Latest Post

Selasa, Juli 28, 2020

Ustaz Felix Siauw di Balai Kota DKI Jakarta

Jakarta, SancaNews.Com - Pendakwah ustaz Felix Siauw geram dengan aksi pendemo tolak khilafah hingga membakar dan menyobek spanduk bergambar pentolan FPI Rizieq Shihab. Felix Siauw menduga 'PKI' menjadi dalang dibalik aksi tersebut.

Kegeraman Felix Siauw disampaikan melalui akun Instagram miliknya @felixsiauw. Felix mengaku tak bisa memastikan identitas mereka, namun dugaan kuat mengarah pada 'PKI' dengan plesetan kepanjangan Partai Klepon Indonesia.

"Di Indonesia hanya satu kelompok yang nyata-nyata menunjukkan kebencian pada ulama. Saya tak bisa memastikan, hanya menduga keras, sebab Partai Klepon Indonesia ini memang punya cara yang khas yaitu cara-cara nir-agama, anti-agama," kata Felix seperti dikutip suara.com, Selasa (28/7/2020).

Felix menyebut aksi pendemo menolak khilafah dengan alasan Pancasila mirip seperti yang terjadi pada 1948 atau 1965. Pada tahun itu, Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan pemberontakan.


Felix juga menuding PKI sebagai dalang dibalik isu 'klepon jajanan tidak Islami' yang sempat viral beberapa waktu lalu.

"Saya yakin juga di balik isu klepon, tak lain, ini mirip-mirip dengan apa yang dilakukan di 1948 atau 1965," ungkapnya.

Felix mengaku tak memahami maksud para pendemo membakar hingga merobek spanduk foto Rizieq. Felix menyebut Rizieq tak melakukan perbuatan buruk.

"Apa masalahnya dengan foto yang mereka nistakan itu? Adakah HaRiSy (Habib Rizieq Shihab) itu maling uang negara? Jual narkoba? Jual beli jabatan BUMN? Korupsi? Dukung eljibiti?" tutur Felix.

Felix juga menduga para pendemo memiliki kedekatan dengan kekuasaan sehingga berani melakukan tindakan seperti itu. Menurutnya, para pendemo memiliki seseorang yang pasti akan membelanya.

"Tentu mereka sudah berhitung, sudah yakin siapa yang pasti membela mereka. Segelintir manusia biadab ini begitu dekat dengan kekuasaan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah massa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senin (27/7/2020). Dalam aksi tersebut, mereka berusaha membakar spanduk bergambar Rizieq, namun spanduk tersebut tak mempan dibakar.

"Manusia di foto ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan kita mencemarkan nama baik karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tak mengakui kemenangan pak Jokowi," teriak orator.

Para pendemo melempari spanduk Rizieq dengan tomat dan menginjak-injak foto Rizieq. Mereka juga menyiramkan bensin kearah spanduk gambar Rizieq dan berusaha membakarnya.

Namun, saat api telah disulut, api tersebut hanya beberapa detik saja membakar ujung spanduk kemudian padam. Spanduk gambar Rizieq Shihab tak bisa dibakar. (suara)


Baca selengkapnya »

Selasa, Juli 28, 2020
Natalius Pigai

Jakarta, SancaNews.Com - Natalius Pigai ikut mengomentasi ceramah Ustad Tengku Zulkarnain yang tengah digunjingkan. Hal itu lantaran penceramah itu dinilai telah menghina ulama Jawa dan memicu kebencian antarsuku dan ras. Akan tetapi, tidak demikian dengan Natalius Pigai yang memberikan pembelaan.

Menurutnya, apa yang disampaikan Zulkarnain adalah cukup mewakili perasaan mayoritas suku dan ras di luar Jawa. Demikian disampaikan Natalius melalui akun Twitter pribadi miliknya, “Saya kira Ustad Tengku telah mewakili perasaan mayoritas luar Jawa,” tulisnya @NataliusPigai2, Selasa (28/7/2020),

Akitivis asal Papaua ini juga menyatakan, bahwa selama ini Indonesia ‘dikuasai’ oleh suku Jawa. Itu berdasarkan sosok-sosok para pemimpin di Indonesia sejak memproklamirkan diri merdeka pada 17 Agustus 1945 silam.

Pun demikian dengan kekayaan Indonesia yang selama ini lebih banyak mengalir ke Jawa. “74 tahun Presiden, Wakil Presiden, mayoritas menteri Jawa, kekayaan mengalir ke Jawa,” kata Pigai.

