Latest Post

Rabu, Maret 18, 2020


Jakarta, SancaNews.Com - Isu mengenai tenaga kerja asing asal China yang masuk ke Kendari masih menghiasi perdebatan di ranah media sosial Twitter. Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon bahkan mengeluarkan pernyataan keras soal pengkhianat bangsa.

"Tak ada kata yg lebih cocok kecuali “pengkhianat bangsa” !" tulis Fadli lewat akun Twitternya, @fadlizon, dilansir vivanews.com, Rabu, 18 Maret 2020.

Twit Fadli tersebut merespons cuitan dari ekonom sekaligus politikus Rizal Ramli. Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman menyatakan bahwa masih saja izinkan pekerja-pekerja Tiongkok untuk masuk Indonesia hanya karena kepentingan bisnis pejabat yang merangkap sebagai penguasa, "Sing eling eui, ingat kepentingan nasional !! Nora amat sih," tulis Rizal.

Video mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China menjadi viral di Twitter karena situasi di dalam negeri yang tengah dilanda wabah virus corona alias Covid-19. Virus tersebut diketahui awal mulanya muncul di China.

Sebelumnya, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigadir Jenderal Polisi Merdysam minta maaf atas informasi keliru terkait masuknya 49 TKA asal China ke Kendari melalui Bandara Haluoleo pada Minggu, 15 Maret 2020 kemarin.

Merdysam menjelaskan informasi awal yang ia terima dari pihak otoritas Bandara Haluoleo dan Danlanud Haluoleo, ke-49 TKA tersebut berasal dari Jakarta. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan pihak Imigrasi yang menyatakan 49 TKA tersebut datang dari Thailand menuju ke Jakarta.

Dia mengaku sudah melakukan rapat Forkopimda yang dipimpin Gubernur Sultra terkait permasalahan kedatangan TKA asal China tersebut. Adapun hasil putusannya adalah 49 TKA asal China tersebut telah dilakukan karantina oleh tim gugus tugas, sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona.

Terhadap oknum yang menyebarkan video kedatangan TKA asal China tersebut, Merdysam membantah bahwa pihaknya telah menangkap dan melakukan penahanan. (sanca)






Baca selengkapnya »

Rabu, Maret 18, 2020


Jakarta, SancaNews.Com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Putu Supadma Rudana menyebut Presiden Joko Widodo menyepelekan penyebaran wabah virus corona (Covid-19) hingga mengakibatkan 19 orang meninggal dunia.

Putu mengatakan kasus corona seperti bola salju, lama kelamaan akan membesar. Namun pemerintah tak pernah mendengar masukan dari DPR untuk cepat menangani hal tersebut.

"Pemerintah terlalu lambat sehingga sekarang sudah 19 orang yang meninggal karena positif corona. Tolong Pak Presiden jangan anggap sepele virus corona ini, segera ambil sikap " kata Putu, dikutip cnnindonesia.com, Rabu (18/3).

Menurut Putu, tak ada cara lain selain melakukan pembatasan wilayah (lockdown) guna mencegah penyebaran corona semakin parah. Dia minta Jokowi mengambil langkah itu tanpa memikirkan dampak ekonomi.

Anggota Komisi VI DPR RI itu bilang Jokowi bisa menggunakan kebijakan andalan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meredam dampak ekonomi saat lockdown.

"Salah satunya, saya mengusulkan agar pemerintah door to door memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau pemberian beras gratis kepada masyarakat saat masa lockdown nanti," tuturnya.

Putu berpendapat Jokowi bisa menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk membelikan sembako dan obat-obatan untuk rakyat. Sebab anggaran sekitar Rp43 triliun itu tak terpakai usai perjalanan dinas disetop akibat corona.

"Pemerintah jangan gengsi menggunakan program pro rakyat yang pernah digunakan saat era Pak SBY dulu," lanjut dia.

Kasus penularan virus corona (Covid-19) di Indonesia telah mencapai angka 227 orang pada Rabu (18/3). Sebanyak 19 orang dinyatakan meninggal dunia dan 11 orang sembuh.

