Latest Post

Minggu, September 27, 2020
Bekasi, SNC - Sebuah video muda-mudi yang tengah asik berjoget di sebuah coffee shop di Galaxy, Kota Bekasi viral di media sosial pada Sabtu kemarin (26/9)

Akibatnya, coffee shop tersebut disegel oleh petugas gabungan dari Polres Metro Bekasi Kota, TNI dan unsur Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bersama dengan tiga coffee shop lainnya yang melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, adanya persoalan tersebut dikarenakan pemerintah setempat tidak tegas dengan regulasi yang diterapkan.

"Persoalan semacam ini akan selalu muncul selama pemerintah tidak tegas dengan regulasi, akan sia-sia imbauan mematuhi protokol kesehatan tanpa ada payung hukum yang dapat dijadikan landasan, termasuk sanksi bagi pelanggar," ujar Dedi Kurnia Syah kepada rmol.id, Minggu (27/9).

Dedi pun melihat bahwa kepala daerah seringkali lebih memunculkan ego politik dibanding menyelamatkan warganya dari bahaya Covid.

Hal itu, kata Dedi, juga terlihat dalam aksi demo di Solo, Jawa Tengah pada Kamis lalu (24/9). Sebelum dibubarkan, pihak kepolisian terkesan membiarkan adanya konser dangdut yang diselenggarakan oleh Wakil Ketua DPRD setempat.

Soal aksi muda-mudi di sebuah cafe di Bekasi, Dedi menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat sebelumnya kerap kritis terhadap kebijakan yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta soal pengetatan PSBB.

"Termasuk Ridwan Kamil yang justru mengkritik PSBB DKI Jakarta, sementara ia abai menjaga wilayahnya sendiri," pungkas Dedi. (sanca).



Baca selengkapnya »

Sabtu, September 26, 2020
Dengan maraknya penyerangan yang ditujukan kepada ulama, TNI membantu mengamankan ceramah Ustad Abdul Somad (UAS) yang digelar di beberapa lokasi. Dalam foto tersebut, sejumlah anggota Marinir duduk di antara jemaah dan UAS membuat pengamanan ketat.


Lampung, SNC - Belum lama ini, dua pemuka agama Islam mendapat serangan dan pertama adalah Syekh Ali Jaber, yang ditusuk oleh seorang pemuda di Lampung dan kedua adalah seorang imam masjid yang ditikam oleh pengurus masjid di Sumatera Selatan.

Dari dua kasus tersebut, TNI kemudian menilai maraknya serangan terhadap ulama. Atasa kejadian itu, TNI juga mengamankan jalannya ceramah Ustad Abdul Somad (UAS) yang digelar di beberapa lokasi.

Dalam foto yang dibagikan akun Instagram @infokomando, tampak sejumlah anggota TNI AL terlihat duduk di antara jemaah dan UAS di atas mimbar.

Sementara itu, di akun Instagramnya, UAS juga mengunggah sejumlah foto kunjungannya ke Markas Komando Brigade Infantri 4 Marinir / Bs Lampung.

Antara lain UAS terlihat mengikuti latihan menembak dan mengendarai tank milik TNI, dan dalam foto, UAS menunjukkan bagaimana para bintang tamu dihormati.

Atas kabar ini, sejumlah netizen pun melayangkan berbagai komentar, “Situasi yg sangat buruk di suatu negara ketika pemuka agama di kawal aparat di depan mimbar,,,,aduh,” kata seorang netizen.

“Terlalu berlebihan klo ne saya kira..saya yakin klo ustad model UAS ga ada yang mau ngapa2in..kan satu golongan,” kata yang lain.

UAS berada di Lampung untuk ceramah di empat lokasi. Ceramah UAS di Lampung berlangsung sejak Jumat (25/9/2020) hingga Minggu (27/9/2020). (*)



Tonton video UAS di bawah ini:




Baca selengkapnya »

Jumat, September 25, 2020
Pemerintah China dituding telah menghancurkan ribuan masjid di Daerah Otonomi Uighur, Xinjiang. Hal ini diungkap oleh lembaga think tank Institut Kebijakan Strategis Australia (Australian Strategic Policy Institute/ASPI).



