Latest Post

Minggu, Juli 26, 2020
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jakarta, SancaNews.Com - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Guntur Romli menyoroti undangan acara kajian bulanan di Masjid Fatahilah Balai Kota DKI Jakarta yang mengundang Ustaz Felix Siauw. Gubernur Anies Baswedan dituding mengundang tokoh HTI.

Menurut Romli, Anies telah merestui acara yang mengundang tokoh organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ke masjid yang dibangun era Jokowi dan Ahok saat menjabat Gubernur DKI.

"Masjid Fatahillah yg dibangun Era Jokowi Ahok ini, di era @aniesbaswedan malah mau ngundang tokoh Hizbut Tahrir," cuit Romli melalui akun twitternya yang dikutip suara.com, Rabu (26/6/2019).

Dia kemudian mengungkit hubungan antara Anies dengan ormas Front Pembela Islam atau FPI yang menurut Romli dekat dengan HTI.

"Oh iya waktu Pilkada Anies kan sowan ke FPI yg sangat dekat dengan Hizbut Tahrir," cuit Romli.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan mengadakan acara bertajuk Kajian Bulanan di Masjid Fatahilah di kompleks Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/6/2019). Namun acara itu dibatalkan dengan alasan yang tidak jelas.

Dalam poster acara yang tersebar di kalangan wartawan, acara itu sedianya digelar pada Rabu (26/6/2019) besok sekitar pukul 11.45 WIB, dengan menghadirkan Ustaz Felix Siauw.

Poster itu terkonfirmasi lewat unggahan di Instagram resmi @masjidfataillahbalaikotaDKI.

Namun, tak lama setelah dihapus poster digital acara tersebut langsung dihapus setelah menuai kontroversi, beberapa dari warganet menuding acara tersebut berbau dengan acara organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). [sanca]

Baca selengkapnya »

Sabtu, Juli 25, 2020
Muslim Arbi, Koordinator Gerakan Perubahan dan mantan aktivis HMI ITB.

 Oleh: Muslim Arbi, 
Analis politik dan Koordinator Gerakan Perubahan dan mantan aktivis HMI ITB

SancaNews.Com - Karena terlalu dekat ke RRC (China), maka AS/Barat/sekutunya makin mempersulit ruang gerak ekonomi Indonesia yang dianggap pro-China itu dan dollar bakal meningkat tembus Rp20.000/dolar AS sampai rezim ini ambruk di tengah pandemi Corona dan krisis ekonomi ini. Ketidak konsistenan Presiden Jokowi  dalam membuktikan janji Politik saat Pilpres 2014 dan 2019 dengan  banyak (66) Janji Politik nya kini semakin mempersulit situasi ekonomi nasional. Semakin melemah nya posisi Rupiah di hadapan Mata Uang Dolar AS membuktikan hal itu.

Ada janji Politik Jokowi  2014 dan 2019  lalu dan terutama dalam bidang ekonomi adalah; Jika menjadi Presiden maka Jokowi akan membuat Dolar menjadi Rp 10.000 dan Pertumbuhan ekonomi di patok pada 7 %. Nah, ternyata pertumbuhan ekonomi stagnan atau merosot pada angka 0 % dan Dolar sekarang sudah bertengger di atas Rp 15.000 atau lebih . 

Belum lagi janji lainnya adalah tidak akan utang dalam menggerakkan roda ekonomi nasional. Sekarang hutang LN sdh melebihi batas yang di boleh oleh UU yaitu di bawah 30 . Ternyata Hutang Negara sudah di atas 30 %. Dan ini berpotensi langgar UU dan bisa di impeach  (dimakzulkan) seperti yang di lontarkan oleh Pakar hukum Prof Yusril Ihza Mahendara beberapa waktu dulu.

Akan halnya kegagalan Pemerintahan Presiden Jokowi dalam keterpurukan ekonomi nasional dan diperparah Corona sekarang ini maka solusi nya adalah Jokowi harus secepatnya  mundur dan rezim transisi  mungkin perlu mempercepat Pemelihan Umum. Karena Mentri2 ekonomi malah membuat ekonomi nasional semakin menuju keterpurukan dan mengancan kebangkrutan ekonomi dan runtuhnya Bangsa ini. Jika ber lama2 Presiden Jokowi dan  tidak mundur maka kekacauan ekonomi dan kekacauan politik akan semakin besar dan kebangkrutan semakin nyata.

