Latest Post

Kamis, Mei 28, 2020
Wahyu Setiawan kanan (mengenakan rompi oranye) didakwa terima gratifikasi Rp.500 juta dari Gubernur Papua Barat.


Jakarta, SancaNews.Com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, juga didakwa menerima gratifikasi sejumlah Rp500 juta dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Uang itu diserahkan melalui perantara Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo.


Adapun maksud dari pemberian uang itu adalah supaya Wahyu bisa mengupayakan Calon Anggota KPU Daerah Provinsi Papua Barat periode tahun 2020-2025 diisi oleh putra daerah asli Papua.


"Pada tanggal 3 Januari 2020, Rosa Muhammad Thamrin Payapo diserahkan titipan uang sebesar Rp500 juta dari Dominggus Mandacan," ucap Jaksa Takdir Suhan saat membacakan surat dakwaan, Kamis (28/5).


"Setelah menerima titipan uang tersebut, Rosa menyetorkannya ke rekening miliknya pada Bank Mandiri nomor 1600099999126 di Bank Mandiri Cabang Manokwari untuk nantinya ditransfer ke rekening Terdakwa I," lanjut Jaksa.


Permintaan uang bermula ketika Rosa menyambangi Jakarta untuk menghadiri pelantikan Panitia Seleksi yang dilantik KPU RI sekitar akhir November 2019.


Rosa sempat bertemu dengan Wahyu di ruang kerjanya. Pada saat itu, kata Jaksa, Wahyu mengungkapkan: "Bagaimana kesiapan, pak Gubernur? Ah, cari-cari uang dulu."


Rosa memaknai pernyataan tersebut dengan meyakini kalau Wahyu bisa membantu dalam proses seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat. Karena secara umum diketahui ada keinginan masyarakat Papua agar anggota KPU Provinsi Papua Barat yang terpilih terdapat putra daerah asli Papua.


"Setelah kembali dari Jakarta, Rosa melaporkan kepada Dominggus selaku Gubernur Papua Barat bahwa Terdakwa I diyakini dapat membantu memperjuangkan Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat terpilih dengan imbalan berupa uang," ujar Jaksa.


"Atas penyampaian tersebut, Dominggus merespons dengan mengatakan: 'Nanti kita lihat perkembangan,'" tambahnya.


Proses seleksi diikuti oleh 70 peserta, termasuk di dalamnya 33 peserta merupakan Orang Asli Papua (OAP). Pada tahap memasuki proses wawancara dan tes kesehatan, ternyata hanya menyisakan delapan peserta seleksi, di mana di antaranya tiga peserta merupakan putra daerah Papua. Mereka adalah Amus Atkana, Onesimus Kambu dan Paskalis Semunya.


"Hal ini menyebabkan warga masyarakat asli Papua melakukan aksi protes [demonstrasi] di Kantor KPU Daerah Provinsi Papua Barat dengan tuntutan agar peserta seleksi yang nanti terpilih menjadi anggota KPU Provinsi Papua Barat harus ada yang berasal dari putra daerah Papua," tuturnya.


Rosa kemudian melaporkan situasi tersebut kepada Dominggus sehingga membuat yang bersangkutan bakal mengupayakan sejumlah uang.


Pada tanggal 20 Desember 2019, Rosa menghubungi Wahyu untuk membicarakan situasi terkini di Papua yang kurang kondusif terkait seleksi calon anggota KPU daerah. Ia pun meminta bantuan Wahyu supaya tiga putra daerah yang tersisa dapat terpilih menjadi anggota KPU Papua Barat.


Rosa pun menyetorkan uang sejumlah Rp500 juta. Wahyu, tutur Jaksa, meminta tolong kepada istri sepupunya yang bernama Ika Indrayani untuk meminjamkan rekening dengan dalih keperluan bisnis.


"Pada tanggal 7 Januari 2020 bertempat Bank BCA Manokwari, Rosa melakukan pemindahan dana sebesar Rp500 juta dari rekening Bank Mandiri miliknya dengan cara menarik uang secara tunai dan selanjutnya melalui bantuan Patrisius Hitong disetorkan tunai ke rekening Bank BCA Cabang Purwokerto Nomor 0461132391 atas nama Ika Indrayani sebagaimana arahan dari Terdakwa I," ucap Jaksa.