Xinjiang, SNC – Sebuah lembaga think tank Australia melaporkan bahwa otoritas China telah menghancurkan ribuan masjid milik etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang dalam beberapa tahun ini. Hal ini disampaikan dalam laporan terbaru tentang pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di wilayah itu.

Dilansir AFP, Jumat (25/9/2020), kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa lebih dari satu juta orang Uighur dan warga muslim lainnya yang sebagian besar berbahasa Turki telah ditahan di kamp-kamp di wilayah Xinjiang. Penduduk ditekan untuk menghentikan kegiatan tradisional dan keagamaan.

Laporan Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI) menyebut bahwa sekitar 16.000 masjid telah hancur atau rusak. Laporan ini berdasarkan citra satelit yang mendokumentasikan ratusan situs suci dan pemodelan statistik.

Sebagian besar kehancuran masjid itu terjadi dalam tiga tahun terakhir dan diperkirakan 8.500 masjid telah hancur total, kata laporan itu. Selain itu, dipaparkan juga bahwa lebih banyak kerusakan di luar pusat kota Urumqi dan Kashgar.

Disebutkan dalam laporan itu, banyak masjid yang lolos dari pembongkaran telah dicopot kubah dan menaranya. Diperkirakan kurang dari 15.500 masjid utuh dan rusak dibiarkan berdiri di sekitar Xinjiang.

Jika benar, itu akan menjadi jumlah terendah rumah ibadah Muslim di wilayah tersebut sejak dekade pergolakan nasional yang dipicu oleh Revolusi Kebudayaan pada 1960-an.

Sebaliknya, tidak ada gereja Kristen dan kuil Buddha yang rusak di Xinjiang, demikian menurut lembaga think tank tersebut.

ASPI juga mengatakan hampir sepertiga dari situs suci Islam utama di Xinjiang – termasuk tempat suci, kuburan dan rute ziarah – telah dihancurkan.

Investigasi AFP tahun lalu menemukan puluhan kuburan telah dihancurkan di wilayah tersebut, dengan meninggalkan sisa-sisa tengkorak manusia dan batu bata dari makam yang rusak tersebar di seluruh negeri.

China menegaskan bahwa penduduk Xinjiang menikmati kebebasan beragama sepenuhnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin mengatakan pekan lalu, bahwa ada sekitar 24.000 masjid di Xinjiang, jumlah yang “lebih tinggi daripada banyak negara Muslim”.

Laporan Jumat (25/9) itu muncul sehari setelah ASPI mengatakan telah mengidentifikasi jaringan pusat penahanan di wilayah itu.

China mengatakan jaringan kampnya adalah pusat pelatihan kejuruan, yang diperlukan untuk melawan kemiskinan dan anti-ekstremisme. Sementara Wang mengatakan penelitian ASPI di pusat-pusat itu “sangat dipertanyakan”. [*]



Sumber: Detik

Baca selengkapnya »

Jumat, September 25, 2020
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher/Net

Jakarta, SNC - Pemerintah harus bisa memainkan peran strategisnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam berdiplomasi dengan negara lain.

Hal itu ditegaskan anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher dalam merespons pidato virtual Presiden Joko Widodo dalam sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu.

"Indonesia harus bisa memainkan peran diplomasi strategisnya terhadap negara-negara kuat agar saling bekerja sama, bukan justru saling berperang," kata Netty dalam keterangannya, Kamis (24/9).

Salah satu agenda di depan mata adalah persoalan vaksin virus corona baru (Covid-19) yang juga sempat disinggung Presiden Jokowi dalam pidatonya.

"Dorong negara-negara di dunia untuk berpacu menemukan vaksin Covid-19 terbaik dan membuka akses yang setara bagi semua negara. Pandemi adalah persoalan kemanusiaan yang harus dihadapi bersama," sambungnya.

