Latest Post

Selasa, Oktober 06, 2020
Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Devi Soembarto

Jakarta, SNC – Di tengah gelombang penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja, aksi relawan Jokowi Bersatu jadi sorotan. Melalui ketua umumnya, mereka melaporkan presenter kondang Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya.

Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu Silvia Devi Soembarto menjelaskan, alasan melaporkan Najwa karena aksi mewancarai kursi kosong yang dimaksud sebagai Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto adalah preseden buruk.

Dia bilang wawancara kursi kosong melukai hati relawan Jokowi Bersatu sebagai pendukung Jokowi.

"Kejadian wawancara kursi kosong Najwa Shihab melukai hati kami sebagai pembela presiden karena Menteri Terawan adalah representasi dari Presiden Joko Widodo. Dan, saatnya kami relawan bersuara karena kami takutkan kejadian Najwa Shihab akan berulang," ujar Silvia di Polda Metro Jaya, Selasa, 6 Oktober 2020.

Dia menyebut Najwa dalam wawancara kursi kosong itu seolah menjadikan parodi. Ia mengingatkan parodi sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada pejabat negara.

"Khususnya menteri, karena beliau adalah representasi dari Presiden Joko Widodo," ujar Silvia.

Meski demikian, laporan Silvia belum diproses. Sebab, polisi mengarahkan agar menempuh protes ke Dewan Pers.

Dia menambahkan akan berkoordinasi dengan Dewan Pers soal perkara ini. Ia bilang akan kembali ke Polda Metro Jaya usai dari Dewan Pers

"Kami juga akan melaporkan kepada Dewan Pers setelah ini," tuturnya.

Aksi Najwa Shihab sempat viral karena melakukan wawancara monolog dengan kursi kosong yang dipresentasikan sebagai Menkes Terawan. Wawancara ini menyangkut peran Terawan dalam penanganan pandemi COVID-19.

Meski tak ada Terawan, Najwa terus melanjutkan wawancara dengan berbagai pertanyaan. Mencuat karena ‘kursi kosong’ Terawan sempat meminta agar pers tak membuat gaduh. (viva)


Baca selengkapnya »

Selasa, Oktober 06, 2020
Jakarta, SNC - Ketua DPR Puan Maharani menjadi trending topik di media sosial (Medsos). Hal itu gara-gara Puan Maharani mematikan microphone yang dipakai Fraksi Partai Demokrat, Irwan saat menyampaikan bahaya Omnibus Law Cipta Kerja.

Seperti diketahui RUU Cipta Kerja kini telah disahkan menjadi undang-undang. Dengan harapan mampu mempercepat terwujudnya kemajuan Indonesia.

Video Puan mematikan mic Fraksi Demokrat viral. Berikut beberapa tanggakan netizen atau warganet soal drama mic mati Omnibus Law yang dilakukan Puan.

@Cobeh09: "Ketua DPR Puan Maharani (Bukan Pimpinan Sidang) Menekan Tombol Mematikan Microphone Yang Digunakan H. Irwan, S.IP., M.P. (Fraksi Partai Demokrat) Saat Sedang Menyampaikan Bahayanya "Omnibus Law Cipta Kerja."

@harihoree1: "Puan ketahuan matikan mic Ketua DPR kok nyambi ngurusin sound sistem #MALU."

@MuridOyaKouKou: "Setelah Menyinggung Warga SUMATRA BARAT Kini Si Puan Bikin Drama Baru Dengan Mematikan Mic."

@Maullagii: "Wahai Tuan dan Puan, jika untuk mendengar aspirasi masyatakat saja tidak sudi, lantas bagaimana anda dikatan peduli. #DPRRIKhianatiRakyat #MosiTidakPercaya."

@ceriybam: "Puan maharani ni ya kalo mama sama kakeknya ga ngaruh di Indonesia dia ga bakal deh diem di DPR kaya gini skrg, menyabotase hak bicara seorang anggota dengan mematikan mic."

@MahadikaZ: "Democrazy versi Puan: Bungkam cocotan mereka yang bela rakyat kalangan bawah."

