Latest Post

Bakal calon walikota yang ditugaskan DPC PDI-P yang juga Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo

Solo, SancaNews.Com – Wakil Walikota Solo Achmad Purnomo sempat berkunjung ke Jakarta sebelum dinyatakan positif terjangkit Covid-19. Purnomo ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, Purnomo pulang dari Jakarta pada Kamis (16/7/2020).

Sehari setelahnya, Jumat (17/7/2020), Purnomo menjalani swab test. Karena ragu dengan hasil swab yang pertama, Wakil Walikota Solo kembali memeriksakan sampel lendir tenggorokannya pada Sabtu (18/7/2020).

"Pertama itu masih antara positif negatif masih abu-abu. Kedua hasilnya positif," kata Rudy, sapaan FX Hadi, saat dihubungi, Jumat (24/7/2020).

Sebagai informasi, jelang pengumuman rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk Pilkada Solo, Jokowi sempat memanggil Purnomo untuk bertemu di Istana Negara.

Purnomo mengatakan, kala itu diberitahu oleh Presiden Jokowi, pasangan calon yang direkomendasi DPP PDI-P maju di Pilwakot Solo 2020 adalah Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. Gibran sendiri adalah putra sulung Presiden Jokowi.

"Tadi saya di Istana Negara diberitahu oleh Pak Jokowi kalau yang dapat rekomendasi Gibran sama Teguh (Gi-Guh). Bukannya Pu-Guh, tapi Gi-Guh," kata Purnomo saat dihubungi wartawan, Kamis (16/7/2020).

"Pak Jokowi hanya menyampaikan itu utusan dari DPP," sambung Purnomo. Purnomo mengatakan tidak mempersoalkan meski dirinya tidak mendapat rekomendasi maju sebagai bakal calon wali kota pada Pilwakot Solo 2020.

"Iya, gimana lagi. Saya ndak apa-apa. Wong dari dulu saya sudah menduga ke arah itu (Gibran). Sikon (situasi kondisi)-nya begitu kok," ujar Purnomo. "Iya yang pertama tentunya karena Gibran putranya presiden. Kedua barang kali masih muda. Saya kan sudah tua mungkin begitu. Iya tidak tahu pertimbangan DPP apa, yang tahu DPP kenapa yang diberi rekomendasi Mas Gibran," tutupnya.(kompas.com)



Wakil Walikota Solo Achmad Purnomo/Net

Solo, SancaNews.Com - Wakil Walikota Solo, Achmad Purnomo dikabarkan positif terinfeksi virus corona (Covid-19). Saat ini Purnomo menjalani karantina mandiri di kediamannya karena tidak merasakan gejala sama sekali. Informasi tersebut awalnya beredar di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solo.

Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo kemudian membenarkan politikus PDIP itu positif. Dia mengatakan Purnomo diketahui positif Covid-19 setelah dua kali menjalani uji swab dengan metode RT-PCR, "Hasil yang pertama memang masih abu-abu antara positif dan negatif. Tapi hasil tes kedua positif," kata Rudy saat dihubungi melalui telepon, dlansir cnnindonesia, Jumat (24/7).

Rudy mengimbau agar pejabat dan pegawai pemerintah yang pernah kontak dengan Purnomo tidak panik. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tengah melakukan contact tracing dengan mendata orang-orang yang pernah kontak langsung dengan Purnomo untuk menjalani tes PCR. Rudy sendiri dijadwalkan tes swab, Sabtu (25/7) besok.

"Enggak usah takut, enggak boleh stres. Saya juga sama. Kemarin malah waktu rapat virtual dengan camat dan lurah se-Solo saya duduk bersebelahan dengan Pak Purnomo," katanya.

Dihubungi terpisah, Purnomo menjelaskan tes swab pertama dilakukan Jumat (17/7) atau sehari setelah ia bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta. Purnomo bertemu Jokowi menjelang pengumuman PDIP mengusung putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon Wali Kota di Pilwalkot Solo 2020.

Sehari kemudian, atau Sabtu (18/7), ia mengikuti tes PCR lagi atas arahan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surakarta. Dua kali tes itu dilakukan di rumahnya di Jalan Bhayangkara No 23, Kelurahan Panularan, Kecamatan Serengan, Solo.

"Yang pertama itu negatif. Yang kedua kok katanya cenderung positif. Saya nggak berani cerita. Langsung ke Dinas Kesehatan saja," katanya.

Selama sepekan terakhir, ia sempat menghadiri beberapa agenda, di antaranya rapat paripurna dengan DPRD Kota Solo pada Rabu (22/7) dan rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo Kamis (23/7). Setelah mengikuti rapat dengan OJK, Purnomo baru menerima kabar tersebut.

