SANCAnews.id

Jakarta, SNC - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di kanal Youtube CokroTV, Rabu (4/11/2020) mengatakan, pemerintah tidak pernah membahas kembalinya Rizieq ke Tanah Air, yang pekan depan menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk pihak Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud. MD.

"Rizieq Shihab itu bukan khomeini, orang suci yang akan disambut. Kalau Rizieq Shihab kan pengikutinya nggak banyak juga, kalau dibandingkan umat Islam pada umumnya. Kita nggak khawatir juga," kata Mahfud.

Menanggapi pernyataan itu pengamat politik Rocky Gerung menilai ada yang tak stabil dalam jiwa Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Mahfud sudah lama kehilangan pemikiran akademis. Jadi yang dipertontonkan bahasa kekuasaan," ujarnya seperti dikutip dari channel YouTubenya, Rocky Gerung Official saat berdiskusi dengan Hersubeno Arief. 

Menurut Rocky Gerung, seharusnya Mahfud diam dan tidak mengomentari kepulangan Habib Rizieq. Biar yang lain saja yang merespons.

"Pak Mahfud sumbang kegaduhan, artinya ada yang tak stabil dalam jiwa Pak Mahfud. Elegan kalau berdiri di belakang dan sebagai pemimpin bayangan, dan suruh orang lain bicara soal Habib Rizieq," lanjutnya.

Rocky juga menilai respons Mahfud soal kepulangan Habib Rizieq bermuatan intrik politik. Menurutnya intrik tersebut agar Mahfud bisa merawat elektabilitasnya menuju Pilpres 2024.

"Ini dalam upaya memelihara aura supaya bisa diingat sampai 2024. Itu terbaca selalu bukan cuma arogansi tapi pamer bahwa dia potensial jadi pemimpin atau penyikat. Ini ambisi Mahfud agar terus diingat dan hadir, supaya bisa secara politik diingat 2024. Jadi lagi bikin intrik, Mahfud lagi lempar intrik," ujarnya.

Bandingkan dengan Khomeini

Rocky Gerung mengatakan merasa heran dengan Mahfud yang membandingkan Habib Rizieq dengan tokoh Revolusi Iran, Imam Khomeini. Dia menilai jelas tidak linear perbandingan itu. Mahfud salah memberi contoh perbandingan.

Dia menjelaskan kalau membandingkan Habib Rizieq dengan Khomeini, artinya menyamakan Habib Rizieq bisa memimpin revolusi dari luar negeri pdahal setting politik Habib Rizieq dengan Imam Khomeini itu berbeda konteks.

Rocky mengatakan Imam Khomeini memimpin Revolusi Iran di masa rezim otoritarian. Sedangkan Habib Rizieq beda, di Indonesia bukan otoritarian.

"Bilang orang suci itu ngapain, poin yang mau dikatakan siapa? Itu psikologi terbalik Mahfud yang mau menganggap bahwa kalau gitu saya yang suci, dan saya yang atur boleh pulang atau tidak," ujarnya.

Sahabat Berpikir

Rocky mengkritik Mahfud yang dinilainya arogan soal respons kepulangan Habib Rizieq. Rocky menyesali telah kehilangan teman berpikir dari seorang sosok Mahfud yang selama ini ia kenal.

"Pak Mahfud itu sahabat saya, sahabat berpikir tapi akhir-akhir ini kehilangan kemampuan berpikir. Nah itu yang saya sesalkan, saya anggap pengondisikan itu menyebabkan Mahfud berpindah habitat dari dunia akademis ke arogansi kekuasaan. Mudah-mudahan dia berbalik suara, jangan sampai tenggelam di kekonyolan kekuasaan," pungkas Rocky Gerung. [suara]

Partai Masyumi mengajak UAS gabung menjadi anggota Majelis Syuro. (CNN Indonesia/Ryan Hadi Suhendra).

Jakarta, SNC - Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Partai Islam Ideologis (BPU-PPII) A. Cholil Ridwan mengajak Ustaz Abdul Somad (UAS) menjadi anggota Majelis Syuro Partai Masyumi dan diketahui Partai Masyumi kembali beraksi usai deklarasi, Sabtu (7/11).

