Latest Post

Jumat, Maret 13, 2020




Jakarta. SancaNews.Com - Presiden Joko Widodo mengaku belum berpikir untuk melakukan lockdown atau isolasi wilayah di Indonesia terkait persebaran virus corona (covid-19). Sejumlah negara di dunia diketahui mulai melakukan lockdown di antaranya Denmark dan Italia.

"Belum berpikir ke arah sana," ujar Jokowi dalam jumpa pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (13/3).
Jokowi tak menjelaskan lebih lanjut terkait rencana tersebut.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebelumnya juga telah menjelaskan tak ada opsi lockdown.

Terawan meminta masyarakat tak panik menghadapi persebaran virus tersebut. Pasalnya, jika panik berlebihan akan berdampak pada imunitas tubuh.

Wabah virus corona muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, pengujung Desember 2019. Hal ini membuat pemerintah China menutup sejumlah kota di negaranya, namun penyebaran virus corona telah meluas ke negara-negara lain di dunia.

Berdasarkan data penyebaran virus corona dari Johns Hopkins CSSE pada Kamis (12/3) pukul 13.30 WIB, jumlah kasus positif telah mencapai 126.258 dengan jumlah korban meninggal sebanyak 4.638 orang di dunia. Kasus terbanyak ada di China, Italia, Iran, Korea Selatan, Perancis, Spanyol, Jerman, dan Amerika Serikat.

Lihat juga: Jubir RI soal Corona: Usul Lockdown Harus Disikapi Hati-hati
Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan status pandemi virus corona. WHO mendefinisikan pandemi sebagai penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia.

Tercatat ada beberapa penyakit pandemi yang paling mematikan sepanjang sejarah, salah satunya cacar, campak, tipus, flu spanyol, black death, HIV/AIDS.(sanca)




Sumber : cnnindonesia.com

Baca selengkapnya »

Jumat, Maret 13, 2020


Jakarta. SancaNews.Com - Pemprov DKI Jakarta tengah berupaya menekan angka penyebaran virus Corona COVID-19 salah satunya dengan rencana pembatasan jam buka restoran yang masih dalam  perumusan. Jika penyebaran virus itu semakin meluas, DKI akan membatasi aktivitas sekolah, isolasi daerah epicentral, pembatalan izin yang sudah dikeluarkan dan penutupan berbagai aktivitas publik.

Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Cucu Kurnia mengatakan perumusan pembatasan jam buka restoran itu berdasar dari arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanggulangan COVID-19 yang perlu dilakukan jika keadaan semakin parah.

"Iya (ada kemungkinan) mas," kata Cucu melalui pesan singkatnya di Jakarta, Kamis.

Saat ini, kata Cucu, pihaknya sedang merumuskan hal tersebut, namun terkait tempat keramaian yang dilarang seperti di mal, tempat pariwisata dan sebagainya, Cucu enggan menjawab lebih jauh. "Ini masih dirumuskan dulu aturannya," kata Cucu.

Selain larangan mengunjungi tempat keramaian dan pembatasan restoran arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Covid-19 jika semakin parah, adalah membatasi aktivitas sekolah; isolasi daerah epicentral, pembatalan izin yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov dan siapkan prosedur pembatalan dan penutupan berbagai aktivitas publik.

Sedangkan arahan jangka pendek atau langsung, yaitu tidak ada lagi salaman; pelaksanaan Instruksi Gubernur 16 Tahun 2020; Seluruh fasilitas pemprov harus menyediakan sabun cuci tangan dan disinfektan; HBKB 2 minggu ke depan ditiadakan; Perketat pembatasan acara publik; Batalkan seluruh acara yang berisiko penyebaran Covid 19; Semua PNS DKI yang menjalani karantina atau dirawat karena terjangkit atau diduga terjangkit TKD tidak akan dipotong, dengan beban kerja disesuaikan.

Satu Pasien Meninggal
Satu pasien dalam perawatan isolasi di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Sarosi meninggal dunia.

"Pagi tadi jam 08.00 WIB itu ada yang meninggal satu, dikirim dalam keadaan sakit berat, meninggal," ujar Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Mohammad Syahril di Jakarta, Kamis.