Atas perbuatannya ini, Wahyu didakwa melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia juga didakwa telah menerima suap sebesar Rp600 juta dari Kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku.(*)




Sumber : cnnindonesia.com

Baca selengkapnya »

Kamis, Mei 28, 2020
 Joko Widodo membuka rapat terbatas, Selasa (12/5)Presiden Jokowi sempat menggadang-gadang Chloroquine untuk melawan Corona. (Dok. Biro Sekretariat Presiden/Rusman)
Jakarta, SancaNews.Com - Pemerintah mengaku mematuhi instruksi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menghentikan sementara uji klinis Hydroxychloroquine atau obat malaria terhadap pasien Virus Corona.


"WHO sudah mengumumkan penghentian sementara uji coba hydroxychloroquine. Indonesia akan mengikuti instruksi WHO tersebut," ujar Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam jumpa pers, Kamis (28/5).


Dia mengatakan Indonesia termasuk negara yang mengikuti program 'Solidarity Trial' di bawah WHO untuk melakukan uji klinis terhadap empat obat Corona, yakni Remdesivir, Aluvia, Plus-interferon, termasuk Hydroxychloroquine.


"Sampai sekarang lebih dari 30 negara terlibat, termasuk Indonesia untuk menguji empat jenis obat itu," ucap Wiku.


Menurutnya, uji coba Hydroxychloroquine sempat dilakukan oleh petugas medis kepada pasien muda.


"Selama ini diberikan untuk kelompok usia muda yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan. Saat ini tim medis menggunakan protokol pengujian yang sesuai dan memonitor dengan cermat," katanya.


Wiku menuturkan perkembangan terkait uji klinis obat tersebut akan disampaikan lagi oleh WHO dalam waktu dua pekan ke depan.


WHO diketahui menghentikan sementara uji klinis Hydroxychloroquine atau Chloroquine untuk mengobati pasien Corona setelah ada penelitian dari jurnal medis The Lancet yang menunjukkan obat malaria itu dapat meningkatkan risiko kematian pasien Corona.


Diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat mempromosikan penggunaan obat tersebut untuk mencegah dan mengobati Virus Corona. Presiden Jokowi kemudian mengikutinya di awal masa pandemi dengan menyediakan obat tersebut. Sejauh ini, belum ada vaksi atau antivirus Covid-19. (*)






Sumber : cnnindonesia.com



Baca selengkapnya »

Kamis, Mei 28, 2020

Setelah shalat Dzuhur di Masjid Polres Buton, Ruslan Buton kembali memasuki ruang Pidsus menjalani pemeriksaan, Selasa 28/5/2020 (Foto: Rusli La Isi)
Buton, SancaNews.Com - Sebuah surat terbuka dari mantan Komandan Trimatra Nusantara, Ruslan Buton, kepada Presiden Joko Widodo, yang viral di media sosial dalam beberapa bulan terakhir, dijemput tim Mabes Polri bersama Polda Sultra di Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Buton, Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya menuju Polres Buton, Selasa (28/5/2020).


Ruslan Buton ketika diperiksa di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Polres Buton mengenakan kemeja putih lengan pendek dan celana jeans hitam. Wakapolres Buton, Kompol La Umuri, ketika dikonfirmasi belum dapat memberika keterangan lebih, dirilis takawanews.com.


Dia hanya membenarkan bahwa Ruslan Buton dijemput oleh aparat gabungan Polres Buton bersama Polda Sultra dan Mabes Polri dari Desa Wabula 1 sekitar pukul 09.00 Wita. "Yang memimpin penjemputan di Desa Wabula Satu adalah Direktur Kriminal Khusus Polda Sultra. Kemudian ada juga dari pihak Mabes Polri, TNI, Brimob dan POM. Yang masuk ke dalam rumah hanya saya sendiri (Kompol La Umuri), selebihnya rombongan berada di luar," katanya.


La Umuri juga membenarkan jika pemanggilan Ruslan Buton berhubungan dengan postingan viral surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo di media sosial. Namun bagaimana proses lebih lanjutnya dia mengaku belum tahu. "Belum bisa dipastikan karena pemeriksaannya dilakukan secara tertutup dari pihak Mabes Polri dan juga Polda Sultra," ucapnya.


Demikian pula dengan Kasat Reskrim Polres Buton, AKP Reda Irfanda. Dia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan atas pemanggilan Ruslan Buton. "Tanyakan sama pihak yang berwenang, saya tidak punya kewenangan karena pemeriksaannya dilakukan secara tertutup," ujarnya.