Melemah nya rupiah dan menguat nya dolar pada posisi di atas Rp 15.000 membuktikan Pasar semakin tidak percaya Rezim. Oleh karena nya solusi nya adalah agar Bisa mengembalikan kepercayaan pasar dan menurunkan posisi dolar adalah Presiden Jokowi Turun dan Pemilu di percepat. Jika Jokowi turun, dollar bisa turun.

Kalau Jokowi mundur, mungkin chaos sosial bisa diredam dan tak terjadi tragedi huru hara seperti Mei 1998. Maukah Jokowi mundur setelah terbukti tidak amanah, gagal dan bahkan menabrak etika-moral politik di istana negara dengan umumkan Gibran putra sulungnya jadi calon walikota Solo?


Demikian pandangan analis Muslim Arbi, Koordinator Gerakan Perubahan dan mantan aktivis HMI ITB. (konfrontasi)
Baca selengkapnya »

Sabtu, Juli 25, 2020
Ilustrasi

Jakarta, SancaNews.Com — Pria asal Singapura itu dinyatakan sebagai mata-mata Cina di Washington DC, Amerika Serikat. Pria bernama Jun Wei Yeo atau lebih dikenal sebagai Dickson Yeo mengaku telah bekerja untuk intelijen China selama sekitar lima tahun.

"Yeo bekerja untuk intelijen Tiongkok selama empat atau lima tahun, merekrut orang Amerika untuk mengakses informasi sensitif melalui internet dan menugaskan mereka untuk menulis laporan, yang kemudian ia sampaikan ke Beijing," kata Asisten Jaksa Agung Amerika Serikat, John Demers, dikutip dari CNN, Sabtu (25/7).

Menurut Demers, Yeo menggunakan perusahaan konsultasi palsu untuk memikat orang Amerika. Orang Amerika yang tertarik dengan perusahaan Yeo akan dimintai resume, dan Yeo akan mengirimkan data tersebut pada China.

"Yeo membuat situs web konsultasi palsu dan mulai meminta resume, menerima banyak dari militer AS dan personel pemerintah, yang akan ia sampaikan kepada para agen China-nya," kata Demers.

Demers mengatakan, ditemukannya mata-mata China di AS menjadi contoh lain dari eksploitasi pemerintah China terhadap masyarakat Amerika yang terbuka kepada orang asing.

Berdasarkan penjelasan Demers, Yeo telah direkrut oleh intelijen China sekitar 2015, saat ia masih belajar di Universitas Nasional Singapura untuk mendapatkan gelar doktor.

Dia ditawari uang oleh pemerintah China sebagai ganti laporan politik dan informasi. Yeo kemudian diminta untuk menandatangani kontrak dengan militer China, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

Yeo dia tidak menandatangani kontrak, tapi Yeo terus bekerja dengan agen intelijen China. Tugasnya yaitu mendapatkan "informasi non-publik" dari AS, seperti mendapat informasi kecerdasan buatan dan perang dagang AS-China yang sedang berlangsung.

Demers tidak merinci bagaimana proses penangkapan Yeo, namun Yeo akan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada Oktober mendatang.

"Dia akan dijatuhi hukuman pada bulan Oktober, dan menghadapi 10 tahun penjara, dengan dakwaan 'bertindak sebagai agen ilegal kekuatan asing'," ucap Demers.

Sebelumnya, seorang ilmuwan yang dicurigai otoritas AS memiliki hubungan dengan militer China bersembunyi di Konsulat San Fransisco. Jaksa Penutut AS mengira tindakan tersebut merupakan bagian dari program China mengirim ilmuwan militernya diam-diam ke AS.

Akibatnya, hubungan AS-China sempat memanas, alhasil pemerintah China menutup konsulat AS di Chengdu. (*)


Baca selengkapnya »

Sabtu, Juli 25, 2020
Saiful Anam/Net

Jakarta, SancaNews.Com - Wakil Walikota Solo, Achmad Purnomo terkonfirmasi terinfeksi Covid-19 setelah beberapa waktu lalu bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.