Pasien tersebut merupakan seorang perempuan berumur 37 tahun dan sempat menjalani rawat jalan di rumah sakit dan setelah empat hari tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan.

"Pasien itu dikirim dari salah satu Rumah Sakit Pemerintah dalam kondisi ARDS (acute respiratory distress syndrome) pneumonia yang berat, pakai ventilator," ujar Syahri.

"Tadi malam masuk, sudah dilakukan terapi maksimal dan tidak tertolong," ujar dia melanjutkan. (sanca)




Sumber : harianterbit.com

Baca selengkapnya »

Kamis, Maret 12, 2020


Sumut, SancaNews.Com - Menantu Presiden Joko Widodo, yang juga Bakal Calon (Balon) Wali Kota Medan, Bobby Nasution resmi menjadi kader PDI Perjuangan Sumatera Utara.

Hal itu diketahui usai dirinya mendatangi kantor DPD PDI Perjuangan Sumut, Jalan Jamin Ginting, Medan, Kamis sore (12/3).

Saat dikonfirmasi hal tersebut, Bobby membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, faktor yang mendasarinya bergabung ke PDI Perjuangan untuk mengikuti jejak mertuanya.

“Berlabuh di PDIP, sebagai seorang anak, pasti ingin mengikuti jejak orangtuanya Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut,” kata Bobby.

Ia juga membantah jika bergabung ke PDI Perjuangan karena ada penekanan atau sebagai syarat untuk diusung partai berlambang banteng itu dalam Pilkada Medan 2020.

“Tidak ada keharusan saya menjadi kader partai manapun. Seperti yang saja jelaskan tadi, saya ingin ikuti jejak orangtua saya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Japorman Saragih mengatakan jika Bobby Nasution resmi menjadi kader PDI Perjuangan.

“Setelah dia menandatangani masuk sebagai kader, berarti sudah kader, secara teknis sudah kita lakukan, tinggal secara formal kita berikan nanti KTA (Kartu Tanda Anggota),” katanya.

Dia tak menampik jika status kader yang sudah tersemat pada Bobby Nasution merupakan sinyal partainya untuk mendukung menantu presiden itu, “Ini sinyal, wajib hukumnya mendukung kader. Tapi semua berpulang ke DPP, ada 2 nama, Bobby dan Akhyar,” demikian Japorman. (sanca)




Sumber : rmol.id

Baca selengkapnya »

Kamis, Maret 12, 2020

Jakarta. SancaNews.Com - Presiden Jokowi mewacanakan penjualan lahan negara untuk membiayai pemindahan ibu kota yang mencapai Rp466 triliun. Lahan 180 ribu hektare (ha) yang diperuntukkan untuk ibu kota dinilai terlalu luas. Diperkirakan, harga tanah di ibu kota baru Rp 2 juta per meter.

Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), Adi Kurniawan mengatakan, wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjual lahan negara untuk membiayai pemindahan ibu kota yang mencapai Rp466 triliun menunjukkan bahwa ide pemindahan ibu kota yang dicetuskan Jokowi tidak siap.

“Penjualan lahan itu menunjukkan pemindahan ibukota tidak siap. Kalau tidak ada uang untuk apa pindah ibu kota?” kata Adi Kurniawan dirilis harianterbit,com, Rabu (11/3/2020).

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Mulawarman di Samarinda Lutfi Wahyudi mengatakan, rencana penjualan tanah mengkonfirmasi seolah pemerintah tak siap dari sisi pembiayaan dan seakan jadi “broker” tanah. Apalagi lahan ibu kota adalah aset negara.

“Hal yang perlu diwaspadai adalah penjualan tanah itu. Saya sendiri sebenarnya tidak sependapat. Kenapa, karena pemerintah seolah menjadi “broker” tanah,” ungkap Lutfi Wahyudi, Sabtu (7/9/2019).

