SANCAnews.id

Jakarta, SNC - Penangkapan delapan petinggi dan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tidak perlu dilakukan. Dua di antaranya adalah Sekretaris Eksekutif KAMI, Syahganda Nainggolan, dan deklarator KAMI, M. Jumhur Hidayat.

“Penangkapan Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat sejatinya tidak perlu dilakukan. Sebagai aktivis senior wajar bila keduanya selalu mengkritik kekuasaan,” kata aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani, Sya’roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/10).

Penangkapan keduanya bisa menjadi bumerang bagi rezim penguasa, dan di sisi lain akan menguntungkan KAMI, organisasi yang didirikan keduanya.

“KAMI akan mendapat keuntungan politik sebagai organisasi yang ditindas penguasa,” ujar Sya’roni.

Beberapa waktu lalu, sejumlah acara deklarasi dan agenda KAMI telah dibubarkan dan dihambat oleh aparat. Mantan Panglima TNI dan juga sebagai pentolan KAMI Gatot Nurmantyo yang hadir dalam acara tersebut, bisa menerima dengan lapang dada.

Saat itu, publik mulai simpati atas perlakuan yang diterima mantan Panglima TNI. Bahkan, Gatot digadang-gadang sebagai figur perlawanan yang siap berhadap-hadapan melawan rezim penguasa.

“Dengan penangkapan sejumlah petingginya maka daya pikat KAMI sebagai organisasi perlawanan makin meningkat. Publik yang tadinya masih ragu-ragu untuk bergabung dengan KAMI bisa serta-merta memutuskan untuk bergabung,” imbuh Sya’roni.

Rezim penguasa pasti paham karakter bangsa Indonesia, yakni cepat bersimpati kepada pihak yang ditindas. SBY dan Joko Widodo bisa dijadikan contoh bisa menjadi presiden karena simpati rakyat.

Ditambahkan Sya’roni, KAMI saat ini bisa dikatakan baru sebatas anak macan. Tapi penindasan yang diterima para petingginya bisa menjadi vitamin yang akan mempercepat pertumbuhannya menjadi macan dewasa yang bisa membahayakan rezim penguasa.

“Lebih baik para petinggi KAMI dibebaskan saja, termasuk Syahganda dan Jumhur,” tutupnya. (rmol)

Jakarta, SNC - Ali Mochtar Ngabalin, Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengatakan, masyarakat yang terus menggelar demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 sebagai sampah demokrasi.

Hal itu Ngabalin sampaikan dari balik pagar Istana Negara, Jakarta saat memantau aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak) NKRI, di sekitar kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (13/10).

“Dalam masa pandemi, dia kirim orang untuk berdemonstrasi. Di mana logikanya coba. Jangan jadi sampah demokrasi di negeri ini,” ujar Ngabalin lewat sambungan telfon video kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/10).

Ngabalin memastikan situasi di depan Istana sepi dari pedemo. Sementara itu, beradasarkan pantauan CNNIndonesia.com bersamaan dengan tinjauan Ngabalin, massa aksi tertahan di sekitar Patung Kuda. Mereka tak bisa melewati blokade aparat kepolisian menuju Istana.

“Bang Ali (Ali Ngabalin) harus memenuhi janji untuk ada di depan Istana dan melihat langsung,” ujarnya.

Ngabalin pun mempertanyakan alasan masyarakat datang ke Istana Negara maupun DPR untuk menggelar unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, ada hak konstitusi yang bisa digunakan masyarakat menyatakan keberatan dengan UU tersebut.

Misalnya, kata Ngabalin, masyarakat bisa mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ngabalin mengatakan langkah tersebut menjadi cara legal yang telah diatur di dalam UUD 1945.

“Untuk apa dia datang ke Istana. Untuk apa dia datang ke DPR. Untuk apa dia demonstrasi di jalan. Sementara hak-hak konstitusi yang bisa dipakai itu tidak dia gunakan,” katanya.

Ngabalin juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir para perusuh dalam unjuk rasa tersebut. Menurutnya, setiap perusuh akan berhadapan dengan aparat TNI dan Polri.

“Enggak ada orang bisa toleransi. Enggak ada cerita dengan para perusuh. Kalau kau mengacaukan keadaan negeri ini, maka kau berhadapan dengan TNI-Polri, itu kalimatnya,” ujarnya.

Aksi unjuk kembali dilakukan masyarakat untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Kali ini, aksi dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI, meliputi FPI, Persaudaraan Alumni (PA) 212, hingga Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

Massa aksi sempat memenuhi kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat. Mereka juga mencoba menerobos blokade aparat kepolisian untuk mendekat ke Istana. Namun, aparat menghalau dengan tembakan gas air mata dan memukul mundur massa ke arah Jalan MH Thamrin dan Jalan Budi Kemulyaan. (*)

Jakarta, SNC - Pengunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja PA 212 dan FPI gagal mendekati Istana Merdeka karena Polda Metro Jaya memfokuskan pengunjuk rasa terhadap UU Cipta Kerja di kawasan Tugu Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda.

