Latest Post


Jakarta, SNC - Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman membenarkan adanya pencopotan baliho Habib Rizieq Syihab oleh salah satu pihak yang berbaju loreng atas perintahnya dan yang menjadi permasalahan adalah Satpol PP DKI Jakarta angkat bicara tentang alasan TNI menurunkan baliho Habib Rizieq.

Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan telah menjalin kerja sama dengan TNI-Polri untuk menurunkan spanduk tersebut. Menurutnya, Satpol PP DKI Jakarta telah memberikan imbauan kepada pihak FPI yang memasang baliho tersebut untuk menurunkannya.

"Yang pertama tentu kita berharap, semua baliho itu bisa diturunkan oleh mereka yang memasang, itu yang pertama. Semua yang memasang harapannya bisa diturunkan, apabila tidak diturunkan, kita akan turunkan, tentu bersama dengan aparat keamanan yang lain, TNI-Polri," ujar Arifin di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).

Menurutnya, memasang baliho di ruang publik ada aturannya. Arifin mengatakan penertiban itu harus dilakukan bagi siapa saja yang melanggar untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota yang bersih dan tertib.

"Tentu untuk memasang sesuatu ada aturannya, di ruang publik dan sebagainya ada aturannya. Sekali lagi ini dalam rangka mewujudkan Jakarta yang bersih, yang tertib, teratur, mari kita jaga kota kita," kata Arifin.

Lebih lanjut Arifin berharap orang yang memasang baliho dengan sadar mau menurunkannya kembali. Arifin mencontohkan, sudah ada pengurus FPI di Tebet yang mau menurunkan balihonya dengan disaksikan petugas Satpol PP DKI Jakarta dan TNI.

"Di lapangan kita lihat ya, yang jelas, sementara ini baliho yang ada kita turunkanlah dengan penuh kesadaran, dan tadi kita juga lihat di Tebet, diturunkan oleh pengurusnya. Anggota yang ada, baik TNI maupun Satpol PP itu menyaksikan, melihat dari mereka yang menurunkan. Alangkah indahnya kita bersama-sama mewujudkan Jakarta yang tertib," imbuh Arifin.

Sebelumnya diberitakan, video viral memperlihatkan proses penurunan baliho Habib Rizieq Syihab oleh orang berbaju loreng. Dudung Abdurachman mengatakan peristiwa itu merupakan perintahnya.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya, karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Itu perintah saya," ujar Mayjen Dudung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).

Dudung mengatakan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Bahkan, Dudung menyebut, apabila FPI tidak taat terhadap hukum, bisa dibubarkan.

"Begini, kalau siapa pun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," katanya.

Dudung menilai FPI berbuat sesuka hatinya. Dia menegaskan TNI akan melakukan tindakan ketika ada baliho yang melakukan ajakan untuk berbuat revolusi.

"Sekarang kok mereka (FPI) ini seperti yang ngatur, suka-sukanya sendiri. Saya katakan, itu perintah saya, dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan keras. Jangan coba mengganggu persatuan dan kesatuan, jangan merasa mewakili umat Islam, tidak semua, banyak umat Islam yang berkata berucap dan bertingkah laku baik," imbuh Dudung. (detik)

Tangkapan layar video prajurit TNI yang melintas di Petamburan, Kodam Jaya menyebutkan bahwa prajurit TNI yang terlihat di Petamburan, Jakarta Pusat, hanya melintas/Net



Jakarta, SNC - Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel (Inf) Refki Efriandana Edwar menanggapi video yang menunjukkan sejumlah prajurit TNI sedang melewati kawasan Petamburan, Jakarta Pusat yang dikenal sebagai markas Front Pembela Islam (FPI).

Refki mengaku belum menerima informasi lengkap terkait aktivitas prajurit TNI tersebut. Ia pun menduga pasukan TNI itu sedang melakukan tugas rutin dan melintas di wilayah Petamburan.

"Terlihat sepertinya hanya dalam tugas rutin kok, mungkin kebetulan saja melintas di daerah Petamburan," kata Refki saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Kamis (19/11) malam.

Refki mengatakan keberadaan aparat TNI yang melintas di wilayah-wilayah Indonesia merupakan hal biasa. Menurutnya, tak ada juga larangan aparat TNI melintas di wilayah Petamburan.

"Bukankah tidak ada yang melarang toh kalau ada satuan TNI yang melintas di daerah sana," ujarnya.

Namun, Refki belum bisa memberi informasi prajurit TNI dari satuan mana yang terlihat dalam video viral di media sosial.

Hanya saja, kata Refki, jika melihat dari kendaraan yang digunakan aparat tersebut, mereka bisa dipastikan bukan berasal dari kesatuan Kodam Jaya.

"Kalau dari ciri-ciri kendaraannya itu bukan kendaraan organik satuan di jajaran Kodam Jaya. Jika benar itu mobil dari Mabes TNI itu di luar Opsnal satuan kami," katanya.