Pemerintah sejauh ini belum terpikir untuk mengambil opsi lockdown sebagaimana yang telah ditempuh beberapa negara lain, termasuk di antaranya negara tetangga Malaysia.

Meski demikian, pemerintah mengklaim penanganan corona kini semakin membaik dengan melibatkan sejumlah rumah sakit swasta dan kerja sama dengan pemerintah daerah terkait data sebaran suspect corona.

Selain itu, pemerintah juga tengah mempertimbangkan metode baru pemeriksaan cepat atau rapid test Covid-19.

"Kami tadi juga rapat di pagi hari bersama Menteri Kesehatan dan seluruh jajaran untuk mulai melakukan kajian untuk rapid test, seperti apa yang dilaksanakan di negara lain," ujarnya melalui konferensi pers daring Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (18/3).

"Ini menggunakan spesimen darah, bukan tenggorokan. Serum darah yang diambil," dia menambahkan.

Yuri mengatakan jumlah pasien positif terjangkit Covid-19 bakal terus meningkat hingga April 2020. Namun selepas itu, dia memprediksi jumlah kasus akan menurun dan lebih mudah dikendalikan untuk diatasi penanganannya. (sanca)



Baca selengkapnya »

Selasa, Maret 17, 2020


Kendari, SancaNews.Com – Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Polisi Merdisyam meminta maaf atas informasi keliru terhadap kedatangan 49 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Bandar Udara Haluoleo Kendari pada Minggu, (15/3) lalu.

Sebelumnya, Kapolda Sultra menyebut, 49 TKA asal negeri tirai bambu itu merupakan pekerja lama di pabrik smelter di Morosi. Mereka ke Jakarta untuk mengurus visa baru yang telah habis masa berlakunya.

Namun belakangan, pernyataannya dianggap keliru oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM, Sofyan, yang menyatakan 49 warga Tiongkok itu adalah pekerja baru.

"Permohonan maaf kepada semua rekan-rekan sekalian dari saya sebagai Kapolda Sultra," ungkap Merdisyam kepada jurnalis di Kendari saat keterangan pers di Media Center Mapolda Sultra, Selasa (17/3).

Jenderal polisi bintang satu ini mengaku informasi yang disampaikan ke media sebelumnya berawal dari keterangan pengelola Bandara Haluoleo Kendari.

Informasi yang diterima dari pengelola bandara adalah sebanyak 49 TKA baru tiba dari Jakarta dan telah mengantongi visa resmi dan sertifikat kesehatan dari petugas berwenang. Namun, kata Merdisyam, informasi tersebut tanpa ada penjelasan detail tentang riwayat perjalanan para TKA itu sebelum berada di Jakarta.

Selain informasi dari pihak bandara, ia juga telah mengkroscek ke pihak perusahaan yang mempekerjakan TKA, yakni, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).

Perusahaan, menurut Merdy, menyebut bahwa TKA itu adalah pekerja lama yang tengah mengurus visa baru di Jakarta. Dari rantai informasi itu lah kemudian Merdisyam menyampaikan ke awak media.

Selain kronologi yang keliru, ia juga menyampaikan penanganan hukum terhadap penyebar video kedatangan 49 TKA yang viral di media social, "Kami peserta rapat juga kaget dengan video yang beredar. Informasi yang kami sampaikan juga mendadak," ujarnya di lansir cnnindonesia.com.

Merdisyam mendapatkan sorotan di media sosial karena mengeluarkan pernyataan keliru soal 49 TKA asal China di Sultra. Tagar #CopotKapoldaSultra menjadi topik terpopuler di Twitter.

Pernyataan Merdisyam yang keliru terungkap setelah Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sultra Sofyan, Senin (16/3) menyebut bahwa 49 TKA itu merupakan pekerja baru di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).

Kata Sofyan, para TKA masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan dan akan bekerja di pabrik smelter PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) Morosi Kabupaten Konawe.

