Latest Post

Sabtu, Juli 25, 2020
Ilustrasi

Jakarta, SancaNews.Com — Pria asal Singapura itu dinyatakan sebagai mata-mata Cina di Washington DC, Amerika Serikat. Pria bernama Jun Wei Yeo atau lebih dikenal sebagai Dickson Yeo mengaku telah bekerja untuk intelijen China selama sekitar lima tahun.

"Yeo bekerja untuk intelijen Tiongkok selama empat atau lima tahun, merekrut orang Amerika untuk mengakses informasi sensitif melalui internet dan menugaskan mereka untuk menulis laporan, yang kemudian ia sampaikan ke Beijing," kata Asisten Jaksa Agung Amerika Serikat, John Demers, dikutip dari CNN, Sabtu (25/7).

Menurut Demers, Yeo menggunakan perusahaan konsultasi palsu untuk memikat orang Amerika. Orang Amerika yang tertarik dengan perusahaan Yeo akan dimintai resume, dan Yeo akan mengirimkan data tersebut pada China.

"Yeo membuat situs web konsultasi palsu dan mulai meminta resume, menerima banyak dari militer AS dan personel pemerintah, yang akan ia sampaikan kepada para agen China-nya," kata Demers.

Demers mengatakan, ditemukannya mata-mata China di AS menjadi contoh lain dari eksploitasi pemerintah China terhadap masyarakat Amerika yang terbuka kepada orang asing.

Berdasarkan penjelasan Demers, Yeo telah direkrut oleh intelijen China sekitar 2015, saat ia masih belajar di Universitas Nasional Singapura untuk mendapatkan gelar doktor.

Dia ditawari uang oleh pemerintah China sebagai ganti laporan politik dan informasi. Yeo kemudian diminta untuk menandatangani kontrak dengan militer China, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

Yeo dia tidak menandatangani kontrak, tapi Yeo terus bekerja dengan agen intelijen China. Tugasnya yaitu mendapatkan "informasi non-publik" dari AS, seperti mendapat informasi kecerdasan buatan dan perang dagang AS-China yang sedang berlangsung.

Demers tidak merinci bagaimana proses penangkapan Yeo, namun Yeo akan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada Oktober mendatang.

"Dia akan dijatuhi hukuman pada bulan Oktober, dan menghadapi 10 tahun penjara, dengan dakwaan 'bertindak sebagai agen ilegal kekuatan asing'," ucap Demers.

Sebelumnya, seorang ilmuwan yang dicurigai otoritas AS memiliki hubungan dengan militer China bersembunyi di Konsulat San Fransisco. Jaksa Penutut AS mengira tindakan tersebut merupakan bagian dari program China mengirim ilmuwan militernya diam-diam ke AS.

Akibatnya, hubungan AS-China sempat memanas, alhasil pemerintah China menutup konsulat AS di Chengdu. (*)


Baca selengkapnya »

Sabtu, Juli 25, 2020
Saiful Anam/Net

Jakarta, SancaNews.Com - Wakil Walikota Solo, Achmad Purnomo terkonfirmasi terinfeksi Covid-19 setelah beberapa waktu lalu bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.

Akibatnya, Purnomo melakukan isolasi mandiri. Bahkan, Presiden Jokowi pun dikabarkan juga dilakukan test swab lebih cepat dari biasanya. Namun demikian, ada pandangan yang berbeda. Purnomo diduga disengaja dicovidkan.

Karena, Purnomo yang merupakan calon walikota Solo itu digeser oleh putera sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ditakutkan akan melakukan gerilya mencari dukungan politik.

"Bisa jadi Purnomo sengaja dicovidkan, agar memuluskan langkah Gibran dalam memenangkan Pilkada Solo," ucap pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, dilansir rmol, Jumat (24/7).

Meskipun begitu, seharusnya Gibran yang berpasangan dengan Teguh Prakoso harus mempunyai lawan dalam kontestasi Pilkada Solo nanti.

"Tapi apa mau Gibran menang tanpa lawan? Saya kira tidak seru juga lawan kotak kosong. Atau misalnya melawan yang tidak sebanding, saya kira Gibran mesti menang secara terhormat dengan calon yang sebanding seperti Purnomo misalnya," pungkas Saiful. (sanca)
Baca selengkapnya »

Sabtu, Juli 25, 2020
Walikota Solo sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo

Jakarta, SancaNews.Com - Wali Kota Solo yang juga Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo alias FX Rudy sudah tiga kali berani menantang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pertama, FX Rudy melarang Jokowi untuk mudik pada April lalu. Ia menegaskan Jokowi harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat terkait aturan larangan mudik.

Kedua, FX Rudy mengkritik keras Jokowi ketika mengeluarkan Perpres tentang kenaikan iuran BPJS pada Mei 2020. Ia menilai kenaikan BPJS di tengah pandemi Covid-19 justru menyengsarakan rakyat.

Ketiga, FX Rudy blak-blakan menolak pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wali Kota Solo. FX Rudy merasa dilangkahi dan tidak dihargai sebagai Ketua DPC PDIP Solo.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengapresiasi keberanian FX Rudy melawan Jokowi.

Menurut Refly, kritikan keras FX Rudy bakal berdampak negatif pada karir politiknya. Padahal, Rudy berpotensi untuk diangkat menjadi menteri atau dicalonkan menjadi Gubernur Jawa Tengah, menggantikan Ganjar Pranowo.