"Titik kumpul massa kita arahkan ke Patung Kuda," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan sejak Jumat (9/10/2020), pihaknya menerima surat pemberitahuan tentang adanya kegiatan unjuk rasa yang memang di pusatkan di Istana Merdeka.

Pihaknya sudah melakukan penggalangan kekuatan secara preemtif untuk menekan niat massa melakukan unjuk rasa.

Hal itu dikarenakan Istana Merdeka merupakan lambang negara sehingga kesepakatannya massa akan menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda.

Yusri mengatakan pihaknya belajar dari kejadian sebelumnya pada 8 Oktober 2020 yang berujung pada pembakaran dan perusakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab atau perusuh anarkis.

Selain itu, Yusri mengimbau pada para pengunjuk rasa yang datang ke kawasan Istana Merdeka untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. (antara)

Jakarta, SNC - Sekretaris Komite Kerja KAMI Syahganda Nainggolan ditangkap aparat kepolisian pada Selasa (13/10) pagi ini. Syahganda ditangkap sekitar pukul 04.00.

Sebagaimana surat penangkapan yang beredar luas, disebutkan bahwa orang dekat deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo ini dituduh menyebarkan berita bohong dan menciptakan keonaran di tengah masyarakat.

Adapun barang bukti yang turut diangkut adalah 1 unit laptop Toshiba warna hitam, 1 unit handphone Xiomi, 1 buah KTP, 3 buah flasdisk, dan 1 buah buku.

Berdasarkan penelusuran redaksi, Syahganda Nainggolan belakangan ini hanya kritis pada aksi pemerintah yang terus menuding sejumlah kelompok sebagai penunggang aksi penolakan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu.

“Sebentar bilang ditunggangi AHY, SBY nanti bilang Gatot, KAMI dll banyak plin plan cuma mau geser isu,” kicaunya pada Senin (12/10).

Di hari yang sama, dia terus berkicau tentang tudingan-tudingan tersebut. Apalagi, menurutnya, tudingan makin tidak jelas arahnya dan menyasar siapa saja yang kritis pada pemerintah.

“Nah, silakan lu geser lagi tudingan, yang nunggangi IB HRS? Sekalian aja Wahabi bin Saudi. Sudahlah, lebih baik fokus urus Covid-19 dan krisis ekonomi. Tunda aja UU OBL selamanya. Kalau mau cetak uang tuk restrukturisasi konglo2 harus referendum, karena gak ada di debat pilpres,” kicau Syahganda

“Makin malam makin sinting lihat yang nuding. Sekarang Menhan Jokowi nuding aksi demo ditunggangi asing. Lha, jangan mencla mencle, KAMI atau asing yang lu tuding??????” tulisnya menanggapi tudingan Menhan Prabowo bahwa ada kekuatan asing penunggang demo.

Selain menanggapi tudingan pemerintah yang acak, Syahganda turut mengomentari aksi ANAK NKRI yang akan digelar hari ini (Selasa, 13/10). Dia memastikan KAMI secara organisasi tidak ikut, tapi dirinya akan terlibat sebagai individu.

“Coba bayangkan jika 1 juta massa 212 itu adalah buruh, apakah mereka tidak punya hak dan peran dalam ruang publik? Kalau KAMI memang tidak ada flag dlm setiap demo. Besok saya ikutan demo atas inisiatif pribadi aja, solidaritas atas pemukulan mhs beberapa hari ini,” tulisnya.

Dalam kicauannya, Syahganda juga mengungkit penangkapan-penangkapan terhadap aktivis KAMI di daerah.

“Div. Hukum KAMI, Habib Kadir dkk dampingi Dr. Anton Permana, Deklarator KAMI, ditangkap kemarin malam. Mhn doanya agar Anton si anak baik sgr dilepas. Tudingan2 KAMI di blk demo itu fitnah. Faktanya mhs & rakyat terus demo mungkin sampai UU OBL dibatalkan. #SaveDemocracy,” tuturnya.

“Hanya pengadilan yg berhak mutuskan 1 tuduhan. KAMI Medan jejaring KAMI tapi tdk punya ikatan, melainkan kesamaan visi & misi, selamatkan Indonesia. Secara moral KAMI cermati peristiwa ini, apakah ada koridor demokrasi dilanggar serta ksh bantuan hukum,” kicau Syahganda. [rmol]