SANCAnews.id

Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan melakukan pertemuan dengan Putera Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Pangeran Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan di Abu Dhabi, (Humas Kemenko Maritim dan Investasi), Senen (16/12/2019).

Jakarta, SNC - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan yang mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Abu Dhabi, UEA, dalam rangka pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) kata Putra Mahkota MBZ bersedia menjadi Ketua Dewan Pengarah Pembangunan Ibukota Baru.

Dijelaskan oleh Menko Luhut bahwa Putra Mahkota MBZ mengatakan, ini merupakan suatu penghargaan baginya dapat berperan dalam pembangunan negara muslim terbesar. Dewan Pengarah ini perannya nanti memberikan advis dan arahan, diharapkan juga dengan hadirnya mereka, akan menambah keyakinan para investor untuk menanamkan modal mereka di Ibu Kota Baru.

Luhut B. Pandjaitan yang mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Abu Dhabi, UEA, dalam rangka pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ)

Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) menyiapkan dana sebesar US$ 22,89 miliar atau sekitar Rp 314,9 triliun untuk berinvestasi di Indonesia melalui Sovereign Wealth Fund bersama-sama dengan Masayoshi dari Softbank (Jepang), dan juga dari International Development Finance Corporation (IDFC) Amerika Serikat.

Masayoshi Son adalah salah satu orang terkaya di Jepang, pendiri SoftBank dan Chief Executive Officer (CEO) dari SoftBank Mobile. Sedangkan Tony Blair, adalah mantan Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007, ia pernah bertugas sebagai utusan Timur Tengah untuk PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Rusia dengan salah satu tugas utamanya adalah menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Sebelumnya Presiden Jokowi bersama jajaran menteri menerima delegasi SoftBank Corp di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/1). Dalam pertemuan tersebut, Pendiri  dan CEO SoftBank Masayoshi Son menyatakan ketertarikannya di depan Presiden Jokowi untuk menanamkan modalnya di mega proyek pemindahan Ibu Kota Baru di Kalimantan. Presiden Jokowi secara tidak langsung menjelaskan alasan pemerintah memindahkan lokasi Ibu Kota Baru yang terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. []

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Syamsuddin Haris

Jakarta, SNC - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syamsuddin Haris, mengimbau pimpinan baru KPK yang masih merangkap jabatan untuk segera mundur dari jabatan sebelumnya.

"Ya, sebaiknya tentu tidak (rangkap jabatan)," kata Syamsudin saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Senin (23/12/2019).

Syamsudin mengatakan, sebenarnya tidak ada aturan bahwa pimpinan KPK tidak boleh merangkap jabatan.

Tapi kemudian Syamsuddin mengimbau kepada pimpinan KPK yang masih rangkap jabatan untuk mundur dari jabatan sebelumnya sesuai kesadaran.

"Iya, sebetulnya tidak hitam putih, tidak ada juga dinyatakan sejauh yang saya baca, tapi ini menyangkut kesadaran personal aja," ujarnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron. Diketahui, Firli Bahuri masih menjabat struktural di Polri sebagai Analisis Kebijakan Utama Badan Pemelihara Keamanan Polri.

Kemudian Nawawi Pomolango juga masih menjabat sebagai hakim Pengadilan Tinggi Denpasar ke Mahkamah Agung (MA).

Pada pasal 29 Huruf i Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai pimpinan KPK, seseorang harus melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK.[]