Latest Post

Senin, Juli 27, 2020
Advokat Djudju Purwantoro

Jakarta, SancaNews.Com - Sudah sejak tanggal 10 Desember 2019, Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) telah menerima Laporan Polisi : Nomor LP/B/1037/XII/2019/Bareskrim, oleh Pelapor Drg. Mariko dan sebagai terlapor adalah Abu Janda alias Permadi Arya.

Abu Janda dilaporkan atas ujaran kebencian berdasarkan SARA, dan penistaan agama diduga melanggar pasal 45A (ayat 2) Jo pasal 28 (ayat 2) UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE, dan atau pasal 156 KUHP.

Para saksi sejak akhir bulan Mei 2020 juga sudah diperiksa oleh Bareskrim. Menurut Kuasa Hukum pelapor Advokat Djudju Purwantoro, yang juga sebagai Sekjend IKAMI (Ikatan Advokat Muslim Indonesia), Abu Janda sudah sering kali berulah melakukan ujaran kebencian, penghinaan dan atau penistaan terhadap agama Islam melalui media sosial.

“Kata-kata yang dilontarkan tersebut antara lain teroris punya agama dan agamanya adalah Islam,” terang Djudju Purwantoro, dalam rilisnya, Senin (27/7/2020).

“Sejak akhir Mei 2020 pihak Bareskrim memang sudah melakukan panggilan guna pemeriksaan kepada kepada Abu Janda, tapi sampai saat ini Abu Janda belum juga mau hadir untuk diperiksa. Pihak penyidik sampai saat ini seperti belum terlihat serius menangani kasus tersebut, karena belum juga ada info perkembangan proses penyelidikannya,” kata Sekjen IKAMI ini.

Menurut Hukum Acara Pidana, jika seorang sudah dipanggil 2 (dua) kali secara sah tidak datang juga, seharusnya Polisi dapat menjemput secara paksa.

Dalam Pasal 112 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatakan bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

“Seyogiyanya polisi tidak diskriminatif terhadap siapapun dalam penegakkan hukum (equality before the law), apalagi orang seperti Abu Janda yang merasa sakti dan kebal hukum,” pungkasnya.

Djudju juga menekankan, jangan sampai ada kesan di masyarakat, orang seperti itu yang sering membuat gaduh dan melanggar hukum, justru tidak juga tersentuh hukum dan ini menyangkut marwah hukum di negeri ini. (brigadenews)


Baca selengkapnya »

Senin, Juli 27, 2020

Jakarta, SancaNews.Com - Pemerintah China telah mengambil alih gedung konsulat Amerika Serikat di Chengdu beberapa hari setelah Beijing memaksa Washington menutup salah satu perwakilan diplomatiknya di Negeri Tirai Bambu tersebut, Senin (27/7).

Pada Senin pagi, siaran kantor penyiaran pemerintah CCTV memperlihatkan bendera AS telah diturunkan dari tiang di depan gedung.

Tak lama, Kementerian Luar Negeri China mengonfirmasi bahwa gedung konsulat AS di Chengdu telah resmi ditutup pada pukul 10.00 waktu lokal.

Jalan utama menuju gedung konsulat AS tersebut juga telah ditutup sejak Senin dini hari. Aparat kepolisian China dan barikade petugas dikerahkan untuk mengamankan area tersebut.

"Setelah itu, pihak berwenang China masuk melalui pintu depan dan mengambil alih gedung," kata Kemlu China melalui pernyataan seperti dikutip dari AFP.

Staf konsulat AS di Chengdu mulai berkemas dan mencopot seluruh lambang negara yang terpasang di gedung tersebut pada Sabtu pekan lalu.

Truk-truk memasuki konsulat AS dan petugas kebersihan tampak membawa kantong plastik besar dari dalam gedung selama akhir pekan.

Proses penutupan gedung tersebut pun menjadi bahan tontonan warga lokal. Tak sedikit warga yang mengabadikan kejadian itu melalui foto.

Beijing mengatakan penutupan konsulat di Chengdu adalah tanggapan yang sah dan perlu terhadap manuver serupa yang dilakukan AS.

