SANCAnews.id

Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Jakarta, SancaNews.Com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta Dewan Pengawas dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023 segera menyusun kode etik yang mengatur hubungan antara keduanya

Dia berharap agar kode etik itu nantinya dapat dijalankan oleh Dewas KPK dan Komisioner KPK dalam menjalankan tugas masing-masing sehari-hari.

"Agar kedua belah pihak dapat segera menyusun kode etik yang mengatur secara rinci hubungan antara Dewas dan pimpinan KPK dalam tugas sehari-hari," kata Dasco lewat pesan singkat, dilansir cnnindonesia.com, Jumat (20/12).

Ia berharap, Dewas KPK dan Komisioner KPK periode 2019-2023 dapat bersinergi dengan baik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dasco pun meminta masyarakat memberikan waktu untuk Dewas KPK dan Komisioner KPK periode 2019-2023 untuk beradaptasi serta bersinergi.

"(Meminta) seluruh komponen masyarakat agar memberi kesempatan kepada Dewas dan Komisioner yang baru untuk beradaptasi serta bersinergi dalam menjalankan tugasnya dan mengedepankan sistem pencegahan dalam tugas sehari-hari," tutur Wakil Ketua DPR RI itu.

Presiden Joko Widodo bakal melantik pimpinan KPK 2019-2023 di Istana Negara, Jakarta. Pimpinan KPK terpilih yang akan dilantik yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango. Usai dilantik, pimpinan KPK baru akan melakukan serah terima jabatan dengan lima pimpinan KPK lama.

Selain melantik pimpinan, Jokowi juga akan langsung melantik Dewan Pengawas KPK. Lima Dewas KPK, yakni mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar dan hakim Pengadilan Tinggi Kupang Albertina Ho. Lalu ada Ketua DKPP yang juga mantan Hakim MK Harjono, dan Peneliti LIPI Syamsuddin Haris. (sanca)

Jakarta, SancaNews.Com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah melantik lima dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelimanya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Albertina Ho, mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar, Peneliti LIPI Syamsuddin Haris dan Ketua DKPP Harjono dan Tumpak Hatorangan.

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengharapkan dewan pengawas KPK yang ditetapkan Presiden benar-benar berkomitmen untuk memberantas korupsi sehingga dapat menguatkan KPK dalam implementasi UU KPK yang baru.

"Tentu yang dilantik nanti akan mewarisi sekian banyak PR yang kemarin masih belum selesai dilakukan pimpinan KPK sebelumnya," kata dia, saat ditemui, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/19).

Menurut dia, ke depan, tugas KPK tidak hanya berfokus pada pencegahan saja. KPK juga mesti menyelesaikan sejumlah kasus besar, seperti Century hingga BLBI.

"Ada masalah terkait Century, BLBI. Yang sekarang ramai Jiwasraya, impor beras, kerugian-kerugian negara yang potensi kerugiannya di atas Rp 5 triliun itu sewajarnya KPK yang baru memberi perhatian lebih," ujarnya.

"Ketika orientasinya bukan hanya pada pencegahan tapi juga kasus-kasus besar tentu akan mengembalikan harapan publik terhadap KPK yang sekarang akan hadir melalui UU yang baru," imbuhnya.

Terkait polemik yang sempat muncul menyikapi kehadiran dewan pengawas, menurutnya, saat inilah kelimanya bisa menunjukkan bahwa keberadaan mereka tak seperti yang ditakutkan banyak pihak.

"Sekaranglah saatnya mereka membuktikan. Kemarin soal nama-namanya Pak Mahfud MD menyebutnya 'wow'," tegas dia.

Dewan pengawas KPK diharapkan dapat membalikkan semua opini negatif yang muncul di masyarakat. "Jadi siapapun yang dipilih sebagai dewas KPK ya harus membuktikan bahwa mereka bukan seperti yang dikhawatirkan, yaitu membonsai KPK, mengebiri KPK, menyusahkan kinerjanya."

"Sesungguhnya jika merujuk dalam UU KPK yang baru ya peran paling utama ada di pimpinan KPK, bukan di dewas-nya," tandasnya

Kelima tokoh yang dilantik dan diambil sumpahnya yakni:

1. Tumpak Hatorangan Panggabean. Tumpak Panggabean merupakan mantan pimpinan KPK. Dia merupakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2003-2007.

