Latest Post

Foto Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab, tidak mempan saat dicoba untuk dibakar massa dalam sebuah demo, tampak pada video yang viral, Senin (27/07/2020).

Aceh, SancaNews.Com – Ketua Front Pembela Islam Aceh (FPI) Tgk Muslim At-Thahiri sangat mengutuk tindakan beberapa orang untuk alasan apa pun dalam pelecehan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab oleh mereka yang berdemonstrasi di depan Gedung DPR / MPR-RI dengan merobek dan membakar foto yang muncul di video viral di media sosial.

“Jika pihak aparat membiarkan caci maki dan penghinaan terhadap Imam Besar kami, maka jangan salahkan kami para pecinta Habaib akan membuat perhitungan dan akan membalasnya dengan cara kami sendiri,” dalam pernyataan tertulisnya seperti diberitakan hidayatullah.com, Selasa (28/7/2020).

Kemudian FPI berharap agar pihak penegak hukum jangan cuma teriak “negara hukum” kalau hukum cuma berlaku untuk lawan politik. “Jangan teriak cinta NKRI jika ada orang yang membela NKRI mati-matian dari penjajah China dimusuhi, jangan teriak Pancasilais jika orang yang menjaga kemurnian Pancasila dari paham Komunis dicaci-maki dan bahkan dianggap sampah,” ujar Tgk Muslim.

“Maka dari alasan yang mereka ungkapkan tersebut dapat terbaca bahwa mereka kelompok projo. Jangan-jangan kaum biadab tersebut adalah binaan rezim dan sengaja dipelihara,” tambah Tgk Muslim.

Dalam video yang beredar luas itu, api kecil sempat menyala sekitar kurang dari 6 detik saja saat disulut oleh seseorang dengan korek gas, tapi api lantas mati.

Sebelumnya, video sekelompok pendemo yang berusaha membakar spanduk bergambar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab tidak mempan viral di media sosial, pada Senin (27/07/2020) malam.

Video tersebut juga viral di twitter. “Hari ini Ormas Neo PKI demo didepan gedung DPR RI, didepan aparat kepolisian mereka menginjak, merobek dan membakar Foto Imam besar Habib rizieq shihab,” tulis akun @Par3w4_Minang. (sanca)


Jakarta, SancaNews.Com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, seharusnya Presiden Joko Widodo mampu mencegah keluarganya maju pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

Seperti diketahui, saat ini putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai kandidat calon Wali Kota Solo dan menantunya Bobby Nasution sebagai calon Wali Kota Medan. Menurut Pangi, hal itu harus dilakukan untuk menghindari munculnya dinasti politik.

"Jokowi harusnya hambat juga dinasti politik. Minta keluarganya untuk tidak maju dulu, menahan diri dulu untuk masuk ke politik ini," ujar Pangi seperti diwartakan kompas.com, Selasa (28/7/2020).

Pangi mengatakan, untuk menghindari dinasti politik sebaiknya ada jeda selama lima tahun sejak Jokowi selesai menjabat, jika keluarga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu ingin terjun ke politik praktis.

Dengan demikian, potensi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power bisa dihindari, "Seharusnya ada jeda lima tahun (dari jabatan Jokowi), baru anak Jokowi bisa bertarung. Jadi tidak langsung nyambung dan supaya tidak ada terjadi potensi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan," kata Pangi.

Pangi menilai, saat ini Jokowi sedang membangun dinasti politiknya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, mengikuti penjaringan calon Wali Kota Tangerang Selatan.

" Dinasti politik sangat mengganggu kita saat ini. Harusnya lima tahun dulu, jauh dari kekuasaan dulu, baik anak maupun menantunya. Tapi sudah terlanjur," kata dia.

Pangi juga menilai apa yang terjadi dengan keluarga Jokowi saat ini merupakan sejarah baru di Indonesia. Sebab, Jokowi masih aktif sebagai Presiden, sedangkan keluarganya, mulai dari anak, menantu hingga iparnya, bertarung dalam Pilkada 2020. (sanca)



Jakarta, SancaNews.Com - Anggapan publik mengenai dinasti politik yang dibangun Presiden Joko Widodo makin menguat dengan dugaan intervensi presiden dalam Pilkada Gunungkidul.

