia. “Saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan keras,” ingatnya.

“Jangan coba menganggu persatuan dan kesatuan. Jangan merasa mewakili umat Islam,” tegas Dudung lagi. [pojoksatu]


Jakarta, SNC - Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman, berbicara keras menentang ancaman persatuan dan kesatuan di Jabodetabek sebagai wilayah komandonya dan FPI mempertanyakan siapa penyusup yang dimaksud Pangdam Jaya.


“Siapa yang mengganggu?” kata Ketua DPP FPI Slamet Ma’arif kepada wartawan, Jumat (20/11/2020).


Slamet lalu menyinggung pihak yang ingin mengganti Pancasila hingga soal Papua Merdeka. Bagi Slamet, merekalah yang mengganggu persatuan dan harusnya dihajar.


“Yang mau ganti Pancasila tuh yang ganggu persatuan, yang mau merdeka di Papua tuh yang ganggu persatuan. Itu yang harus dihajar,” ungkapnya.


Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman berbicara tentang prajurit TNI yang melakukan patroli di sekitar markas FPI dan kediaman h4b1eb-R1-zieq di Petamburan. Mayjen Dudung mengatakan hal tersebut merupakan kegiatan rutin Garnisun.


“Saya sebagai Dankorgatap, satu wilayah DKI terdiri dari darat, udara, laut. Kita rutin melaksanakan patroli untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan,” kata Mayjen Dudung, Jumat (20/11).


Mayjen Dudung kembali memberi peringatan. Kodam Jaya bahkan tak segan ‘menghajar’ siapa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.


“Sekali lagi saya sampaikan, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Saya panglimanya. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau mencoba mengganggu, akan saya hajar nanti!” tegas Mayjen Dudung. []


Jakarta, SNC - Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman membenarkan adanya pencopotan baliho Habib Rizieq Syihab oleh salah satu pihak yang berbaju loreng atas perintahnya dan yang menjadi permasalahan adalah Satpol PP DKI Jakarta angkat bicara tentang alasan TNI menurunkan baliho Habib Rizieq.

Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan telah menjalin kerja sama dengan TNI-Polri untuk menurunkan spanduk tersebut. Menurutnya, Satpol PP DKI Jakarta telah memberikan imbauan kepada pihak FPI yang memasang baliho tersebut untuk menurunkannya.

"Yang pertama tentu kita berharap, semua baliho itu bisa diturunkan oleh mereka yang memasang, itu yang pertama. Semua yang memasang harapannya bisa diturunkan, apabila tidak diturunkan, kita akan turunkan, tentu bersama dengan aparat keamanan yang lain, TNI-Polri," ujar Arifin di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).

Menurutnya, memasang baliho di ruang publik ada aturannya. Arifin mengatakan penertiban itu harus dilakukan bagi siapa saja yang melanggar untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota yang bersih dan tertib.

"Tentu untuk memasang sesuatu ada aturannya, di ruang publik dan sebagainya ada aturannya. Sekali lagi ini dalam rangka mewujudkan Jakarta yang bersih, yang tertib, teratur, mari kita jaga kota kita," kata Arifin.

Lebih lanjut Arifin berharap orang yang memasang baliho dengan sadar mau menurunkannya kembali. Arifin mencontohkan, sudah ada pengurus FPI di Tebet yang mau menurunkan balihonya dengan disaksikan petugas Satpol PP DKI Jakarta dan TNI.

"Di lapangan kita lihat ya, yang jelas, sementara ini baliho yang ada kita turunkanlah dengan penuh kesadaran, dan tadi kita juga lihat di Tebet, diturunkan oleh pengurusnya. Anggota yang ada, baik TNI maupun Satpol PP itu menyaksikan, melihat dari mereka yang menurunkan. Alangkah indahnya kita bersama-sama mewujudkan Jakarta yang tertib," imbuh Arifin.

