SANCAnews.id

Jakarta, SNC - Perbincangan antara Hersubeno Arief dan Rocky Gerung yang diunggah di channel YouTube Resmi Rocky Gerung ini memicu perbincangan dan debat publik. Di video tersebut berjudul 'JUBIR PRESIDENT FADJROEL RACHMAN DIPECAT?' telah ditonton lebih dari 783 ribu kali dan telah menghasilkan 2,8 ribu komentar dan lebih dari 13 ribu suka.

Dalam unggahan video berdurasi 17 menit 20 detik tersebut, Hersubeno dan Rocky Gerung awalnya membahas tanggapan Moeldoko selaku Kepala Staf Presiden yang mengatakan bahwa hanya tiga orang yang berhak berbicara atas nama istana.

"Yang mengatasnamakan istana itu hanya boleh tiga orang yaitu satu Moeldoko sendiri, kedua Mensekab Pramono Anung, ketiga Mensesneg Pratikno, yang lain-lain itu seperti dari staff-staff KSP berbicara itu atas nama KSP, itu tanggung jawab Moeldoko dan tidak mengatasnamakan istana," kata Hersubeno Arief dalam video tersebut.

Sampai kemudian, Hersubeno membahas terkait Fadjroel Rachman. Dia bertanya kepada Rocky Gerung terkait Fadjroel Rachman apakah dia tidak boleh bicara atas nama istana atau dia tetap boleh bicara sebagai juru bicara presiden? Kalo juru bicara presiden pun dia sudah lama tidak kedengeran suaranya?

"Kelihatannya Fadjroel Rachman sudah gagal sebetulnya, tapi sekadar dipertahankan portofolionya supaya nggak bikin kekacauan spekulasi publik. Tapi sebetulnya teman saya ini dari awal tidak mampu untuk mengolah kebijakan istana menjadi publik opinion tuh," ujar Rocky Gerung menjawab pertanyaan Hersubeno.

Rocky Gerung menambahkan, dari segi watak Fadjroel tidak mampu diplomasi dan dari segi pengetahuan juga sebetulnya nggak tajam-tajam amat.

"Jadi udahlah, itu satu hukuman bagi mereka yang berupaya untuk membela kekuasaan tapi tidak mampu atau tidak punya grammar untuk meyakinkan publik," lanjut Rocky.

"Sama seperti pak Mahfud juga, nasibnya sama juga sebetulnya kan, grammarnya hilang. Padahal publik ingin membandingkan keahlian berpikir Mahfud kok dibatalkan dengan kerumitan birokrasi. Fadjroel Rachman juga dimasukkan dalam persoalan yang sama tuh jadi dua2nya jadi bottle making karena inkonsistensi mereka sendiri serta inkapasiti mereka sendiri juga," sambung Rocky.

Mendengar jawaban Rocky, Hersubeno kembali bertanya terkait apa Fadroel Rachman ini dipecat meskipun tidak secara resmi dan menanggapi pertanyaan tersebut, Rocky Gerung menyarankan agar Fadroel Rachman lebih baik mengundurkan diri sebelum dipecat.

"Saya kira iya, sebetulnya Fadjroel mengundurkan diri aja. Kan Moeldoko sebetulnya mau memastikan kalo Fadjroel bukan lagi juru bicara karena itu dia sebut 3 orang itukan. Jadi demi etika politik Fadjroel sebelum dipecat mending mengundurkan diri tuh," jawabnya.

Selain itu, Rocky juga menginginkan Fadjroel agar bisa berdiskusi dengan dirinya dengan pikiran yang bebas tanpa ada beban istana.

"Ini saya cuman anjurin ya. Sebagai sahabat saya masih enak-enak aja. Walaupun akhir-akhir ini dia makin lama, makin turun IQ nya tuh karena terlalu lama berendam di kolam 200 tuh. Tolong bilang dia, saya bilang begini tuh dengan maksud memulihkan akal sehatnya," pungkas Rocky.

Sementara itu, Fadjroel Rachman dalam cuitannya mengungkapkan bahwa benar apa yang dikatakan Moeldoko.

"Betul yang disampaikan Pak Moeldoko karena TUPOKSI saya sebagai SKP bidang komunikasi/ JubirPresidenRI hanya menyampaikan/ mengkomunikasikan/ menjabarkan arahan/ pidato/ kebijakan Presiden jokwi kepada publik (audience)," tulis Fadjroel dalam twitter miliknya @fadjroel.[]

Jakarta, SNC - Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Jawa Tengah, menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Pimpinan Cabang GP Ansor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan teguran diberikan karena telah menggelar parade Merah Putih tanpa izin.

1. PC GP Ansor Banyumas mendapat teguran keras

Parade 9 Ribu Banser dan Ansor di Banyumas Tidak Ada Izin Tertulis dan Ribuan Banser Se-Kabupaten Banyumas mengikuti longmarch Parade Merah Putih dengan membentangkan bendera 1.000 meter. Dok. Serayunews.com.

Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah, Sholahuddin Aly menyatakan teguran diberikan lantaran kegiatan itu menimbulkan kerumunan meskipun protokol kesehatan COVID-19 sudah diupayakan seminimal mungkin.

"Sudah saya telpoon ke (PC GP Ansor) Banyumas, sudah kami tegur. itu menimbulkan kerumunan meskipun protkes (red: protokol kesehatan) sudah diupayakan seperti menggunakan masker. Saya sampaikan bahwa kegiatan seperti itu adalah contoh tidak baik bagi masyarakat secara umum dan organisasi," jelasnya saat dihubungi IDN Times melalui sambungan telepon, Selasa (17/11/2020).

Ia secara terang-terangan turut meminta agar kegiatan serupa tidak diulangi lagi oleh PC GP Ansor Banyumas dan lainnya di Jawa Tengah

2. Kegiatan sudah dikoordinasikan dengan satgas COVID-19 dan kepolisian setempat

Gus Sholah, sapaan akrabnya menegaskan tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut. Pasalnya, PC GP Ansor Banyumas juga tidak memberikan tembusan atau izin secara tertulis.

Ihwal izin dari pihak kepolisian maupun Satgas COVID-19 setempat, ia tidak tahu menahu dan meminta agar menayakan hal itu langsung ke pengurus PC GP Ansor Banyumas.

"Dari hasil klarifikasi, teman-teman PC GP Ansor Banyumas sudah berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 maupun kepolisian. Tapi secara izin tertulis dari mereka tidak ada. Setahu saya sudah berkoordinasi. Diizinkan atau tidak lebih pas ke teman-teman Banyumas. itu acaranya tidak dikoordinasikan dengan PW GP Ansor Jateng," ujarnya.

3. Seluruh Banser dan Ansor yang ikut kegiatan diminta untuk tes COVID-19

Selain memberikan teguran keras, PW GP Ansor Jateng turut meminta kepada seluruh anggota Banser dan Ansor yang ikut kegiatan, untuk melakukan tes kesehatan maupun melakukan karantina mandiri bisa diperlukan. Hal itu sebagai bentuk tracing dari kerumunan kegiatan yang digelar di Alun-Alun Purwokerti itu.

"Yang ikut kegiatan itu, disarankan untuk melakukan tes kesehatan COVID-19," beber Gus Sholah.

Untuk diketahui, sebanyak 9.999 anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kabupaten Banyumas melakukan longmars ditengah guyuran hujan deras dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.000 meter atau satu kilometer, seperti diwartakan Jateng.idntimes.com, kegiatan itu dilakukan pada Minggu (15/11/2020).

Kegiatan bertajuk Parade Merah Putih digelar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Sebelum longmars mereka melakukan doa bersama dan orasi di Alun-alun Purwokerto.[*]

Yulen, nasrani asal Timika Papua.

Jakarta, SNC - Yulen, seorang Kristen asal Kota Timika, Papua, mengaku sangat tersinggung dengan ucapan Nikita Mirzani yang menyebut Habib sebagai tukang obat.

“Kepada saudari Nikita Mirzani, saya Yulen, saya dari Kota Timika Papua. Saya mau menyampaikan rasa tersinggung saya,” ucapnya dalam video 1 menit 48 detik yang viral di media sosial.

“Sangat tersinggung dengan statemen yang anda katakan bahwa habib adalah tukang obat. Jujur saya sangat tersinggung. Saya benar-benar sangat tersinggung,” sambungnya.

Yulen mengaku dipelihara dan dibesarkan oleh seorang habib. Meski beda agama, Yulen tetap diperlakukan seperti anak sendiri.

“Saya dipelihara oleh seorang habib di Kota Timika. Habib Saleh al Hamid. Saya dipelihara oleh beliau. Diangkat sebagai anak angkat beliau,” ucapnya.

Meskipun terlihat seperti preman, Habib Saleh al Hamid tetap memperlakukan Yulen seperti anak sendiri.

“Saya bertato di leher dan di tangan dan anting-anting. Tapi beliau memelihara, menangkat saya sebagai anak angkat beliau,” ucapnya.

“Apa yang dimakan beliau, itu juga yang dimakan saya. Sama dengan anak-anaknya, apa yang mereka makan, saya makan. Saya masuk di dalam rumah, saya minum air, saya melakukan segala hal tanpa pernah beliau membuat perbedaan kepada saya,” tambahnya.

Pria yang memakai kalung salib ini menyebut penghinaan Nikita Mirzani yang menyebut habib tukang obat membuatnya sangat kecewa.

“Kalau mau cari sensasi, cari sensasi yang lain. Jangan buat sensasi seperti begitu. Bijaklah dalam berkata. Karena apa yang anda sampaikan tidak sesuai dengan apa yang terjadi,” imbuhnya.

“Benar-benar saya sangat tersinggung dan kecewa. Hati-hati dalam berkata. Anda hati-hati karena beliau telah menjaga kami dan membesarkan kami. Boleh tanya satu Kota Timika, siapa Habib Saleh al Hamid,” pungkas Yulen.

