Latest Post

Kamis, Maret 12, 2020


Megaproyek pemindahan Ibukota Negara (IKN) ditengarai merupakan bagian dari deal-deal politik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memenangkan kontestasi Pilpres 2019 silam.

Hal itu disinyalir akibat modal besar yang dibutuhkan untuk memenangkan Pemilu, yang kemudian ‘dikembalikan’ dengan salah satunya adalah proyek pemindahan Ibukota Negara.

“Oh kalau bagian dari itu, mungkin dalam kaitan dengan pendana ya. Balas budi, balas jasa. Kalau konteksnya itu, bisa jadi,” ujar Hatta Taliwang dirilis rmol.id. Kamis (12/3).

Terlebih, tambah Hatta Taliwang, dana untuk memindahkan ibukota memang cukup fantastis. Mencapai Rp 466 triliun dan hanya 19 persen menggunakan duit negara.

Sisanya, dikelola pihak swasta. Dalam hal ini investor dalam maupun luar negeri. Apalagi, sambungnya, pada saat Pilpres 2019 silam itu banyak sekali pemodal yang turut menyokong kedua kandidat.

Bahkan Hatta Taliwang menduga, Omnibus Law juga merupakan rangkaian dari proses deal-deal politik tersebut.

“Karena terlalu besar duit yang dipakai atau apa. Kemarin kan banyak sekali yang ‘nanam saham’. Nah, Omnibus Law ini kan bagian dari tuntutan para pengusaha untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam investasi dan sebagainya,” demikian Hatta Taliwang. [sanca]

Baca selengkapnya »

Rabu, Maret 11, 2020


Padang, SancaNews.Com - Berbagai universitas di kota Padang, ratusan mahasiswa/i mendatangi gedung DPRD Sumatera Barat, terkait penolakan RUU Omnibus Law. Rabu (3/11/2020)


Dalam Aksi Mahasiswa/i menuntut agar UU Omnibus Law dibatalkan karena bisa membahayakan rakyat kecil, "Semua pasal dalam RUU Omnibus Law sangat merugikan orang-orang kecil, yang hanya menguntungkan konglomerat dan pihak asing," kata Ikhsan Guciano dalam pidatonya.


Selain itu, menanggapi demonstrasi Mahasiswa/i, Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi datangi dan mengatakan apa yang dikatakan demonstran di Padang juga terjadi di sejumlah daerah dan berbagai kalangan.


"DPRD Sumatera Barat sangat menanggapi apa yang disampaikan oleh Mahasiswa/i karena masalah ini juga terjadi di berbagai daerah dan tidak hanya di Sumatera Barat. Tetapi karena kewenangannya ada di pusat, kami akan terus menyampaikan aspirasi melalui DPR RI," katanya di depan Mahasiswa/i.
Dia menambahkan, Ketua DPRD Sumatera Barat berjanji untuk secara pribadi mewakili aspirasi mahasiswa yang meminta persetujuan demonstrasi karena itu bukan kewenangan mereka.


Di sisi lain, masyarakat yang hadir di demonstran yang tidak ingin nama mereka disebutkan mengatakan, "Jika tuntutan Mahasiwa/i terhadap Undang-Undang Omnibus Law tidak ditanggapi maka di negeri ini akan menjadi berisik, baik di pusat dan maupun di daerah dalam pemerintah Jokowi, "tutupnya (sanca)




Baca selengkapnya »

Rabu, Maret 04, 2020

Jakarta, SancaNews.Com - Penyakit COVID-19 akibat virus corona yang semula tabu di Indonesia karena tidak adanya kasus yang ditemukan, kini tidak bisa dianggap sepele. Pasalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan dua orang positif terjangkit virus ini, yang merupakan warga kota Depok dan bahkan kerap beraktivitas di Jakarta. Mereka dirawat di RSPI Sulianti Saroso.

Penyebaran virus ini tentu bisa dihindari, asalkan bisa mendeteksi awal mulanya muncul. "Gejala COVID-19 seperti flu dan faktanya sebagian besar pasien yang ada baik di RRT (Republik Rakyat Tongkok/China), Wuhan, kemudian Jepang, Italia, sudah hampir semuanya pasien dapat pulih kembali," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

"Tapi tetap harus hati-hati dan waspada dalam beraktivitas. Kita harus meyakini ini ditangani. Saya ajak kita berdoa semoga saudara kita pulih kembali," lanjut eks Wali Kota Solo.