Ia pun lantas menyinggung keadilan sebagaimana mestinya bisa juga dirasakan oleh wilayah lain selain Jawa. Pigai juga mengungkit kebencian masyarakat Aceh yang kini juga disebutnya mulai dirasakan masyarakat Papua. Karena itu, menurutnya, Presiden Joko Widodo juga semestinya melihat dan menyadari hal ini.

“Ini Injustice! Dulu Aceh benci, saya duga Rakyat Papua jg mulai sakit hati. Jokowi mesti baca Signal ini!” tegasnya.

Sebelumnya, ceramah Ustad Tengku Zulkarnain dinilai merendahkan masyarakat dan ulama Jawa. Dalam video yang beredar, ia menyebut salah satu kebiasaan masyarakat Jawa yang pamit dengan berjalan mundur.

Menurutnya, kebiasaan tersebut dinilainya lucu. Bebeda dengan kebiasaan dan budaya adat Sumatera, “Kalau Jawa pulang nampak idung, karena dia mundur jalannya. Biarkan kami ustad-ustad Sumatera dengan gaya Sumatera,” katanya.

Dia juga menyebut ulama Jawa jika berceramah di Sumatera juga tidak akan didengarkan oleh umat, “Pasalnya, ulama Jawa disebutnya terlalu kalem dan akan membuat umat tertidur,” sebutnya.

Atas hal itu, Muanas Alaidid menyebtut, ceramah Tengku Zulkarnain itu terindikasi melanggar pasal 16 juncto Pasar 4 huruf b angka 2 UU nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta melanggar pasal 156 KUHP. (psid)


Baca selengkapnya »

Senin, Juli 27, 2020
Advokat Djudju Purwantoro

Jakarta, SancaNews.Com - Sudah sejak tanggal 10 Desember 2019, Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) telah menerima Laporan Polisi : Nomor LP/B/1037/XII/2019/Bareskrim, oleh Pelapor Drg. Mariko dan sebagai terlapor adalah Abu Janda alias Permadi Arya.

Abu Janda dilaporkan atas ujaran kebencian berdasarkan SARA, dan penistaan agama diduga melanggar pasal 45A (ayat 2) Jo pasal 28 (ayat 2) UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE, dan atau pasal 156 KUHP.

Para saksi sejak akhir bulan Mei 2020 juga sudah diperiksa oleh Bareskrim. Menurut Kuasa Hukum pelapor Advokat Djudju Purwantoro, yang juga sebagai Sekjend IKAMI (Ikatan Advokat Muslim Indonesia), Abu Janda sudah sering kali berulah melakukan ujaran kebencian, penghinaan dan atau penistaan terhadap agama Islam melalui media sosial.

“Kata-kata yang dilontarkan tersebut antara lain teroris punya agama dan agamanya adalah Islam,” terang Djudju Purwantoro, dalam rilisnya, Senin (27/7/2020).

“Sejak akhir Mei 2020 pihak Bareskrim memang sudah melakukan panggilan guna pemeriksaan kepada kepada Abu Janda, tapi sampai saat ini Abu Janda belum juga mau hadir untuk diperiksa. Pihak penyidik sampai saat ini seperti belum terlihat serius menangani kasus tersebut, karena belum juga ada info perkembangan proses penyelidikannya,” kata Sekjen IKAMI ini.

Menurut Hukum Acara Pidana, jika seorang sudah dipanggil 2 (dua) kali secara sah tidak datang juga, seharusnya Polisi dapat menjemput secara paksa.

Dalam Pasal 112 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatakan bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

“Seyogiyanya polisi tidak diskriminatif terhadap siapapun dalam penegakkan hukum (equality before the law), apalagi orang seperti Abu Janda yang merasa sakti dan kebal hukum,” pungkasnya.

Djudju juga menekankan, jangan sampai ada kesan di masyarakat, orang seperti itu yang sering membuat gaduh dan melanggar hukum, justru tidak juga tersentuh hukum dan ini menyangkut marwah hukum di negeri ini. (brigadenews)


Baca selengkapnya »

Senin, Juli 27, 2020

Jakarta, SancaNews.Com - Pemerintah China telah mengambil alih gedung konsulat Amerika Serikat di Chengdu beberapa hari setelah Beijing memaksa Washington menutup salah satu perwakilan diplomatiknya di Negeri Tirai Bambu tersebut, Senin (27/7).

Pada Senin pagi, siaran kantor penyiaran pemerintah CCTV memperlihatkan bendera AS telah diturunkan dari tiang di depan gedung.

Tak lama, Kementerian Luar Negeri China mengonfirmasi bahwa gedung konsulat AS di Chengdu telah resmi ditutup pada pukul 10.00 waktu lokal.