"Mudah-mudahan UAS bisa menjadi anggota Majelis Syuro," kata Cholil saat menyampaikan pidato dalam deklarasi Partai Masyumi yang disiarkan secara virtual, Sabtu (7/11).

Cholil mengatakan, dirinya sempat menyampaikan langsung kepada UAS terkait keinginannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, UAS saat itu menyambut baik ajakannya.

"Saya pernah berbisik kepada beliau, 'Ustaz, saya mau diriin Partai Masyumi, ustaz jadi anggota Majelis Syuro ya.' (Dijawab) 'Siap,'" kata Cholil menirukan percakapannya saat itu, seperti diwartakan Cnnindonesia.com, Sabtu, (07/11/2020)

"Mudah-mudahan Allah menguatkan hidayahnya kepada UAS, bahkan kalau menurut saya, seumpama dia (UAS) mau jadi ketua umum Masyumi, saya setuju," ujarnya menambahkan.

Sekretaris BPU-PPII, Taufik Hidayat dalam kesempatan itu juga mengumumkan soal nama-nama yang akan menjadi calon Majelis Syuro. Dari daftar nama yang diumumkan Taufiq memang belum ada nama UAS.

Namun begitu, menurut Taufik, daftar calon Majelis Syuro belum final. Ia berharap, pelopor Partai Umat, Amien Rais juga bisa masuk menjadi anggota Majelis Syuro Partai Masyumi, "Seiring waktu kita harapkan Pak Amien Rais juga masuk menjadi Majelis Syuro," kata Taufik.

Ia menambahkan nama-nama tersebut dipilih dalam rangka meneruskan spirit perjuangan Partai Masyumi di masa lalu. Nama-nama yang tercantum dinyatakan memenuhi syarat, kualifikasi, dan kapabilitas yang cukup sebagai calon Majelis Syuro Partai Masyumi.

Adapun, daftar calon anggota majelis Syuro yang diumumkan oleh Taufiq yakni;

- Abdullah Hehamahua

- Ahmad Cholil Ridwan

- Abdul Manan

- Adnin Arnas

- Abbas Toha

- Ahmad Yani

- Alfian Tandjung

- Askodar

- Adifa Toha

- Bachtiar Natsir

- Farid Ahmad Okbah

- Fuad Amsari

- Gunarto Muhsin

- Habib Muchsin Alatas

- Haradah

- Hasan Basri

- AM Sofyan

- Khoirul Anam

- Masri Sitanggang

- MS Kaban.

- Jel Fethullah

- Nur Chaniago

- Sahar El Hasan

- Sudarto Hadi

- Taufik Hidayat

- Taufik Rahman

- Muhammad Sidiq

- PB Masar Jafar

- Ulil Amri Safrie

- Wan Abubakar

- Zaenal Muttaqin

Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo /Ist

Jakarta, SNC - Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Marwan Batubara mengonfrontasi koleganya, Gatot Nurmantyo, menolak pemberian bintang kehormatan oleh Presiden Joko Widodo.

“Saya mengharapkan dan meminta dengan sangat serius supaya beliau tidak pernah menerima tawaran itu,” ujar Marwan kepada wartawan, Jumat (6/11).

Marwan mengatakan perlunya bintang jasa tersebut ditolak karena itu adalah cara‎ pemerintah untuk membungkam suara kritis dari Gatot Nurmantyo, yang notabene adalah petinggi KAMI juga. “Itu kan cara menjinakkan orang-orang yang berbeda sikap dengan pemerintah,” katanya.

Oleh sebab itu, Marwan berharap Gatot Nurmantyo bisa menolak bintang jasa tersebut. Hal itu sesuai dengan visi Gatot Nurmantyo untuk bisa berjuang bersama-sama dengan KAMI dalam menyelamatkan Indonesia ini. “Kami mengharapkan dia tidak menerima. Ini kan lebih bagaimana komitmen beliau, dan keteguhan sikap untuk mempertahankan apa yang jadi aspirasi dan perjuangan,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memberikan tanda Bintang Mahaputera kepada Gatot sebagai eks Panglima TNI periode 2015–2017 dan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat.

