Latest Post

Senin, Agustus 31, 2020
Illustrasi influencer



Jakarta, SNC - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin, menyayangkan langkah pemerintah yang diduga menggunakan influencer dan pendengung atau buzzer. Ia mengatakan langkah ini membuat demokrasi Indonesia menjadi rawan terjadi penyimpangan.

"Karena demokrasi tak berjalan dengan normal dan apa adanya. Demokrasi bisa dibajak dan dimainkan oleh para buzzer dan influencer tersebut," ujar Ujang saat dihubungi Tempo, Senin, 31 Agustus 2020.

Ia menegaskan demokrasi yang normal dan sehat tak membutuhkan buzzer dan influencer untuk menata dan mengelola pemerintahan. Karena itu, ia menilai tak pantas pemerintah menggiring opini dengan menggunakan buzzer dan influencer.

"Itu menandakan ketidakpercayaan diri pemerintah atas kinerja yang telah dilakukannya. Juga bisa mengarah ke manipulasi, karena jika kinerjanya buruk akan diolah oleh buzzer dan influencer agar terlihat bagus," kata Ujang.

Jika dibiarkan, Ujang mengatakan Indonesia akan kehilangan roh dan spirit untuk bekerja memberikan yang terbaik bagi negara ini. Kerja keras dan kebaikan akan tak lagi dihargai.

Dugaan penggunaan jasa buzzer atau pendengung hingga influencer yang dilakukan Istana, dilaporkan dalam Majalah Tempo edisi Senin, 31 Agustus 2020. Para buzzer dan influencer disebut digunakan untuk menggaungkan sejumlah isu di tengah masyarakat. Kakak sepupu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Andi Wibowo, disebut-sebut memimpin tim media sosial pemerintah.

Dari info yang dihimpun, setelah Pemilihan Presiden 2019 usai, Andi disebut-sebut masih menjadi penghubung antara Jokowi dan tim media sosial. Andi disebut-sebut berkantor di Kantor Tim Narasi dan Komunikasi Digital Presiden di Lantai 2 Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.

Isu yang digaungkan pun semakin meluas. Mulai terkait dengan pergantian pimpinan Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) yang lalu, revisi Undang-Undang KPK, isu perombakan kabinet, hingga isu penanganan pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi. (sanca)


Simak vidio berikut ini:



Baca selengkapnya »

Minggu, Agustus 30, 2020
Budayawan Sujiwo Tejo saat silaturahmi dengan Menkopolhukam Mahfud MD di Yogya Sabtu petang (29/8). (Tempo/Pribadi Wicaksono)


Jakarta, SNC - Seniman dan budayawan Sujiwo Tejo mengungkapkan kesedihannya terkait pencalonan anak dan menantu Presiden Joko Widodo yang akan maju dalam Pilkada 2020. Seperti diketahui, putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dan menantunya, Bobby Nasution, kini tengah mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Solo dan Medan.

Sujiwo pun mengungkapkan keprihatinan atas pencalonan kerabat Jokowi itu kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD ketika silaturahmi di warung makan milik seniman Butet Kartaradjesa, Bu Ageng di Yogyakarta pada Sabtu petang, 29 Agustus 2020.

"Kalau mau masyarakat kompak lagi, mbok anak sama mantunya (Presiden Jokowi) mundur dari pencalonan pilkada, Pak," kata pria berjuluk Presiden Jancuker itu kepada Mahfud MD.

Sujiwo Tejo menilai pencalonan dua keluarga Jokowi itu bisa memicu perpecahan di masyarakat. Terlebih ajang pilkada, menurutnya, juga tak bisa dipungkiri adalah ajang pertarungan modal. Siapa yang bermodal kuat maka akan menang.

Sujiwo mengatakan saat ini masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19 yang makin rentan menyuburkan praktik politik uang dalam kontestasi itu. "Karena dengan (langkah mundur dari anak dan mantu Jokowi dari pilkada) itu, kita akan percaya lagi," ujar Sujiwo.