"Setelah dapat informasi itu saya langsung karantina mandiri di rumah. Saya merasa sehat sekali kok. Tidak ada keluhan. Tapi enggak tahu. Ya supaya hati-hati saja," katanya. (sanca)

Imam masjid ditusuk orang tak dikenal (OTK) Kamis (23/7/2020) malam di masjid Al-Falah, Jalan Sumatera, Kota Pekanbaru.

Pakanbaru, SancaNews.Com - Kepolisian telah menangkap pelaku penikaman imam masjid Al-Falah Darul Muttaqin, Yazid Umar Nasution, Kamis (23/7) malam. Pelaku diketahui bernama Imran alias IM, warga Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau.

Kapolsek Pekanbaru Kota AKP Stevie Arnold menjelaskan dari keterangan awal pelaku dan korban sebenarnya saling kenal. Korban telah beberapa kali konsultasi terkait masalah yang sedang dihadapinya.

"Diduga pelaku merasa tidak pernah mendapatkan solusi dari korban, akhirnya pelaku kecewa dan stres kemudian melakukan penusukan terhadap korban," kata Setvie, Jumat (24/7).

Saat ini, polisi Sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku. Sementara pelaku dijerat Pasal 338 jo 53 subsider Pasal 351 KUHP.

Sementara itu, Yazid sebagai korban mengaku telah bertemu dengan pelaku lebih dari enam kali. Menurut Yazid, biasanya pelaku datang ke masjid Al Falah menjelang salat Ashar dan setelah salat, tujuannya konsultasi bersamanya.

"Kita berdiskusi terkait permasalahannya Untuk memperbaiki jalan hidupnya. Tapi belakangan, dia malah ingin terus bertemu. Saya jadi kurang nyaman, pesan WA dan telfonnya saya abaikan," kata Yazid.

Yazid menduga, pelaku marah lantaran pesan WA dan telfonnya diabaikan lalu memuncak dan terjadilah upaya penusukan itu.

"Mungkin saja sedang mengalami tekanan batin karena dia mengaku pernah mencoba membakar hotel tempat dia bekerja, karena merasa di situ dulu sering bermaksiat," jelasnya.

Untuk diketahui, aksi brutal IM dilakukan saat Yazid tengah memimpin doa setelah melakukan salat Isya berjamaah di masjid tersebut. Aksi IM terekam cctv dan videonya tersebar luas di media sosial. Tampak IM mengenakan baju biru lengan panjang, celana hitam, datang dari ruang penjaga masjid sebelah mimbar.

Dalam rekaman cctv yang berdurasi 41 detik tersebut, tikaman pertama dari IM tersebut dapat ditangkis korban. Namun tikaman selanjutnya mengenai dada kiri sang imam. Namun, terlihat sang imam masih bisa berdiri setelah kejadian itu terjadi.

Melihat kejadian tersebut, jamaah yang berada di lokasi sontak menyelamatkan korban dan mengejar pelaku yang lari ke arah ruang penjaga masjid.

Sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat ikut salat Isya berjamaah. Memang nampak gelagat mencurigakan dari pelaku.

Hendra Bakti Nainggolan, salah seorang jemaah salat isya yang berada di dalam masjid saat kejadian mengatakan jemaah langsung menutup rapat pintu keluar masjid usai penikaman itu terjadi. Pelaku berhasil diamankan tak lama kemudian dan dijemput aparat kepolisian sektor Pekanbaru Kota.

Menurut Hendra, sang imam hanya mengalami sedikit luka lecet pada bagian dada. “Imam kami itu tidak apa-apa, cuma lecet, tapi pisaunya malah bengkok,” kata Hendra.(merdeka)

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat mengajukan gugatan UU 2/2020.

SancaNews.Com - Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi salah satu alasan utama rakyat marah para rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Presiden kedua RI itu menancapkan kroni-kroni dan kerabat dalam jabatan penting pemerintahan.


Di satu sisi, Soeharto memang dikenal otoriter dalam memimpin negeri. Alhasil gelombang amarah rakyat tidak dapat terbendung dan akhirnya menumbangkan Soeharto dalam reformasi 1998. “Dulu kemarahan rakyat terhadap rezim Soeharto adalah KKN dan otoriter. Reformasi 1998 pun memaksa Soeharto mundur dan turun tahta. Namun kondisi itu berbanding 180 derajat dengan hari ini,” urai Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule dilansir rmol, Jumat (24/7). 


Rakyat cenderung diam melihat polah pemimpin. Bahkan sekalipun pemimpin negeri ini terang benderang mempersilakan anaknya maju di pilkada. Langkah yang dinilai oleh sebagian publik sebagai upaya menancapkan cakar dinasti. Iwan Sumule melihat tidak ada pergerakan signifikan dari kelompok pemuda, aktivis, dan mahasiswa dalam mengkritisi fenomena ini. Sebaliknya, muncul kelompok yang mengatasnamakan pemuda, aktivis, dan mahasiswa yang mendukung praktik-praktik KKN tersebut. “Hari ini KKN malah semakin menjadi, politik dinasti secara vulgar dipertontonkan Jokowi. Anehnya, rakyat bukan saja diam, malah membela. Ngenes!” kesalnya.


