Latest Post


Jakarta, SancaNews.Com - Staf khusus presiden Billy Mambrasar membantah bila ia bersama enam staf khusus presiden lainnya bermewah-mewah dengan gaji tinggi yang diberikan. Billy mengaku ia mendapatkan penghasilan jauh lebih tinggi dari perusahaan miliknya daripada gaji staf khusus.

Hal tersebut disampaikan oleh Billy melalui akun Twitter miliknya @kitongbisa. Ia memberikan respon atas beredarka kabar bahwa para staf khusus bermewah-mewah dengan mendapatkan gaji Rp 51 juta dari Presiden Jokowi.

"Maaf sekali tapi tuduhan bahwa kami akan bermewah-mewah dengan gaji segitu, jujur, waktu kerja sebagai Insinyur di perusahaan migas, gaji saya jauh di atas itu!" cuit Billy seperti dikutip Suara.com, Minggu (24/11/2019).

Tak hanya itu, Billy mengaku memiliki perusahaan sendiri, salah satunya Yayasan Kitong Bisa, yang memiliki omset jauh di atas gaji yang diberikan oleh Jokowi.

"Saya juga punya company sendiri saat ini dengan penghasilan jauh di atas angka itu!" tegasnya.

Billy menjelaskan alasan ia mau menerima tawaran menjadi staf khusus presiden bukanlah demi mendapatkan gaji yang tinggi. Namun, karena ia mencintai Indonesia.

"Saya terima tawaran staf khusus karena saya sangat mencintai Indonesia," ungkapnya. (*)






Jakarta, SancaNews.Com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat suara soal hasil survei Indonesia Politic Opinion (IPO) yang menyebut Mendagri Tito Karnavian sebagai salah satu menteri paling tidak dipercaya publik. Pernyataan itu dilontarkan IPO berdasarkan hasil survei Respons Publik atas Susunan Kabinet Indonesia Maju yang digelar pada Oktober-November 2019.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan survei sangat dangkal dan belum tentu mewakili masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

"Jadi survei sangat dangkal, responden belum tentu representasi dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan," kata ata Bahtiar dalam keterangan tertulis, Minggu (24/11).

Menurutnya Presiden Jokow Widodo saat menunjuk Tito jadi Mendagri, pasti melalui penelitian yang mendalam dan menempatkan sesuai kebutuhan, tantangan lingkungan, dan tujuan.

Bahtiar menyebut Tito merupakan sosok yang mempunyai wawasan luas dan menguasai sistem politik pemerintahan. Dia mengungkit pengalaman Tito sebagai Kapolri dan juga guru besar. Menurutnya, rekam jejak Tito lebih dari cukup untuk menunjukkan kemampuan mengoordiunasi pemerintahan di daerah.


Pria yang juga menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu menyebut tak adil menempatkan Tito dalam jajaran menteri yang tak dipercaya publik. Bahtiar meminta publik memberi waktu bagi Tito yang baru menjabat menteri sejak 23 Oktober 2019.

Bahtiar menyebut Tito sudah melakukan terobosan luas biasa yakni membangun sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional di Sentul, Bogor beberapa waktu lalu. 


Sebelumnya, lembaga survei Indonesia Politic Opinion (IPO) merilis hasil survei Respons Publik atas Susunan Kabinet Indonesia Maju pada Sabtu (23/11). Survei tersebut digelar pada Oktober-November 2019 terhadap 800 responden. Survei dilakukan menggunakan metode purposive sampling dengan batas kesalahan (margin of error) 4,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.


Dalam survei tersebut, IPO mencatat 64 persen optimistis terhadap susunan kabinet. Sementara 23 persen menyatakan tidak optimistis, 9 persen mengatakan ragu, sedangkan 4 persen sisanya tak memberi jawaban.

Kemudian, survei itu juga menanyakan tingkat popularitas, kepercayaan, dan keraguan publik terhadap pejabat menteri Kabinet Indonesia Maju.

Tingkat kepercayaan publik pada Tito hanya 1,0 persen. Tingkat keraguan publik pada Tito juga termasuk besar yakni 14,7 persen, di bawah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yakni sebesar 15,2 persen. 




