SANCAnews.id

Presiden Jokowi meminta jajarannya bekerja lebih keras dalam penanganan pandemi, utamanya menyeimbangkan gas dan rem antara penanganan saat memimpin ratas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/8/2020). (Kementerian Sekretariat Negara)

Jakarta, SNC - Presiden Joko Widodo (Jokowi) perintahkan menterinya untuk vaksin virus corona mandiri atau berbayar dengan harga yang terjangkau dan arahan ini diberitahukan dari awal kepada seluruh anak buahnya, kemudian Jokowi mengatakan harga vaksin harus dihitung atau dikalkulasi secara rinci lalu disiapkan dari sekarang.

"Ini juga pengenaan harga biaya pelaksanaan vaksinasi mandiri harus dihitung, dikalkulasi dengan cermat. Sejak awal saya minta harganya terjangkau," ucap Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas secara virtual, Senin (26/10).

Namun, Jokowi tak menjelaskan lebih lanjut berapa harga ideal untuk satu dosis vaksin virus corona. Hal yang penting katanya, semua dikomunikasikan ke publik secara gamblang.

"Proses vaksinasi ini akan berjalan dan dilakukan bertahap. Hal ini perlu dijelaskan secara jelas dan gamblang ke masyarakat," ujar Jokowi.

Selain harga, Jokowi juga mengingatkan jajaran menterinya agar memaparkan ke publik terkait kelompok masyarakat mana saja yang akan mendapatkan vaksin virus corona pertama kali. Nantinya, distribusi vaksin akan dilakukan dengan dua cara, yakni gratis dan berbayar.

Untuk itu, ia meminta anak buahnya untuk membuat jadwal vaksinasi secara detail. Jokowi juga mengingatkan agar proses vaksinasi memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana di lapangan.

"Jalur distribusi pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah, daerah, ini kapan. Saya minta detail. Daerah ini kapan, siapa yang dapat, siapa yang gratis, siapa yang bayar, semuanya harus direncanakan, dipersiapkan dengan detail," tegas Jokowi.

Sebelumnya, vaksin berbayar akan berada di bawah komando Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan distribusi vaksin virus corona secara mandiri akan dikelola oleh PT Bio Farma (Persero). Nantinya, pemerintah akan memberikan arahan kepada perusahaan pelat merah itu dalam mendistribusikan vaksin virus corona.

Airlangga bilang pemerintah belum bisa memberikan kepastian kapan tepatnya vaksinasi akan dilakukan. Pasalnya, Bio Farma masih melakukan uji klinis tahap 3.

Selain itu, proses distribusi juga baru akan dilakukan setelah ada sertifikasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Namun, Airlangga tak menjelaskan lebih lanjut berapa lama proses sertifikasi akan berlangsung. [*]

Sajadah dibakar orang tak dikenal. (Foto: Istimewa)

Banten, SNC - Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyatakan bahwa pelaku laki-laki yang nekat membakar sajadah di Masjid Jami Al-Falah, Mekarbaru, Serang, Banten, mengalami gangguan jiwa atau sudah gila. Peristiwa pembakaran ini terjadi pada dini hari pukul 12.15 WIB, Senin (26/10/2020).

Aksi nekat pelaku terekam CCTV masjid. Dia memulai aksinya tersebut dengan membakar sajadah imam. Api pun berkobar di dekat mimbar masjid. Setelah berhasil membakar, ia kemudian langsung meninggalkan masjid.

Sementara itu, warga sekitar yang melihat kobaran api langsung berusaha memadamkan api. Syukur, warga berhasil memadamkannya sebelum api membesar. 

Orang gangguan jiwa tersebut diketahui merupakan warga setempat dan ini bukan pertama kalinya pelaku melakukan pengrusakan di masjid. Pelaku disebut sudah tiga kali melakukan pengrusakan.

Karena itu, polisi mengatakan bahwa akan menjadi percuma jika pelaku ditangkap karena mengalami gangguan jiwa. Masyarakat pun diminta untuk tidak terprovokasi dengan informasi pembakaran sajadah masjid yang beredar di media sosial.(*)

Presiden Joko Widodo bersama Influencer (foto kanan), Tim sukses Jokowi (foto kiri). FOTO/Net

Jakarta, SNC - Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Eko Sulistyo sebagai komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Penunjukan ini sesuai dengan surat nomor SK-330 / MBU | 10 | 2O20 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Eko merupakan mantan tim sukses Presiden Joko Widodo saat maju di Pemilihan Presiden tahun 2019. Sebelumnya, seperti dilansir Suara.com, Eko Sulistyo juga pernah menjadi tim sukses Joko Widodo saat maju di pemilihan Wali Kota Solo. Di level pemerintah, Eko sempat menduduki Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) periode 2014-2019.

Berdasarkan hal tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris PT PLN (Persero) saat ini di antaranya:

.Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen: Amien Sunaryadi

.Wakil Komisaris Utama: Suahasil Nazara

.Komisaris Independen: Deden Juhara

.Komisaris Independen: Murtaqi Syamsuddin

.Komisaris: Eko Sulistyo

.Komisaris: Rida Mulyana

.Komisaris: Mohamad Ikhsan

.Komisaris: Dudy Purwaghandi

.Komisaris: Muhammad Yusuf Ateh

.Komisaris: Mohammad Rudy Salahudin

.Komisaris: Ilya Avianti

Pemasangan baliho raksasa diawali dengan apel anggota laskar dan dipimpin oleh Panglima Daerah LPI DKI Jakarta Muhammad Subhan.

