Latest Post

Rabu, Oktober 07, 2020


Banten, SNC - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam dan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kota Cilegon menggelar aksi solidaritas, di depan gedung DPRD Kota Cilegon, Rabu 7 Oktober 2020.

 

Mereka menuntut polisi membebaskan rekan mahasiswa yang diamankan saat demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, di depan Kampus UIN SMH Banten, Selasa 6 Oktober 2020 malam.

 

"Kedatangan kami ini adalah untuk menuntut pembebasan rekan kami yang masih ditahan di Polda Banten. Kenapa dalam menyampaikan aspirasi harus ada penahanan. Kami meminta agar rekan kami dibebaskan," kata salah satu Koordinator Aksi Herdi dalam orasinya.

 

Selain itu, pihaknya juga menyoroti wakil Rakyat yang dituding mengkhianati rakyat dan tidak berpihak kepada buruh.

 

"Kami meminta agar DPRD Cilegon untuk datang dan menemui rekan-rekan mahasiswa dan melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Agar aspirasi ini didengar kami juga meminta anggota DPRD Cilegon melakukan komitmen, "katanya.

 

Berdasarkan pantauan di lokasi, sampai dengan berita ini diturunkan belum ada satupun anggota DPRD Cilegon menemui massa aksi.***


Sumber : kabarbanten


Baca selengkapnya »

Selasa, Oktober 06, 2020
Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Devi Soembarto

Jakarta, SNC – Di tengah gelombang penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja, aksi relawan Jokowi Bersatu jadi sorotan. Melalui ketua umumnya, mereka melaporkan presenter kondang Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya.

Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu Silvia Devi Soembarto menjelaskan, alasan melaporkan Najwa karena aksi mewancarai kursi kosong yang dimaksud sebagai Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto adalah preseden buruk.

Dia bilang wawancara kursi kosong melukai hati relawan Jokowi Bersatu sebagai pendukung Jokowi.

"Kejadian wawancara kursi kosong Najwa Shihab melukai hati kami sebagai pembela presiden karena Menteri Terawan adalah representasi dari Presiden Joko Widodo. Dan, saatnya kami relawan bersuara karena kami takutkan kejadian Najwa Shihab akan berulang," ujar Silvia di Polda Metro Jaya, Selasa, 6 Oktober 2020.

Dia menyebut Najwa dalam wawancara kursi kosong itu seolah menjadikan parodi. Ia mengingatkan parodi sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada pejabat negara.

"Khususnya menteri, karena beliau adalah representasi dari Presiden Joko Widodo," ujar Silvia.

Meski demikian, laporan Silvia belum diproses. Sebab, polisi mengarahkan agar menempuh protes ke Dewan Pers.

Dia menambahkan akan berkoordinasi dengan Dewan Pers soal perkara ini. Ia bilang akan kembali ke Polda Metro Jaya usai dari Dewan Pers

"Kami juga akan melaporkan kepada Dewan Pers setelah ini," tuturnya.

Aksi Najwa Shihab sempat viral karena melakukan wawancara monolog dengan kursi kosong yang dipresentasikan sebagai Menkes Terawan. Wawancara ini menyangkut peran Terawan dalam penanganan pandemi COVID-19.

Meski tak ada Terawan, Najwa terus melanjutkan wawancara dengan berbagai pertanyaan. Mencuat karena ‘kursi kosong’ Terawan sempat meminta agar pers tak membuat gaduh. (viva)


Baca selengkapnya »

Selasa, Oktober 06, 2020
Jakarta, SNC - Ketua DPR Puan Maharani menjadi trending topik di media sosial (Medsos). Hal itu gara-gara Puan Maharani mematikan microphone yang dipakai Fraksi Partai Demokrat, Irwan saat menyampaikan bahaya Omnibus Law Cipta Kerja.

Seperti diketahui RUU Cipta Kerja kini telah disahkan menjadi undang-undang. Dengan harapan mampu mempercepat terwujudnya kemajuan Indonesia.

Video Puan mematikan mic Fraksi Demokrat viral. Berikut beberapa tanggakan netizen atau warganet soal drama mic mati Omnibus Law yang dilakukan Puan.

@Cobeh09: "Ketua DPR Puan Maharani (Bukan Pimpinan Sidang) Menekan Tombol Mematikan Microphone Yang Digunakan H. Irwan, S.IP., M.P. (Fraksi Partai Demokrat) Saat Sedang Menyampaikan Bahayanya "Omnibus Law Cipta Kerja."

@harihoree1: "Puan ketahuan matikan mic Ketua DPR kok nyambi ngurusin sound sistem #MALU."

@MuridOyaKouKou: "Setelah Menyinggung Warga SUMATRA BARAT Kini Si Puan Bikin Drama Baru Dengan Mematikan Mic."

@Maullagii: "Wahai Tuan dan Puan, jika untuk mendengar aspirasi masyatakat saja tidak sudi, lantas bagaimana anda dikatan peduli. #DPRRIKhianatiRakyat #MosiTidakPercaya."

@ceriybam: "Puan maharani ni ya kalo mama sama kakeknya ga ngaruh di Indonesia dia ga bakal deh diem di DPR kaya gini skrg, menyabotase hak bicara seorang anggota dengan mematikan mic."