@Aliurridha: "Wah wah bunda Puan Maharani sepertinya kelepasan mematikan mikrofon lawan bicaranya. Ini pasti gerakan reflek, alias khilaf. Orang sepertu Puan Maharani pasti sadar yang baru dia lakukan mematikan karirnya untuk berlaga di Pilpres 2024."

@hi_kkukkung: "Ibu Puan Maharani, melakukan pembungkaman secara terang-terangan dengan cara mematikan Mic anggota fraksi demokrat yang sedang menyuarakan penolakan omnibus law." [gelora]

Baca selengkapnya »

Selasa, Oktober 06, 2020

Banten, SNC - Ribuan pengunjuk rasa dari sejumlah kampus Serang dan Cilegon yang tergabung dalam Aliansi Geger Banten menggelar aksi menolak pengesahan UU Ciptaker di Jalan Jendral Sudirman atau di depan kampus UIN SMH Banten berlangsung dari Pukul 15.30 WIB hingga malam berakhir rusuh, Selasa (6/9/2020).

Polisi berusaha membubarkan massa karena dianggap telah melewati batas untuk menyampaikan aspirasinya, namun, ribuan mahasiswa tetap bersikeras untuk melanjutkan aksinya.

Melalui pengeras suara, polisi berusaha meminta mahasiswa membubarkan diri secara tertib. Pasalnya, blokade jalan mengganggu aktivitas masyarakat.

“Kepada mahasiswa, mohon untuk kembali kerumah. Silahkan membubarkan diri dengan tertib. Hargai kepentingan masyarakat lainnya, para pengguna jalan. Karena ini sudah melewati batas waktu yang ditentukan,” ucap Polisi di pengeras suara.

Mendengar hal tersebut, para mahasiswa semakin tersulut dan terus berteriak dengan menyanyikan perjuangannya untuk menumpahkan kekecewaannya atas berlakunya UU Ciptaker oleh DPR RI.

“Revolusi.. revolusi.. revolusi,” yel-yel massa aksi.

“DPR goblok.. DPR goblok,” teriak sejumlah massa.

Polisi yang sudah berbaris membentuk barikade mencoba memukul mundur massa aksi dengan cara bergerak maju. Namun justru hal itu mendapat perlawanan dari massa aksi, sehingga sempat terjadi aksi dorong mendorong.

Saat aksi saling dorong tengah terjadi, tiba-tiba sebuah ledakan dari petasan yang datang dari kerumunan aksi massa mengarah ke kerumunan pihak Kepolisian. Sontak hal itu membuat keadaan semakin panas, dan bentrokan pun tak terhindarkan.

Terpantau, aksi massa mencoba melempari petugas dengan kayu dan batu. Bahkan rentetan petasan diarahkan ke pihak Kepolisian. Tak mau tinggal diam, para petugas pun mencoba mengejar massa aksi yang mencoba sembunyi kedalam kampus.

Sempat terdesak mundur masuk kedalam area kampus, massa aksi pun sempat mencoba melawan dengan tetap melempari petugas dengan batu, kayu dan serangan petasan. Kepulan gas air mata dari petugas sempat membuat massa kocar-kacir.

Sampai pukul 19.25 WIB, keadaan masih memanas dan petugas polisi masih berjaga di sekitar Lampu Merah Ciceri atau di depan kantor Disdukcapil Kota Serang.

Sementara itu, pengunjuk rasa kembali ke jalan untuk terus memprovokasi petugas dengan serangan petasan.[gelora]



Baca selengkapnya »

Senin, Oktober 05, 2020

William Nursal Devarco, Ketua Lembaga Syawada Masyarakat Jaringan Reformasi Rakyat Sumatera Barat (LSM Jarrak Sumbar) Foto: Istimewa

 Padang, SNC -- Penangkapan 9 (sembilan) wanita yang diduga sebagai pemandu lagu pada hari Sabtu 3 Oktober 2020 di By Pass KM 10, Kecamatan Kuranji dan By Pass Tanjung Aur, Kecamatan Koto Tangah Padang, Sumatera Barat, William Nursal Devarco, Ketua Lembaga Syawada Masyarakat Jaringan Reformasi Rakyat Sumatera Barat (LSM Jarrak Sumbar) mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan aparat lainnya.

