Latest Post


Mensesneg Pratikno dan Presiden Jokowi


Jakarta, SancaNews.Com – Organisasi sayap PDIP bernama Satuan Tugas Khusus Cakra Buana mengaku  kecewa dengan Presiden Joko Widodo.

Kekecewaan itu diluapkan saat puluhan kader Stgasus Cakra Buana mendatangi ekonom senior Dr Rizal Ramli, Senin (3/8).

Alasan kekecewaan itu karena Jokowi dinilai tidak mampu mengurus rakyat, karena mengelola kekuasaan hanya dengan pendekatan materi.

Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran mengatakan, kekecewaan politik kader organ sayap PDIP itu merupakan bukti telah terjadi fragmentasi pada kelompok pendukung pemerintahan Jokowi.

Andi berpendapat, fragmentasi itu disebabkan oleh berubahnya orientasi politik akomodasi dari Jokowi sendiri. Imbasnya, para pendukung dibuat kecewa karena merasa sudah tidak dibutuhkan lagi. 

"Besar kemungkinan karena mulai berubahnya orientasi politik akomodasi dari Jokowi sendiri dari yang tadinya membutuhkan kelompok2 pendukung dan mengakomidasinya di lingkarannya berubah menjadi tidak lagi membutuhkan kelompok pendukung di masa periode kedua ini," demikian kata Andi Yurran, dilansir rmol.id, Senin (3/8).

Lebih lanjut Andi menengarai ungkapan kekecewaan yang disampaikan ke ruang publik itu merupakan ekspresi karena mereka mulai ditinggalkan oleh Presiden yang tekah diusung selama dua periode itu.

 "Terjadi perasaan kecewa dari kelompok pendukung adalah sinyal bahwa mereka telah ditinggalkan Jokowi," demikian pendapat Doktor Politik Universitas Padjajaran ini. [sanca]

Djoko Edhi Abdurrahman/Net


Jakarta, SNC - Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Djoko Edhi Abdurrahman menyatakan bahwa masalah rakyat Indonesia saat ini dapat diselesaikan dengan pemberhentian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari jabatannya.

Hal ini dinyatakan untuk mengatasi beberapa masalah yang sedang dialami oleh Indonesia, "Sebelum Covid-19, pertumbuhan ekonomi adalah 4,9 persen, masuk Covid-19 pertumbuhan ekonomi minus 4 persen, secara ekonomi jokowi tidak boleh di situ,” tegasnya.

Dia menambahkan, orang Indonesia sangat sabar dengan Jokowi untuk membuat perubahan menjadi lebih baik tetapi kebijakannya semakin tidak berpihak pada rakyat.

“Sudah sampailah kesabaran masyarakat agar Jokowi berubah, namun semakin parah. Di saat Covid, pertumbuhan di tingkat bawah, anehnya kelakuan semakin korup dengan UU Minerba, UU SDA, banyak yang dikorup,” pungkasnya. (sanca/youtube)

Irjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., menerima kunjungan Kepala Cabang Jasa Raharja Kalteng M Iqbal Hasanuddin di Aula Satya Haprabu Mapolda


Palangka Raya, SancaNews.Com - Kapolda Kalteng Irjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., menerima kunjungan Kepala Cabang Jasa Raharja Kalteng M Iqbal Hasanuddin di Aula Satya Haprabu Mapolda Jalan Tjilik Riwut Km 1 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (03/08/20) siang.

Pada kesempatan ini, Kapolda yang didampingi Wakapolda Brigjen Pol. Drs. Indro Wiyono, M.Si terlihat begitu hangat menyambut kedatangan para pejabat dari jasa raharja tersebut.

"Saya selaku Kapolda menyampaikan apresiasi atas diluangkannya waktu untuk mengunjungi Mapolda. Ini bentuk sinergitas antara Polda Kalteng dengan seluruh instansi khususnya jasa raharja sudah terjalin dengan baik," ungkapnya.