Virus Corona jenis baru ini memiliki gejala awal yang mirip seperti flu. Dilansir dalam situs Kementerian Kesehatan, ada beberapa ciri-ciri terkena virus Corona dan gejalanya pada manusia.

1. Demam
2. Batuk dan pilek
3. Gangguan Pernapasan
4. Sakit Tenggorokan
5. Letih dan lesu

Dilansir dalam laman resmi CDC (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit) gejala virus Corona akan muncul dalam waktu 2-14 hari.

Presiden Joko Widodo juga memberikan tips agar terhindar dari penularan virus ini.

"Kita dapat mengegah penularan vorus corona dengan sering cuci tangan. Jangan kemudian menyentuh wajah sebelum cuci tangan. Jika belum dicuci jangan sekali-sekali sentuh wajah," ujarnya.

Kemudian, lanjut Jokowi, yang paling penting adalah menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Dengan demikian imunitas kita menjadi lebih baik.

Jika kiat-kiat untuk menghindari corona sudah dilakukan namun ciri dan gejala ini tetap dialami kamu, sebaiknya periksakan diri ke dokter. Hotline Virus Corona (Kementerian Kesehatan RI): 021-5210411 dan 081212123119. (sanca).




Sumber : cnbcindonesia.com.


Baca selengkapnya »

Selasa, Maret 03, 2020
Jakarta, SancaNews.Com – Dua Warga Negara Indonesia (WNI) positif terjangkit virus corona atau Covid-19 di Indonesia telah diumumkan Presiden Joko Widodo.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta memberi imbauan kepada perusahaan media untuk membekali alat kesehatan kepada wartawan yang melakukan tugas jurnalistik meliput Covid-19.
Imbauan AJI ini berdasarkan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa para pemberi kerja harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja para jurnalis.

"Perusahaan media wajib membekali alat kesehatan bagi jurnalis yang meliput perihal Covid-19," kata Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambani, melalui keterangannya, Senin (2/3).

AJI Jakarta juga mengimbau agar perusahaan media dan wartawan memperhatikan UU Pers 40/1999 tentang kewajiban Pers yang memiliki peran sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial. Juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang tepat, akurat, dan benar.

"Media menjaga kerahasiaan identitas pasien dan keluarganya seperti nama lengkap dan alamat, guna menghindari kepanikan massal. Media menggunakan narasumber yang berkompeten dalam kasus Covid-19. Pers tidak mengutamakan sensasi dari korban dan keluarga," jelasnya.

AJI Jakarta juga meminta agar Pemerintah memberikan informasi secara akurat, kredibel dan transparan dalam perkara Covid-19 di Indonesia.

"Pemerintah wajib memberikan informasi akurat, kredibel, dan transparan dalam perkara Covid-19," demikian Asnil Bambani.




Sumber : rmolbanten.com

Baca selengkapnya »

Selasa, Maret 03, 2020


Jakarta, SancaNews.Com – Ada empat nama kandidat yang akan menjadi Kepala Otoritas Ibukota Negara (IKN). Yaitu, Bambang Brodjonegoro, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Tumiyono, dan Abdullah Azwar Anas.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo menyebut ada empat nama kandidat yang akan menjadi Kepala Otoritas Ibukota Negara (IKN).

"Yang namanya kandidat ya memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjo. Dua, Pak Ahok. Tiga, Pak Tumiyono. Empat, Pak Azwar Anas," terang Jokowi menjawab pertanyaan wartawan terkait Otoritas IKN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3).

Jokowi menjelaskan bahwa Otoritas IKN akan segera ditandatangani Peraturan Presiden (Perpres)-nya yang nanti di sana akan ada chief executive officer (CEO)-nya.

"CEO-nya sampai sekarang belum diputuskan. Dan akan segera diputuskan dalam insyaAllah dalam minggu ini," ujar Jokowi seperti dilansir dari laman Setkab.

Dsebutkan secara urutab kanditat Presiden adalah sebagai berikut: Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, CEO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyono, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas




Sumber : rmolbanten.com

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.