Latest Post

Senin, Agustus 03, 2020
Rizal Raml menerima kunjungan Satgasus Cakra Buana dan Laskar Betawi

Jakarta, SancaNews.Com – Kedatangan pengurus organisasi sayap PDI Perjuangan, Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Cakra Buana dan Laskar Betawi disambut baik oleh ekonom senior, Dr. Rizal Ramli, di kantornya, Jalan Tebet Raya Dalam IV, Jakarta Selatan, Senin (3/8).

Dalam kesempatan tersebut, sosok yang kerab disapa RR ini mendengarkan keluh kesah kedua organisasi massa yang dahulu rela mati-matian mengusung Joko Widodo untuk Gubernur DKI Jakarta hingga Pilpres.

RR pun merasa prihatin, karena secara moril dua lembaga tersebut telah tercoreng namanya karena kinerja pemerintahan Jokowi yang hingga masa pandemik Covid-19 mewabah di Indonesia, tidak berpihak sepenuhnya ke rakyat.

"Mereka sendiri enggak dapet apa-apa dari membantu tepilihnya Jokowi jadi gubernur (DKI Jakarta) dan presiden. Itu sih buat mereka bukan masalah. Yang masalah banyak rakyat biasa nyalahin Cakra Buana, 'kenapa lu dulu milih Jokowi'," ungkap RR.

Karena itu, RR melihat Cakra Buana dan Laskar Betawi memiliki beban moril kepada masyarakat, hanya karena sempat membantu Jokowi maju, namun kemudian kinerja pemeirntahan amburadul terutama di saat menangani pandemik Covid-19.

"Jadi mereka ada beban moral, beban hostoris, sudah membantu Jokowi jadi gubernur dan presiden ternyata ngurusin rakyat enggak becus, karena hatinya sudah enggak sama rakyat lagi," tutur RR.

Karena itu, mantan Menko Ekuin ini berharap agar Jokowi bisa mendengar suara-suara kecil masyarakat yang harus diutamakan dalam proses menuju cita-cita negara dan bangsa.

"Sebetulnya sederhana yang diminta rakyat. Satu, berpihak dong sama rakyat apapun keputusannya. Kedua, jujur, jangan suka bohong. Itu aja. Otomatis nanti terbangun apa yang ingin rakyat cita-citakan," demikian Rizal Ramli. (rmol).

Baca selengkapnya »

Senin, Agustus 03, 2020


Jakarta, SancaNews.Com – Tak mau ketinggalan dalam berbagi kebaikan, disamping bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT dalam memperingati Hari Raya Idul Adha 1441 H, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI/Indonesia Coast Guard melakukan pemotongan sejumlah hewan kurban.

Dirilis Humas Bakamla di Jakarta, Senin (3/8/2020), hewan kurban tersebut terlebih dahulu diserahkan Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Aan Kurnia, kepada Ketua Panitia Kurban, Kolonel Bakamla Subiantoro.

Kegiatan penyerahan dan pemotongan hewan kurban, juga disaksikan seluruh personel Bakamla RI/IDNCG, baik dari level pejabat tinggi hingga staf.

“Masih kental terasa suasana Hari Raya Idul Adha, kegiatan pemotongan hewan berjalan dengan lancar dan diiringi dengan suara takbir,” tulis Bakamla.

Nantinya, daging kurban tersebut akan disalurkan kepada masyarakat di sekitar Mabes Bakamla RI. Dengan harapan dapat bersama-sama merayakan salah satu esensi dari Hari Raya Idul Adha, yaitu berbagi kepada sesama. [sanca]

Baca selengkapnya »

Senin, Agustus 03, 2020
DR Syahganda Nainggolan/Net


Jakarta, SancaNews.Com – Salah satu pengamat politik yang juga mantan aktivis mahasiswa, Syahganda Nainggolan melalui akun Twitternya, mengungkapkan syukurnya atas peranya mengonsolidasikan para tokoh-tokoh nasional dalam wadah KAMI (Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia) 

Bahkan, ia mengaku telah melakukan hal yang sama pada 2016 di Universitas Bung Karno (UBK), "Alhamdulillah. Tugasku ikut konsolidasikan tokoh-tokoh nasional telah terjadi. 2016 saya lakukan yang sama di UBK berujung tuduhan makar. Perjuangan selalu berisiko. Takut risiko silakan jadi pelawak," tulis Syahganda melalui akun Twitternya, @syahganda, Minggu 2 Agustus 2020.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah tokoh yang mengatasnamakan perwakilan masyarakat peduli masa depan negara dan bangsa mendeklarasikan berdirinya KAMI tepatnya di Jalan Raya Fatmawati No. 76, Jakarta Selatan.