Menurut Lutfi, ada kekhawatiran lahan tersebut hanya dibeli oleh masyarakat kelas menengah atas yang memiliki uang. Sedang masyarakat ekonomi ke bawah tak akan mampu. Selain itu, Lutfi juga mengkhawatirkan pembangunan ibu kota baru menggunakan dana investasi dalam jangka waktu tertentu.

Apresiasi
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengatakan, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) perlu diapreasiasi secara positif. Soal usul jual sebagian tanah negara untuk pemindahan IKN harus memenuhi prasyarat yang tidak menabrak aturan-aturan (Clean And Clear).

“Usul Presiden Jokowi bahwa sebagian tanah tersebut dijual kepada individu bukan kepada perusahaan atau korporasi, tentunya kenapa dijual kepada individu yang perlu diapreasiasi. Karena itu semangat gotong royong untuk pemindahan ibu kota,” ujarnya.

Presiden Jokowi mewacanakan penjualan lahan negara untuk membiayai pemindahan ibu kota yang mencapai Rp466 triliun. Lahan 180 ribu hektare (ha) yang diperuntukkan untuk ibu kota dinilai terlalu luas.

Namun, Presiden menyebut, penjualan lahan tersebut dikhususkan untuk pembeli individu, bukan perusahaan, termasuk pengembang properti. Dia yakin hasil penjualan tanah negara ini cukup untuk membiayai pemindahan ibu kota.

“Kita akan menjual kepada individu langsung, tidak ke pengembang, karena harganya (jadi) mahal. Misalnya saya jual Rp2 juta per meter, maka pemerintah akan mendapat Rp600 triliun. Apalagi kalau dijual Rp3 juta per meter. Kita sudah mendapat Rp900 triliun,” katanya di Istana Negara, Selasa (4/9/2019)






Baca selengkapnya »

Kamis, Maret 12, 2020


Jakarta, SancaNews.Com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyesalkan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia di acara dialog soal kondisi umat Islam di Indonesia di Gedung MUI Pusat, Jakarta Pusat, Kamis sore (12/3).

Penyesalan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI, KH. Muhyiddin Junaidi di hadapan 61 Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam se-Indonesia.

"Dengan sangat menyesal Dubes India untuk Indonesia gak bisa hadir. Padahal kita ingin membantu tetapi sangat disayangkan yang mau dibantu itu gak paham," ucap KH. Muhyiddin Junaidi, Kamis (12/3).

Kyai Muhyiddin pun menilai Dubes India ketakutan untuk hadir lantaran ada 61 Ormas Islam yang juga hadir di acara dialog soal penindasan umat Islam di India. Padahal Kata Kyai Muhyiddin, Dubes India yang mengirimkan surat untuk diadakan pertemuan dengan pimpinan MUI.

Namun, dengan sendirinya dibatalkan oleh Dubes Indianya. Bahkan kata Kyai Muhyiddin, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi juga tiba-tiba membatalkan untuk hadir. Bahkan, urusan Istana pun meminta agar pertemuan dilakukan di Kemenlu. Permintaan dipindah hari dan tempat itu pun muncul lantaran Dubes India saat ini mengaku tidak nyaman jika bertemu di Gedung MUI Pusat.

"Katanya karena kalau di MUI antara lain tidak bisa dijamin keamanan, yang kedua kalau di MUI dikhawatirkan Duta Besarnya tidak nyaman, padahal itu permintaan Dubes," ungkapnya. Padahal kata Kyai Muhyiddin, MUI ingin membantu menyelesaikan persoalan penindasan umat Islam di India melalui Dubes India untuk Indonesia.

"Nah saya sampaikan ini pertemuan di desain dirancang untuk membantu Dubes India akan menjelaskan kasus tindakan kekerasan terhadap umat islam di India yang sudah viral sedunia dan perlu dijelaskan," jelasnya.

"Nah Saya gak tau kenapa, apakah ini namanya pembatalan sepihak atau mungkin karena khawatir takut ya ada yang pengen melemparkan kepala sapi, ketakutan sendiri, biasanya kalau orang salah ya biasanya takut, tapi kalau orang benar dia tidak akan takut, itu sudah Sunatullah," pungkasnya. (sanca)




Sumber : rmol.id



Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.