Jalan utama menuju gedung konsulat AS tersebut juga telah ditutup sejak Senin dini hari. Aparat kepolisian China dan barikade petugas dikerahkan untuk mengamankan area tersebut.

"Setelah itu, pihak berwenang China masuk melalui pintu depan dan mengambil alih gedung," kata Kemlu China melalui pernyataan seperti dikutip dari AFP.

Staf konsulat AS di Chengdu mulai berkemas dan mencopot seluruh lambang negara yang terpasang di gedung tersebut pada Sabtu pekan lalu.

Truk-truk memasuki konsulat AS dan petugas kebersihan tampak membawa kantong plastik besar dari dalam gedung selama akhir pekan.

Proses penutupan gedung tersebut pun menjadi bahan tontonan warga lokal. Tak sedikit warga yang mengabadikan kejadian itu melalui foto.

Beijing mengatakan penutupan konsulat di Chengdu adalah tanggapan yang sah dan perlu terhadap manuver serupa yang dilakukan AS.

AS pada Kamis pekan lalu memberi waktu 72 jam kepada China untuk menutup konsulatnya di Houston. Mereka mendesak China menutup kantor konsulat di Houston, karena tempat itu diduga menjadi sarang intelijen Negeri Tirai Bambu.

China mengecam keras tindakan dan tuduhan AS tersebut yang dinilai melanggar hukum internasional dan perjanjian kekonsuleran antara kedua negara.

Juru bicara Kemlu China Wang Wenbin mengatakan beberapa staf konsulat AS di Chengdu melakukan kegiatan di luar kapasitas mereka dengan mencampuri urusan dalam negeri negaranya dan membahayakan kepentingan Negeri Tirai Bambu.(*)

Baca selengkapnya »

Senin, Juli 27, 2020
Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo Positif Corona

Solo, SancaNews.Com - Sebanyak empat petugas Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Solo yang sempt berkontak dengan Wakil Wali Kota, Achmad Purnomo, menjalani rapid test Covid-19. Kontak itu terjadi saat pencocokan dan penelitian (coklit) calon pemilih Pilkada 2020.

Coklit dilakukan terhadap warga Solo yang akan menjadi pemilih dalam pesta demokrasi lima tahunan 9 Desember 2020. Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti, saat dimintai keterangan mengonfirmasi terjadinya kontak empat petugas dengan Purnomo.

“Ada empat orang. Dua PPS [panitia pemungutan suara] Kelurahan Bumi dan dua PPDP [Petugas Pemutakhiran Data Pemilih]. Mereka sudah menjalani rapid test di RSUD Ngipang untuk mengetahui kondisi kesehatannya,” terang Nurul, seperti diwartakan solopos.com,  Senin (27/7/2020).

Menurut dia rapid test tersebut dilakukan empat petugas KPU Solo pada Sabtu (25/7/2020) dan hasilnya non-reaktif. Nurul merasa bersyukur karena sejauh ini seluruh jajaran penyelenggara Pilkada 2020 baik di tingkat kelurahan dan kecamatan dalam kondisi sehat.

Ke depan KPU Solo berencana melakukan rapid test terhadap seluruh personel untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Jangan sampai penyelenggaraan Pilkada Solo 2020 malah menjadi klaster baru persebaran Covid-19 di Kota Bengawan.

Di sisi lain jajaran Bawaslu Solo sudah lebih dulu menggelar rapid test bagi anggotanya, Senin. Tes yang dilakukan di RSUD Ngipang itu diikuti seluruh pengawas pemilu di Solo. Tes dilakukan secara bergiliran untuk mengindari kerumunan.

Gelombang pertama tes dilakukan terhadap pengawas dari Kecamatan Laweyan dan Banjarsari. Setelah itu disusul pengawas dari Pasar Kliwon dan Serengan. Sedangkan gelombang terakhir untuk pengawas Jebres dan anggota Bawaslu Solo.

Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono menyatakan rapid test merupakan amanat Bawaslu pusat untuk mencegah persebaran Covid-19.

“Rapid test diikuti 54 panwas kelurahan, 15 panwas kecamatan dan 20 personel Bawaslu tingkat kota,” tutur dia.

Budi berharap hasil rapid test jajaran Bawaslu Solo non-reaktif, sehingga tahapan pengawasan Pilkada 2020 bisa tetap berjalan. Tapi bila hasil rapid test ada yang dinyatakan reaktif, Bawaslu Solo akan berkoordinasi intensif dengan Dinkes Solo. Koordinasi untuk mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan Bawaslu Solo.

“Rapid test bagian upaya kami mencegah persebaran Covid-19. Semoga hasilnya non-reaktif semua yang berarti seluruh jajaran Bawaslu Solo sehat,” urai dia. (sanca).


Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.