Latest Post

Sabtu, Agustus 08, 2020

Jakarta, SNC - Aziz Yanuar selaku kuasa hukum dari ormas Front Pembela Islam (FPI) merespons pernyataan dari Boedi Djarot, yang mengaku tak ambil pusing saat dilaporkan terkait tuduhan penghinaan terhadap ulama.

Menurut Aziz, Boedi itu orangnya asal dalam bicara. Terlebih saat Boedi Djarot menyebut FPI sebagai ormas ilegal

"Omongan Djarot itu mirip sama omongan orang-orang bodoh yang enggak mengerti hukum, enggak mengerti aturan dan bicara semaunya,” kata Aziz kepada jpnn, Sabtu (8/8).

Aziz pun menerangkan, soal FPI sebagai ormas itu sudah diatur dalam Pasal 28 E Undang-Undang 1945 tentang kebebasan berkumpul dan berpendapat.

“Tidak ada kewajiban untuk daftar dan sebagainya, jadi tidak ada ormas ilegal di Indonesia. Tidak mau daftar, kemudian dikatakan ilegal, itu omongan orang-orang bodoh,” tambah Aziz.

Aziz lantas mendesak agar pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan yang sudah dilakukan terhadap Boedi Djarot. Pasalnya, Aziz menilai Boedi telah membuat kegaduhan di tengah bangsa Indonesia.

“Kami minta kepolisian mengambil tindakan tegas untuk menegakkan hukum seadil-adilnya terkait orang-orang yang menebarkan kebencian dan permusuhan macam Djarot ini. Mohon kepada pihak pemerintah, terutama penegak hukum, untuk serius menegakkan hukum,” lanjut Aziz.

Sebelumnya, kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, resmi melaporkan pelaku dugaan penghinaan terhadap ulama ke Polda Metro Jaya.

Laporan ini diterima polisi setelah Eggi Sudjana bertemu ke Wakapolda Metro Jaya. Damai Hari Lubis mengatakan, laporan mereka diterima dengan nomor register LP/4599/VII/YAN2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 5 Agustus 2020. Pelapor adalah Eggi Sudjana dan terlapor masih dalam lidik.

Namun, menurut pihak pelapor, terlapor dalam laporan ini adalah Boedi Djarot dan kawan-kawan yang sudah menghina dan membakar bendera bergambar Habib Rizieq. (*)

Baca selengkapnya »

Sabtu, Agustus 08, 2020

Jakarta, SNC -  Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada kuartal II 2020 terperosok cukup dalam ikut dikomentari Sekretaris Jendral Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Edy Mulyadi.

Menurutnya, nilai pertumbuhan ekonomi yang minus 5,32 persen pada kuartal II tahun ini tidak bisa diklaim sepenuhnya sebagai akibat dari pandemik virus corona baru (Covid-19).

“BPS umumkan ekonomi kuartal II-2020 terjun -5,32 persen. Konsumsi rumah tangga anjlok ke 5 persen. Salahkan Covid-19?,” tegas Edy Mulyadi kepada rmol, Sabtu (8/8).

Ia menegaskan, sebelum virus asal Wuhan, China itu mewabah di sejumlah wikayah di dalam negeri, indikator-indikator ekonomi RI sudah mulai ambles dan rapuh.

“Sebelum Virus China (Covid-19) menyerang, ekonomi memang sudah salah urus. Impor ugaI-ugalan, utang berbunga supertinggi ribuan triliun, serbuan TKA China bagai tsunami, korupsi giIa-gilaan, SDA dikeruk habis-habisan, dan BUMN jadi bancakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Edy Mulyadi mempertanyakan kinerja penanganan Covid-19 sembari meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk sadar diri atas janji-janji politiknya yang tidak terlaksana denan baik.

“Masih mau ngeles? Janjinya meroket. Faktanya hancur. Masih punya malu? Mundur!,” demikian Edy Mulyadi mengakhiri. (sanca)

Baca selengkapnya »

Sabtu, Agustus 08, 2020
Pimpinan Pesantren Tahfidz Quran Daarul Ilmi Kota Tasikmalaya Ustaz Ahmad Ruslan Abdul Gani
Tasikmalaya, SNC - Pihak Pesantren Tahfidz Quran Daarul Ilmi Kota Tasikmalaya kurang puas dengan keputusan polisi melimpahkan kasus Denny Siregar dari Polresta Tasikmalaya ke Polda Jawa Barat (Jabar). Sebab, massa umat Islam pada pihak pesantren ingin Denny dibawa dan diperiksa di Tasikmalaya.

"Kurang puas. Dari awal ingin pemeriksaan di sini, akhirnya dilimpah ke Polda dengan berbagai alasan," kata Pimpinan Pesantren Tahfidz Quran Daarul Ilmi Kota Tasikmalaya, Ustaz Ahmad Ruslan Abdul Gani, seperti diwartakan republika, Jumat (7/8).

Menurut dia, pihak pesantren sudah mengikuti seluruh proses, mulai dari melapor hingga mendatangkan saksi. Terakhir, permintaan polisi untuk mendatangkan saksi dari orang tua santri juga telah dipenuhi.

Untuk mendatangkan permintaan saksi terkahir dari polisi, Ruslan menjelaskan, pesantren harus memanggil orang tua santri yang berasal dari Blora, Jawa Tengah. Karena itu, meski proses penyelidikan lanjutan akan dilakukan di Polda Jabar, ia tak ingin ada alasan lagi dari polisi untuk tak memanggil Denny Siregar.

