Latest Post

Sabtu, November 21, 2020


SancaNews.Com - Belum lama ini, kendaraan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopssus TNI) melintas dan berhenti di dekat markas Front Pembela Islam (FPI), di Petamburan, Jakarta dan menuai kecaman dari berbagai kalangan.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid adalah salah satu pihak yang tidak setuju dengan tindakan Koopssus dan seharusnya pasukan fokus menangani masalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua karena kelompok KKB separatis OPM tersebut adalah musuh bersama bangsa ini dan bukan mengurus  Habib Riziek.

“Berulangnya aksi KKB separatis OPM ini, mestinya mengingatkan TNI, bahwa musuh bersama yg membahayakan NKRI kita al adalah kelompok teroris separatis OPM.” kata Hidayat Nur Wahid pada akun Twitter-nya @hnurwahid, Sabtu (21/11/2020).

Cuitan Hidayat Nur Wahid


Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun membandingkan KKB yang terus meneror warga Papua dengan sikap Habib Rizieq Shihab yang loyal kepada masyarakat dan tidak memusuhi pemerintah atau TNI.

“HRS berulang nyatakan tidak memusuhi Pemerintah atau TNI. HRS & FPI bisa bersama TNI bantu korban bencana, jg selamatkan NKRI.” ujar Hidayat Nur Wahid.


Dalam insiden yang terjadi pada Distrik Sinak Kabupaten Puncak, Papua, Jumat, 20 November 2020, kelompok KKB menembak dua warga sipil .Dari dua orang tersebut, seorang telah meninggal dunia.

Korban Amanus Murib mengalami kondisi kritis, sementara Atanius Murib meninggal dunia. Masyarakat sekitar tempat kejadian membawa kedua korban ke Puskesmas Ilaga.

Petugas tak dapat berbuat banyak untuk menolong nyawa Atanius Murib. Ia tak tertolong karena terlalu banyak mengeluarkan darah.

Pusat Penerangan TNI Menyebut, aksi brutal ini bermotif intimidasi kepada masyarakat karena kelompok ini tidak mendapat dukungan masyarakat setempat.

“Dari informasi yang beredar dan analisa sementara, pelaku penembakan diduga KKB. Aksi brutal KKB ini bermotif intimidasi kepada masyarakat, karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat setempat,” tulis Pusat Penerangan TNI.

Tidak hanya itu, kelopok separatis ini disinyalir sebagai upaya pelemahan TNI dengan memutar balikkan fakta. Mereka menuduh aparat keamanan sebagai pelakunya.

“Motif pemutarbalikan fakta dan playing victim melalui media massa selalu menjadi trik dari kelompok pro KKB dan pendukungnya di dalam dan luar negeri untuk menyudutkan pemerintah Indonesia.” kata IGN Suriastawa dari Jayapura . (Antara)


Baca selengkapnya »

Jumat, November 20, 2020

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dinilai telah bikin kegaduhan baru dengan mengeluarkan Instruksi Mendagri/Net


Jakarta, SNC - Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 6/2020 dinilai hanya membuat heboh dari perspektif hukum dan politik di tengah pandemi Covid-19 yang tidak berkesudahan.

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Wendra Yunaldi, mengatakan niat baik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar pandemi Covid-19 usai tetap harus mematuhi aturan.

“Mungkin ada niat agar Covid-19 ini selesai. Cuma jangan menabrak aturan-aturan yang ada dan perlu status hukum yang jelas terhadap penanganan Covid-19 ini seperti apa. Dan kesampingkan kepentingan politik,” ujar Wendra Yunaldi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/11).

Tito Karnavian, sambungnya, seharusnya memanggil saja para kepala daerah yang dianggap melanggar protokol Covid-19 tanpa memberikan ancaman yang membuat kegaduhan baru.

“Jangan kemudian di tengah persoalan Covid, krisis, ancaman resesi, ada kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Menurut saya, Mendagri tinggal panggil kepala daerah, enggak usah mengancam-ancam,” lanjut Wendra.

