Latest Post

Selasa, Agustus 25, 2020
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di depan Gedung DPR RI, buruh mengusung dua tuntutan. Tolak Omnibus Law dan tolak PHK dampak dari COVID-19. Jakarta. Selasa (25/8/2020).


Jakarta, SNC - Demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja secara serentak di sejumlah daerah, mulai dari Jakarta hingga Sumatra Utara, Selasa (25/8)

Di Depan Kompleks MPR/DPR, demo berimbas terhadap pelayanan TransJakarta. Dua rute TransJakarta disetop dampak dari demonstrasi tersebut.

"Rute 9E Kebayoran Lama-Jelambar sementara tidak beroperasi terkait adanya massa di kawasan Gedung DPR/MPR," kata Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta, Nadia Disposanjoyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/8).

Bus TransJakarta Rute 1B Stasiun Palmerah-Tosari juga tidak beroperasi sementara. Kedua rute tersebut akan beroperasi kembali setelah unjuk rasa buruh selesai. Tidak hanya itu, TransJakarta Koridor 9 Pinang Ranti-Pluit juga mengalami pengalihan rute sementara akibat demonstrasi tersebut. Arah Pluit tidak melewati Halte Senayan JCC & Halte Slipi Petamburan.

"Transjakarta akan kembali melayani pelanggan dengan rute seperti biasa sampai situasi kondusif dan armada dapat melintas di sekitar kawasan tersebut," paparnya.

Aksi demo di depan Kompleks MPR/DPR itu digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama elemen serikat buruh lainnya. Mereka memiliki agenda untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan pemberhentian hubungan kerja (PHK).

Demo di Surabaya
Ratusan buruh daru KSPI Jawa Timur juga menggelar aksi demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, Selasa (25/8). Aksi terpusat di depan Gedung DPRD Provinsi Jatim, Surabaya.

Masa aksi tersebut berasal dari daerah-daerah industri di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, Jombang, Lamongan dan Tuban.

Wakil Ketua DPW FSPMI KSPI Jawa Timur, Nuruddin Hidayat mengatakan ada beberapa tuntutan yang diusung pihaknya dalam aksi kali ini.

"Pertama kami menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law, khususnya dalam klaster ketenagakejaan. Lantaran banyak mereduksi nilai-nilai kesejahteraan buruh yang telah diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," ujarnya, Selasa (25/8).

Jika RUU Cipta Kerja tersebut disahkan, maka RUU itu akan berpotensi menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, kontrak kerja terus-menerus tanpa batas waktu dan jenis pekerjaan.

Pada hari yang sama, sebanyak dua satuan setingkat kompi (SSK) Brimob Polda Sumatra Utara turut dikerahkan melakukan pengamanan aksi damai buruh tolak Omnibus Law di Kota Medan.

Kabag Ops Satuan Brimob Polda Sumut Kompol Heriyono mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh berlangsung di dua titik yakni di Kantor Gubernur Sumut dan Kantor DPRD Sumut.

"Sebanyak dua SSK Brimob Polda Sumut dikerahkan untuk pengamanan aksi hari ini. Dibagi menjadi masing-masing satu SSK di dua lokasi aksi unjuk rasa," ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk pengamanan di Kantor Gubernur Sumut dipimpin oleh Komandan Kompi 4 Batalyon A Pelopor AKP Sardi, sementara di Gedung DPRD Sumut dipimpin oleh Komandan Kompi 2 Batalyon B Pelopor AKP Mukhtar I Kadoli.

"Aksi unjuk rasa dan penyampaian aspirasi dari saudara kita (Buruh) hari ini berjalan aman dan lancar," katanya.

Demo di Kantor DPRD Sumut ratusan buruh tersebut tetap berjalan kondusif. Para buruh tersebut tergabung dalam tiga serikat pekerja yakni Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Sumut dan Serikat Buruh Merdeka Indonesia (SBMI).


Sumber : cnnindonesia

Baca selengkapnya »

Senin, Agustus 24, 2020
Presiden Joko Widodo bersama dengan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok/Net

Jakarta, SNC - Produsen minyak nasional, PT Pertamina (Persero) merugi di semester pertama tahun 2020. Setidaknya, perusahaan milik pemerintah ini mempublikasi kerugian yang mencapai 767,92 juta dolar AS atau setara Rp Rp 11,33 triliun.

Sontak, negatifnya capaian Pertamina menjadi sorotan publik. Seperti yang disampaikan Aktivis Jaringan Pro Demokrasi (ProDEM), Adamsyah Wahab atau Don Adam. Melalui akun Twitternya, ia pun heran dengan capaian minor Pertamina karena selama ini kebijakannya tak mengikuti perkembangan harga minyak dunia.

Sebab selama pandemik Covid-19, Pertamina tak menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) meski harga minyak mentah dunia jeblok, "Lha kok bisa rugi? Padahal tidak nurunkan harga BBM seperak acan," kritik Adamsyah Wahab, Senin (24/8).