Sofyan menyebut, rombongan TKA ini berangkat dari Thailand berdasarkan cap tanda masuk dari imigrasi di Thailand yang tertera pada paspor, "Mereka tiba di Thailand pada 29 Februari 2020," katanya.

Setelah masuk di Thailand, mereka menjalani karantina mulai 29 Februari sampai 15 Maret 2020 dan selanjutnya mendapatkan sertifikat atau surat sehat pemerintah Thailand.

Surat sertifikat kesehatan tersebut, lanjut dia, sudah diverifikasi oleh perwakilan pemerintah RI di Bangkok. Namun, rombongan diterbangkan ke Indonesia di 15 Maret 2020 dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta.

Di Bandara Soekarno-Hatta dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Soekarno-Hatta dan menerbitkan surat rekomendasi kartu kewaspadaan pada setiap orang.

"Petugas Imigrasi Soekarno Hatta telah memberi izin masuk pada 15 Maret 2020 sesuai tertera pada pasport mereka. Setelah warga Tiongkok memperlihatkan surat rekomendasi dari KKP diperbolehkan masuk. Jadi kalau tidak ada surat rekomendasi tidak dizinkan masuk," katanya.

Para pekerja itu tidak dikarantina selama di Jakarta maupun setiba di Sultra. Sofyan berdalih, pihaknya tidak berhak melakukan karantina terhadap TKA yang masuk, "Yang berhak itu KKP. Mereka ini hanya mendapatkan rekomendasi dari KKP," jelasnya.

Kemudian, rombongan diterbangkan ke Kendari pada hari yang sama dan tiba di Bandara Haluoleo Kendari pada pukul 20.00 WITa menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 696.

"Ke-49 warga Tiongkok ini memiliki dokumen yang sah dan masih berlaku. Perlu diketahui bagi warga negara asing yang datang wajib menjalani pemeriksaan, melakukan karantina imigrasi dan bea cukai. Jika mereka dinyatakan layak, baru diperbolehkan masuk di Indonesia," katanya. (sanca)



Baca selengkapnya »

Selasa, Maret 17, 2020

Kendari, SancaNews.Com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengaku berterima kasih kepada warga pembuat video Hardiono (39) yang merekam 49 warga negara asing (WNA) di Bandara Haluoleo Kendari, Minggu (15/3/2020).

Meski begitu, Ali Mazi mengingatkan jika ingin melakukan hal yang sama jangan seperti itu. Tapi, sampaikan secara langsung kepada dia dengan mendatangi kantor Gubernur Sultra.

“Saya terima kasih banyak atas informasi, tapi lain kali jangan begitu, masih ada cara-cara yang elegan, datang ke kantor gubernur atau rujab gubernur,” ujar Ali Mazi saat ditemui di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Senin (16/3/2020).

Ali Mazi meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sultra Brigjen Pol Merdisyam agar melepas dan tidak memproses hukum Hardiono. Menurut Ali Mazi, tindakan yang diambil warga Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) itu justru memberikan informasi.

“Saya minta kepada kapolda, ini sama pemberian informasi. Tapi lain kali jangan seperti itu, langsung laporkan kepada gubernur. Pak gubernur di sana ada begini, begini, di sana kalian tahan dulu, sampaikan ke kepala bandara, ka bandara koordinasi dengan saya, langsung kita isolasi di sana,” tegasnya.

Gubernur Sultra yang kembali menjabat di periode ke duanya ini, mengaku juga takut dan khawatir dengan virus Corona atau Covid-19 itu. Kata dia, virus asal Wuhan itu cepat sekali mewabah dan tidak mengenal jabatan untuk menjangkiti seseorang.

“Bukan hanya kalian yang merinding, saya juga merinding, karena saya juga sayang anak-anak saya, masyarakat saya, karena virus ini tidak pilih kasih, tidak mengenal jabatan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sultra AKBP La Ode Proyek mengatakan bahwa Hardiono telah dilepas dan diperkenankan pulang ke rumahnya setelah dilakukan pemeriksaan di Direktorat Resere dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Senin (16/3/2020).