@MahadikaZ: "Democrazy versi Puan: Bungkam cocotan mereka yang bela rakyat kalangan bawah."

@Aliurridha: "Wah wah bunda Puan Maharani sepertinya kelepasan mematikan mikrofon lawan bicaranya. Ini pasti gerakan reflek, alias khilaf. Orang sepertu Puan Maharani pasti sadar yang baru dia lakukan mematikan karirnya untuk berlaga di Pilpres 2024."

@hi_kkukkung: "Ibu Puan Maharani, melakukan pembungkaman secara terang-terangan dengan cara mematikan Mic anggota fraksi demokrat yang sedang menyuarakan penolakan omnibus law." [gelora]

Baca selengkapnya »

Selasa, Oktober 06, 2020

Banten, SNC - Ribuan pengunjuk rasa dari sejumlah kampus Serang dan Cilegon yang tergabung dalam Aliansi Geger Banten menggelar aksi menolak pengesahan UU Ciptaker di Jalan Jendral Sudirman atau di depan kampus UIN SMH Banten berlangsung dari Pukul 15.30 WIB hingga malam berakhir rusuh, Selasa (6/9/2020).

Polisi berusaha membubarkan massa karena dianggap telah melewati batas untuk menyampaikan aspirasinya, namun, ribuan mahasiswa tetap bersikeras untuk melanjutkan aksinya.

Melalui pengeras suara, polisi berusaha meminta mahasiswa membubarkan diri secara tertib. Pasalnya, blokade jalan mengganggu aktivitas masyarakat.

“Kepada mahasiswa, mohon untuk kembali kerumah. Silahkan membubarkan diri dengan tertib. Hargai kepentingan masyarakat lainnya, para pengguna jalan. Karena ini sudah melewati batas waktu yang ditentukan,” ucap Polisi di pengeras suara.

Mendengar hal tersebut, para mahasiswa semakin tersulut dan terus berteriak dengan menyanyikan perjuangannya untuk menumpahkan kekecewaannya atas berlakunya UU Ciptaker oleh DPR RI.

“Revolusi.. revolusi.. revolusi,” yel-yel massa aksi.

“DPR goblok.. DPR goblok,” teriak sejumlah massa.

Polisi yang sudah berbaris membentuk barikade mencoba memukul mundur massa aksi dengan cara bergerak maju. Namun justru hal itu mendapat perlawanan dari massa aksi, sehingga sempat terjadi aksi dorong mendorong.

Saat aksi saling dorong tengah terjadi, tiba-tiba sebuah ledakan dari petasan yang datang dari kerumunan aksi massa mengarah ke kerumunan pihak Kepolisian. Sontak hal itu membuat keadaan semakin panas, dan bentrokan pun tak terhindarkan.

Terpantau, aksi massa mencoba melempari petugas dengan kayu dan batu. Bahkan rentetan petasan diarahkan ke pihak Kepolisian. Tak mau tinggal diam, para petugas pun mencoba mengejar massa aksi yang mencoba sembunyi kedalam kampus.

Sempat terdesak mundur masuk kedalam area kampus, massa aksi pun sempat mencoba melawan dengan tetap melempari petugas dengan batu, kayu dan serangan petasan. Kepulan gas air mata dari petugas sempat membuat massa kocar-kacir.

Sampai pukul 19.25 WIB, keadaan masih memanas dan petugas polisi masih berjaga di sekitar Lampu Merah Ciceri atau di depan kantor Disdukcapil Kota Serang.

Sementara itu, pengunjuk rasa kembali ke jalan untuk terus memprovokasi petugas dengan serangan petasan.[gelora]



Baca selengkapnya »

Senin, Oktober 05, 2020

William Nursal Devarco, Ketua Lembaga Syawada Masyarakat Jaringan Reformasi Rakyat Sumatera Barat (LSM Jarrak Sumbar) Foto: Istimewa

 Padang, SNC -- Penangkapan 9 (sembilan) wanita yang diduga sebagai pemandu lagu pada hari Sabtu 3 Oktober 2020 di By Pass KM 10, Kecamatan Kuranji dan By Pass Tanjung Aur, Kecamatan Koto Tangah Padang, Sumatera Barat, William Nursal Devarco, Ketua Lembaga Syawada Masyarakat Jaringan Reformasi Rakyat Sumatera Barat (LSM Jarrak Sumbar) mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan aparat lainnya.

Namun menurutnya, sangat disayangkan Pemkot Padang hanya berani mengunjungi tempat hiburan malam kecil dan tidak berani menggerebek jam tayang ke tempat hiburan malam menengah atas, seperti Teeboox, Witz Club Axana, Juliet PUB. , Hot Station, MP Karaoke, Damarus dan Denai.

“Tempat hiburan malam yang kami sebutkan, diduga sering melewati jam tayang. Apakah jajaran Pemko Padang sanggup untuk merazia ke tempat hiburan malam tersebut? Kalau tak sanggup, lebih baik jajaran Pemko Padang tersebut mengundurkan diri dari jabatannya,” ucap William dengan keras dan lantang, Senen, 5/10/20.

Kemudian William menambahkan, jajaran Pememerintah Kota Padang digaji oleh masyarakat Kota Padang untuk menjalankan tugasnya, bukan untuk melaksanakan tugas secara selektif. (sanca)

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.