Meruginya Pertamina di kuartal I tahun ini berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya di kuartal I. Tahun lalu, Pertamina tercatat membukukan laba bersih 659,96 juta dolar AS atau setara Rp 9,7 triliun.

Kerugian tahun ini terlihat pada pos penjualan dan pendapatan usaha perseroan turun dari 25,54 miliar dolar AS menjadi 20,48 miliar dolar AS atau menurun 24,71 persen.

Penggantian biaya subsidi dari pemerintah turun dari 2,5 miliar dolar AS menjadi 1,73 miliar dolar AS. Pertamina juga tidak mendapatkan imbalan jasa pemasaran untuk tahun ini, padahal tahun lalu berhasil mengantongi 6,42 juta dolar AS. (rmol) 


Baca selengkapnya »

Jumat, Agustus 21, 2020
Korban pembunuhan Demas Leira wartawan media online di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.ist



Jakarta, SNC - Ketua Dewan Pers Indonesia Hence Mandagi menyampaikan rasa keprihatinannya atas kejadian sadis yang ditemukan terkapar di pinggir jalan oleh warga Dusun Salubijau, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dalam kondisi tak bernyawa dengan sejumlah luka tusuk di bagian bawah lengan sebelah kiri dan dada, Rabu (19/08/2020).

Mandagi menyerukan agar polisi segera menangkap para pelaku dan yakin, dengan kemampuan dan kecanggihan intelijen Polri serta jurnalis profesional, kasus ini akan segera terungkap, termasuk dalang di balik kejadian ini.

“Polisi harus segera mengungkap siapa pelakunya, dan apa motif di balik peristiwa ini. Kami menyerukan kepada seluruh pimpinan redaksi media apapun agar kiranya dapat menugaskan wartawan di Sulawesi Barat untuk membantu polisi mengungkap siapa pelaku sadis tersebut,” ujar Mandagi melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi pada Jumat (21/08/2020).

Kemudian menurut Mandagi, wartawan profesional biasanya memiliki kemampuan menyelidiki kasus, sehingga berpotensi membantu polisi menelusuri jejaknya melalui karya jurnalistik yang pernah dibuat oleh korban Demas Leira di dua media, kabardaerah.com dan indometro.id, tempatnya bekerja, sebagaimana ID Card yang dimiliki korban ketika ditemukan polisi saat olah TKP.

“Dewan Pers Indonesia berharap insan pers di Mamuju Tengah, termasuk pimpinan redaksi di tempat korban bekerja tidak hanya mengecam perbuatan pelaku, tapi segera bertindak mencari semua informasi keterkaitan korban dengan peristiwa atau kasus yang pernah diliputnya untuk dijadikan sebagai bukti petunjuk kepada pihak polisi guna memudahkan pengungkapan kasus ini dan menangkap pelakunya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mandagi juga mengimbau kepada setiap jurnalis yang menulis berita tentang kasus-kasus yang mengungkap penyimpangan dari oknum-oknum tertentu dan agar kasus serupa tidak menimpa wartawan, agar lebih waspada dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah sendirian. ***


Baca selengkapnya »

Rabu, Agustus 19, 2020
Penulis: M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik dan kebangsaan.

SANCANEWS.COM - Antara KAMI dan MUI tentu berbeda. KAMI adalah koalisi dari berbagai elemen bangsa termasuk berbeda agama. Sedangkan MUI merepresentasi umat Islam saja. Ulama yang menjaga keamanan dan kemurnian agama. KAMI memprihatinkan segala hal yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara baik ekonomi, budaya, maupun politik.

Meski berbeda pada fokus perhatian dan kompetensi tetapi terhadap permasalahan aktual yang dihadapi pada beberapa hal terdapat persamaan. Satu contoh adalah keberadaan RUU HIP yang berhubungan dengan ideologi negara yang berspektrum luas baik politik maupun hukum termasuk keagamaan.

RUU HIP yang kemudian berganti menjadi RUU BPIP mendapat sorotan serius MUI. RUU HIP ini dinilai bukan saja merongrong ideologi Pancasila yang telah disepakati bersama, tetapi juga dapat meminggirkan aspek keagamaan. Melalui RUU HIP komunisme memiliki pintu untuk menerkam agama dan ideologi negara.

Dua hal yang mendapat sorotan MUI dalam Maklumatnya yaitu pencabutan RUU berbau komunis ini dan pengusutan inisiator atau konseptor RUU. MUI mencurigai konseptor RUU adalah oknum yang ingin membangkitkan PKI dan komunisme. Meminta yang berwajib mengusutnya.

Alih-alih DPR mencabut RUU, justru faktanya muncul ajuan RUU BPIP dari pemerintah. Karenanya bagi MUI masalah RUU HIP dan juga RUU BPIP masih menjadi "piutang" yang menjadi tuntutan.

Ancaman adanya "masirah kubro" dan "penunjukan panglima" tetap menjadi agenda.

