Latest Post

Jumat, Februari 28, 2020


Jakarta, SancaNews.Com - Jakarta, SancaNews.Com - Asosiasi Masyarakat Kepulauan Seribu menggelar aksi protes atas penggunaan Pulau Sebaru Kecil sebagai lokasi observasi 188 warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Kapal Pesiar World Dream. Jumat (28/2).

Ketua DPD II KNPI Kepulauan Seribu, Lukman Hadi mengatakan aksi yang digelar di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (28/2) itu ditujukan kepada semua elemen pemerintah. Namun demikian, mereka batal menggelar aksi di Istana Negara sebagaimana undangan yang disebar ke media.

"Tadi kami berorasi di depan Balaikota saja. Di pinggir jalan. Di sana kita datang, hanya gelar poster, lalu kita penyampaian surat terbuka," ujarnya. 

Lukman Hadi mengatakan bahwa surat terbuka yang dibuat ditujukkan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut, masyarakat meminta pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang rencana observasi 188 WNI Anak Buah Kapal Pesiar World Dream.

Hal itu disampaikan karena observasi di Pulau Sebaru menimbulkan keresahan dan kekhawatiran serta ketakutan yang luar biasa masyarakat. "Lantaran kita semua sudah mengetahui dampak dari virus corona (Covid-19) dari publikasi media selama ini," ungkap surat terbuka tersebut dirilis rmol.id.

Disebutkan pula masyarakat Kepulauan Seribu meminta hak dasar mereka sebagai warga negara, seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 untuk mendapat jaminan hidup sehat dan terlindungi dari ancaman bahaya dapat dipenuhi, jika Pulau Sebaru tetap dijadikan lokasi observasi.

"Kita sebenarnya tidak menolak. Kita hanya minta kepada presiden untuk meninjau ulang keputusan observasi di Pulau Sebaru. Jadi kita minta itu tetap dilakukan di KRI Soeharso," ujar Lukman Hadi.

"Kenapa seperti itu? Karena kapal itu (KRI Soeharso) kapal rumah sakit yang setipe dengan rumah sakit tipe B. Jadi semua alat dan fasilitasnya jauh lebih lengkap," tandasnya. (sanca)



Baca selengkapnya »

Jumat, Februari 28, 2020


Jakarta, SancaNews.Com - Wabah virus corona alias Covid-19 yang berasal dari Wuhan, China, dijadikan alibi oleh pemerintah Indonesia terhadap kondisi ekonomi domestik yang anjlok. Jumat (28/2).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam banyak forum selalu membahas hal ini. Katanya, virus corona membuat prediksi pertumbuhan ekonomi global dan banyak negara direvisi. Termasuk growth Indonesia yang di dalam APBN 2020 dipasang 5,1-5,5 persen, diubah menjadi 5,0-5,4 persen.

Alasan yang dipakai oleh menteri keuangan terbaik dunia ini adalah dengan mengacu kepada ekonomi China yang diprediksi anjlok karena wabah Covid-19.

Tercatat ekonomi China pada akhir tahun 2019 kemarin masih tumbuh sekitar 6 persen, tapi pada kuartal I tahun ini diprediksi turun 1 persen.

Jika ekonomi China turun 1 persen, maka Indonesia yang menjadi mitra dagang terbesar kedua China akan turun jua. Diprediksi, pertumbuhan ekonomi RI turun dari sekitar 5 persen menjadi sekitar 4,7 persen.

Semua alasan inilah yang dipakai Sri Mulyani dan pemerintahan rezim Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin. Namun, untuk langkah konkret mengantisipasi semua itu nihil.

Begitulah yang diungkapkan mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Dr. Rizal Ramli. Menurutnya, isu corona hanya dijadikan bahan bancakan oleh pemeritntah dan menterinya untuk melegitimasi ketidak becusan bekerja.

"Padahal tanpa (virus) corona pun, ekonomi Indonesia semakin nyungsep karena salah kelola. Benar-benar ilmu pengibulan sudah tingkat Dewa," ujar pria yang akrab disapa RR ini, dirilis rmol.id.

Ekenom senior ini juga mengkritisi statment para pejabat negara yang mengait-ngaitkan virus corona dengan perekonimian Indonesia yang stagnan dan berpotensi melemah.

Para pejabat itu, disebutkan Rizal Ramli tidak beralasan. Karena di sisi yang lain, Indonesia diklaim tidak sama sekali terjangkit Virus Corona.

"Banyak pejabat yang ngaku virus corona nyaris tidak ada di Indonesia. Tapi ketika index dan rupiah anjlok, para pejabat semua bilang akibat corona," tegasnya.(sanca)





Baca selengkapnya »

Kamis, Februari 27, 2020


Jakarta, SancaNews.Com - Sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta hendak membentuk panitia khusus (pansus) banjir dengan alasan ingin mencari duduk permasalahan dan solusi serta langkah konkret untuk menuntaskan banjir.

Anggota DPD RI, Fahira Idris mengungkapkan, pembentukan Pansus merupakan hal biasa dan menjadi haknya DPRD selama memang tujuannya mencari dan memecahkan akar persoalan dalam hal ini soal banjir. 