AS pada Kamis pekan lalu memberi waktu 72 jam kepada China untuk menutup konsulatnya di Houston. Mereka mendesak China menutup kantor konsulat di Houston, karena tempat itu diduga menjadi sarang intelijen Negeri Tirai Bambu.

China mengecam keras tindakan dan tuduhan AS tersebut yang dinilai melanggar hukum internasional dan perjanjian kekonsuleran antara kedua negara.

Juru bicara Kemlu China Wang Wenbin mengatakan beberapa staf konsulat AS di Chengdu melakukan kegiatan di luar kapasitas mereka dengan mencampuri urusan dalam negeri negaranya dan membahayakan kepentingan Negeri Tirai Bambu.(*)

Baca selengkapnya »

Senin, Juli 27, 2020
Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo Positif Corona

Solo, SancaNews.Com - Sebanyak empat petugas Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Solo yang sempt berkontak dengan Wakil Wali Kota, Achmad Purnomo, menjalani rapid test Covid-19. Kontak itu terjadi saat pencocokan dan penelitian (coklit) calon pemilih Pilkada 2020.

Coklit dilakukan terhadap warga Solo yang akan menjadi pemilih dalam pesta demokrasi lima tahunan 9 Desember 2020. Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti, saat dimintai keterangan mengonfirmasi terjadinya kontak empat petugas dengan Purnomo.

“Ada empat orang. Dua PPS [panitia pemungutan suara] Kelurahan Bumi dan dua PPDP [Petugas Pemutakhiran Data Pemilih]. Mereka sudah menjalani rapid test di RSUD Ngipang untuk mengetahui kondisi kesehatannya,” terang Nurul, seperti diwartakan solopos.com,  Senin (27/7/2020).

Menurut dia rapid test tersebut dilakukan empat petugas KPU Solo pada Sabtu (25/7/2020) dan hasilnya non-reaktif. Nurul merasa bersyukur karena sejauh ini seluruh jajaran penyelenggara Pilkada 2020 baik di tingkat kelurahan dan kecamatan dalam kondisi sehat.

Ke depan KPU Solo berencana melakukan rapid test terhadap seluruh personel untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Jangan sampai penyelenggaraan Pilkada Solo 2020 malah menjadi klaster baru persebaran Covid-19 di Kota Bengawan.

Di sisi lain jajaran Bawaslu Solo sudah lebih dulu menggelar rapid test bagi anggotanya, Senin. Tes yang dilakukan di RSUD Ngipang itu diikuti seluruh pengawas pemilu di Solo. Tes dilakukan secara bergiliran untuk mengindari kerumunan.

Gelombang pertama tes dilakukan terhadap pengawas dari Kecamatan Laweyan dan Banjarsari. Setelah itu disusul pengawas dari Pasar Kliwon dan Serengan. Sedangkan gelombang terakhir untuk pengawas Jebres dan anggota Bawaslu Solo.

Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono menyatakan rapid test merupakan amanat Bawaslu pusat untuk mencegah persebaran Covid-19.

“Rapid test diikuti 54 panwas kelurahan, 15 panwas kecamatan dan 20 personel Bawaslu tingkat kota,” tutur dia.

Budi berharap hasil rapid test jajaran Bawaslu Solo non-reaktif, sehingga tahapan pengawasan Pilkada 2020 bisa tetap berjalan. Tapi bila hasil rapid test ada yang dinyatakan reaktif, Bawaslu Solo akan berkoordinasi intensif dengan Dinkes Solo. Koordinasi untuk mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan Bawaslu Solo.

“Rapid test bagian upaya kami mencegah persebaran Covid-19. Semoga hasilnya non-reaktif semua yang berarti seluruh jajaran Bawaslu Solo sehat,” urai dia. (sanca).


Baca selengkapnya »

Senin, Juli 27, 2020

Ilustrasi ibadah haji/Net

Jakarta, SancaNews.Com - Kota Makkah kembali menyambut kedatangan kelompok haji tahun ini sejak Minggu (26/7), meskipun jauh lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena pandemi COVID-19, jumlah peziarah dibatasi hingga 1.000 orang. Semua dari dalam Arab Saudi, tetapi sekitar 700 dari mereka adalah ekspatriat.


