Latest Post


Jakarta, SancaNews.Com - Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan disetop sementara mulai besok menjadi ironi tersendiri bagi pembangunan Indonesia.

"Indonesia ini negara yang ironi. Kereta cepat Jakarta-Bandung yang enggak terlalu diperlukan malah dikerjakan," kritik pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin dirlis rmol.id. Minggu (1/3).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Riview ini pun memaparkan sejumlah sebab yang ia duga sebagai causa prima dari pemberhentian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Pertama, ia menduga kejadian ini karena kelesuan ekonomi yang terjadi di tingkat global. Sementara yang kedua karena faktor Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang bermasalah.

"Bisa saja karena fakfor keduanya. Faktor ekonomi China yang melemah dan fakfor Amdal. Namun faktor Amdal sepertinya lebih dominan," ungkap Ujang Komarudin.

"Akhirnya, kejadiannya seperti saat ini, banyak persoalan dan mengakibatkan banjir dan lain-lain," tandasnya. (sanca)






Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang dibuka langsung oleh Kepala P3 KHAN LAN RI Aceh Ir. H. Faizal Adriansyah, M.Sc (Foto : rafchan)


Padang, SancaNews.Com - Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang mengadakan pembukaan pelatihan teknis substantif untuk guru pendidikan jasmani MTs Akt. II, pembelajaran tematik Akt. II dan pelatihan teknis tentang meningkatkan kinerja staf di aula BDK Padang, jalan Batang Kapur No.7, Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Senin, 2 Maret 2020.

Ketiga pelatihan yang disebutkan di atas dibuka bersamaan dengan pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang dibuka langsung oleh Kepala P3 KHAN LAN RI Aceh Ir. H. Faizal Adriansyah, M.Sc selama enam hari, sejak saat implementasi dimulai pada 02 Maret hingga 7 Maret 2020 dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas berlangsung dari 1 Maret hingga 10 Juni 2020.

Kepala BDK Padang, Drs. H. Khoirul Amani, M.A. dalam laporan panitia mengungkapkan, "Bahwa kurikulum PKP langsung dari Badan Administrasi Negara (LAN) dan sama untuk semua kementerian dan lembaga di Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Kepala P3KHAN LAN RI Aceh mengatakan bahwa sekarang kita berada di era 4.0 semua berbasis online, "Dunia berjalan sangat cepat, karena itu ASN harus dapat membangun dan mengembangkan dirinya sesuai dengan irama kemajuan zaman," terangnya.

Dia menambahkan, sebagai ASN hendaknya mewujudkan good governance karena pemerintahan yang baik akan menciptakan kehidupan yang baik.

Selanjutnya, Kepala Kasubbag Tata Usaha Padang, Drs. Krisfison, S.IP, M.Pd. menambahkan, bahwa Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) adalah langkah penting bagi seorang birokrat di pemerintahan untuk melangkah ke kondisi posisi yang lebih tinggi.

"Seluruh kurikulum PKP mengacu dan sesuai dengan keputusan kepala LAN RI No. 1006 pada 2019, dan untuk tahun anggaran 2020 PKP ini hanya satu generasi," pungkasnya. (raffchan)

Jakarta, SancaNews.Com — Jakarta - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, mengatakan tak akan berbicara dulu di hadapan publik selama setahun.
"Saya belajar dulu. Semua yang permulaan kan sulit ya. Harus belajar dulu, mengamati-amati dulu," kata dia kepada awak media di Kompleks Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Sabtu, 29 Februari 2020. "Nanti rencananya kalau ada wawancara harus pakai draf agar saya tidak kepleset. Ini demi kebaikan republik," kata dia.

Yudi sebenarnya dijadwalkan berbicara sebagai salah satu narasumber dalam acara dialog kebangsaan dan peluncuran buku 'Ulama dan Negara Bangsa' di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada Sabtu, 29 Februari 2020. Namun, saat menyampaikan pidato sambutan, ia menolak dan memilih berbicara hanya sebagai mantan rektor kampus itu.

"Saya tidak bisa jadi narasumber karena saya takut nanti keluar kalimat-kalimat yang bisa lain. Aku lagi dilatih 'puasa ngomong'," kata dia.

Yudian pernah menjadi sorotan saat menyebut bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Pernyataan itu memancing riak. Bahkan beberapa organisasi mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencopot Yudian.

Kepada Tempo, Yudian menganggap, reaksi masyarakat atas pernyataannya tentang agama dan Pancasila menandakan perlu ada tukar pikiran dan masukan.

Dia menilai masyarakat salah memahami konteks pernyataannya. Rektor UIN Sunan Kalijaga itu mengatakan bahwa agama bukanlah musuh Pancasila.

Menurut Yudian Wahyudi, musuh Pancasila adalah perilaku orang-orang berpikiran ekstrim yang mempolitisasi agama dan menganggap dirinya mayoritas. “Agama direduksi hanya pada poin kecil yang mereka mau, menutup yang lain. Nah, kelompok ini pada kenyataannya di masyarakat minoritas, tapi mereka mengklaim mayoritas," katanya.