Sementara itu KAMI dalam Maklumat yang dibuat sebagai "bacaan" Deklarasinya menyinggung kedua RUU tersebut sebagai "jelas-jelas tidak hanya bertentangan dengan Pancasila bahkan mau mengganti Pancasila dengan trisila dan ekasila yang membuka jalan lebar untuk bangkitnya komunisme".

Menjadi tuntutan yang butirnya dibacakan berulang oleh Rocky Gerung untuk "telinga kiri" dan "telinga kanan" yakni butir 7 yang berbunyi : "Menuntut Pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi mengubah Dasar Negara Pancasila sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang".

Kini menjadi jelas bahwa ada kepentingan dan "concern" yang sama antara KAMI dan MUI berupa tuntutan kepada pemerintah untuk mengusut tuntas pihak yang melalui RUU HIP dan juga RUU BPIP berupaya mengubah Pancasila 18 Agustus 1945.

KAMI menyebut bahwa Deklarasi adalah langkah awal dari gerakan moral. MUI menyiapkan langkah aksi dari gerakan keagamaan. Ada sinergitas antara keduanya dalam menyelamatkan ideologi negara Pancasila yang dinilai terancam oleh upaya penggerogotan dan pengubahan.

Artinya, baik KAMI maupun MUI melihat negara tengah dihadapkan pada persoalan mendasar yakni penggoyahan Dasar Negara. Umat Islam dan bangsa Indonesia menghadapi persoalan yang serius. Gerakan komunisme ternyata bukan isapan jempol. (gelora)

Baca selengkapnya »

Rabu, Agustus 19, 2020

Solo, SNC - Sebuah koalisi rakyat akan menggagalkan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi Wali Kota Solo di Pilkada 2020. Kolaisi rakyat ini dibentuk pasangan calon dari jalur independen di Pilkada Solo 2020, Bagyo Wahyono-FX Supardjo atau Bajo.

Besarnya dukungan politik untuk pasangan cawali-cawawali Solo dari PDIP, Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa, tidak membuat Bajo merasa gentar.

Mereka mengklaim siap menggalang koalisi rakyat Solo untuk menumbangkan koalisi gemuk PDIP.

Pernyataan itu disampaikan Supardjo saat ditemui Solopos.com di Pajang, Laweyan, kediamannya di sela bakti sosial (baksos) pengobatan gratis, Rabu (19/8/2020).

“Yang namanya kontestasi kan siapa pun harus kami hadapi, termasuk Mas Gibran. Lagi pula yang memilih nanti kan warga, masyarakat Solo. Kami bersatu dengan warga, Bajo didukung warga, pasti berhasil. Kami galang koalisi rakyat Solo,” ujar dia.

Supardjo yang merupakan Ketua RW 007 Karangturi, Pajang, mengatakan salah satu cara Bajo menggalang dukungan atau koalisi rakyat Solo guna menumbangkan Gibran-Teguh di Pilkada Solo nanti.

Dengan kontribusi nyata untuk masyarakat, seperti baksos pengobatan kesehatan secara gratis, Bajo berkoalisi dengan rakyat.

Di wilayah RW 007 Karangturi ada 400 keluarga yang diundang mengikuti kegiatan tersebut.

Ada juga kegiatan penyemprotan disinfektan dan pengasapan (fogging) antisipasi penyakit DBD.

“Kami juga bagikan bibit tanaman seperti cabai, sawi, dan sebagainya. Kami juga ada kegiatan untuk orang lanjut usia. Kegiatan ini dalam rangka merayakan HUT kemerdekaan ke 75 Indonesia, sekaligus sosialisasi pasangan independen Bajo,” terang dia.

Walaupun hanya berskala kecil, yang penting menurut Supardjo kegiatan Bajo untuk menggalang koalisi rakyat di Pilkada Solo itu langsung dirasakan masyarakat Solo.

Dengan sudah terpenuhinya jumlah minimal dukungan Bajo untuk maju dari jalur perseorangan, dia mengaku semakin percaya diri.

Penuturan senada disampaikan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Bajo, Robert Hananto, saat diwawancarai wartawan di kediaman Supardjo.

Menurut dia, sedari awal Bajo berproses di jalur perseorangan siap menghadapi siapa pun lawannya.

“Ketika dinamika politik membuat kami melawan anak Presiden, ini sesuatu yang luar biasa. Ketika kubu sebelah menargetkan 95 persen, kami kaget. Sebab penggalangan pendukungan door to door kami sudah mencapai 70.000 orang,” kata dia.

Modal dasar suara sebanyak itu akan dikembangkan dengan metode sekasur, sedapur dan sesumur, yang selama ini menjadi gerakan Tikus Pithi Hanata Baris.

Selain itu anggota Tikus Pithi Hanata Baris di seluruh Indonesia akan bergerak mendukung Bajo.

Mereka akan mengajak para saudara, kerabat, dan teman untuk mencoblos Bajo di Pilkada Solo, 9 Desember 2020.

“Saat ini juga sudah ada lima hingga enam organisasi kemasyarakatan yang siap mendukung pemenangan pasangan yang kami usung,” papar dia. [gelora]

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.