Latest Post

Senin, Juli 13, 2020


SANCANEWS.COM - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, saat ini Indonesia sudah menjadi tujuan relokasi pabrik-pabrik perusahaan besar asal China. Padahal, sebelumnya, perusahaan-perusahaan besar lebih memilih merelokasi pabriknya ke Vietnam.

 

"Dulu tahun 2018-2019, tidak ada perusahaan yang merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia, semuanya ke Vietnam. Sekarang sudah tujuh, kemarin sudah diresmikan dan nantinya ada 17 perusahaan yang sudah 70-80% potensinya akan masuk," ujar Bahlil dalam acara launching buku Indef secara virtual, Senin (13/7/2020).

 

Bahlil menjelaskan, hal ini terjadi karena penawaran menarik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Dia mencontohkan, Kawasan Industri Batang di Jawa Tengah yang akan dimulai pembangunannya dengan memberikan tanah secara cuma-cuma.

 

"Kita kasih tanah gratis aja, kemarin kita bikin di Batang, presiden resmikan. Ini tanahnya BUMN, infrastruktur dibangun oleh APBN, sumber daya disewa aja karena kawasan industri sekarang ini bukan kawasan industri investor, tapi kawasan industri tanah. Belum ada industrinya tapi tanahnya sudah ada," kata dia, dilansir gelora.co.

 

Dengan adanya kawasan industri di wilayah Batang, mantan Ketua Umum Hipmi ini menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan prioritas lebih kepada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM).

 

"Dengan adanya kawasan industri Batang saya kasih ke UMKM, supaya besar bareng-bareng," ucap Bahlil. (*)


Baca selengkapnya »

Senin, Juli 13, 2020


Jakarta, SancaNews.Com – Instruksi pucuk pimpinan Pemuda Pancasila agar seluruh kader tidak melakukan aksi menyatakan pendapat terkait wacana RUU HIP dilakukan karena sikap Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila sudah jelas.


“Dasarnya jelas, MPN Pemuda Pancasila sudah final menolak RUU HIP menjadi PIP, kami sudah sejak awal menolak,” kata Sekjen MPN Pemuda Pancasila, Arif Rahman saat dilansir rmol.id Senin (13/7).


Untuk itulah, Arif menegaskan MPN Pemuda Pancasila resmi menginstruksikan seluruh kader tidak melakukan aksi menyatakan pendapat terkait RUU HIP sampai dengan adanya instruksi lanjutan dari MPN meski ke depan ada aksi massa dari berbagai ormas menolak RUU tersebut.


“Kita buat aksi sendiri, tidak bergabung dengan yang lain,” tegas Arif. Di samping sudah memiliki sikap final menolak RUU HIP, tambah Arif, instruksi ini juga demi menghindari seluruh kader Pemuda Pancasila dari bahaya penularan virus corona atau Covid-19, “Kan repot juga, kalau nanti pas demo kena corona,” imbuh Arif. 


Dalam salinan surat yang bernomor 059.A1/MPN-PP/VII/2020, instruksi tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto S. Soerjosoemarno tertanggal 12 Juli 2020. (sanca)



Baca selengkapnya »

Minggu, Juli 12, 2020

Aber Eka Putra, SE, Ketua DPD Mapancas, Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi online yang diikuti oleh 18 Ketua DPD Provinsi di seluruh Indonesia.


Padang, SancaNews.Com - Ketua DPD Mapancas, Provinsi Sumatera Barat Aber Eka Putra, SE, melalui aplikasi online yang diikuti oleh 18 Ketua DPD Provinsi di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke mendukung Pilar Saga Ichsan untuk menjadi Ketua DPP Mapancas di tingkat Nasional dalam Musyawarah Nasional (Munas) XV yang akan digelar pada 27-29 Juli di Tanggerang Selatan.


Deklarasi Pilar Saga melalui aplikasi daring tersebut turut dihadiri DPD Mapancas Aceh, Sumut, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumbar, Sumsel, Lampung, Sultra, Maluku, Banten, Jateng, Jatim, NTB, Sulsel, Sulteng, Sulbar, dan Papua. Minggu 12 Juli 2020.


Caketum  Pilar Saga Ihsan diperkirakan akan maju untuk memimpin DPP Mapancas untuk periode 2020-2023 mendatang, "Ini dibuktikan dengan mengantongi sebanyak 18 Dukungan DPD di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh Sugirin Tjastoni S. Sos Ketua Provinsi Lampung yang juga merupakan time Pemenang Pilar Saga Ihsan, "katanya Aber.


