Latest Post

Saiful Anam/Net

Jakarta, SancaNews.Com - Wakil Walikota Solo, Achmad Purnomo terkonfirmasi terinfeksi Covid-19 setelah beberapa waktu lalu bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.

Akibatnya, Purnomo melakukan isolasi mandiri. Bahkan, Presiden Jokowi pun dikabarkan juga dilakukan test swab lebih cepat dari biasanya. Namun demikian, ada pandangan yang berbeda. Purnomo diduga disengaja dicovidkan.

Karena, Purnomo yang merupakan calon walikota Solo itu digeser oleh putera sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ditakutkan akan melakukan gerilya mencari dukungan politik.

"Bisa jadi Purnomo sengaja dicovidkan, agar memuluskan langkah Gibran dalam memenangkan Pilkada Solo," ucap pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, dilansir rmol, Jumat (24/7).

Meskipun begitu, seharusnya Gibran yang berpasangan dengan Teguh Prakoso harus mempunyai lawan dalam kontestasi Pilkada Solo nanti.

"Tapi apa mau Gibran menang tanpa lawan? Saya kira tidak seru juga lawan kotak kosong. Atau misalnya melawan yang tidak sebanding, saya kira Gibran mesti menang secara terhormat dengan calon yang sebanding seperti Purnomo misalnya," pungkas Saiful. (sanca)

Walikota Solo sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo

Jakarta, SancaNews.Com - Wali Kota Solo yang juga Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo alias FX Rudy sudah tiga kali berani menantang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pertama, FX Rudy melarang Jokowi untuk mudik pada April lalu. Ia menegaskan Jokowi harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat terkait aturan larangan mudik.

Kedua, FX Rudy mengkritik keras Jokowi ketika mengeluarkan Perpres tentang kenaikan iuran BPJS pada Mei 2020. Ia menilai kenaikan BPJS di tengah pandemi Covid-19 justru menyengsarakan rakyat.

Ketiga, FX Rudy blak-blakan menolak pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wali Kota Solo. FX Rudy merasa dilangkahi dan tidak dihargai sebagai Ketua DPC PDIP Solo.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengapresiasi keberanian FX Rudy melawan Jokowi.

Menurut Refly, kritikan keras FX Rudy bakal berdampak negatif pada karir politiknya. Padahal, Rudy berpotensi untuk diangkat menjadi menteri atau dicalonkan menjadi Gubernur Jawa Tengah, menggantikan Ganjar Pranowo.

Sikap keras FX Rudy, kata Refly, bisa berakibat buruk pada posisinya sebagai Ketua DPC PDIP Solo.

“Mungkin tidak akan lama lagi di dalam lingkar elite PDIP ya. Jangan-jangan sebentar lagi jabatan Ketua DPC itu juga digusur,” kata Refly Harun, dikutif Pojoksatu.id dari video yang diunggah di channel YouTube Refly Harun berjudul “Merasa Tak Dihargai, FX Rudy Kecewa Pencalonan Gibran”, Sabtu (25/7/2020).

“Dan jangan-jangan (FX Rudy) malah digantikan oleh Gibran yang diberikan kepercayaan untuk menjadi Ketua DPC,” kata Refly.

FX Rudy kecewa dengan pencalonan Gibran lantaran DPC PDIP Solo telah merekomendasikan Achmad Purnomo sebagai calon walikota. Namun DPP PDIP justru mencalonkan Gibran.

Achmad Purnomo saat ini masih menjabat Wakil Wali Kota Solo. Ia mendampingi FX Rudy memimpin Solo. Pasangan FX Rudy-Achmad Purnomo cukup harmonis.

“Padahal kalau kita lihat satu FX, satu Ahmad. Tanpa bermaksud SARA (keduanya) berbeda dari sisi latar belakang agama. Tapi ternyata bisa kompak,” kata Refly.

“Bahkan FX Rudy mencalonkan Ahmad Purnomo sebelum dipotong oleh (DPP) PDIP dengan mengajukan atau meng-endorse Gibran. Ini contoh yang baik sesungguhnya kalau kita bicara regenerasi,” tambah Refly. (psid)

Presiden PKS Sohibul Iman

Jakarta, SancaNews.Com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyampaikan tidak mau menanggapi lebih dalam perihal pernyataan Ketua DPP PDIP Perjuangan Djarot Saifullah Hidayat yang menolak berkoalisi dengan PKS.

“Terkait dengan statement dari pengurus pusat PDIP, ya bagi kami sih tidak terlalu ambil pusing ya. Artinya itu silakan saja sebagai sikap dari partai masing-masing,” ujar Sohibul di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (24/7).


“Tapi bagi kami bagi PKS, kenyataan di lapangan ternyata tidak demikian,” imbuhnya.


Sohibul menerangkan, di beberapa wilayah PDI Perjuangan sempat berkoalisi dengan PKS.

“Bahkan ada yang justru PDIP yang meminta PKS, jadi saya tidak melihat statement itu sesuai dengan realita. Tidak realistis stetement itu. Tapi terserah, silakan,” paparnya.

Pihaknya memperhatikan, pernyataan Djarot tidak mewakili partai banteng moncong putih. Pasalnya, terdapat pernyataan pengurus PDI Perjuangan lainnya yang membantah pernyataan politik tersebut.

