SANCAnews.id

Khabib Nurmagomedov mengumumkan pengunduran dirinya usai mempertahankan gelar juara dunia kelas ringan UFC pada Minggu, 25 Oktober 2020 /Ist

Abu Dhabi, SNC – Khabib Nurmagomedov memenangkan pertandingan UFC 254 melawan Justin Gaethje dari Amerika Serikat, namun setelah dinyatakan sebagai juara, Khabib malah menyatakan dirinya pensiun dari dunia pertarungan UFC, Minggu (25/10/2020).

Duel melawan Gaethje sebenarnya adalah pertarungan untuk mempertahankan gelar juara dunia kelas ringan UFC yang dipegang oleh Khabib dan hebatnya, Khabib hanya membutuhkan waktu 1 menit 34 detik di babak tersebut untuk menghabisi lawannya.

Dengan hasil tersebut, Khabib telah memenangkan 29 pertarungan selama berkarir di dunia Mixed Martial Arts (MMA) dan semuanya berakhir dengan kemenangan dan kini, Khabib pun menyandang status tak terkalahkan selama karirnya kemudian memutuskan untuk pensiun.

Alasan Khabib pensiun adalah karena petarung berjuluk The Eagle itu telah berjanji kepada ibunya dan terlebih lagi Khabib juga telah mewujudkan mimpinya menjadi petarung nomor satu di dunia.

"Saya berjanji kepada ibu saya ini akan menjadi pertarungan terakhir saya. Jika saya memberikan kata-kata saya, saya harus mengikutinya,” ujar Khabib setelah dinyatakan sebagai pemenang di UFC 254 dan menjadi petarung nomor satu di dunia. ***

Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dalam wawancara dengan Refly Harun yang videonya diunggah ke YouTube. Foto: YouTube/Refly Harun

Jakarta, SNC -  Direktorat Reserse Kriminal Siber Polri menangkap ustad atau penceramah Sugi Nur Raharja alias Gus Nur pada Sabtu (24/10) dini hari di Malang. 

Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. (PCNU) Kabupaten Cirebon, Kiai Aziz Hakim kepada Bareskrim Polri, Rabu (21/10) lalu. 

Kiai Aziz melaporkan Gus Nur terkait video wawancara sosok kontroversial itu dengan pakar hukum tata negara Refly Harun yang diunggah ke YouTube, Minggu (18/10).

Ada kata-kata dalam video bertitel Setengah Jam Dengan Gus Nur, Isinya Kritik Pedas Semua itu yang  dianggap menghina NU. Gus Nur mengibaratkan NU dengan bus umum.

“NU sekarang seperti bus umum yang sopirnya mabuk, kondekturnya teler, kernetnya ugal-ugalan dan penumpangnya itu kurang ajar semua. Perokok juga, nyanyi juga, buka-bukaan aurat juga, dangdutan juga," ujar Gus Nur.

Menurut Gus Nur, awalnya NU sangat baik, bahkan Banser sering mengawalnya ketika dahulu dia memulai berdakwah.

Namun, Gus Nur menganggap NU berubah sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkuasa. “Setelah rezim ini lahir, 180 derajat berubah," katanya.

Tak hanya itu, Gus Nur menyebut NU saat ini sudah tak suci lagi seperti dahulu. "Kesucian NU yang saya kenal itu enggak ada sekarang ini," tambahnya.

Lebih lanjut Gus Nur menyebut sejumlah nama terkait NU. Di antaranya Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dan Permadi Arya alias Abu Janda.

"Bisa jadi kernetnya Abu Janda, bisa jadi kernetnya Gus Yaqut, dan sopirnya Kiai Agil Siroj. Nah, penumpangnya liberal, sekuler, macem-macem, PKI numplek (bergabung, red) di situ," ucap Gus Nur. (jpnn/sanca)

Ilustrasi

Jakarta, SNC - Tim gabungan TNI-Polri berhasil menggagalkan penjualan dua pucuk senjata api di Nabire pada Kamis (22/10) dari oknum Brimob Brika JH ditangkap dan dibawa ke Jayapura, Jumat (23/10/2020).