Menurut Netty, sebagai anggota Dewan Keamanan (DK) PBB, Indonesia ikut bertanggung jawab terhadap terselenggaranya perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karenanya, kerja sama global di masa pandemi adalah sebuah keharusan untuk menyelamatkan peradaban manusia kedepannya.

Netty menyatakan, secara normatif keberadaan Indonesia di DK dapat mempengaruhi keputusan PBB, meskipun tidak memiliki hak veto sebagaimana lima negara anggota tetap DK PBB.

"Indonesia dapat memberikan pandangan dan ide dalam menjaga stabilitas global. Hal ini tentunya mengharuskan pemerintah memiliki kemandirian, kepercayaan diri, dan jiwa nasionalisme yang berwawasan global agar bisa dipercaya dunia," tuturnya.

Untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan Covid-19, kata Netty, pemerintah harus mendukung segala upaya keberlangsungan riset di Tanah Air.

"Pemerintah harus mendukung ekspolarasi pengetahuan dan riset Iptek untuk penemuan vaksin anak bangsa. Publik saat ini sedang menanti bagaimana kelanjutan obat Covid-19 yang dibuat Unair, bagaimana progres vaksin merah putih? Apakah memang menjanjikan atau hanya sebatas isapan jempol saja?" demikian Netty. (rmol)

Baca selengkapnya »

Jumat, September 25, 2020
Jenderal Gatot Nurmantyo


Jakarta, SNC - Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo blak-blakan mengenai pengangkatan dirinya menjadi Panglima. Gatot diketahui merupakan calon tunggal Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden Jokowi ke DPR.

Dalam wawancara khusus bersama tvOne, Gatot menyampaikan dirinya sempat dihubungi Ketua DPR saat itu yakni Setya Novanto terkait surat rekomendasi presiden.

"Suatu saat saya ke Denmark, sore-sore saya ditelepon oleh Ketua DPR Pak Setnov, dia bilang gini, ‘Pak Gatot, saya dapat surat dari presiden, singkatnya saya buka ya. Kemudian, isinya presiden mengajukan Jenderal TNI Gatot KSAD sebagai calon tunggal Panglima TNI,’" ujar Gatot seperti dikutip viva.co.id, Jumat 25 September 2020.

Usai membacakan surat rekomendasi dari Jokowi, Setnov langsung menanyakan ke Gatot untuk tindak lanjutnya. Tak disangka, Gatot malah menyarankan untuk merobeknya.

"Kemudian beliau tanya, ‘Surat ini harus saya apakan?’ Saya jawab, ‘Ada dua Pak Ketua. Satu, sobek-sobek, masukkan tong sampah. Yang kedua, terserah Pak Ketua, karena memang saya tidak berkeinginan posisi seperti itu, bukan saya dulu,’" ucap Gatot saat menirukan percakapannya dengan Setnov itu.

Ketika diusulkan menjadi Panglima, Gatot pernah menanyakan langsung ke Jokowi terkait posisi panglima. Lantaran dia mengetahui jika Jokowi tidak pegang DPR , tidak pegang kepolisian, kejaksaan, bahkan tidak pegang TNI apalagi KSAD.

"Karena kita sama-sama tahu, begitu beliau jadi presiden kan didukung oleh rakyat. Sementara di DPR tidak punya partai. Saya diangkat, kemudian kapan saya harus turun itu tergantung presiden, jadi tidak ada ketentuannya," ucap dia.

"Saya diangkat hari ini, besok diberhentikan presiden itu boleh, itu hak prerogratif presiden. Kapan pun boleh sebelum pensiun juga boleh," kata Gatot.

Dikutip beberapa sumber, Gatot merupakan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia dari 2015 hingga 2017. Sebelumnya, Gatot merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30 yang mulai menjabat sejak tanggal 25 Juli 2014 setelah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal TNI Budiman.

Ia sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) menggantikan Letnan Jenderal TNI Muhammad Munir. Pada bulan Juni 2015, ia diajukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI, menggantikan Jenderal Moeldoko yang memasuki masa purna baktinya. [*]




Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.