Video Yulen dibagikan oleh aktivis buruh, Iyut (34) yang juga seorang nonmuslim. Ia membagikan video tersebut melalui akun twitternya, @kafiradikalis.

“Makin banyak bermunculan kafir-kafir seperti gw yg udah gerah sama narasi2 Islamphobia dan mendiskreditkan Habib Rizieq Shihab,” tulisnya. [pjks]

...Makin banyak bermunculan kafir-kafir seperti gw yg udah gerah sama narasi2 Islamphobia dan mendiskreditkan Habib Rizieq Shihab... (``,)pic.twitter.com/ggc9C9jDZo

— H315HarunMasikuRaib@Jiwasrayagate (@kafiradikalis) November 16, 2020

Pandu menilai para pimpinan kepolisian itu hanya menjadi kambing hitam atas kegagalan pemerintah pusat mengantisipasi kepulangan Rizieq yang sudah pasti akan menimbulkan kerumunan massa.

Menurutnya, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang seolah merestui kerumunan tersebut terjadi, padahal negara semestinya bisa melakukan langkah antisipasi.

"Ini kan menangani pandemi, jadi ini tindakan yang dilakukan oleh Pak Mahfud dan sebagainya itu menurut saya dipolitisir, ya ngapain dia (red: Mahfud) ngurusin ginian, saya mau tanya, kenapa pemerintah pusat tiba-tiba panik mencari orang yang bisa dikambinghitamkan, Kapolda dan sebagainya itu?" ucap Pandu saat dihubungi Suara.com, Selasa (17/11/2020).

"Kan sebenarnya misalnya seminggu sebelum Rizieq datang itu kan sudah tahu semua orang bahwa akan ada dijemput massa, Pak Mahfud yang bertanggung jawab bilang 'ya silakan asal jangan anarki', nah itu kan sudah izin, omongan pejabat publik selevel dia itu memberikan green light, ternyata apa yang terjadi? banyak banget, macet, ya sudah pastilah, satu mobil tabrakan saja bisa macet apalagi orang banyak seperti itu," imbuhnya.

Mahfud MD memang tidak melarang atau justru mempersilahkan prosesi penjemputan Rizieq hanya dengan catatan tidak mengganggu ketertiban umum, nyatanya penjemputan itu membuat ratusan penerbangan terganggu karena akses bandara dipenuhi oleh penjemput Rizieq.

Menurut Pandu, negara hanya memikirkan kemungkinan anarkistis tanpa memikirkan situasi masih pandemi yang seharusnya kerumunan semacam itu bisa diantisipasi dengan pelarangan tegas demi kesehatan bersama.

"Jadi sebenarnya menurut saya itu semua kerumunan ini sudah terbaca oleh pemerintah tetapi tidak dilakukan pencegahan, seharusnya dilakukan pencegahan, dilarang, dikasih tahu, mungkin Pak HRS (Habib Rizieq Shihab) tidak tahu, tapi kan bisa dikasih tahu 'pak nanti kalau pulang jangan bikin kerumunan ya'," jelasnya.

Pandu menegaskan, di saat wabah melanda aturan terkait keselamatan dan kesehatan warga adalah hal yang utama yang harus ditegakkan, tidak bisa dikalahkan oleh agenda politik manapun.

Diketahui, kerumunan di acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan hingga kerumunan ceramah Rizieq di Megamendung, Bogor, berbuntut pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dipanggil klarifikasi oleh Polda Metro Jaya. (*)

Jakarta, SNC - Kapolda Jawa Timur Irjen Fadil Imran ditunjuk Kapolri Jenderal Idham Azis sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Nana Sudjana, Senin (16/11/2020).

Irjen Nana Sudjana dicopot dari jabatannya, diduga tidak menegakkan aturan protokol kesehatan, terkait acara Rizieq Shihab yang mengundang kerumunan pada masa pandemi covid-19.

Pada tahun 2017, Fadil sempat menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Ketika itu, Fadil sempat menangani kasus dugaan chat yang menjerat habib Rizieq dan wanita bernama Firza Husein.

Habib Rizieq dan Firza sempat menyandang status sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, di bawah pimpinan Fadil, menetapkan keduanya sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara.

Keduanya, dipersangkakan dengan Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Serta Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Setahun kemudian, pada 2018 Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan kasus chat yang menjerat Habib Rizieq dan Firza. 

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol M Iqbal, ketika itu menjelaskan alasan penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 lantaran belum berhasil menemukan pelaku pengunggah foto tangkapan layar berisi chat mesum yang diduga antara Rizieq dan Firza.

"Ada permintaan resmi dari pengacara untuk di-SP3, lewat surat. Setelah itu dilakukan gelar perkara. Maka kasus tersebut dihentikan karena menurut penyidik kasus tersebut belum ditemukan peng-uploadnya," kata Iqbal kepada wartawan, Sabtu (16/6/2018) silam. []