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, Tim Gabungan TNI dan Polri menangkap anggota Brimob Bripka JH terkait penyelundupan senjata M16 dan M4 di Nabire.

Kemudian Waterpauw kembali mengatakan sedang menyelidiki kasus penyelundupan senjata dan termasuk kemungkinan penggunaan senapan serbu untuk memperkuat kelompok bersenjata.

"Memang benar tim gabungan berhasil mengagalkan jual-beli senjata api yang melibatkan anggota Brimob, yakni Bripka JH, dan saat ini sudah ditahan di Jayapura," kata Waterpauw, di Jayapura, Papua, dilansir dari Antara, Jumat  (23/10).

Lebih lanjut, jenderal polisi bintang dua itu mengakui informasi tentang jual beli senjata api sudah lama terdeteksi, namun baru terungkap setelah anggota Brimob dengan dua senjata api yang dibawa ditangkap.

"Dari pengakuan rekannya yang menjadi perantara, sudah enam kali terjadi aktivitas jual beli senjata api," ujarnya.

Waterpau menduga senapan serbu itu nanti digunakan orang atau kelompok untuk mengganggu keamanan dan ketertiban serta menembak warga sipil dan aparat keamanan.

"Sabar ya, karena penyidik masih mendalami sambil menunggu salah seorang saksi mantan anggota TNI yang saat ini dalam perjalanan ke Jayapura," kata Waterpauw.

Dari informasi yang dihimpun CNNIndonesia.com, kasus jual-beli senjata api itu terbongkar setelah Bripka JH tiba di Bandara Douw Aturur, Nabire sekitar pukul 16.00 WIT, Rabu (21/10). Dari tangan JH disita dua pucuk senapan serbu jenis M-16 dan M4.

JH yang merupakan anggota Brimob Kelapa Dua, Depok, disinyalir sebagai kurir yang mengantar senjata itu dari Jakarta ke Nabire. Selain JH, tim gabungan juga mengamankan anggota Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) Nabire, Didy Chandra.

Dalam kasus ini, JH diduga akan mengirim senjata ilegal berserta dua magasin tanpa peluru itu kepada Letinus Kogeya. Penyelundupan senjata M16 dan M4 ini berhasil diungkap oleh Tim Elang, Satgas Mandala, dan BIN.

Kapendam XVII/Cendrawasih Letkol Arm Reza Nur Patria menolak berkomentar terkait penangkapan anggota Brimob yang diduga menyelundupkan senjata serbu tersebut. "Silakan langsung ke Kabid Humas Polda," kata Reza. (sanca)

Jakarta, SNC - Terkait pemberian nama jalan Presiden Jokowi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah angkat bicara melalui akun Twitter pribadinya, @Merah_Johansyah mengaitkan penamaan jalan Jokowi di Abu Dhabi dengan Proyek Ibu Kota Nasional (IKN) di Kalimantan Timur.

Merah Johansyah membagikan tangkapan layar berita berjudul “Cerita dan Harapan di Balik Nama Jaan presiden Joko Widodo di Abu Dhabi”.

Ia juga mengunggah tangkapan layar berita berjudul “Putra Mahkota Abu Dhabi Jadi Ketua Dewan Pengarah Ibu Kota Baru, Siapa Saja Anggotanya?”.

“1 ruas jalan di kawasan bisnis untuk plang nama Jokowi sementara 256 ribu ha atau empat kali luas Jakarta untuk dinasti Uni Emirat Arab di Kaltim,” kata Merah Johansyah.