Dilansir dari Arab News, Khadija merupakan salah satu jemaah yang tak menyangka bisa menunaikan Haji tahun ini. Ekspatriat asal Bulgaria itu sampai meneteskan air mata.




"Saya tak menyangka bisa mengikutinya. Saya yakin Haji tahun ini akan menjadi Haji yang paling istimewa," ungkapnya.


Hal senada juga diungkapkan Dr. Haifa Yousef Hamdoon, seorang dokter asal Tunisia yang tinggal di Qassim. Ia tak menyangka bisa masuk daftar jemaah yang berangkat karena kuotanya yang rendah tahun ini.


"Ketika menerima konfirmasi, saya sangat senang dan sulit mempercayainya," tuturnya seperti diwartakan akurat.co.




Sementara itu, Mu'taz Mohamed, jemaah asal Sudan yang tinggal di wilayah Qassim, memuji protokol kesehatan untuk memastikan keselamatannya dan para jemaah lainnya. Mereka pun yakin bisa beribadah dengan aman.


Sayangnya, kebahagiaan ini belum bisa dirasakan oleh Abdullah al-Khatiri. Pasalnya, penyintas COVID-19 asal Uni Emirat Arab tersebut harus menunda rukun Islam kelima ini karena bertepatan dengan rencana pernikahannya.


"Haji beberapa tahun terakhir digelar dengan jumlah jemaah yang membludak. Jadi, Anda bisa membayangkan bagaimana kalau jumlahnya terbatas. Tentu itu akan jadi pengalaman yang luar biasa," komentarnya.


Para jemaah pun akan diantar ke akomodasi mereka setelah menyelesaikan prosedur kedatangan. Mereka akan menginap di sana selama 4 hari sebelum memulai ibadah pada 30 Juli. Pelaksanaan ibadah ini akan diawasi ketat oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. [sanca]


Baca selengkapnya »

Minggu, Juli 26, 2020

Jakarta, SancaNews.Com — Analis Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, pemanggilan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo beberapa waktu silam tidak etis

Penilaian tersebut disampaikan karena pemanggilan tersebut membicarakan perihal Gibran Rakabuming Raka yang bakal mendapat rekomendasi PDI Perjuangan untuk dicalonkan menjadi Wali Kota Solo pada Pilkada 2020.


"Saya sendiri menilai seperti apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi memanggil Pak Achmad Purnomo, Wakil Wali Kota Surakarta, bagi saya pribadi itu saya rasa saya nilai kurang etis," kata Umam dalam diskusi online Politika Research dan Consulting, Minggu (26/7/2020).

Umam melanjutkan, tidak etisnya pemanggilan tersebut bukan hanya dari pembahasan seputar politik praktis. Melainkan dalam kapasitas keduanya, baik Jokowi sebagai presiden dan Purnomo sebagai Wakil Wali Kota Solo. Terlebih, pertemuan keduanya dilakukan di Istana Negara.

"Kenapa kurang etis? Karena beliau memanggil dalam kapasitas kepala pemerintahan yang dipanggil wakil wali kota. Tetapi yang dibicarakan berkaitan dengan politik praktis, khususnya berkaitan dengan konteks putra beliau," ujar Umam.

Diketahui, satu hari sebelum Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai Calon Wali Kota Solo Achmad Purnomo mengaku dipanggil Presiden Jokowi di istana.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi memberi pesan khusus kepada Purnomo terkait anak sulung sang presiden yang maju dalam Pilwakot Solo 2020.


Jokowi kemudian juga memberi wejangan khusus kepada Purnomo untuk membantu memberikan saran pada anak sulung Presiden Jokowi untuk memperlancar proses politik yang sedang dijalani Gibran.

"Presiden titip agar saya bisa membantu Mas Gibran untuk memberikan saran dalam rangka membangun Kota Solo agar menjadi lebih baik," katanya, saat dihubungi SuaraJawatengah.id, Sabtu (19/7/2020). (suara)

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.