Sumber: tempo.co



Jakarta, SancaNews.Com — Sejumlah kalangan memprediksi periode kedua pemerintahan Joko Widodo bakal tumbang karena berbagai faktor. Direktur Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan bahkan memprediksi mantan walikota Solo itu tumbang di pertengahan masa jabatan. Prediksi itu didasari kondisi ekonomi yang loyo dan 100 hari kerja Jokowi-Maruf yang tidak optimal.



Sementara itu, pengamat politik dari Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menilai Jokowi bisa cepat tumbang jika tidak ada manuver politik dari partai koalisi di parlemen. Artinya, Jokowi masih akan tetap bertahan.



“Tidak ada indikasi mengarah ke sana. Jadi jatuh tidaknya Jokowi bergantung dari Parpol yang mengusungnya, bukan bergantung dari upaya musuh politik,” ujar Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/3).



Menurutnya, banyaknya hantaman terhadap kinerja Presiden Joko Widodo di 100 hari kerjanya merupakan hal yang wajar, namun tidak bisa disimpulkan Jokowi bakal tumbang karena hal tersebut.



“Kekecewaan sebagian publik dengan kinerja kepemimpinan Jokowi tidak dapat dihindari, tetapi membawa hal itu pada prediksi kejatuhan rezim, masih terlalu jauh,” paparnya.



Dia menembahkan, posisi Presiden Joko Widodo mirip dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Meski DPR sudah melakukan pemakzulan, nyatanya Trump tetap tidak bisa dilengserkan karena mendapat dukungan mayoritas di Senat.



“Tentu saja, selama koalisi masih solid tidak akan ada penjatuhan Jokowi. Dan melihat kondisi parlemen, sangat sulit ada upaya menjatuhkan,” tandasnya.





Sumber: rmol.id



Jakarta, SancaNews.Com — Pengamat Politik, Syahganda Nainggolan memprediksi rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan jatuh dalam beberapa bulan ke depan. Syahganda Nainggolan menduga hal tersebut akibat dari merebaknya Virus Corona yang makin parah di dunia.

Dilansir dari channel YouTube Realita TV pada Sabtu (29/2/2020), mulanya Syahganda Nainggolan membandingkan kebijakan Arab Saudi dan Indonesia terkait Virus Corona.

“Saya bukan kecewa, ini saya lagi menghitung Jokowi kapan jatuhnya,” kata Syahganda saat ditanya presenter talk show “Sarinya Berita” Rahma Sarita apakah dia kecewa dengan rezim Jokowi, seperti yang sebarluaskan, Sabtu (29/2/2020).

“Tidak dijatuhkan, tidak ada yang jatuhkan, jatuh saja. Ini ramalan saya sebagai pengamat,” lanjut Syahganda di akhir pernyatananya dalam wawancara tersebut.

Syahganda melihat fenomenanya saat ini sudah panic game. Pemerintah dihantam banyak virus, dan bingung mau berbuat apa.

Virus itu antara lain, virus corona, virus Jiwasraya, virus Harun Masiku, virus Asabri, dan virus omnibus law.

“Dalam teori organisasi, panic game itu karena struktur lemah, dan leadernya bakal jatuh. Jadi saya hitung-hitung, kalau corona bisa enam bulan tidak ketemu vaksinnya, mungkin Jokowi di tahun ini, enam bulan lagi bakal jatuh,” terang Syahganda.

Akibat virus dari dalam dan luar negeri itu, Jokowi akan kesulitan mencari uang untuk membiayari rezimnya. Apalagi saat ini, pemerintah sangat membutuhkan ivestasi untuk pembiayaan pembangunan ibukota negara baru.


Diprediksi, di tengah krisis pertumbuhan ekonomi dunia yang rata-rata sekitar 2 persen, dan laju pertumbuhan ekonomi China yang melambat karena virus corona, serta ditambah tidak kuatnya ketahanan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperdiksi tambah anjlok.

“Bayangan saya pertumbuhan ekonomi kita pada angka 3 sampai 4 persen,” sebut Syahganda yang merupakan Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC).

Bukti panic game lainnya, diskusi siapa figur calon presiden 2024 sudah mulai dibicarakan, padahal Jokowi dan Maruf Amin baru saja dilantik. Orang-orang partai dan lembaga survei sudah membicarakan suksesi Jokowi.

“Biasanya survei pilres itu jelang dua atau satu tahun. Itu menunjukkan yang existing ini (Jokowi) sudah ditinggalkan orang, sudah mantan. Padahal masih menjabat,” ujar Syahganda.

Dengan banyaknya virus dan fenomena panic game, tambah Syahganda, apa yang dilakukan pemerintah malah tidak nyambung. Pemerintah terlihat hanya sibuk mencari investor ke luar negeri untuk mendanai ibukota negara baru.

Dan tambah aneh lagi, di luar akal sehat pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 72 miliar untuk media dan influencer dalam rangka promosi wisata. (sanca)



Sumber : acehsatu.com

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.