Selain itu, Presiden juga akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada salah satu tokoh yang terlibat dalam Sumpah Pemuda, Sutan Mohammad Amin Nasution, dan Kapolri ke-1 Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.

Penganugerahan ini rencananya akan dilakukan pada Selasa (10/11) dan Rabu (11/11). Bintang Mahaputera terdiri dari beberapa kelas mulai dari Bintang Mahaputera Utama hingga Bintang Mahaputera Nararya.

Sebelumnya, Jokowi juga menganugerahkan Bintang Mahaputera Utama dan Nararya dalam rangkaian acara HUT Kemerdekaan RI. Ada sejumlah tokoh kontroversial yang diberi penghargaan, seperti duo Fadli Zon dan Fahri Hamzah, dilasir jawapos.com, Sabtu (7/11). ‎**

Jakarta, SNC - Panitia Pelaksana Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani menyatakan akan menggelar deklarasi pembentukan Partai Masyumi di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta Pusat, besok (7/11) dan deklarasi partai baru ini bertepatan dengan HUT ke-75 Partai Masyumi yang didirikan pada tahun 1945 silam.

"Jadi besok Insy Allah dalam rangka 75 tahun Partai Masyumi, yang pernah didirikan tahun 1945, besok itu rencananya akan dideklarasikan untuk melanjutkan perjuangan tadi," kata Yani kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/11).

Yani mengatakan pihaknya juga akan mengumumkan nama-nama yang menjadi anggota Majelis Syuro Partai Masyumi. Ia menyatakan lebih dari 50 tokoh yang berasal dari latar belakang ulama, intelektual, dan aktivis bersedia untuk bergabung menjadi Majelis Syuro Masyumi.

Yani menyatakan Majelis Syuro akan menjadi struktur tertinggi pengambilan keputusan partai dan berhak untuk memilih ketua umum.

"Nanti Masyumi ini adalah sistemnya sistem syuro. Jadi sistemnya itu di tingkat para ulama dan tokoh. Bukan di eksekutifnya," ujarnya.

Mantan politikus PPP itu mengungkap beberapa nama yang menjadi calon anggota Majelis Syuro Partai Masyumi. Mulai dari mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua, Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain, Budayawan Ridwan Saidi hingga Kiai Abdul Rosyid Syafei.

"Nah tokoh-tokoh ini nanti sebagai calon majelis syuro. Mereka akan memilih ketum. Calon anggota majelis syuro lengkapnya akan kita umumkan besok," kata Yani.

Lebih lanjut, Yani mengatakan pihaknya sudah membentuk semacam komite P411 atau Panitia Persiapan Pembentukan Partai Islam Ideologi. Komite ini pun sudah tersebar di hampir seluruh provinsi Indonesia. (sanca)

Jakarta, SNC - Jaksa penyidik di Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penanganan perkara untuk kasus dugaan ujaran kebencian dan hasutan saat melakukan demonstrasi menentang Omnibus Law tentang Cipta Kerja dan kasus tersebut menyeret sejumlah petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Diketahui, pengembalian penanganan berkas perkara itu dilakukan pada Rabu (4/11) dan berkas itu dinyatakan belum lengkap atau masih P19.

“Berkas sembilan tersangka, yang ada anggota KAMI, dikembalikan oleh jaksa peneliti kepada penyidik Bareskrim,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono kepada wartawan, seperti diwartakan Jawapos.com, Jumat (6/11).

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, berkas perkara sembilan tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan hasutan kebencian dalam demo penolakan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja yang menyeret sejumlah anggota KAMI sudah tahap satu atau telah dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Sudah tahap 1 minggu lalu,” ujar Awi di Bareskrim Polri, Selasa (3/11).

Awi mengaku, Polri masih melakukan pengembangan penyidikan terkait perkara tersebut. Terlebih, Polri telah menetapkan sembilan tersangka yang diduga menghasut kericuhan saat demo menolak Omnibus Law.

Kesembilan tersangka disangkakan berbagai macam pasal mulai dari Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE) hingga KUHP tentang Penghasutan. (sanca)