Para tokoh dan aktivis yang hadir dalam acara itu antara lain Din Syamsudin, Abdullah Hehamahua, Rocky Gerung, MS Ka'ban, M Said Didu, Refly Harun, Syahganda Nainggolan, Prof Anthony Kurniawan, Rohmat Wahab, Ahmad Yani, Adhie M Massardi, Moh Jumhur Hidayat, Ichsanudin Noorsy, Hatta Taliwang, Marwan Batubara, Edwin Sukowati, Joko Abdurrahman, Habib Muhsin Al Atas, Tamsil Linrung, Eko Suryo Santjojo, Chusnul Mariyah, dan Sri Bintang Pamungkas.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin dalam sambutannya mengatakan, kapal besar Indonesia telah goyang dan hampir karam. Untuk itu perlu gerakan menyelamatkan Indonesia, yang berarti menyelamatkan jutaan keluarga karena kepala keluarganya kini tidak bisa lagi bekerja karena kena PHK.


"Menyelamatkan Indonesia adalah menyelamatkan dari oligarki, kleptokrasi, korupsi, dan politik dinasti," kata Din dalam acara tersebut. (sindo)


Baca selengkapnya »

Minggu, Agustus 02, 2020
Para tokoh dan aktivis yang hadir dalam acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI)
Jakarta, SancaNews.Com - Sejumlah tokoh dan cendekiawan terkemuka atas nama perwakilan masyarakat yang peduli tentang masa depan bangsa berkumpul dan mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) menganggap bahwa keadaan saat ini telah menyimpang jauh dari aspirasi para pendiri bangsa, tepatnya di Jalan Raya Fatmawati No. 76, Jakarta Selatan, Minggu (2/8).

Para tokoh dan aktivis yang hadir dalam acara itu antara lain Din Syamsudin, Abdullah Hehamahua, Rocky Gerung, MS Ka’ban, M Said Didu, Refly Harun, Syahganda Nainggolan, Prof Anthony Kurniawan, Rohmat Wahab, Ahmad Yani, Adhie M Massardi, Moh Jumhur Hidayat, Ichsanudin Noorsy, Hatta Taliwang, Marwan Batubara, Edwin Sukowati, Joko Abdurrahman, Habib Muhsin Al Atas, Tamsil Linrung, Eko Suryo Santjojo, Chusnul Mariyah, dan Sri Bintang Pamungkas.

Din Syamsudin dalam sambutannya mengatakan, kapal besar Indonesia telah goyang dan hampir karam. Untuk itu perlu gerakan menyelamatkan Indonesia, yang berarti menyelamatkan jutaan keluarga karena kepala keluarganya kini tidak bisa lagi bekerja karena kena PHK.

“Menyelamatkan Indonesia adalah menyelamatkan dari oligarkhi, kleptokrasi, korupsi, dan politik dinasti,” kata Din dalam acara tersebut.

Din menilai, gerakan menyelamatkan Indonesia adalah gerakan amar ma’ruf nahi munkar yang harus dilakukan setiap umat. Sebab, perjuangan menyelamatkan berat karena lingkaran setan yang membuat tidak tahu dari mana memulainya.

“Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia pada pemahaman saya adalah sebuah gerakan moral seluruh elemen-elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik kita bersatu, kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia,” katanya.

“Insya Allah gerakan moral rakyat Indonesia ini akan berlangsung dan saya selalu mengatakan perjuangan kita tidak ada titik kembali,” tambahnya.

Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, pertemuan ini untuk mengadu gagasan dalam upaya mengatasi masalah bangsa. Menurut dia, forum ini bertujuan untuk menyelamatkan Indonesia.

Selanjutnya, mantan Sekretaris BUMN Said Didu mengajak para birokrat pemerintah, profesional, dan akademisi untuk bergabung bersama-sama menyelamatkan Indonesia, “Mari jadi pengawal kebenaran untuk masa depan bangsa. Jangan jadi pengkhianat kebenaran,” tuturnya.

Mengenai ketidakhadiran sejumlah tokoh dalam acara itu, Din Syamsudin menjelaskan bahwa Gatot Nurmantyo, Rahmawati Soekarnoputri, Rizal-ramli, dan Kwik Kian Gie telah menghubunginya melalui telepon, “Mereka mendukung KAMI tetapi hari ini tidak bisa hadir karena ada halangan,” ujar Din. (sindo)


Baca selengkapnya »

Minggu, Agustus 02, 2020

Wajah Djoko Tjandra, alisnya tampak beda. (ist)
Jakarta, SancaNews.Com - Selama 11 tahun buron Djoko Tjandra alias Joker melakukan segala cara supaya tidak tertangkap. Salah satunya, diduga ia melakukan operasi plastik (oplas) dan sulam alis.