Sujiwo mengaku sebenarnya dia merasa sungkan untuk mengkritik Presiden Jokowi yang sudah dianggapnya sebagai sahabat baik. Apalagi Jokowi juga sempat hadir dan memberi selamat saat Sujiwo menikahkan anaknya.

"Makanya saya di periode kedua beliau ini juga tak pernah mengkritik, apa pernah saya mengkritik beliau?" tanya Sujiwo kepada Butet dan sejumlah seniman lain yang hadir dalam silaturahmi itu.Menkopolhukam Mahfud MD saat berdialog dengan sejumlah seniman di warung makan Bu Ageng milik seniman Butet Kartaradjesa saat di Yogyakarta, Sabtu (29/8). Tempo/Pribadi Wicaksono

Sujiwo mengaku sempat pula berdialog dengan mantan Menteri Kalautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, yang merupakan menteri periode pertama pemerintahan Jokowi belum lama ini lewat aplikasi perpesanan. Ia mendapatkan jawaban serupa, dillansir tempo.

"Lima kali pesan dalam dua hari dari Bu Susi, katanya 'Mas Tejo, tolong you punya sahabat itu, kasih tahu bapak, itu yang Solo suruh mundur'," ujar Sujiwo menirukan pesan dari Susi Pudjiastuti.

Walau demikian, Sujiwo Tejo tak mempermasalahkan jika Gibran dan Bobby memang tak bisa menerima masukan mundur dari pilkada. Ia paham benar mencalonkan diri adalah hak tiap warga negara dan hak politik itu dilindungi hukum perundang-undangan. "Tapi kan, kalau nggak salah di atas hukum ada etika," ujar Sujiwo.

Sujiwo menuturkan ia kini prihatin saat ini dalam masyarakat kembali muncul rasa curiga lagi usai Presiden Jokowi menapaki periode kedua jabatannya. Padahal di awal tiga bulan pemerintahan periode kedua ini, Sujiwo melihat masyarakat masih cukup kompak dan saling bantu. Namun lama kelamaan menjadi saling curiga.

Mahfud MD pun hanya sedikit bersuara atas unek-unek Sujiwo Tejo itu. Menurutnya surat keputusan (SK) pencalonan anak dan mantu Jokowi sudah turun semua dari partai partai pengusungnya. Mahfud mengisyaratkan bakal susah untuk anak dan mantu Jokowi mundur dari kontestasi pilkada saat ini. "SK nya sudah turun," ujar Mahfud MD. (sanca)


Baca selengkapnya »

Kamis, Agustus 27, 2020
Niferdastil, MKW suku Balai Mansiang yang juga didampingi kuasa penggantinya Ismet Fauzi saat jumpa pers dengan awak media, Rabu (26/8). Net



Padang, SNC - Niferdastil sebagai Mamak Kepal Waris (MKW) suku Balai Mansiang yang juga didampingi kuasa penggantinya Ismet Fauzi saat jumpa pers dengan awak media terkait status Tanah Pusako yang berada di Kompleks Perumahan Permata Kel. Balai Gadang Kec. Kototangah Padang, Rabu (26/8).

 

Menurut Niferdastil, lahan seluas 28.920 m2 di Air Dingin atas Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No: 5 - Xl - 1996 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2505 atas nama Rusli Har Balman dan kawan-kawan yang berlokasi di Air Dingin Kel. Balaigadang Kec. Kototangah Padang dikuasai Ja`far Sidik selama 34 tahun lalu, saat ini Perumahan Permata sudah dibangun.

 

Membaca surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sumatera Barat tanggal 2 Maret 1990 Nomor: 570. 23. 244 / PIIT / BPN / 1990, perihal permintaan pembatalan sertifikat kepemilikan nomor 2505 dalam putusan butir 4 dijelaskan.

 

“Haji Aminullah gelar Dt, Ampang Limo selaku Ketua Badan Warisan Mamak (MKW) mengajukan permohonan penerbitan sertifikat baru sebagai pengganti yang dibatalkan berdasarkan keputusan untuk mendaftarkan pengalihan hak atas nama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 September 1986 dengan nomor registrasi: 3421 K / Pdt / 1984 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang,” jelasnya.