1 ruas jalan dikawasan bisnis utk plang nama Jokowi sementara 256 ribu ha atau empat kali luas Jakarta utk dinasti Uni Emirat Arab di Kaltim

Peragaan bisnis pasca omnibus Cilaka yg melindas buruh & lingkungan

Menuju omnibus penggadaian selanjutnya berkedok proyek ibukota baru pic.twitter.com/Ik5FN5Vdiw

— Merah Johansyah (@Merah_Johansyah) October 21, 2020

Ia mengaitkan proyek IKN di Kaltim dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020.

“Peragaan bisnis pasca omnibus Cilaka yang melindas buruh & lingkungan menuju omnibus penggadaian selanjutnya berkedok proyek ibukota baru,” tambahnya.

Menurutnya, megaproyek ibukota baru seluas 256 ribu hektar di Kaltim akan berdampak buruk pada lingkungan.

“Seruas jalan untuk 256 ribu hektar atau setara 4 kali luas Jakarta di Kaltim dengan kemasan megaproyek ibukota baru yang menenggelamkan mimpi dan harapan generasi mendatang menghirup oksigen dari ekosistem Kalimantan,” cetusnya.

Merah Johansyah lantas membagikan daftar pengusaha dan penjabat yang mendapat untung dari proyek IKN di Kalimantan Timur.

“Siapa saja penerima manfaat dari proyek plang nama Abu Dhabi.. eh salah maksudnya megaproyek Ibukota Baru. Di luar nama MBZ sang putra mahkota Abu Dhabi, UEA, Masayoshi Son dan Tony Blair, berikut nama oligarki pemilik konsesi di kawasan IKN,” cuitnya.

Inilah daftar pengusaha dan penjabat yang mendapat untung dari proyek IKN di Kalitim versi Jatam. Klik… Ibu Kota Baru untuk Siapa?. (pojoksatu/sanca)

Jakarta, SNC - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, mengaku mendukung gelombang gerakan demonstrasi yang dimotori mahasiswa menolak UU Cipta Kerja.

Kata Fadli, dari gerakan mahasiswa, terlihat fakta bahwa pemuda saat ini masih menunjukkan kepeduliannya terhadap sistem demokrasi.

"Gerakan mahasiswa yang menolak Omnibus Law itu boleh dibilang sebagai sebuah tonggak baru. Menurut saya, ini tanda-tanda bagus bagi demokrasi," kata Fadli dalam diskusi virtual, Kamis, 22 Oktober.

Fadli bilang, gerakan mahasiswa yang ada, sejak aksi penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Omnibus Law bisa menjadi alat kontrol kekuasaan pemerintah.

Sebab, menurut dia, kekuatan partai-partai oposisi di parlemen tidak mampu lagi menjadi alat penyeimbang kekuatan pemerintah sebagai lembaga eksekutif.

"Oposisi di kamar legislatif sekarang itu tidak menjadi channel perjuangan rakyat. Artinya, dewan pengawasan ini tidak jalan. Nah, fungsi yang tidak jalan ini lah yang diambil alih oleh gerakan mahasiswa, buruh maupun gerakan lain yang turun ke jalan," jelas Fadli.

Dalam kesempatan ini, Fadli juga menyebut bahwa pihak yang paling bertanggung jawab atas proses hingga pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah Presiden Joko Widodo.

"Yang paling bertanggung jawab terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini tentu saja presiden. Karena presiden lah yang menentukan," sebut dia.

Saat ini, nasib UU Cipta Kerja akan terus digongkan ataupun dibatalkan, menurut Fadli, tergantung kepada Jokowi. Jika Jokowi ingin melanjutkan UU Cipta Kerja diterapkan, maka aturan dalam UU Cipta Kerja akan berlaku setelah 30 disahkan.

Namun, Jika Jokowi mendengar aspirasi penolakan dari masyarakat, maka Jokowi pun akan menerbitkan perauran pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang membatalkan UU Cipta Kerja.

"Kekuatan itu ada di tangan presiden kok. Jadi, salah sasaran jika (menyalahkan, red) ke partai politik. Karena, parpol itu pilar demokrasi pilar yang penting di dalam demokrasi," ungkap Fadli. (voi.id)