Sebagai informasi, sebelumnya Ruslan Buton dalam surat terbukanya juga menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya revolusi rakyat jika Presiden Jokowi tidak mundur dari jabatannya. “Bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat,” kata Ruslan Buton dalam surat terbuka kepada Presiden Jokowi. (sanca).





Baca selengkapnya »

Rabu, Mei 27, 2020




SancaNews.Com – Aditya J. Janottama membongkar kebobrokan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani wabah corona. Dalam pengakuan Aditya J. Janottama, dia menyebut Pemkot Surabaya hanya membantu memberikan makan telur rebus dan wedang jahe untuk dokter yang menangani pasien virus corona.


Namun Aditya J. Janottama akan dihukum. Dia diduga melanggar kode etik. Aditya J. Janottama adalah dokter dari Rumah Sakit Royal Surabaya.


Jubir RS Royal Surabaya dr. Dewa Nyoman Sutanaya menganggap pernyataan dari Aditya J. Janottama tersebut adalah pendapat pribadi yang bersangkutan tanpa didukung data yang valid.


“Pihak Rumah Sakit Royal Surabaya tidak bertanggungjawab terhadap apapun yang menjadi pendapat atau pernyataan pribadi karyawan rumah sakit di media sosial maupun media lainnya,” ujarnya, Rabu (27/5/2020).


Namun demikian, kata dia, pihak rumah sakit menyayangkan adanya insiden tersebut yang dilakukan oleh karyawan rumah sakit di media sosial.


Oleh karena itu, kata dia, pihak rumah sakit akan menindaklanjuti dengan melakukan investigasi kepada yang bersangkutan.


“Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran etik dan disiplin yang dilakukan, maka pihak rumah sakit akan melanjutkan kasus ini ke Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Royal Surabaya,” katanya.


Kronologis kasus
Seorang dokter mengaku hanya dikasih makan telur rebus dan wedang jahe saat menangani pasien virus corona. Dokter itu pun membongkar kebobrokan penanganan virus corona di Surabaya, Jawa Timur.


Hal itu heboh di media sosial sejak Rabu (27/5/2020) pagi. Hal ini disebabkan oleh akun twitter @cakasana. Akun yang mengaku milik seorang dokter bernama Aditya J.


“Disclaimer: saya dokter yang bekerja di salah satu RS rujukan di Surabaya. Informasi beberapa tidak bisa saya sebutkan sumbernya, tp Insya Allah valid,” cuitnya.


Salah satu yang Ia soroti adalah terkait Pemkot Surabaya yang hanya memberikan bantuan wedang pokak dan telur rebus saja kepada tenaga medis. “Loh kalau gitu, apa yang dilakukan pemkot untuk nakes-nakes ini? Let’s say, close to nothing. Nada,” katanya.


“Eh lupa. Ada sih yang dikasih pemkot… yaitu… Telor rebus sama wedang jahe. Anjir gue di sini ngehadepin pasien covid. Beneran elo cuma kasih gituan?.”


“Dan ga semua suka jahe jadi ya sering2 akhirnya terbuang ga guna,” lanjut akun yang terpantau sering mengkritisi kebijakan Pemkot Surabaya itu.


Dimintai tanggapannya terkait cuitan viral ini, Kadiskominfo Kota Surabaya M. Fikser belum bisa memberikan respon apa-apa. “Saya masih dengan Ibu (Wali Kota Risma) ini. Nanti ya. Masih pertemuan,” kata Fikser singkat.


Jawa Timur jadi perhatian
Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kesehatan Terawan fokus membantu Jawa Timur yang makin banyak kasus penularan virus corona. Kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan penanganan wabah COVID-19 di Jawa Timur.


Jumlah penularan di provinsi tersebut yang terus meningkat. Presiden meminta jajaran kementeriannya untuk memastikan kesiapan rumah sakit darurat, meningkatkan intensitas pengujian sampel individu yang diduga tertular COVID-19, dan pelacakan kontak dekat pasien positif COVID-19 di provinsi paling timur Pulau Jawa itu.


“Diberikan dukungan penuh untuk provinsi Jawa Timur, terutama terkait kesiapan rumah sakit daruratnya. Ini Menteri Kesehatan (Terawan Agus Putranto), juga Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 (Doni Monardo) betul-betul saya minta Jawa Timur jadi perhatian,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas secara telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/5/2020).


Presiden juga mencatat beberapa provinsi dengan tingkat penularan tinggi selain Jatim, yakni Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Papua, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia memerintahkan peningkatan upaya-upaya penanganan kasus virus Corona di seluruh provinsi tersebut.