Di Pilkada Gunungkidul, Jokowi disebut meminta Partai Nasdem tidak mencalonkan Wahyu Purwanto yang merupakan adik ipar Jokowi. Hal itu diduga semata-mata untuk mengaburkan isu politik dinasti.

Namun hal itu disayangkan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam. Seharusnya jika Jokowi ingin menghilangkan kesan dinasti politik, yang harus ditarik dari pencalonan adalah anaknya, bukan Wahyu yang kini sudah menyatakan mundur dari pencalonan.

"Kok Presiden Jokowi lebih mengorbankan iparnya daripada anaknya sendiri? Mestinya kalau mau bikin contoh (menghapus politik dinasti) anaknya atau menantunya sendiri (yang dikorbankan)," ujar Saiful Anam seperti diwatakan rmol, Selasa (28/7).

Permintaan Jokowi kepada Nasdem tersebut menurut Saiful menunjukkan bahwa sebenarnya Jokowi tahu dan mendengar protes publik mengenai isu dinasti politik yang selama ini terdengar.

"Tapi mengapa tidak perintahkan Gibran atau Bobby mundur dari pencalonan? Mestinya Bobby atau Gibran dilarang dong, jangan justru harapan publik lebih kepada Gibran dan Bobby, kok malah iparnya yang dilarang maju Pilkada," kritik Saiful.

Oleh karenanya, ia menganggap manuver tersebut semakin memperkuat adanya campur tangan Presiden Jokowi dalam persoalan politik keluarganya.

"Saya menduga Gibran dan Bobby bisa jadi yang mendorong maju adalah Presiden Jokowi. Kalau itu benar, maka tepat juga anggapan publik tentang dinasti politik," terang Saiful.

"Berdasarkan pemberitaan yang ada, Jokowi meminta langsung kepada Surya Paloh agar tidak mengusung iparnya dalam Pilkada. Meskipun agak sedikit aneh, tapi hal tersebut membuktikan bahwa presiden turut memengaruhi kebijakan politik yang diambil oleh keluarganya," pungkas Saiful. (rmol)


Ustaz Felix Siauw di Balai Kota DKI Jakarta

Jakarta, SancaNews.Com - Pendakwah ustaz Felix Siauw geram dengan aksi pendemo tolak khilafah hingga membakar dan menyobek spanduk bergambar pentolan FPI Rizieq Shihab. Felix Siauw menduga 'PKI' menjadi dalang dibalik aksi tersebut.

Kegeraman Felix Siauw disampaikan melalui akun Instagram miliknya @felixsiauw. Felix mengaku tak bisa memastikan identitas mereka, namun dugaan kuat mengarah pada 'PKI' dengan plesetan kepanjangan Partai Klepon Indonesia.

"Di Indonesia hanya satu kelompok yang nyata-nyata menunjukkan kebencian pada ulama. Saya tak bisa memastikan, hanya menduga keras, sebab Partai Klepon Indonesia ini memang punya cara yang khas yaitu cara-cara nir-agama, anti-agama," kata Felix seperti dikutip suara.com, Selasa (28/7/2020).

Felix menyebut aksi pendemo menolak khilafah dengan alasan Pancasila mirip seperti yang terjadi pada 1948 atau 1965. Pada tahun itu, Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan pemberontakan.


Felix juga menuding PKI sebagai dalang dibalik isu 'klepon jajanan tidak Islami' yang sempat viral beberapa waktu lalu.

"Saya yakin juga di balik isu klepon, tak lain, ini mirip-mirip dengan apa yang dilakukan di 1948 atau 1965," ungkapnya.

Felix mengaku tak memahami maksud para pendemo membakar hingga merobek spanduk foto Rizieq. Felix menyebut Rizieq tak melakukan perbuatan buruk.

"Apa masalahnya dengan foto yang mereka nistakan itu? Adakah HaRiSy (Habib Rizieq Shihab) itu maling uang negara? Jual narkoba? Jual beli jabatan BUMN? Korupsi? Dukung eljibiti?" tutur Felix.