Namun menurutnya, sangat disayangkan Pemkot Padang hanya berani mengunjungi tempat hiburan malam kecil dan tidak berani menggerebek jam tayang ke tempat hiburan malam menengah atas, seperti Teeboox, Witz Club Axana, Juliet PUB. , Hot Station, MP Karaoke, Damarus dan Denai.

“Tempat hiburan malam yang kami sebutkan, diduga sering melewati jam tayang. Apakah jajaran Pemko Padang sanggup untuk merazia ke tempat hiburan malam tersebut? Kalau tak sanggup, lebih baik jajaran Pemko Padang tersebut mengundurkan diri dari jabatannya,” ucap William dengan keras dan lantang, Senen, 5/10/20.

Kemudian William menambahkan, jajaran Pememerintah Kota Padang digaji oleh masyarakat Kota Padang untuk menjalankan tugasnya, bukan untuk melaksanakan tugas secara selektif. (sanca)

Baca selengkapnya »

Senin, Oktober 05, 2020
Sebagian dari kelompok buruh yang berhasil merapat ke Komplek DPR/MPR menolak RUU Ciptaker dibubarkan polisi yang berjaga sekitar pukul 16.45 WIB, Senin, 5 Oktober 2020. (CNNIndonesia/Yogi Anugrah)

Jakarta, CNC -- Sejumlah massa buruh mendatangi Gedung DPR/MPR, hari ini, Senin (5/10) sore untuk menyuarakan penolakan pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) jadi undang-undang.

Pantauan CNNIndonesia.com, massa yang berjumlah sekitar 6 orang itu datang sekitar pukul 16.45 WIB. Saat tiba di depan kompleks parlemen, aparat keamanan yang berjaga menanyakan maksud kedatangan mereka.

Salah seorang perwakilan massa kemudian berdebat dengan anggota kepolisian yang meminta mereka untuk bubar dan pergi.

"Saya sudah sampaikan pak, semua ada aturan mainnya, jangan memaksakan kehendak. Tidak perlu kita ngotot- ngototan disini. Bapak mau membubarkan diri atau dibubarkan. Saya kasih pilihan ni pak," kata salah seorang anggota kepolisian kepada perwakilan massa.

Setelah berdebat sekitar 10 menit, massa itu kemudian bergeser dari depan gerbang masuk kompleks parlemen.

Salah seorang massa, yakni Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Arif Minardi menyatakan kedatangannya pada sore ini karena baru mendapat info soal rapat paripurna DPR yang akan dilakukan untuk mengambil keputusan terhadap RUU Ciptaker.

"Kenapa mereka buat agenda tiba-tiba. Apa mau menghindari aksi kami pada tanggal 6 sampai 8 [Oktober 2020]," kata dia.

Ia pun mempertanyakan sikap DPR dan Pemerintah yang ngotot mengejar target pengesahan RUU Ciptaker di tengah Pandemi Covid-18.

"Kalau undang-undang ini disahkan saat ini apakah investor langsung datang, kan lagi Covid gini," ujar dia.

Sebagai informasi, sejumlah elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) merencanakan akan kembali menggelar aksi demonstrasi selama tiga hari, 6 hingga 8 Oktober 2020 mendatang.

Sementara hari ini, ribuan massa buruh yang hendak menuju Gedung DPR/MPR disebut mendapat hadangan dari aparat di Bekasi, Jawa Barat dan Tangerang, Banten.

Di sisi lain, hingga berita ini ditulis, aparat keamanan masih berjaga di depan dan dalam kompleks Parlemen. Selain itu, aparat juga terlihat di beberapa titik Jalan Gatot Subroto menuju arah Gedung DPR.

Lalu lintas di depan Gedung DPR terpantau lancar dan tidak ada pengalihan lalu lintas yang dilakukan.

Sementara itu, di dalam kompleks parlemen DPR dan pemerintah telah mengesahkan RUU Ciptaker jadi undang-undang. Pengesahan itu dilakukan secara mufakat setelah masing-masing fraksi di DPR RI menyampaikan pandangannya secara resmi.

Dari sembilan fraksi, Demokrat dan PKS menolak pengesahan RUU Ciptaker jadi UU. Demokrat sendiri kemudian menyatakan keluar atau walkout dari pembahasan RUU Ciptaker di paripurna tersebut. (sanca)


Sumber: cnnindonesia

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.