Jakarta, SNC - Sebuah baliho berukuran kurang lebih 5x8 meter dengan tulisan 'SELAMAT DATANG IMAM BESAR UMAT ISLAM INDONESIA Al Habib Muhammad Rizieq Syihab di Tanah Air Tercinta Indonesia' terpampang di Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat dan baliho tersebut disiapkan untuk menyambut agenda kembalinya Habib Rizieq Shihab ke Indonesia.

Sekratariat DPP 212 Oji mengatakan, pihaknya belum dapat menyebutkan secara pasti jadwal kepulangan Habib Rizieq ke Tanah Air. Namun, menurut dia, jadwal kepulangan akan disampaikan sendiri oleh Imam Besar Umat Islam Indonesia.

"Nanti akan disampaikan langsung oleh Al Habib Muhammad Rizieq Shihab," kata Oji saat ditemui di Kantor Sekretariat DPP 212, Petamburan, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2020).

Saat ditanya lebih jauh perihal persiapan apa saja yang dilakukan untuk menyambut kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia Oji enggan membeberkan secara rinci. Sebab, kata dia, kewenangan untuk berbicara kepada awak media belum mendapat lampu hijau. "Harusnya kalau mau wawancara wartawan buat janji dulu," ungkapnya.

Pantauan SINDOnews di Markas Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Petamburan III Jakarta Pusat nampak sepi. Terlihat hanya ada beberapa orang yang tengah memperbaiki jalan di depan Markas FPI. Menurut seorang warga, hal itu dilakukan untuk menyambut kepupangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia. "Iya bener itu yang ada orang lagi nyemen jalan, kalau di depan samping 212 Mart itu kantor DPP-nya," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif mengklaim, cegah-tangkal (cekal) terhadap Habib Rizieq Shihab telah resmi dicabut. Habib Rizieq Shihab sedang mengurus proses untuk dapat segera pulang ke Indonesia.

"Pada hari ini IB-HRS secara resmi sudah dicabut cekalnya dan sudah dibebaskan dari denda apa pun, karena IB-HRS tidak bersalah. Selanjutnya, IB-HRS menunggu proses administrasi bayan safat (exit permit) dan pembelian tiket, serta penjadwalan untuk kepulangan ke Indonesia," ujar Ma'arif berdasarkan keterangan resminya, Selasa 13 Oktober 2020. (sanca)

Jakarta, SNC - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan kepada Dewan Pengawas KPK dengan menyertakan satu bundel dokumen dalam pengaduannya terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK Karyoto, Senin (26/10) pukul 11.40 WIB.

Laporan yang diajukan LSM antikorupsi itu menyusul putusan sidang etika dengan terperiksa Plt  Direktur Pengaduan Masyarakat KPK, Aprizal, atas kasus tangkapan tangan (OTT) di Universitas Negeri Jakarta ( UNJ) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Berdasarkan petikan putusan APZ (Aprizal) Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK, diduga terdapat beberapa pelanggaran serius yang dilakukan oleh keduanya," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam pesan tertulis, Senin (26/10).

ICW mencatat setidaknya terdapat empat dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi. Pertama, Kurnia menyebut Firli berkukuh mengambil alih penanganan kasus yang saat itu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

Padahal, lanjut dia, pihak Dumas KPK sudah menjelaskan bahwa setelah Tim Dumas melakukan pendampingan, tidak ditemukan unsur penyelenggara negara.

"Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK, maka tidak memungkinkan bagi KPK untuk menindaklanjuti kejadian tersebut," ucap Kurnia.

Persoalan kedua, Kurnia menyatakan Firli telah membuat kesimpulan sendiri bahwa ditemukan unsur tindak pidana dalam pendampingan yang diberikan. Padahal, Kurnia menduga jenderal polisi bintang tiga itu tidak mengetahui kejadian sebenarnya.

"Menjadi janggal jika Firli langsung begitu saja menyimpulkan ada tindak pidana korupsi dan dapat ditangani oleh KPK," tuturnya.

Kurnia berujar, tindakan Firli dan Karyoto saat menerbitkan surat perintah penyelidikan dan pelimpahan perkara ke kepolisian diduga tidak didahului dengan mekanisme gelar perkara di internal KPK.

"Padahal, dalam aturan internal KPK telah diatur, untuk melakukan dua hal tersebut mesti didahului gelar perkara yang diikuti stake holder kedeputian penindakan serta para pimpinan KPK," terang Kurnia.

Catatan keempat, Kurnia menilai tindakan Firli mengambil alih penanganan Inspektorat Jenderal Kemendikbud diduga atas inisiatif pribadi tanpa melibatkan ataupun mendengar masukan dari pimpinan KPK lainnya.

Hal itu bertentangan dengan Pasal 21 UU KPK yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

"Berdasarkan hal di atas, ICW menduga tindakan keduanya telah melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK," imbuhnya.

Dalam kasus pelanggaran kode etik terkait OTT di UNJ dan Kemendikbud, Dewan Pengawas KPK sebelumnya sudah memeriksa Aprizal.

Aprizal dinyatakan terbukti melanggar kode etik sebagaimana diatur Pasal 5 Ayat 2 huruf a Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Ia dijatuhi hukuman sanksi ringan berupa teguran lisan yang berlaku selama 1 bulan.

Selama waktu tersebut, Aprizal tidak dapat mengikuti program promosi, mutasi, rotasi, dan/atau tugas belajar/pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam, maupun di luar negeri.

CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi Firli dan Karyoto melalui pesan tertulis untuk mendapat respons atas pelaporan ICW ini. Namun hingga berita ini ditulis, keduanya belum memberikan balasan.

Firli sebelumnya pernah dinyatakan melanggar kode etik terkait penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadinya dan ia diberi teguran tertulis II oleh Dewas KPK. (sanca)