Front Pembela Islam (FPI) sendiri merespons santai aktivitas pasukan TNI di Petamburan, dekat rumah Rizieq Shihab, sore ini.

Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar menyebut kabar di media sosial soal pasukan TNI sedang unjuk kekuatan di daerah Petamburan keliru.

"Tidak benar kalau unjuk kekuatan ah," kata Aziz kepada CNNIndonesia.com, Kamis (19/11).

Sebelumnya, beredar video di Twitter yang menunjukkan sejumlah pasukan TNI di daerah Petamburan, Jakarta. Akun @ariefnoviandi_ membubuhi keterangan pasukan TNI sedang unjuk kekuatan.

Dalam video itu, terlihat empat kendaraan TNI yang dikawal satu voorijder. Di salah satu bagian kendaraan taktis tertulis Kopassus TNI.

Daerah Petamburan jadi sorotan publik sepekan ke belakang menyusul kepulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab dari Arab Saudi. Selain itu, ada beberapa kegiatan yang diduga melanggar protokol kesehatan di daerah itu.

Salah satunya kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan anak Rizieq pada Sabtu (14/11). Acara itu dihadiri ribuan orang tanpa mengindahkan protokol kesehatan. []

Foto paslon Pilkada Kota Medan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi di surat suara buatan KPU lebih gelap ketimbang foto paslon Bobby Nasution-Aulia Rachman (CNN Indonesia/Farida)


Medan, SNC - Tim pemenang pasangan calon Pilkada Kota Medan nomor urut 01 Akhyar Naustion-Salman Alfarisi memprotes karena foto mereka di surat suara yang dibuat KPU lebih gelap dari pasangan calon Bobby Nasution-Aulia Rachman. Kualitasnya bahkan lebih buruk.


Sekretaris Tim Pemenangan Akhyar-Salman, Wasis Waseso meminta KPU segera menarik kertas surat suara yang tersebut. Dia merasa dirugikan dengan foto gelap Akhyar-Salman di surat suara.


"Kami harap itu memang bagian dari error saja. Tapi tentu saja kami tidak bisa menerima itu menjadi kertas surat suara resmi. Kami minta itu ditarik dan dimusnahkan. Kita tentu saja keberatan dengan hasil cetak kertas surat suara itu, karena merugikan kami," kata Wasis, Rabu (18/11).


Wasis menyampaikan bahwa file foto yang mereka kirim ke KPU sudah bagus kualitasnya. Tak seperti yang dicetak KPU di surat suara.


Meski demikian, Wasis menyatakan pihaknya tidak mencurigai ada niat buruk KPU. Dia masih yakin KPU netral.


"Kita sudah komplain, alasan KPU mungkin ada beberapa yang salah cetak. Tapi kita sudah minta agar suara itu harus segera ditarik dan dimusnahkan. Kita masih percaya penyelenggara bisa netral, karena Pilkada Medan kali ini menjadi sorotan nasional," bebernya.


Terpisah, Komisioner KPU Kota Medan Divisi Teknis, M Rinaldi Khair mengatakan tidak semua foto Akhyar-Salman cenderung gelap di semua surat suara yang dicetak. Dia masih mencari tahu berapa banyak surat suara yang memuat foto gelap Akhyar-Salman.


"Cuma karena memang dari awal dia berbeda kontras cahayanya, jadi kelihatan yang ini (poto paslon 01) hitam kali, tapi yang foto paslon 02 gelap saja," kata Rinaldi.


"Tadi kita evaluasi, kita sortir itu nanti, kita pisahkan untuk kita bahas bersama apakah masih bisa kita diskusikan sama orang percetakannya atau gimana. Tapi enggak semua kualitasnya gelap, yang bagus masih banyak," tambahnya.


Rinaldi memastikan surat suara yang memuat foto gelap Akhyar-Salman tidak akan dipakai. Akan tetapi, dia mengaku belum mendapat surat protes resmi dari Akhyar-Salman.


"Nanti kalau ada surat resminya kita akan bahas, mungkin kita undang pihak 01 untuk melihat surat suara. Untuk tindak lanjut pastinya, kami akan plenokan malam ini," ujar Rinaldi.


Ada dua pasangan calon yang bertarung di Pilkada Kota Medan 2020. Mereka adalah Akhyar Nasution-Salman Alfarisi yang diusung Demokrat dan PKS. Akhyar adalah calon petahana yang masih menjabat sebagai Plt Wali Kota Medan.


Melawan Bobby Nasution-Aulia Rachman yang diusung 8 partai politik, yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PSI. Bobby merupakan menantu dari Presiden Joko Widodo.