 

Pada tahun 1982 tanah tersebut disertifikasi atas nama 5 pemilik, yaitu Rusli Albamal, Witarsaldi, Wandi Abe, Kudri, dan Mahdi dengan nomor akta 2505.

 

Selanjutnya, sertifikat yang belum dibatalkan oleh pemenang mengajukan pembatalan sertifikat kepada Menteri Pertanahan, setelah sertifikat dibatalkan pemenang harus membuat sertifikat baru sesuai dengan keputusan.

 

“Setelah dimenangkan oleh penggugat bernama Ja`far Sidik untuk dieksekusi dan ada dua pemilik tanah karena dalam putusan PN, PT dan MA tidak ada keputusan untuk membatalkan 2505 Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan pemegang hak,” terangnya.

 

Terakhir Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Padang mengeluarkan sertifikat tanah baru yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 1996 oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional atas nama Soni Hasono dan surat keputusan tersebut ditembuskan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, Rusli Ilar Balman dan Jafar Sidik dkk.

 

“Saat ini kami sedang melakukan yang terbaik untuk merebut kembali Pusako Tinggi Suku Balai Mansiang yang telah dikuasai oleh Ja`far Sidik Cs dengan bukti kecurangannya yang dilakukannya terhadap putusan MA sebelah Utara berbatas dengan tanah suku Sikumbang sedangkang warkah (alas hak) yang dibuat oleh Ja'far Sidik Cs sebelah utara berbatas dengan tanah suku Piliang,“ tutup Niferdastil yang akrab disapa Das. (sanca)


Baca selengkapnya »

Kamis, Agustus 27, 2020
Dirut Perumda Air Minum.Kota Padang Hendra Pebrizal, (Photo Istimewa)



Padang, SNC - Menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  pionir dalam memajukan perekonomian dan pembangunan daerah, merupakan tantangan berat bagi setiap CEO atau Pimpinan BUMD.

Apalagi di era otonomi daerah, tuntutan terhadap setiap BUMD  tidak hanya menjadi perpanjangan pemerintah daerah dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, tapi juga harus mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

Di sisi lain, BUMD tidak lagi serta merta bisa seenaknya mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah daerah dalam hal operasional. Maka dalam kondisi demikian, Kepala Daerah sangat berperan dalam memajukan BUMD.

Hal tersebut disampaikan pakar otonomi daerah Prof DR Djohermansyah Djohan, MA, selaku Ketua Dewan Juri Top BUMD Award 2020, pada acara penyerahan BUMD Award 2020, yang digelar Majalah Top bussiness bekerja sama dengan penghargaan TOP Pembina BUMD 2020

TOP BUMD Awards 2020, yang diselenggarakan oleh majalah Top Business (yang diterbitkan PT Madani Solusi Internasional) bekerjasama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan beberapa Lembaga, Asosiasi dan Konsultan Bisnis.

Seperti SGL Management, PPM Manajemen, Sinergi Daya Prima, Dwika Consulting, Melani K Harriman & Associate dan Solusi Kinerja Bisnis, Kamis, 27 Agustus 2020, di  ballroom Hotel Sulthan Jakarta.

Acara dibuka dengan Keynote Speaker secara virtual Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, dan Ketua MPR, Bambang Susatyo, disampaikan bahwa, ribuan BUMD di Indonesia, masih banyak yg menjadi beban pemerintah.

Namun demikian semakin hari, sebagian BUMD menunjukkan peningkatan kinerja cukup signifikan, khususnya dalam hal percepatan cakupan layanan usaha ke masyarakat, kinerja keuangan yg semakin baik dan tidak merugi, serta sudah mampu melakukan pengembangan bisnis terencana, berkelanjutan dalam jangka panjang.

Hal itu yang menjadi capaian Perumda Air Minum Kota Padang, setidaknya beberapa tahun terakhir. Dengan beralih status menjadi Perusahaan Umum sejak awal 2020, kinerja keuangan terus membaik, 5 tahun terakhir tidak lagi merugi.