Masyarakat sempat menyoroti wajah Djoko Tjandra yang berubah dari aslinya saat turun dari pesawat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

Sebelumnya, Djoko Tjandra memiliki alis yang tipis, namun setelah ditangkap, alis Djoko Tjandra semakin tebal. Perubahan penampilan wajah tersebut diduga untuk menutupi pelariannya dari aparat kepolisian. Bahkan para Netizen curiga bahwa Djoko Tjandra yang diamankan tersebut bukan Djoko sebenarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono memastikan bahwa yang ditangkap Bareskrim Polri tersebut benar-benar Djoko Tjandra. Hal tersebut dari hasil pemeriksaan Puslabfor Mabes Polri.

“Hasil pencocokan wajah oleh inafi s dan hasilnya memang benar Djoko Tjandra,” kata Argo, Sabtu (1/8/2020).

Usai menjalani tes kesehatan, Djoko Tjandra langsung dijebloskan keruang tahanan (rutan) Salemba cabang Bareskrim Polri. Ia menghuni sel nomor 1 seorang diri dengan bentuk ruangan persegi panjang. Ia ditahan terpisah dengan tersangka Brigjen Prasetijo Utomo yang berada di sel nomor 26.

Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit menjelaskan penahanan Joko di Rutan Bareskrim Polri lantaran pihaknya masih membutuhkan keterangan sang narapidana dalam sejumlah kasus.

Sejumlah kasus lain yang tengah menjerat Djoko Tjandra adalah tentang penerbitan surat jalan, surat keterangan sehat, keluar-masuk Indonesia hingga aliran dana.

“Kepentingan kami untuk lakukan pemeriksaan terkait kasus-kasus (Brigjen Prasetijo dan pengacara Anita Kolopaking) yang terjadi, yaitu terkait keluar masuknya Djoko Tjandra,” kata Listyo, Sabtu (1/8/2020).

Dikatakan, pemisahan sel tahanan terhadap Djoko Tjandra dan Brigjen Prastijo Utomo untuk kepentingan pemeriksaan lebih dalam terkait kasus mereka.

 “Kita pisahkan, kita masing-masing memiliki kepentingan untuk kami melakukan pendalaman, tak mungkin kita jadikan satu. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan akan kembalikan sesuai kebijakan kepala rutan salemba,” tukasnya.


KAWAL PERSIDANGAN

Terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra akan menghadapi hukuman baru terkait pelariannya ke luar negeri. Pria yang dipanggil Joker ini sebelumnya ditangkap di Malaysia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, Djoko Tjandra bisa diberi hukuman baru yang jauh lebih lama dari putusan yang ada sebelumnya.

“Itu karena tingkahnya selama ini hingga pada akhirnya tertangkap oleh Polri pada Kamis (30/7) malam lalu,” kata Mahfud MD melalui akun twitter pribadinya di @mohmahfudmd, dikutip Sabtu (1/8/2020).

Menurut Mahfud, karena tingkahnya, terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar itu bisa diberi hukuman baru yang jauh lebih lama.

Dia menilai, ada sejumlah dugaan pidana yang bisa dikenakan terhadap Djoko Tjandra.


HUKUM BERAT

Sedangkan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof Ahmad Mubarok menegaskan Djoko Tjandra harus dihukum berat, perbuatannya sangat memalukan dan melecehkan lembaga hukum di Indonesia.

“Sebab itu, Djoko Tjandra akan mendapatkan tambahan hukum lagi, terkait pelariannya ke luar negeri, dan tentu saja siapapun pejabat yang terlibat kasus pelariannya harus dtindak,” ucap Mubarok dihubungi di Jakarta, Sabtu (1/8/2020).

Sedangkan pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Muzakir yang dihubungi di Jakarta, Sabtu (1/8) mendorong Presiden Jokowi untuk membuat tim untuk mengungkapkan kasus pelarian Djoko Tjandra.

Muzakir beralasan karena banyak sejumlah pejabat yang terlibat dalam kasus pelarian Djoko Tjandra, tidak hanya dari kepolisian tapi juga ada hakim dan jaksa, termasuk pengacaranya.

“Kasus ini harus diungkapkan secara serius, dan masyarakat harus bisa mengawal persidangan Djoko Tjandra nantinya ,” kata Muzakir. Sebab itu, Jokowi harus membentuk tim yang akan menyelidiki kasus ini. (poskota)

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.