Surat suara telah dicetak sesuai jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni 1.601.001 pemilih ditambah 2,5 persen cadangan menjadi 1.643.175 lembar. Saat ini kertas surat suara itu masih dalam proses pelipatan.(cnnindonesia)


Arak-arakan saat putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming mendaftarkan diri ke KPU Solo, menimbulkan kerumunan massa tanpa protokol kesehatan.


Jakarta, SNC - Front Pembela Islam (FPI) menanggapi sejumlah pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan salah satunya terkait keramaian pada acara yang dihadiri Imam Besar FPI, Habib Rizieq Syihab.


Kuasa hukum FPI, Azis Yanuar, meyakini Mahfud MD memiliki tujuan lain untuk mempermasalahkan Habib Rizieq. Permasalahan tersebut tidak hanya tentang protokol kesehatan.


Azis mengeklaim, bila soal protokol kesehatan, pihaknya telah menyelesaikan sanksi administrasi dari Satpol PP DKI. FPI telah dikenakan denda Rp 50 juta oleh Pemprov DKI karena menggelar acara yang dihadiri banyak orang di Petamburan pada Sabtu (14/11/2020).


“Jadi saya melihat ini bukan masalah pelanggaran protokol kesehatan semata, tapi ada maksud untuk mempermasalahkan apa pun terkait Habib Rizieq Syihab dan yang pro dengan beliau. Dan terhadap Gubernur DKI Jakarta yang dicintai warganya,” kata Azis kepada kumparan, Senin (16/11/2020).


Menurut Azis, ada sejumlah acara yang diselenggarakan pejabat negara tapi melanggar protokol kesehatan. Namun, acara tersebut tak dipermasalahkan.


Azis lalu menjabarkan acara pejabat negara yang melanggar protokol kesehatan. Mulai dari pertemuan menteri di Bali pada Agustus lalu hingga pendaftaran putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, sebagai calon wali kota Solo.


Untuk itu, Azis meminta Mahfud MD adil dalam melihat kondisi di berbagai daerah. Ia meminta tak menyudutkan Habib Rizieq Syihab yang memberi ceramah, “Jadi tolong terapkan keadilan dalam menyikapi sesuatu,” tandasnya.


Mahfud MD sebelumnya menyayangkan adanya kerumunan saat peringatan Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Syihab di kawasan Petamburan. Mahfud mengaku pemerintah sudah memperingatkan Anies agar meminta penyelenggara kerumunan untuk mematuhi protokol kesehatan.


“Di mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur DKI untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan. Penegakan protokol kesehatan di Ibu Kota merupakan kewenangan Pemprov DKI berdasarkan hierarki kewenangan dan UU,” jelas Mahfud. 


Mahfud mengatakan, orang yang sengaja membuat kerumunan besar di tengah pandemi corona, menjadi pembunuh potensial. Terutama bagi kelompok rentan, seperti lansia atau orang dengan penyakit penyerta,


“Orang yang sengaja melakukan kerumunan massa tanpa mengindahkan protokol kesehatan berpotensi menjadi pembunuh potensial terhadap kelompok rentan,” tuturnya.***




Jakarta, SNC - Pemerintah dinilai telah melakukan standar ganda terhadap aktivitas keramaian pada saat pandemi virus corona, sehingga akhirnya membingungkan dan meresahkan masyarakat.


“Standar ganda, yakni melarang yang satu dan membiarkan yang lainnya hanya akan membingungkan publik,” ucapnya, Aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya’roni, dilansir Kanotr Berita Politik RMOL, Selasa (17/11/2020).


Menurutnya, sebelum pembiaran terhadap acara di Petamburan dan Puncak termasuk sebelumnya juga di Bandara Soetta, polisi sejatinya sudah menunjukkan sikap tegas terhadap acara-acara yang digelar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).


“Tak terhitung acara KAMI yang dibubarkan aparat meskipun acara tersebut dihadiri mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Namun banyak juga acara yang menghadirkan massa banyak tapi tidak dibubarkan. Misal pengiringan kandidat pilkada ke KPU daerah,” tuturnya.


Hanya saja polisi tidak sama tegasnya terhadap kerumunan yang dibuat kelompok lain, seperti kampanye pilkada yang dilakukan anak dan menantu Jokowi, acara Banser di Banyumas dan lain sebagainya.


Selain itu, Sya’roni juga menyarankan Menko Polhukam Mahfud MD sebaiknya meminta maaf kepada seluruh rakyat karena telah mempersilakan pendukung Habib Rizieq Shihab menjemput Sang Habib ke bandara, sehingga menimbulkan kerumunan massa.


Kerumunan massa berlanjut pada acara di Petamburan dan Puncak. Dan kemudian berujung dengan pencopotan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana, dan Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahriadi.


“Apakah Mahfud layak dicopot? Itu tergantung Presiden. Dicopot tidaknya seorang menteri merupakan hak prerogatif Presiden,” tutup Sya’roni.***


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.