Mampu memberikan kontribusi ke Pemko Padang, cakupan layanan terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan pelanggan baru per tahun di atas 5000 sambungan dan total pelanggan sudah mencapai 125.000 sambungan rumah, dengan pelanggan aktif saat ini 109.000 sambungan rumah. Dan audit oleh BPKP, dengan kinerja Baik dan Sehat.

Penghargaan Top BUMD 2020 diraih oleh Perumda Air Minum Kota Padang untuk kategori Pembina BUMD yakni Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah dan CEO BUMD, untuk Dirut Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal.

Penyerahan penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Juri, Prof DR Djohermansyah Djohan kepada Walikota Padang diwakili Wakil Walikota Padang, Hendri Septa, dan Dirut Perumda Air Minum, Hendra Pebrizal.

Keberhasilan Perumda Air Minum Kota Padang mendapat penghargaan di TOP BUMD 2020 Predikat bintang Empat/Sangat Baik, tidak lepas dari peran, kontribusi dan dukungan Kepala Pemerintahan dalam hal ini Walikota Padang dalam mendukung peningkatan kinerja Perumda Air Minum Kota Padang.

Prof Djohermansyah menyatakan, dari ribuan BUMD yang ikut dipantau, mulai dari BUMD air minum, BUMD Perbankan, BUMD aneka usaha, terjaring 200 BUMD, yang dilanjutkan dengan asesment para CEO dan dokumen kinerja hasil audit, terutama terkait dengn keuangan, manajemen sdm, pemasaran, dan visi terkait dengan bisnis berkelanjutan dalam jangka panjang untuk kemajuan daerah dan perekonomian nasional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Walikota Padang, Hendri Septa didampingi Kabag Prokopim Amrizal Rengganis, dari Perumda Air Minum, Dirut Hendra Pebrizal, Direktur Umum Afrizal Kuning, Manajer Area Pelayanan Pusat, Alfitra, Asmen Humas Noviardi Zein. **

Baca selengkapnya »

Selasa, Agustus 25, 2020
Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta.


Jakrta, SNC - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kelompok buruh yang memiliki aspirasi penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) untuk tidak hanya disampaikan lewat aksi nonformal, seperti demonstrasi.

Puan menegaskan bahwa parlemen terbuka dalam menyerap semua aspirasi terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja, sejalan dengan janji akan transparan dan cermat dalam pembahasan yang sedang dilakukan DPR RI dengan pemerintah.

"DPR RI yang merupakan rumah rakyat membuka pintu bagi kelompok buruh untuk menyampaikan aspirasinya secara legal dan formal dengan mendata berbagai persoalan terkait RUU Cipta Kerja," kata Puan dalam rilisnya, Selasa (25/8/2020) dilansir dari Antara.

Hari ini Selasa (25/8/2020), kelompok-kelompok organisasi buruh kembali akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat. Para buruh akan menyampaikan tuntutannya yakni menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan menolak pemutusan hubungan kerja di masa pandemi COVID-19.

Meski begitu, Puan menilai penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi sebaiknya dihindari. Menurut politikus PDI Perjuangan ini aksi demonstrasi justru berpotensi menimbulkan kemacetan, mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya, hingga berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19.

"DPR RI mengajak kelompok buruh yang memiliki aspirasi untuk berjuang tidak lewat aksi yang berpotensi menimbulkan kemacetan, berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya, dan berpotensi jadi klaster penyebaran Covid-19," ucap Puan.

DPR RI, kata Puan sudah menggelar pertemuan dengan 16 perwakilan serikat buruh/serikat pekerja di Jakarta pada 20-21 Agustus 2020. Puan mengklaim pertemuan itu menghasilkan empat poin kesepakatan terkait klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

Kesepakatan tersebut di antaranya tentang hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri dan pembahasan RUU Cipta Kerja terbuka pada masukan publik.

Puan menegaskan DPR RI tetap akan melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka, dan mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional.

"Kami mendukung terciptanya lapangan kerja, perbaikan ekonomi, serta tumbuh dan berkembangnya UMKM lewat RUU Cipta Kerja," pungkas Puan, dilansir tirto.id. (sanca).

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.