“Cuma kan saya baca juga, ternyata ada bantahan juga dari pengurus PDIP yang lain, bahwa pernyataan itu salah, dari salah seorang kalau nggak salah wakil Sekjen, atau wakil bendahara umum, itu ada statemen bahwa itu tidak benar,” bebernya.

Di beberapa wilayah di Sumatera, kata Sohibul, PKS dan PDI Perjuangan masih harmonis menjalin komunikasi secara intensif untuk Pilkada 2020.

“Karena di babel ya atau di Jambi itu ternyata pdip sedang menjalin komunikasi dengan pks. Jadi terserah saja. Silakan, sikap politik tapi di lapangan tidak demikian,” tutupnya. (psid)

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA/ Net.

Jakrta, SancaNews.Com - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA mengajak seluruh lapisan masyarakat, terlibat dalam upaya-upaya menjaga dan melestarikan Pancasila. Menurutnya, masih ada kelompok yang berupaya mengganti Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lain.

“RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) adalah contoh upaya mengganti Pancasila. Karena RUU HIP secara implisit menghendaki perubahan terhadap Pancasila hasil kesepakatan 18 Agustus 1945, dengan Pancasila 1 Juni 1945,” kata Sjarif Hasan di Desa Harjasari Bogor Selatan Kota Bogor Jawa Barat.

Antara Pancasila 18 Agustus dan 1 Juni, kata Sjarifuddin, memiliki perbedaan yang sangat jelas. Sila Ketuhanan pada Pancasila 1 Juni merupakan sila kelima. Berbeda dengan Ketuhanan Yang Maha Esa pada Pancasila 18 Agustus yang merupakan sila pertama. Karena itu menurut Sjarifuddin, wajar jika RUU HIP ditolak oleh masyarakat.

Mempertahankan Pancasila sebagai dasar, ideologi dan falsafah negara, menurutnya, menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar. Karena Pancasila mengajarkan bangsa Indonesia untuk selalu hidup rukun dan damai.

“Pancasila bukan hanya membawa kerukunan dan kedamaian, tapi juga akan membawa kesejahteraan, melalui sistem ekonomi koperasi. Pancasila akan membuat bangsa Indonesia bersatu padu, jauh dari perpecahan,” katanya lagi. [gelora]

Achmad Purnomo, Wakil Wali Kota Solo

Solo, SancaNews.ComAchmad Purnomo Mantan Bakal Calon Walikota atau Cawali Pilkada Solo, mengakui sudah diajak komunikasi oleh PKS ihwal kemungkinan maju lewat parpol, namun, Purnomo mengatakan tidak berminat dan tidak berkeinginan untuk mencalonkan diri kembali di Pilkada tahun ini.

“Ya, cerita saja. Tidak secara resmi. Tapi, saya mengira kalau [PKS] sudah enggak mungkin berkoalisi dengan partai lain. Gagasan itu pernah dilontarkan kepada saya setelah rekomendasi turun. Itu hanya gagasan,” kata Purnomo, dilansir solopos, Kamis (23/7/2020).

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sempat mengutarakan keinginan untuk mengusung Achmad Purnomo sebagai cawali di Pilkada Solo 2020.

Meski tinggal sendirian setelah hampir semua parpol pemilik kursi di DPRD Solo memilih merapat ke Gibran-Teguh dari PDIP, PKS tetap bertekad untuk memberikan perlawanan.

PKS terus berusaha mengajak parpol lain untuk membentuk koalisi mengusung pasangan calon karena PKS sendiri tidak memenuhi syarat. PKS mengincar Achmad Purnomo yang pencalonannya lewat PDIP kandas.

Achmad Purnomo mengaku sudah bisa mengikhlaskan kegagalannya mendapatkan rekomendasi di DPP PDIP sebagai cawali di Pilkada Solo 2020.

Dia juga bersedia ditunjuk menjadi penasihat tim pemenangan Gibran-Teguh, pasangan calon yang mendapat rekomendasi DPP PDIP untuk maju Pilkada Solo 2020. Ia mengaku tak sakit hati atau pun dendam termasuk kepada mantan pasangannya, Teguh Prakosa.

Khawatir Dengan Pendukungnya, “Terus terang, yang saya khawatirkan yang di belakang saya itu loh, pendukung-pendukung saya, yang mungkin belum bisa menerima alasannya. Tapi, mudah-mudahan mereka seperti saya, bisa menerima realita,” ucap Purnomo.

Sebelumnya diberitakan, Achmad Purnomo sempat kecewa setelah tahu rekomendasi DPP PDIP untuk Pilkada Solo yang diumumkan pada Jumat (17/7/2020) lalu turun kepada Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa.

Purnomo butuh waktu beberapa hari untuk menenangkan diri dan akhirnya bisa menerima keputusan DPP PDIP itu. Tak hanya Purnomo, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo juga mengaku sebenarnya kecewa dengan keputusan DPP PDIP tersebut.

Keputusan itu tidak sesuai dengan hasil penjaringan tertutup di internal DPC PDIP yang kemudian mengusulkan Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa sebagai cawali dan cawawali ke DPP PDIP.

Namun, Rudy mengatakan perjuangan sebagai kader harus tetap berlanjut. Sebagai kader, Rudy menyadari punya kewajiban melaksanakan apa pun keputusan ketua umum partainya. (sanca)



SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.