Selanjutnya DPD Mapancas Provinsi Sumatera Barat berharapa agar DPP Mapancas dapat maju dan berhasil serta membangun Kader dengan DPD-DPD di seluruh Indonesia dan menumbuhkan semangat entepreneur (Estimasi / bisnis) baik DPD Mapanca di Provinsi Sumatera Barat.


"Mahasiswa Pancasila, (Mapancas) adalah OKP tertua di Indonesia dan selalu menjadi lokomotif untuk Gerakan Organisasi Pemuda dan sekarang membangun semangat kewirausahaan didalam kader mereka, "simpul Aber Eka Putra, SE. (Sanca)




Baca selengkapnya »

Sabtu, Juli 11, 2020


Oleh:M. Rizal Fadillah

PILIHAN sulit untuk Pak Presiden tapi inilah realita yang harus diterima. Sebagai figur politik seorang presiden mestilah siap untuk mengambil atau diambil langkah politik.
Ada naik ada turun. Mengikuti alur dinamika yang berfluktuasi antara kemampuan, kepercayaan, dan kesalahan. Tidak konstan berada pada kepastian dan agenda sendiri.

Pak Jokowi dalam tangkapan aspirasi publik sebenarnya sudah sangat rendah tingkat kepercayaan. Bahkan kasihan atau prihatin dalam beberapa hal menjadi bahan olok olok baik komentar, meme, atau karikatur. Tahapannya sudah sampai tingkat serba salah atau mentok mentok.

Kebijakan apapun selalu mendapat kritik atau ocehan. Hampir sulit mendapat pujian tulus kecuali oleh para pendukung atau pencari keuntungan.

Ketetapan MPR VI/2001 tentang Etika Berbangsa menyatakan pejabat negara termasuk presiden jika melanggar aturan atau sudah tidak dipercaya rakyat maka ia harus mengundurkan diri. Mundur dari jabatan kenegaraan.

Oleh karenanya secara etika melihat kondisi Presiden Jokowi saat ini sudah sangat pantas dan sepatutnya yang bersangkutan untuk segera mengundurkan diri.

Dalam hal pendekatan etika tidak berjalan maka rakyat berhak secara konstitusional untuk mendesak agar digunakan pendekatan hukum. Untuk hal ini direalisasikan melalui ketentuan Pasal 7 A UUD 1945. Sepanjang dipenuhi syarat-syaratnya maka Presiden dapat dimakzulkan.

Biasanya, diawali dengan aksi atau penyampaian aspirasi rakyat ke DPR lalu DPR mengkaji. Jika setuju maka dibawa ke MK dan berujung pada MPR. Kekuatan aspirasi rakyat sangat dominan mempengaruhi langkah institusi DPR, MK, dan MPR.

Perkembangan terakhir adanya Putusan MA yang meruntuhkan dasar hukum pemenangan Jokowi-Maruf menambah bahan bagi mundur atau dimundurkannya presiden. Melengkapi banyaknya dosa-dosa politik. Isu reshuffle dinilai hanya upaya untuk menyelamatkan.

Ambruknya pertumbuhan ekonomi, korupsi dan nepotisme yang merajalela, janji janji yang tak terealisasi, penyusupan ideologi komunisme, TKA China dan kerjasama "over" dengan RRC, serta kapasitas kepemimpinan yang sulit didongkrak, akan menjadi keadaan yang menyebabkan sulitnya untuk meyelamatkan dan memulihkan kepercayaan dari rakyat.

Mundur atau dimundurkan nampaknya menjadi "condito sine qua non" bagi semangat untuk menyehatkan bangsa dan negara. 

(Pemerhati Politik dan Kebangsaan)



Baca selengkapnya »

Sabtu, Juli 11, 2020

Padang, SancaNews.Com – Disaat pandemi Covid-19 melanda tidak menghalangi tindakan para mahasiswa untuk mengadakan demonstrasi pada 16 Juli, meskipun ada sejumlah kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi.


Dalam video 39 detik, BEM SI mengundang semua siswa untuk ikut menyuarakan aspirasi orang-orang dalam aksi yang berpusat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.


Menurut orator didalam video tersebut, aksi mahasiswa seolah meredup saat pandemik Covid-19 menjangkiti tanah air. Padahal tidak sedikit kebijakan pemerintah yang wajib dikritisi oleh para agen perubahan.


“Rekan-rekan sekalian kami dari BEM SI mengajak bahwasannya melihat permasalahan di negeri ini, di masa pandemiK bukanlah pemaafan untuk kita tidak bergerak sama sekali," tegasnya dalam video, Jumat 10 Juli 2020.


Tuntutan itu kata dia, yaitu pencabutan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dari Prolegnas dan pembatalan omnibus law cipta kerja.(sanca)





Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.