"Apabila setalah ini tak ada juga pemanggilan Denny Siregar di Polda Jabar, kita akan bergerak lagi dengan umat yang lebih banyak. Kita dukung polisi mengungkap tuntas kasus ini," kata dia.

Sebelumnya, Kapolresta Tasikmalaya, AKBP Anom Karibianto mengatakan, ada beberapa pertimbangan pelimpahan perkara itu ke Polda Jabar. Salah satu alasannya untuk memudahkan pemeriksaan saksi lainnya.

"Kasus ini ada beberapa tempat kejadian. Untuk mempermudah penanganan dan memeriksa saksi ahli lainnya, kita dilimpahan ke Polda," kata dia.

Ia menambahkan, pemeriksaan awal memang sengaja dilakukan di Polresta Tasikmalaya. Hal itu dilakukan untuk mempermudah memeriksa saksi dari pihak pelapor, yang rata-rata berdomisili di Tasikmalaya.

Namun, saat ini keterangan saksi pelapor telah dianggap cukup. Selanjutnya, polisi harus melengkapi dari keterangan saksi ahli. Karena itu, kasus dilimpahkan ke Polda Jabar.

Kendati demikian, Anom mengatakan proses penyelidikan terhadap kasus itu masih terus dilakukan pihak kepolisian. Dalam pertemuan dengan perwakilan organisasi masyarakat (ormas) dengan pihak kepolisian, Kapolres juga memastikan kasus itu masih terus berjalan.

"Intinya kasus masih berjalan. Nanti Polda Jabar yang akan melengkapi pemeriksaannya," kata dia. (*)


Baca selengkapnya »

Sabtu, Agustus 08, 2020
Prabowo Subianto/Net

Jakarta, SNC - Pegiat media sosial Jonru Ginting meretweet cuitan lawas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Jonru mengatakan, postingan Prabowo Subianto pada tahun 2013 itu sudah terbukti saat ini.

“Tweet ini sekarang terbukti,” kata Jonru, meretweet cuitan lawas Prabowo.

Dalam postingan itu, Prabowo menyebut seribu harimau dipimpin kambaing akan mengembek semua.

“Seribu kambing dipimpin oleh seekor harimau akan mengaum semua. Tetapi seribu harimau dipimpin kambing akan embeeeek semua,” kata Prabowo dalam cuitannya pada 5 Oktober 2013.

Seperti diketahui, Prabowo Subianto kerap dipanggil oleh pendukungnya sebagai ‘Macan Asia’.

Namun setelah bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan diberi jabatan Menteri Pertahanan, Prabowo dianggap tak layak lagi disebut ‘Macan Asia’.

Banyak pendukung Prabowo yang kecewa dengan keputusan tersebut, terutama dari kelompok Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni 212.

Banyak ditinggalkan sebagian pendukungnya, Prabowo tetap dianggap sebagai salah satu kandidat calon presiden terkuat pada 2024 mendatang.

Setidaknya sudah ada enam lembaga survei yang menyebut Prabowo memiliki kans untuk memenangkan Pilpres 2024.

Terbaru, lembaga survei Akurat Poll menyebut elektabilitas Prabowo tertinggi di antara kandidat capres lainnya.

Elektabilitas Prabowo 12,7 persen mengungguli Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan elektabilitas 5,2 persen dan Sandiaga Uno 3,9 persen.

“Pada tingkat elektabilitas terdapat 3 nama besar yang berurutan yakni Prabowo, disusul Anies Baswedan, Sandiaga Uno,” kata Direktur Akurat Poll Adlan Nawawi dalam rilisnya, Selasa, 4 Agustus 2020.[psid]

Baca selengkapnya »

Jumat, Agustus 07, 2020
Menteri BUMN Erick Thohir/Net


Jakarta, SNC – Erick Thohir, sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, enggan menjadi sukarelawan untuk fase ketiga uji klinis vaksin Covid-19. Dia beralasan, sebagai pemimpin, tidak etis dia mendapat imunisasi vaksin pertama kali.

"Bukannya takut. Tapi lebih baik relawan yang sesuai dengan prototipe yang dicari. Meski pingin disuntik, tapi rakyat dulu. Kami sebagai pemimpin belakangan," kata Menteri BUMN itu dalam wawancara virtual, Jumat, 7 Agustus 2020.

Erick mengatakan, Juru Bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, bersedia menjadi relawan tersebut. "Jubir saya, dia mau," kata Erick.

Meski demikian, Erick menjamin uji coba tersebut sangat aman dan masuk kategori produk halal walau pengembangannya menggandeng perusahaan asal Tiongkok, Sinovac Biotech Ltd.

Hingga akhir Agustus, Bio Farma mencari 1.620 relawan yang bersedia disuntik dengan vaksin Sinovac. Jika berhasil, Bio Farma akan memproduksinya secara berkala.

Ihwal uji klinis tersebut, Erick meyakinkan bahwa calon vaksin itu aman. Apalagi, ia menduga vaksin keluaran Sinovac ini pada uji klinis tahap pertama dan keduanya telah diujicobakan ke manusia.

Pemerintah menargetkan imunisasi vaksin Covid-19 akan dilaksanakan pada kuartal pertama 2021. Seandainya vaksin Sinovac berhasil, sebanyak 40 juta dosis diperkirakan dapat langsung disuntikkan ke masyarakat secara bertahap pada Januari-Februari tahun depan.

Adapun Erick menyatakan tiap-tiap orang butuh diimunisasi sebanyak dua kali. Bila ada 190 juta penduduk yang akan diimunisasi, berarti pemerintah membutuhkan 380 juta dosis vaksin. (sanca).


Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.