Sebelumnya diberitakan, video viral memperlihatkan proses penurunan baliho Habib Rizieq Syihab oleh orang berbaju loreng. Dudung Abdurachman mengatakan peristiwa itu merupakan perintahnya.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya, karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Itu perintah saya," ujar Mayjen Dudung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).

Dudung mengatakan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Bahkan, Dudung menyebut, apabila FPI tidak taat terhadap hukum, bisa dibubarkan.

"Begini, kalau siapa pun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," katanya.

Dudung menilai FPI berbuat sesuka hatinya. Dia menegaskan TNI akan melakukan tindakan ketika ada baliho yang melakukan ajakan untuk berbuat revolusi.

"Sekarang kok mereka (FPI) ini seperti yang ngatur, suka-sukanya sendiri. Saya katakan, itu perintah saya, dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan keras. Jangan coba mengganggu persatuan dan kesatuan, jangan merasa mewakili umat Islam, tidak semua, banyak umat Islam yang berkata berucap dan bertingkah laku baik," imbuh Dudung. (detik)

Tangkapan layar video prajurit TNI yang melintas di Petamburan, Kodam Jaya menyebutkan bahwa prajurit TNI yang terlihat di Petamburan, Jakarta Pusat, hanya melintas/Net



Jakarta, SNC - Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel (Inf) Refki Efriandana Edwar menanggapi video yang menunjukkan sejumlah prajurit TNI sedang melewati kawasan Petamburan, Jakarta Pusat yang dikenal sebagai markas Front Pembela Islam (FPI).

Refki mengaku belum menerima informasi lengkap terkait aktivitas prajurit TNI tersebut. Ia pun menduga pasukan TNI itu sedang melakukan tugas rutin dan melintas di wilayah Petamburan.

"Terlihat sepertinya hanya dalam tugas rutin kok, mungkin kebetulan saja melintas di daerah Petamburan," kata Refki saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Kamis (19/11) malam.

Refki mengatakan keberadaan aparat TNI yang melintas di wilayah-wilayah Indonesia merupakan hal biasa. Menurutnya, tak ada juga larangan aparat TNI melintas di wilayah Petamburan.

"Bukankah tidak ada yang melarang toh kalau ada satuan TNI yang melintas di daerah sana," ujarnya.

Namun, Refki belum bisa memberi informasi prajurit TNI dari satuan mana yang terlihat dalam video viral di media sosial.

Hanya saja, kata Refki, jika melihat dari kendaraan yang digunakan aparat tersebut, mereka bisa dipastikan bukan berasal dari kesatuan Kodam Jaya.

"Kalau dari ciri-ciri kendaraannya itu bukan kendaraan organik satuan di jajaran Kodam Jaya. Jika benar itu mobil dari Mabes TNI itu di luar Opsnal satuan kami," katanya.

Front Pembela Islam (FPI) sendiri merespons santai aktivitas pasukan TNI di Petamburan, dekat rumah Rizieq Shihab, sore ini.

Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar menyebut kabar di media sosial soal pasukan TNI sedang unjuk kekuatan di daerah Petamburan keliru.

"Tidak benar kalau unjuk kekuatan ah," kata Aziz kepada CNNIndonesia.com, Kamis (19/11).

Sebelumnya, beredar video di Twitter yang menunjukkan sejumlah pasukan TNI di daerah Petamburan, Jakarta. Akun @ariefnoviandi_ membubuhi keterangan pasukan TNI sedang unjuk kekuatan.

Dalam video itu, terlihat empat kendaraan TNI yang dikawal satu voorijder. Di salah satu bagian kendaraan taktis tertulis Kopassus TNI.

Daerah Petamburan jadi sorotan publik sepekan ke belakang menyusul kepulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab dari Arab Saudi. Selain itu, ada beberapa kegiatan yang diduga melanggar protokol kesehatan di daerah itu.

Salah satunya kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan anak Rizieq pada Sabtu (14/11). Acara itu dihadiri ribuan orang tanpa mengindahkan protokol kesehatan. []

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.