Sikap keras FX Rudy, kata Refly, bisa berakibat buruk pada posisinya sebagai Ketua DPC PDIP Solo.

“Mungkin tidak akan lama lagi di dalam lingkar elite PDIP ya. Jangan-jangan sebentar lagi jabatan Ketua DPC itu juga digusur,” kata Refly Harun, dikutif Pojoksatu.id dari video yang diunggah di channel YouTube Refly Harun berjudul “Merasa Tak Dihargai, FX Rudy Kecewa Pencalonan Gibran”, Sabtu (25/7/2020).

“Dan jangan-jangan (FX Rudy) malah digantikan oleh Gibran yang diberikan kepercayaan untuk menjadi Ketua DPC,” kata Refly.

FX Rudy kecewa dengan pencalonan Gibran lantaran DPC PDIP Solo telah merekomendasikan Achmad Purnomo sebagai calon walikota. Namun DPP PDIP justru mencalonkan Gibran.

Achmad Purnomo saat ini masih menjabat Wakil Wali Kota Solo. Ia mendampingi FX Rudy memimpin Solo. Pasangan FX Rudy-Achmad Purnomo cukup harmonis.

“Padahal kalau kita lihat satu FX, satu Ahmad. Tanpa bermaksud SARA (keduanya) berbeda dari sisi latar belakang agama. Tapi ternyata bisa kompak,” kata Refly.

“Bahkan FX Rudy mencalonkan Ahmad Purnomo sebelum dipotong oleh (DPP) PDIP dengan mengajukan atau meng-endorse Gibran. Ini contoh yang baik sesungguhnya kalau kita bicara regenerasi,” tambah Refly. (psid)

Baca selengkapnya »

Sabtu, Juli 25, 2020
Presiden PKS Sohibul Iman

Jakarta, SancaNews.Com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyampaikan tidak mau menanggapi lebih dalam perihal pernyataan Ketua DPP PDIP Perjuangan Djarot Saifullah Hidayat yang menolak berkoalisi dengan PKS.

“Terkait dengan statement dari pengurus pusat PDIP, ya bagi kami sih tidak terlalu ambil pusing ya. Artinya itu silakan saja sebagai sikap dari partai masing-masing,” ujar Sohibul di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (24/7).


“Tapi bagi kami bagi PKS, kenyataan di lapangan ternyata tidak demikian,” imbuhnya.


Sohibul menerangkan, di beberapa wilayah PDI Perjuangan sempat berkoalisi dengan PKS.

“Bahkan ada yang justru PDIP yang meminta PKS, jadi saya tidak melihat statement itu sesuai dengan realita. Tidak realistis stetement itu. Tapi terserah, silakan,” paparnya.

Pihaknya memperhatikan, pernyataan Djarot tidak mewakili partai banteng moncong putih. Pasalnya, terdapat pernyataan pengurus PDI Perjuangan lainnya yang membantah pernyataan politik tersebut.

“Cuma kan saya baca juga, ternyata ada bantahan juga dari pengurus PDIP yang lain, bahwa pernyataan itu salah, dari salah seorang kalau nggak salah wakil Sekjen, atau wakil bendahara umum, itu ada statemen bahwa itu tidak benar,” bebernya.

Di beberapa wilayah di Sumatera, kata Sohibul, PKS dan PDI Perjuangan masih harmonis menjalin komunikasi secara intensif untuk Pilkada 2020.

“Karena di babel ya atau di Jambi itu ternyata pdip sedang menjalin komunikasi dengan pks. Jadi terserah saja. Silakan, sikap politik tapi di lapangan tidak demikian,” tutupnya. (psid)

Baca selengkapnya »

Jumat, Juli 24, 2020
Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA/ Net.

Jakrta, SancaNews.Com - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA mengajak seluruh lapisan masyarakat, terlibat dalam upaya-upaya menjaga dan melestarikan Pancasila. Menurutnya, masih ada kelompok yang berupaya mengganti Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lain.

“RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) adalah contoh upaya mengganti Pancasila. Karena RUU HIP secara implisit menghendaki perubahan terhadap Pancasila hasil kesepakatan 18 Agustus 1945, dengan Pancasila 1 Juni 1945,” kata Sjarif Hasan di Desa Harjasari Bogor Selatan Kota Bogor Jawa Barat.

Antara Pancasila 18 Agustus dan 1 Juni, kata Sjarifuddin, memiliki perbedaan yang sangat jelas. Sila Ketuhanan pada Pancasila 1 Juni merupakan sila kelima. Berbeda dengan Ketuhanan Yang Maha Esa pada Pancasila 18 Agustus yang merupakan sila pertama. Karena itu menurut Sjarifuddin, wajar jika RUU HIP ditolak oleh masyarakat.

Mempertahankan Pancasila sebagai dasar, ideologi dan falsafah negara, menurutnya, menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar. Karena Pancasila mengajarkan bangsa Indonesia untuk selalu hidup rukun dan damai.

“Pancasila bukan hanya membawa kerukunan dan kedamaian, tapi juga akan membawa kesejahteraan, melalui sistem ekonomi koperasi. Pancasila akan membuat bangsa Indonesia bersatu padu, jauh dari perpecahan,” katanya lagi. [gelora]

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.