Wendra menegaskan, instruksi yang dikeluarkan Tito akhirnya malah membuat gaduh dalam perspektif hukum maupun politik di tanah air.

“Menurut saya bikin gaduh. Mau menyelesaikan dengan tegas, tapi menimbulkan kegaduhan baru dalam perspektif hukum dan politik,” pungkasnya.[]

Baca selengkapnya »

Jumat, November 20, 2020

Andi Arief. Foto Net



Jakarta, SNC – Politikus Partai Demokrat Andi Arief pun menanggapi pernyataan Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abrucahman dan Pangdam Jaya menyatakan akan mencopot semua baliho dan spanduk Habib Rizieq Shihab. Ia pun menyatakan akan menindak tegas dan menilai Front Pembela Islam (FPI) akan dibubarkan.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat ini menilai, hal itu menunjukkan bahwa negara dan seluruh pendukungnya sudah kalah. Hal itu disampaikan Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya, Jumat (20/11/2020).

“Kalau TNI turun tangan, berarti negara dan seluruh pendukungnya kalah sudah tak mampu,” tulisnya. 

Dengan demikian, sambungnya, semuanya sudah lumpuh diambil alih oleh TNI. “Propagandis sampai struktur lumpuh dan diambil alih TNI,” sambungnya.

“Ini new normal. TNI masuk ke wilayah politik diundang Presiden dan pendukungnya,” tandas Andi Arief.

Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengirimkan peringatan tegas kepada FPI. Menurutnya, ormas tersebut sudah bertindak sesuka hati dan tak mengindahkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Peringatan keras Dudung ini menanggapi pencopotan baliho Habib Rizieq oleh anggota TNI yang diakuinya adalah atas perintahnya, “Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya,” ungkapnya.

Hal itu dilakukan lantaran beberapa kali upaya Sat Pol PP mencopot baliho tersebut gagal. Karena setelah dicopot, FPI kembali memasangnya. Untuk pemasangan baliho atau spanduk, Dudung menegaskan bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, harus taat hukum.

Pemasangan pun harus sesuai lokasi yang sudah ditentukan dan harus membayar pajak, “Jangan seenaknya sendiri, seakan akan dia paling benar, enggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya,” tegas Dudung.

Bahkan, Dudung menyatakan akan membersihkan seluruh baliho dan spanduk Habib Rizieq yang mengganggu. Apalagi, dalam spanduk atau baliho itu disisipkan ajakan revolusi yang menurutnya jelas mengganggu persatuan bangsa Indonesia.

“Saya katakan, itu perintah saya. Dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam,” tekan dia.

Dudung menilai FPI saat ini sudah merasa paling benar dengan segala tindakan yang dilakukannya.

“Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya,” ingatnya.

Bahkan, Dudung pun mengusulkan agar FPI dibubarkan saja, “Kalau perlu FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari,” tegas Dudung.

Karena itu, Dudung menegaskan bahwa TNI tak akan segan-segan menindak pihak-pihak yang mengancam persatuan Indonesia. “Saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan keras,” ingatnya.

“Jangan coba menganggu persatuan dan kesatuan. Jangan merasa mewakili umat Islam,” tegas Dudung lagi. [pojoksatu]

Baca selengkapnya »

Jumat, November 20, 2020


Jakarta, SNC - Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman, berbicara keras menentang ancaman persatuan dan kesatuan di Jabodetabek sebagai wilayah komandonya dan FPI mempertanyakan siapa penyusup yang dimaksud Pangdam Jaya.


“Siapa yang mengganggu?” kata Ketua DPP FPI Slamet Ma’arif kepada wartawan, Jumat (20/11/2020).


Slamet lalu menyinggung pihak yang ingin mengganti Pancasila hingga soal Papua Merdeka. Bagi Slamet, merekalah yang mengganggu persatuan dan harusnya dihajar.


“Yang mau ganti Pancasila tuh yang ganggu persatuan, yang mau merdeka di Papua tuh yang ganggu persatuan. Itu yang harus dihajar,” ungkapnya.


Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman berbicara tentang prajurit TNI yang melakukan patroli di sekitar markas FPI dan kediaman h4b1eb-R1-zieq di Petamburan. Mayjen Dudung mengatakan hal tersebut merupakan kegiatan rutin Garnisun.


“Saya sebagai Dankorgatap, satu wilayah DKI terdiri dari darat, udara, laut. Kita rutin melaksanakan patroli untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan,” kata Mayjen Dudung, Jumat (20/11).


Mayjen Dudung kembali memberi peringatan. Kodam Jaya bahkan tak segan ‘menghajar’ siapa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.


“Sekali lagi saya sampaikan, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Saya panglimanya. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau mencoba mengganggu, akan saya hajar nanti!” tegas Mayjen Dudung. []

Baca selengkapnya »

Jumat, November 20, 2020

Jakarta, SNC - Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman membenarkan adanya pencopotan baliho Habib Rizieq Syihab oleh salah satu pihak yang berbaju loreng atas perintahnya dan yang menjadi permasalahan adalah Satpol PP DKI Jakarta angkat bicara tentang alasan TNI menurunkan baliho Habib Rizieq.

Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan telah menjalin kerja sama dengan TNI-Polri untuk menurunkan spanduk tersebut. Menurutnya, Satpol PP DKI Jakarta telah memberikan imbauan kepada pihak FPI yang memasang baliho tersebut untuk menurunkannya.

"Yang pertama tentu kita berharap, semua baliho itu bisa diturunkan oleh mereka yang memasang, itu yang pertama. Semua yang memasang harapannya bisa diturunkan, apabila tidak diturunkan, kita akan turunkan, tentu bersama dengan aparat keamanan yang lain, TNI-Polri," ujar Arifin di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).

Menurutnya, memasang baliho di ruang publik ada aturannya. Arifin mengatakan penertiban itu harus dilakukan bagi siapa saja yang melanggar untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota yang bersih dan tertib.

"Tentu untuk memasang sesuatu ada aturannya, di ruang publik dan sebagainya ada aturannya. Sekali lagi ini dalam rangka mewujudkan Jakarta yang bersih, yang tertib, teratur, mari kita jaga kota kita," kata Arifin.

Lebih lanjut Arifin berharap orang yang memasang baliho dengan sadar mau menurunkannya kembali. Arifin mencontohkan, sudah ada pengurus FPI di Tebet yang mau menurunkan balihonya dengan disaksikan petugas Satpol PP DKI Jakarta dan TNI.

"Di lapangan kita lihat ya, yang jelas, sementara ini baliho yang ada kita turunkanlah dengan penuh kesadaran, dan tadi kita juga lihat di Tebet, diturunkan oleh pengurusnya. Anggota yang ada, baik TNI maupun Satpol PP itu menyaksikan, melihat dari mereka yang menurunkan. Alangkah indahnya kita bersama-sama mewujudkan Jakarta yang tertib," imbuh Arifin.

Sebelumnya diberitakan, video viral memperlihatkan proses penurunan baliho Habib Rizieq Syihab oleh orang berbaju loreng. Dudung Abdurachman mengatakan peristiwa itu merupakan perintahnya.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya, karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Itu perintah saya," ujar Mayjen Dudung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).

Dudung mengatakan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Bahkan, Dudung menyebut, apabila FPI tidak taat terhadap hukum, bisa dibubarkan.

"Begini, kalau siapa pun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," katanya.

Dudung menilai FPI berbuat sesuka hatinya. Dia menegaskan TNI akan melakukan tindakan ketika ada baliho yang melakukan ajakan untuk berbuat revolusi.

"Sekarang kok mereka (FPI) ini seperti yang ngatur, suka-sukanya sendiri. Saya katakan, itu perintah saya, dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan keras. Jangan coba mengganggu persatuan dan kesatuan, jangan merasa mewakili umat Islam, tidak semua, banyak umat Islam yang berkata berucap dan bertingkah laku baik," imbuh Dudung. (detik)

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.