Akibatnya, Purnomo melakukan isolasi mandiri. Bahkan, Presiden Jokowi pun dikabarkan juga dilakukan test swab lebih cepat dari biasanya. Namun demikian, ada pandangan yang berbeda. Purnomo diduga disengaja dicovidkan.

Karena, Purnomo yang merupakan calon walikota Solo itu digeser oleh putera sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ditakutkan akan melakukan gerilya mencari dukungan politik.

"Bisa jadi Purnomo sengaja dicovidkan, agar memuluskan langkah Gibran dalam memenangkan Pilkada Solo," ucap pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, dilansir rmol, Jumat (24/7).

Meskipun begitu, seharusnya Gibran yang berpasangan dengan Teguh Prakoso harus mempunyai lawan dalam kontestasi Pilkada Solo nanti.

"Tapi apa mau Gibran menang tanpa lawan? Saya kira tidak seru juga lawan kotak kosong. Atau misalnya melawan yang tidak sebanding, saya kira Gibran mesti menang secara terhormat dengan calon yang sebanding seperti Purnomo misalnya," pungkas Saiful. (sanca)
Baca selengkapnya »

Sabtu, Juli 25, 2020
Walikota Solo sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo

Jakarta, SancaNews.Com - Wali Kota Solo yang juga Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo alias FX Rudy sudah tiga kali berani menantang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pertama, FX Rudy melarang Jokowi untuk mudik pada April lalu. Ia menegaskan Jokowi harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat terkait aturan larangan mudik.

Kedua, FX Rudy mengkritik keras Jokowi ketika mengeluarkan Perpres tentang kenaikan iuran BPJS pada Mei 2020. Ia menilai kenaikan BPJS di tengah pandemi Covid-19 justru menyengsarakan rakyat.

Ketiga, FX Rudy blak-blakan menolak pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wali Kota Solo. FX Rudy merasa dilangkahi dan tidak dihargai sebagai Ketua DPC PDIP Solo.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengapresiasi keberanian FX Rudy melawan Jokowi.

Menurut Refly, kritikan keras FX Rudy bakal berdampak negatif pada karir politiknya. Padahal, Rudy berpotensi untuk diangkat menjadi menteri atau dicalonkan menjadi Gubernur Jawa Tengah, menggantikan Ganjar Pranowo.

Sikap keras FX Rudy, kata Refly, bisa berakibat buruk pada posisinya sebagai Ketua DPC PDIP Solo.

“Mungkin tidak akan lama lagi di dalam lingkar elite PDIP ya. Jangan-jangan sebentar lagi jabatan Ketua DPC itu juga digusur,” kata Refly Harun, dikutif Pojoksatu.id dari video yang diunggah di channel YouTube Refly Harun berjudul “Merasa Tak Dihargai, FX Rudy Kecewa Pencalonan Gibran”, Sabtu (25/7/2020).

“Dan jangan-jangan (FX Rudy) malah digantikan oleh Gibran yang diberikan kepercayaan untuk menjadi Ketua DPC,” kata Refly.

FX Rudy kecewa dengan pencalonan Gibran lantaran DPC PDIP Solo telah merekomendasikan Achmad Purnomo sebagai calon walikota. Namun DPP PDIP justru mencalonkan Gibran.

Achmad Purnomo saat ini masih menjabat Wakil Wali Kota Solo. Ia mendampingi FX Rudy memimpin Solo. Pasangan FX Rudy-Achmad Purnomo cukup harmonis.

“Padahal kalau kita lihat satu FX, satu Ahmad. Tanpa bermaksud SARA (keduanya) berbeda dari sisi latar belakang agama. Tapi ternyata bisa kompak,” kata Refly.

“Bahkan FX Rudy mencalonkan Ahmad Purnomo sebelum dipotong oleh (DPP) PDIP dengan mengajukan atau meng-endorse Gibran. Ini contoh yang baik sesungguhnya kalau kita bicara regenerasi,” tambah Refly. (psid)

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.