Kepala Negara juga memerintahkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan spesimen hingga mencapai 10 ribu spesimen per hari. “Saya berikan target agar dikejar, sehingga betul-betul ada sebuah kecepatan,” ujarnya.


Menurut Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur dr Joni Wahyuhadi, hingga Selasa (26/5) pukul 17.00 WIB, jumlah kasus pasien positif di Jawa Timur mencapai 3.939 kasus dengan tambahan harian 64 kasus baru.


Kasus positif COVID-19 terbanyak di Jawa Timur terjadi di Kota Surabaya dengan total kasus 2.118 atau 53,8 persen dari total kasus COVID-19 di provinsi itu. Kota/Kabupaten tertinggi selanjutnya terdapat di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.


Sedangkan, kasus positif COVID-19 di seluruh Indonesia per Selasa (26/5) mencapai 23.165 dengan 5.877 pasien telah sembuh dan 1.418 pasien meninggal dunia. (Antara)





Baca selengkapnya »

Rabu, Mei 27, 2020
Berdasarkan informasi, ancaman terhadap wartawan Detik.com itu berkaitan peliputan agenda kunjungan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke Summarecon Mall Bekasi, Jawa Barat.

Jakarta, SancaNews.Com – Seorang jurnalis media online Detikcom diduga telah menerima ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal. Ancaman itu diterima via Whatsapp (WA), Rabu (27/5/2020)
Informasi yang diterima VIVAnews, pihak Detikcom sudah melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. Mereka meminta pengamanan dari Polri terhadap jurnalisnya itu.
Menurut sumber, ancaman pembunuhan ini terkait pemberitaan Presiden Jokowi membuka mal di Bekasi.
Pemberitaan mengenai kunjungan Presiden Jokowi ke Bekasi pada Selasa, 26 Mei 2020, dari Detikcom memang ramai diperbincangkan di media sosial oleh warganet.
Beredar gambar adanya tiga pemberitaan mengenai agenda Kepala Negara tersebut yang disertai dengan kalimat ‘bikin hoax dulu, pelintir dulu, ralat kemudian. Lalu apa tanggungjawab media terhadap hoax yang terlanjur tersebar?’
Tiga pemberitaan Detikcom yang dicantumkan yakni awalnya berjudul ‘Jokowi Pimpin Pembukaan Sejumlah Mal di Bekasi Siang Ini di Tengah Pandemi’. Judul tersebut diberi keterangan ‘awalnya begini’.
Kemudian pemberitaan kedua yang dicantumkan berjudul ‘Pemkot: Jokowi Siang Ini ke Bekasi, Dalam Rangka Pembukaan Mal’. Pemberitaan ini disertai keterangan ‘terus ganti judul jadi gini’.
Pemberitaan ketiga yang dicantumkan yakni berjudul ‘Pemkot Bekasi Luruskan soal Kunjungan Jokowi: Cek Persiapan New Normal’.
Sontak gambar tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Pro dan kontra terjadi menanggapi pemberitaan tersebut. Salah satu akun media sosial twitter bernama @negativisme, mempertanyakan Detik kok sudah mulai jadi media sampah ya?
“@detikcom, demi meningkatkan trafik pake judul yg bukan lagi klikbait, tapi framing jahat. pengen maki, tapi baru lebaran,” cuitnya.
Sementara akun twitter lainnya bernama @P3nj3l4j4h_id mempertanyakan apakah dengan pemberitaan tersebut tak bisa dituntut.
“Woyyy…udah terlanjur pada heboh ternyata itu berita salah ya? Katanya Jokowi pimpin buka Mall di Jakarta ternyata cek persiapan new normal.. Apa gak bisa dituntut ada ini media yang goreng? Cckckckckc,”
Ada juga netizen yang membela pemberitaan dan jurnalis yang menulis pemberitaan tersebut. Akun bernama @pewartadunia meminta tak menyalahkan jurnalis yang memberitakan.
“Woiii jgn sedikit2 salahkan wartawan cek ada rekaman audio wawancaranya woiiii,”
Ada juga yang menyebut bahwa polemik pemberitaan kunjungan Jokowi oleh Detikcom adalah ulah dari buzzer.
“Padahal wartawan mengutip verbatim, oleh buzzer diserang dan dianggap misleading,” ujar akun bernama @iwansetya.
Hingga kini, tim VIVAnews tengah berusaha mengonfirmasi kabar ini ke pihak kepolisian, namun belum ada respons.***


Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.