Namun kalau arahnya ke politis apalagi mencari-cari kesalahan Pemprov DKI dan Anies Baswedan, Pansus akan kontraproduktif dan menjadi panggung yang tidak berguna bagi rakyat.

Oleh karena itu, Fahira menegaskan, jika nantinya Pansus benar-benar terbentuk maka pansus harus menghasilkan keputusan-keputusan yang berani dan tegas.

Salah satunya membongkar berbagai pelanggaran tata ruang di Jakarta yang sudah berlangsung puluhan tahun karena menjadi salah satu penyebab utama banjir terus menghampiri Jakarta.

“Jika memang Pansus ingin mencari solusi banjir, cobalah investigasi gedung-gedung, mall, dan perumahan yang melanggar aturan, kapan berdirinya, bagaimana Amdal-nya, di masa gubernur siapa izin keluar, " ujar Fahira melalui keterangan tertulisnya dirilis rmol.id, Kamis (27/2).

"Panggil gubernur-gubernur yang dulu memberi izin tersebut, tanya kenapa izin dikeluarkan. Dan jika investigasi ini selesai dan DPRD menemukan banyak bangunan-bangunan bermasalah di Jakarta,” sambung Senator Jakarta itu.

Menurut Fahira, fakta yang saat ini terpampang nyata adalah ribuan hektar area hijau, daerah tangkapan air, hutan lindung, dan hutan kota di Jakarta sudah berubah menjadi mal, perkantoran, hingga apartemen dan ini sudah berlangsung puluhan tahun.

Tambah Fahira, persoalan tidak hanya itu, tetapi juga perbedaan kebijakan dalam regulasi dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dilingkup Jabodetabek dalam konsep keruangan yang juga sudah berlangsung puluhan tahun.

“Persoalan-persoalan ini harus mampu dicarikan solusi oleh pansus jika memang ingin serius mencari solusi banjir Jakarta,” ujar Fahira. (sanca)




Baca selengkapnya »

Rabu, Februari 26, 2020


Jakarta, SancaNews.Com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi salah satu penyebab kawasan Bekasi dilanda banjir. Hal ini disampaikan Basuki di kompleks Parlemen, Rabu (26/2/2020).


Basuki menyebut proyek yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini dikerjakan di pinggir jalan tol Jakarta-Cikampek (Japek). Proyek itu menyebabkan sejumlah titik drainase menjadi tertutup. Akibatnya perumahan di sekitar tol itu terdampak banjir.


Namun, Basuki mengaku sudah melakukan pembongkaran agar drainase terbuka, “Kalau yang perumahan di pinggir tol karena ada proyek KCIC, makanya kita bongkarin (drainasenya, red) karena dia nutup-nutup di km 8, 19, 34,” ujanya.


Basuki menyebut sudah menghubungi pihak penggarap proyek ini terkait masalah ini. Dia bahkan berencana mendatangi langsung lokasi proyek untuk membuka lagi drainasenya, “Enggak, saya datang ke lapangan enggak usah izin, bongkar,” jelasnya.


Namun, Basuki menyebut proyek KCIC bukanlah penyebab utama banjir di Bekasi. Menurutnya faktor utama naiknya air hingga ke pemukiman warga adalah meluapnya sungai Bekasi, “Enggak ini dampak (meluapnya, red) sungai Bekasi,” tegasnya, dirilis suara.com (sanca)




Baca selengkapnya »

Senin, Februari 24, 2020

Jakarta, SancaNews.Com – Pilpres 2024 memang masih cukup jauh. Tapi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa jadi mengikuti jejak Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu terungkap dalam hasil survei Indo Barometer bertajuk ‘Mencari Pemimpin: Road To Capres dan Parpol 2024’ di Hotel Century Park Senayan, Minggu (23-02-2020).

Anies Baswedan, disebut menempati urutan nomor teratas kepala daerah yang berpotensi menjadi Presiden.

Demikian disampaikan Direktur eksekutif Indo Barometer, Muhammad qodari dalam pemaparan rilis hasil surveinya.

“Seandainya pemilihan presiden dilakukan hari ini maka Anies Baswedan menempati posisi pertama dengan 31,7 persen,” bebernya.

Di posisi kedua dan ketiga, ditempati kepala daerah yang merupakan kader PDIP.

Yakni Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan 11,8 persen disusul Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan 9,9 persen.

Selanjutnya, ada Gubernur Jabar Mohammad Ridwan Kamil dengan 8,2 persen dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan 5,6 Persen.

Sedangkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mendapat dukungan sebesar 0,8 persen.

Selebihnya tidak memilih sebesar 1,5 persen, rahasia 3,2 persen, belum memutuskan 18,9 persen dan tidak menjawab 8,4 persen.

“Di antara Kepala daerah yang paling potensial, ya Anies Baswedan. Beliau adalah orang bisa mengikuti succes storiesnya Jokowi,” jelasnya. 




Sumber : pojoksatu.id


Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.