Felix juga menduga para pendemo memiliki kedekatan dengan kekuasaan sehingga berani melakukan tindakan seperti itu. Menurutnya, para pendemo memiliki seseorang yang pasti akan membelanya.

"Tentu mereka sudah berhitung, sudah yakin siapa yang pasti membela mereka. Segelintir manusia biadab ini begitu dekat dengan kekuasaan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah massa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senin (27/7/2020). Dalam aksi tersebut, mereka berusaha membakar spanduk bergambar Rizieq, namun spanduk tersebut tak mempan dibakar.

"Manusia di foto ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan kita mencemarkan nama baik karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tak mengakui kemenangan pak Jokowi," teriak orator.

Para pendemo melempari spanduk Rizieq dengan tomat dan menginjak-injak foto Rizieq. Mereka juga menyiramkan bensin kearah spanduk gambar Rizieq dan berusaha membakarnya.

Namun, saat api telah disulut, api tersebut hanya beberapa detik saja membakar ujung spanduk kemudian padam. Spanduk gambar Rizieq Shihab tak bisa dibakar. (suara)


Natalius Pigai

Jakarta, SancaNews.Com - Natalius Pigai ikut mengomentasi ceramah Ustad Tengku Zulkarnain yang tengah digunjingkan. Hal itu lantaran penceramah itu dinilai telah menghina ulama Jawa dan memicu kebencian antarsuku dan ras. Akan tetapi, tidak demikian dengan Natalius Pigai yang memberikan pembelaan.

Menurutnya, apa yang disampaikan Zulkarnain adalah cukup mewakili perasaan mayoritas suku dan ras di luar Jawa. Demikian disampaikan Natalius melalui akun Twitter pribadi miliknya, “Saya kira Ustad Tengku telah mewakili perasaan mayoritas luar Jawa,” tulisnya @NataliusPigai2, Selasa (28/7/2020),

Akitivis asal Papaua ini juga menyatakan, bahwa selama ini Indonesia ‘dikuasai’ oleh suku Jawa. Itu berdasarkan sosok-sosok para pemimpin di Indonesia sejak memproklamirkan diri merdeka pada 17 Agustus 1945 silam.

Pun demikian dengan kekayaan Indonesia yang selama ini lebih banyak mengalir ke Jawa. “74 tahun Presiden, Wakil Presiden, mayoritas menteri Jawa, kekayaan mengalir ke Jawa,” kata Pigai.

Ia pun lantas menyinggung keadilan sebagaimana mestinya bisa juga dirasakan oleh wilayah lain selain Jawa. Pigai juga mengungkit kebencian masyarakat Aceh yang kini juga disebutnya mulai dirasakan masyarakat Papua. Karena itu, menurutnya, Presiden Joko Widodo juga semestinya melihat dan menyadari hal ini.

“Ini Injustice! Dulu Aceh benci, saya duga Rakyat Papua jg mulai sakit hati. Jokowi mesti baca Signal ini!” tegasnya.

Sebelumnya, ceramah Ustad Tengku Zulkarnain dinilai merendahkan masyarakat dan ulama Jawa. Dalam video yang beredar, ia menyebut salah satu kebiasaan masyarakat Jawa yang pamit dengan berjalan mundur.

Menurutnya, kebiasaan tersebut dinilainya lucu. Bebeda dengan kebiasaan dan budaya adat Sumatera, “Kalau Jawa pulang nampak idung, karena dia mundur jalannya. Biarkan kami ustad-ustad Sumatera dengan gaya Sumatera,” katanya.

Dia juga menyebut ulama Jawa jika berceramah di Sumatera juga tidak akan didengarkan oleh umat, “Pasalnya, ulama Jawa disebutnya terlalu kalem dan akan membuat umat tertidur,” sebutnya.

Atas hal itu, Muanas Alaidid menyebtut, ceramah Tengku Zulkarnain itu terindikasi melanggar pasal 16 juncto Pasar 4 huruf b angka 2 UU nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta melanggar pasal 156 KUHP. (psid)


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.