2. Harjono. Dia merupakan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.

3. Albertina Ho. Nama Albertina Ho cukup terkenal sebagai seorang hakim yang tegas.

4. Artidjo Alkostar. Seperti Albertina Ho, Artidjo juga berasal dari institusi kehakiman. Dia adalah mantan hakim agung.

5. Syamsudin Haris. Dia adalah peneliti LIPI yang sempat mengkritik langkah Jokowi membentuk Dewan Pengawas KPK.

Tumpak Panggabean didaulat sebagai Ketua Dewan Pengawas KPK. Kelimanya mengucap sumpah di depan Presiden Jokowi dan para menteri yang hadir. Mereka berjanji untuk berlaku adil dan melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab.

Sesuai dengan UU KPK yang baru, yaitu UU 19/2019, ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk oleh presiden. Lalu untuk periode berikutnya, presiden membentuk panitia seleksi yang bertugas memilih Dewan Pengawas KPK. (sanca)

Sumber : merdeka.com

Jakarta, SancaNews.Com - Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana pesimis dengan lima pemimpin baru KPK. Kurnia tidak yakin bahwa lima komisioner dapat menyelesaikan laporan besar yang belum selesai di komisi antirasuah itu, Jumat (12/12) 20).

Kurnia mengatakan ada 12 kasus besar yang harus diselesaikan oleh kepemimpinan baru. Dia mengatakan salah satu kasus adalah kasus BLBI.

"5 pemimpin kita pesimis dalam menyelesaikan kasus-kasus besar plus undang-undang baru, jadi kita tidak percaya mereka dapat menyelesaikan kasus-kasus besar, misalnya BLBI," kata Kurnia di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Dilansir merdeka.com, Kurnia tidak yakin bahwa lima pemimpin baru tersebut akan serius menerima kritikan masyarakat tentang penyelesaian kasus-kasus besar. Dia mengatakan bahwa tindakan KPK saat ini akan terganggu oleh UU KPK yang baru. 

Selain itu, Kurnia menegaskan, ICW akan kritis terhadap kepemimpinan baru yang akan dipasangkan tidak dapat membawa KPK ke arah yang lebih baik.

"Sedari awal memang nanti dilantik, kita pesimis 5 orang ini akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik," katanya.

Dengan beralaskan sajadah dan tikar, massa aksi menunaikan ibadah salat dengan dipimpin oleh Habib Idrus Al Habsy. Sebelumnya, massa aksi mengambil wudhu dengan memanfaatkan air mineral yang diberikan.

Dirilis vivanews, usai salat berjamaah, massa aksi melanjutkan aksi. Orator bergantian meminta aparat memproses hukum keduanya. Selain itu, massa juga menuntut proses hukum terhadap dosen Universitas Indonesia, Ade Armando.  Adanya aksi ini, sejumlah jalan menuju Mabes Polri dialihkan pihak kepolisian.

Perwakilan massa aksi masih berada di dalam Mabes Polri guna meminta penjelaskan kasus Sukmawati, Gus Muwafiq yang telah dilaporkan atas dugaan penistaan agama dan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW.

Peserta aksi meminta pihak kepolisian memproses ketiganya dan memenjarakannya. Jika tidak, mereka mengancam akan melakukan aksi terus menerus layaknya kasus penistaan agama yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Gabungan massa terdiri dari Persaudaraan Alumni 212 dan Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri, Jumat, 13 Desember 2019. Aksi massa ini memenuhi badan Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau tepatnya di depan Gedung Museum Polri.

Karena adanya aksi tersebut, polisi melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa ruas jalan. Jalan Trunojoyo menuju Jalan Walter Monginsidi ditutup. Lalu, dialihkan ke Jalan Hasanuddin. Jalur tersebut hanya dapat dilintasi bus TransJakarta (TransJ). Polisi menjaga jalur TransJakarta agar bus tetap dapat melintas.

Sementara itu, di arah sebaliknya, hanya satu lajur yang dapat dilintasi kendaraan karena di satu lajur lainnya ada massa yang berdemo. Kondisi lalu lintas terpantau padat.

Untuk lalu lintas dari Jl Kiai Maja (CSW), kendaraan dialihkan juga ke Jalan Hasanuddin. Ada beberapa polisi lalu lintas yang berjaga dan mengalihkan kendaraan.

Rekayasa lalu lintas juga dilakukan di ruas Jalan Pattimura. Kendaraan tak dapat belok kiri dan dialihkan lurus ke Jalan Hasanuddin. Banyaknya kendaraan yang dialihkan ke Jalan Hasanuddin membuat lalu lintas terpantau padat.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Bustoni Purnama mengatakan, dalam aksi ini pihaknya mengerahkan sebanyak 200 personel anggota Polri untuk pengamanan. Ia tak menjelaskan dsri mana saja unsur anggota tersebut. "Sekitar 200-an," kata Bustoni  saat ditemui awak media di lokasi aksi. (sanca)