 Tidak cukup sampai di situ, Iwan Sumule juga mencatat bahwa tidak sedikit pelanggaran konstitusi dan UU yang telah dilakukan pemerintah. Sistem ketatanegaraan diorak-arik melalui penerbitan Perppu 1/2020 yang kini menjadi UU 2/2020. “UU Corona bukti bagaimana rezim Jokowi merusak sistem ketatanegaraan, melakukan pelanggaran serius terhadap konstitusi, dan praktik otoritarian dijalankan,” tutupnya yang kembali merasa ngenes lantaran rakyat tidak ada yang tergugah untuk bergerak.(sanca)

Ilustrasi

Solok, SancaNews.Com - Masyarakat Sumatra Barat kembali dikejutkan dengan munculnya aliran kepercayaan yang diduga sesat di Nagari Sumani, Kabupaten X Koto Singkarak. Penganut kepercayaan ini meskipun mereka mengaku sebagai Muslim, ada banyak perbedaan dan menyimpang dari ajaran Islam.

Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Solok, Elyunus Esmara menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pendalaman terkait aliran sesat yang berada di Sumani, Kabupaten Solok koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Muhammadiyah, NU dan lainnya. Namun, dari pertemuan, tidak satu pun yang mengetahui tentang aliran sesat itu.

“Jadi aliran ini ada muridnya di Koto Sani dan murid ini tidak satu tingkatan tapi berbeda-beda guru. Yang paling senior (murid) ia mendapat dari gurunya di Jawa Tengah bukan yang di Padang,” katanya.

“Saat mereka pulang kampung, karena merasa alirannya sama maka ia bergabung dengan aliran di Sumbar. Yang gurunya di Sumbar berpusat di Andalas Padang,” kata Elyunus, Jumat (24/7).

Inti aliran yang diyakini oleh kelompok ini kata Elyunus, tidak mempercayai adanya Nabi Muhammad. “Mereka percaya Al Qur’an. Tapi tidak mempercayai Nabi Muhammad hanya mempercayai Nabi Ibrahim. Puasa juga hanya sekedar menahan, naik haji diwakili oleh guru, cukup ke Padang,” katanya.

Hal lain yang patut menjadi perhatian menurutnya soal keterlibatan oleh provinsi dalam menangani kasus tersebut. Karena menurutnya, permasalahan itu sudah seharusnya dibahas oleh tingkat provinsi.

“Karena aliran sudah berkembang di Padang tapi kini tidak kelihatan. Dulu sudah diketahui tapi tidak ditindaklanjuti,” ujarnya.

Kini aliran sesat itu dalam pengawasan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Keagamaandan Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) setempat.

Kepala Kejaksaan Negeri Solok Donny Haryono Setiawan di Solok, Jumat sebagai Ketua Bakorpakem menegaskan kelompok ini diduga melenceng dari ajaran atau kepercayaan yang ada di Indonesia.

Menurutnya pihaknya sudah merapatkan dengan Bakorpakem seperti dengan Polres, Kodim, Kemenag, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Ia mengatakan MUI turun langsung karena hal itu menyangkut kepercayaan seseorang maka lembaga resmi yang menjelaskan dalil-dalilnya.

“Ini kan masalah kepercayaan, nah ahli kita kan MUI. Nah ini kami tunggu hasil rekomendasi dari MUI. Kalau mereka mengikuti anjuran dan kesepakatan maka bubarkan kelompoknya,” ujarnya.

Jika selesai masalah tersebut tentunya tak lagi mengganggu ketertiban dan keresahan di tengah masyarakat.

Kajari menegaskan jika masih muncul atau menjalankan ajaran sesatnya, maka akan dilakukan tindakan represif atau penindakan hukum.

Sementara itu Kasi Intel Kejari Solok, Ulfan Yustian Alif menambahkan saat ini perkembangan kelompok yang diduga aliran sesat tersebut masih sebatas keluarga dan tetangga. Namun, tidak tertutup kemungkinan ia bisa terus berkembang.

“Nah untuk itu kami terus mengawasinya. Karena ini juga meresahkan masyarakat. Dan kami juga masih memantau beberapa kelompok lainnya, tapi belum bisa kami berikan hasilnya,” ujarnya.

Ulfan menambahkan, seorang guru dari kelompok tersebut yang dinamai guru besar berada di Padang. Untuk itu pihaknya juga berkordinasi dengan Bakorpakem Padang.

“Karena ini sudah lintas sektor hukum, kami harus kordinasi dengan yang di Padang. Eksisnya kegiatan kelompok itu di Sumani sejak awal 2020 ini, ya masih baru di situ,” katanya. [Sanca]

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.