Dedi menambahkan, dalam suasana pandemi Covid-19 diharapkan kepada seluruh personel yang bertugas dilapangan agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Karena seperti diketahui bersama, rekan dari jasa raharja ini juga dilibatkan dalam penjagaan Posko Covid-18 yang ada di perbatasan. Untuk itu, saya selaku Kapolda menyampaikan agar dalam menjalankan tugas selalu memakai masker bila perlu pergunakan APD (Alat Pelindung Diri) lengkap guna mencegah paparan Covid-19," tuturnya. (Bidhumas Polda Kalteng)


Labuhanbatu, SNC -  Kepolisian Resor Labuhanbatu gagal menjemput paksa anggota DPRD Labuhanbatu Selatan (Labusel)  lmam Firmadi untuk kembali diperiksa terkait dugaan penganiayaan berat bersama tiga orang rekannya di Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba.
Imam Firmadi sebelumnya dinilai tidak kooperatif atas kasus yang menjerat dirinya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Senin (3/8), di Rantauprapat, Tim Sat Reskrim Polres Labuhanbatu datang bergerak menggunakan dua minibus dari Rantauprapat menuju ke Kecamatan Torgamba.
Sesampainya di kediaman Imam, sekira pukul 09.00 WIB di Desa Pinang Damai, terjadi perdebatan dan penolakan, sehingga personel gagal membawanya untuk penetapan status hukum selanjutnya.
Belum ada keterangan resmi dari Polres Labuhanbatu terkait kejadian itu. Namun Kapolsek Torgamba AKP Firdaus Kemit ketika dihubungi, Minggu (2/8) malam membenarkan adanya personel mendatangi kediaman anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan itu.
Sementara penasehat hukum Imam Firmadi, Prismadani ketika dihubungi belum mengetahui adanya informasi upaya paksa penjemputan kliennya di Desa Pinang Damai. Menurut dia, belum ada informasi penjemputan dari pihak keluarga maupun kepolisian.
“Saya cuma dengar saja kabar itu, karena belum dapat juga informasi dari kepolisian,” katanya.
Sebelumnya, Polres Labuhanbatu memastikan proses hukum dugaan penganiayaan berat yang melibatkan anggota DPRD Labusel, Imam Firmadi bersama tiga orang rekannya tetap berjalan.
Namun, Polisi meminta waktu penjadwalan yang tepat dalam penetapan status hukum dan peningkatan status terlapor apakah dari saksi menjadi tersangka.
Imam Firmadi di dampingi 4 pengacara bersama tiga orang terlapor tidak ditahan dengan alasan berstatus sebagai saksi dalam dugaan tindakan kekerasan fisik, di antaranya dengan cara mencabut paksa kuku kaki kiri korban Muhammad Jefry Yono.
Terlapor disangkakan melanggar KUHP Pasal 353 ayat 2 dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, kemudian Pasal 170 ayat 2 yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. [gelora]


Rizal Raml menerima kunjungan Satgasus Cakra Buana dan Laskar Betawi

Jakarta, SancaNews.Com – Kedatangan pengurus organisasi sayap PDI Perjuangan, Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Cakra Buana dan Laskar Betawi disambut baik oleh ekonom senior, Dr. Rizal Ramli, di kantornya, Jalan Tebet Raya Dalam IV, Jakarta Selatan, Senin (3/8).

Dalam kesempatan tersebut, sosok yang kerab disapa RR ini mendengarkan keluh kesah kedua organisasi massa yang dahulu rela mati-matian mengusung Joko Widodo untuk Gubernur DKI Jakarta hingga Pilpres.

RR pun merasa prihatin, karena secara moril dua lembaga tersebut telah tercoreng namanya karena kinerja pemerintahan Jokowi yang hingga masa pandemik Covid-19 mewabah di Indonesia, tidak berpihak sepenuhnya ke rakyat.

"Mereka sendiri enggak dapet apa-apa dari membantu tepilihnya Jokowi jadi gubernur (DKI Jakarta) dan presiden. Itu sih buat mereka bukan masalah. Yang masalah banyak rakyat biasa nyalahin Cakra Buana, 'kenapa lu dulu milih Jokowi'," ungkap RR.

Karena itu, RR melihat Cakra Buana dan Laskar Betawi memiliki beban moril kepada masyarakat, hanya karena sempat membantu Jokowi maju, namun kemudian kinerja pemeirntahan amburadul terutama di saat menangani pandemik Covid-19.

"Jadi mereka ada beban moral, beban hostoris, sudah membantu Jokowi jadi gubernur dan presiden ternyata ngurusin rakyat enggak becus, karena hatinya sudah enggak sama rakyat lagi," tutur RR.

Karena itu, mantan Menko Ekuin ini berharap agar Jokowi bisa mendengar suara-suara kecil masyarakat yang harus diutamakan dalam proses menuju cita-cita negara dan bangsa.

"Sebetulnya sederhana yang diminta rakyat. Satu, berpihak dong sama rakyat apapun keputusannya. Kedua, jujur, jangan suka bohong. Itu aja. Otomatis nanti terbangun apa yang ingin rakyat cita-citakan," demikian Rizal Ramli. (rmol).

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.