SANCAnews.id

Jakarta, SNC - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, mengaku mendukung gelombang gerakan demonstrasi yang dimotori mahasiswa menolak UU Cipta Kerja.

Kata Fadli, dari gerakan mahasiswa, terlihat fakta bahwa pemuda saat ini masih menunjukkan kepeduliannya terhadap sistem demokrasi.

"Gerakan mahasiswa yang menolak Omnibus Law itu boleh dibilang sebagai sebuah tonggak baru. Menurut saya, ini tanda-tanda bagus bagi demokrasi," kata Fadli dalam diskusi virtual, Kamis, 22 Oktober.

Fadli bilang, gerakan mahasiswa yang ada, sejak aksi penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Omnibus Law bisa menjadi alat kontrol kekuasaan pemerintah.

Sebab, menurut dia, kekuatan partai-partai oposisi di parlemen tidak mampu lagi menjadi alat penyeimbang kekuatan pemerintah sebagai lembaga eksekutif.

"Oposisi di kamar legislatif sekarang itu tidak menjadi channel perjuangan rakyat. Artinya, dewan pengawasan ini tidak jalan. Nah, fungsi yang tidak jalan ini lah yang diambil alih oleh gerakan mahasiswa, buruh maupun gerakan lain yang turun ke jalan," jelas Fadli.

Dalam kesempatan ini, Fadli juga menyebut bahwa pihak yang paling bertanggung jawab atas proses hingga pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah Presiden Joko Widodo.

"Yang paling bertanggung jawab terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini tentu saja presiden. Karena presiden lah yang menentukan," sebut dia.

Saat ini, nasib UU Cipta Kerja akan terus digongkan ataupun dibatalkan, menurut Fadli, tergantung kepada Jokowi. Jika Jokowi ingin melanjutkan UU Cipta Kerja diterapkan, maka aturan dalam UU Cipta Kerja akan berlaku setelah 30 disahkan.

Namun, Jika Jokowi mendengar aspirasi penolakan dari masyarakat, maka Jokowi pun akan menerbitkan perauran pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang membatalkan UU Cipta Kerja.

"Kekuatan itu ada di tangan presiden kok. Jadi, salah sasaran jika (menyalahkan, red) ke partai politik. Karena, parpol itu pilar demokrasi pilar yang penting di dalam demokrasi," ungkap Fadli. (voi.id)

Jakarta, SNC - Warga yang menolak diberikan vaksin akan dikenakan denda maksimal Rp 5 juta. Mengenai denda dan sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Corona DKI Jakarta yang sudah diberlakukan.

Peraturan daerah mengatur vaksinasi dan uji korona, dalam Pasal 31 Perda tersebut, warga yang tidak ingin divaksinasi saat vaksin sudah keluar akan dianggap melakukan tindak pidana dan ancaman hukumannya denda maksimal Rp 5 juta.

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5,000,000," demikian bunyi Perda tersebut, Senin (19/20/2020).

Selain itu dalam pasal 29, diatur juga sanksi pidana bagi warga yang tak mau diminta melakukan tes Covid-19. Tindakan ini dianggap pidana dan didenda maksimal Rp 5 juta.

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes Cepat Molekuler, dan/atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00," tulis Perda tersebut.

Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jakarta, Pantas Nainggolan mengatakan nilai sanksi denda yang diatur merupakan jumlah maksimal.

Nantinya hakim akan memberikan hukuman denda tergantung situasinya. Bisa saja dibebaskan tanpa denda atau hanya membayar Rp50 ribu.

"Bisa saja melihat situasi, hakim mungkin tidak menghukum tidak apa-apa. Membebaskan, bisa. Bisa juga melihat kondisi mungkin hanya Rp50 ribu," pungkasnya. (*)

Jakarta, SNC – Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih memilih meninjau lokasi panen tebu dan sekaligus meresmikan pabrik gula di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, daripada menerima atau sekedar mendengarkan aspirasi buruh dan mahasiswa yang melakukan aksi di depan Istana, Kamis (22/10/2020).

Dilansir Portal Islam, dalam kunjungan itu, Jokowi menyebut investasi membuka kebun tebu dan pabrik gula terintegrasi itu merupakan keberanian yang patut diapresiasi.

Pabrik dengan kapasitas produksi yang tergolong besar di Indonesia tersebut dioperasikan oleh PT Prima Alam Gemilang dengan teknologi modern yang didukung otomatisasi.

Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.

Sementara itu, massa dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) telah tiba di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2020) siang. Ratusan massa KASBI tiba di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat sekitar pukul 13.15 WIB.

Perwakilan KASBI sempat berkoordinasi dengan jajaran Polres Metro Jakarta Pusat terkait aksi unjuk rasa pada hari ini. Kepada massa KASBI, kepolisian menyebut jika pihak Kantor Staf Kepresidenan (KSP) akan memfasilitasi pertemuan dengan pihak Istana.

“Barusan Pak Kapolres menyampaikan bahwa pihak KSP memfasilitasi pertemuan dengan pihak Istana,” kata Ketua Umum KASBI, Nining Elitos di lokasi.

Nining lantas mempertegas hal tersebut pada pihak kepolisian. Perihal pertemuan tersebut, Nining mempertanyakan, apakah pemerintah hanya sekedar menampung aspirasi atau akan ada perubahan sikap soal Omnibus Law – UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, pada Kamis, 8 Oktober 2020, Jokowi juga lebih memilih menyaksikan peternakan bebek di Kabupaten Palang Pisau, Kalimantan Tengah, dari pada mendengarkan tuntutan masyarakat yang demo besar-besaran dan akhirnya berujung ricuh di depan Istana.

“Selamat pagi. Hari ini saya menuju Kalimantan Tengah untuk kunjungan sehari. Setiba di Bandara Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya, saya melanjutkan perjalanan dengan helikopter menuju Kabupaten Pulang Pisau… Di sana saya hendak meninjau kawasan lumbung pangan yang sedang kita kembangkan berikut penanaman padi, keramba ikan, serta peternakan bebek yang terletak di Kecamatan Pandih Batu,” cuit akun Twitter @Jokowi pada 8 Oktober itu. [***]