“Hanya diminta konfirmasi tentang video yang beredar yang dibuatnya, didalami motifnya, ada unsur kesengajaan, setelah didalami, diputuskan untuk dipulangkan,” ungkap AKBP La Ode Proyek melalui sambungan telepon, Selasa (17/3/2020).

La Ode Proyek berkata, bahwa soal video itu masih akan dipelajari, sehingga Hardiono masih berstatus wajib lapor. Warga yang bekerja sebagai sopir mobil itu akan dipanggil sewaktu-waktu jika dibutuhkan ketergantungannya. (sanca)


Sumber : zonasultra.com



Baca selengkapnya »

Senin, Maret 16, 2020


Kendari, SancaNews.Com – Sebanyak 49 tenaga kerja asing (TKA) kembali masuk di Sulawesi Tenggara (Sultra), Minggu 15 Maret 2020, sekira pukul 20.00 Wita. Puluhan TKA tersebut telah dipastikan berasal dari China.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Sulawesi Tenggara (Sultra), Sofyan membenarkan terkait kedatangan puluhan TKA asal China tersebut.

Ia menjelaskan, puluhan TKA itu merupakan warga Provinsi Henan, China, yang transit di Bangkok, Thailand, untuk mengurus visa kunjungan, lalu selanjutnya ke Indonesia.

Puluhan TKA itu, tiba di Thailand, pada 29 Februari 2020 dan sempat menjalani karantina selama 14 hari, hingga 15 Maret 2020. Kemudian mereka ke Jakarta, Indonesia.

“Benar, berdasarkan cap tanda masuk imigrasi Thailand yang tertera pada paspor mereka tiba di Thailand, pada 29 Februari 2020. Tapi mereka juga telah dibekali dengan hasil medical sertifikat atau surat kesehatan, dari pemerintah Thailand,” terang Sofyan saat ditemui awak media di rumah jabatan Gubernur Sultra, Senin (16/3/2020).

Dalam surat kesehatan itu, kata Sofyan, tertera bahwa puluhan TKA itu telah melewati proses karantina selama 14 hari. Surat kesehatan itu juga, telah diverifikasi oleh perwakilan pemerintah Indonesia di Thailand, berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2020 pasal 3 ayat 2.

“Dan 15 Maret 2020, mendarat di Bandara Soekarno Hatta, dan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) Soekarno Hatta. Dan telah mengeluarkan kartu kewaspadaan kesehatan pada setiap orang tersebut,” bebernya, dilansir zonasultra.com.



Berdasarkan surat dari KKP itulah, pihak Imigrasi Bandara Soekarno Hatta, lalu membolehkan mereka dari Jakarta, menuju Bandara Haluoleo, lalu ke Konawe Selatan (Konsel). Para TKA itu, terbang dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 696.

“Jadi mereka ini orang baru dari China, bukan memperpanjang visa. Tapi mereka TKA baru. Kalau soal dikarantina di Indonesia, itu bukan ranah kami itu ranah KKP. Kami hanya menerima rekomendasi dari KKP, kemudian kami cap dan bisa keluar,” ungkapnya.

Meski begitu, Sofyan mengakui, bahwa ke-49 TKA asal China tersebut belum dikarantina di Indonesia, dan hanya mendapatkan kartu kewaspadaan kesehatan dari KKP Bandara Soekarno Hatta. Padahal, berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, pasal 3 ayat 2, seluruh TKA yang masuk di Indonesia, wajib mengikuti proses karantina selama 14 hari.

Sebelumnya, warga Kota Kendari, digemparkan dengan video yang merekam kedatangan puluhan warga negara asing (WNA) China di Bandara Haluoleo Kendari, Minggu (15/3/2020) malam.

Video berdurasi 53 detik itu menunjukkan sebanyak 40 TKA lengkap dengan koper yang diderek keluar dari sebuah ruangan kedatangan bandara. Semua warga China itu menggunakan masker di wajahnya. (sanca)







Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.