Sumber :cnnindonesia.com


 
Tiga orang warga negara asal Cina ditangkap di Kabupaten Waropen karean tidak memiliki dokumen keimigrasian
 

Biak, SancaNews.Com - Kepala Seksi Intelijen Korem 173/PVB Kolonel Inf Arie Tri Hedhianto memimpin langsung penangkapan tiga warga negara asal Cina yang tidak memiliki dokumen keimigrasian yaitu Zhang Xiaoxuan (25), Wang Xiuxing (49) dan Xu Xuecheng (42) pekerja PT Forespek di wilayah distrik Inggilu, Kabupaten Waropen, Sabtu.

"Tiga warga Cina yang ditangkap di Kabupaten Waropen telah kami serahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak pada Sabtu malam pukul 19.20 WIT diterima Kasi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Henri Santos," ungkap Kasi Intelijen Korem 173/PVB Biak Kolonel Arie Tri Hedhianto didampingi Dandim 1709 Yawa Letkol Inf Leon Pangaribuan.

Ia mengakui, masih ada satu lagi WNA asal Cina yang belum diserahkan ke Imigrasi Kelas II Biak karena saat itu dia sedang berada di tempat lain.

Dari hasil pemeriksaan di lapangan, menurut Kolonel Arie Tri, ketiga warga negara Cina itu tidak mempunyai identitas dan dokumen keimigrasian serta tidak bisa berbahasa Indonesia.

"Untuk kepentingan penyidikan atas ketiadaan dokumen keimigrasian bagi tiga WNA Cina sesuai aturan diserahkan ke kantor Imigrasi Biak guna dilakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesiam," ucap Kasi Intelijen Korem 173 Biak.


Dilansir Antranews.com, mencoba menanyakan ketiga WNA Cina yang ditangkap satuan Intelijen Korem 173/PVB Biak di kantor Imigrasi Biak tak bisa menggunakan bahasa Indonesia serta tidak memiliki dokumen keimigrasian.

Kasi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Biak Henri Santos mengakui, tiga WNA asal Cina yang ditangkap satuan intelijen Korem 173/PVB sudah diserahterimakan di kantor Imigrasi Biak.

"Untuk pemeriksaan dokumen keimigrasian status ketiga WNA sudah kami amankan hingga waktu 2X24 jam dalam menentukan status hukumnya," ujarnya.

Hingga Sabtu malam pukul 20.30 WIT, tiga WNA yang tertangkap merasa lapar minta dibelikan makanan mi goreng untuk dimakan pascamelakukan perjalanan kapal laut selama enam jam dari kabupaten Waropen. (sanca)


Staf Khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf.


Jakarta, SancaNews.Com - Aminuddin Ma'ruf, salah satu anak muda yang dipilih Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi staf khusus kepresidenan ternyata pernah menjadi relawan di Pemilihan Presiden 2019.

Aminuddin sempat aktif menjadi sekretaris jenderal Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) untuk pemenangan Jokowi - Maruf.

Aminuddin mengaku bukan sebagai pihak yang mewakili satu golongan, semisal santri. Namun ia tidak menampik kalau dulu pernah menjadi relawan Jokowi.

"Jadi mas Amin ini dari santri muda dari Jokowi ya? Salah satu relawan juga yah?" tanya moderator dalam sebuah acara diskusi bertajuk "Efek Milenial di Lingkaran Istana" di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2019). "Dulu lah (jadi relawan Jokowi)," jawab Aminuddin.

Kemudian Aminuddin bercerita sebelum akhirnya ia diperkenalkan kepada publik oleh Jokowi sebagai stafsus dari kalangan milenial.

Ia mengaku dihubungi Istana beberapa hari sebelum pengumuman untuk diminta bantuan bekerja dengan Jokowi.

Namun, Aminuddin menyebut tidak diberitahu persis soal tugasnya secara rinci, "Jauh-jauh hari (dihubungi) tidak disampaikan posisinya apa tugasnya apa," ujarnya.

Lalu, Aminuddin mengungkapkan bahwa 7 stafsus muda yang diperkenalkan Jokowi itu mendapatkan tugas untuk memberikan masukan soal inovasi dan ide-ide terobosan yang bisa dikolaborasikan dengan program prioritas Jokowi.

Seusai diperkenalkan kepada publik, 7 stafsus muda itu langsung berdiskusi bersama Jokowi soal Kartu Indonesia pra Kerja.

"Kami diminta masukan bagaimana kartu pra kerja ini bisa menjadi program yang mempunyai efek yang luar biasa bagi milenial karena tujuan utama dari kartu pra kerja itu untuk mereka," katanya, dilansir Suara.com.[]



Jokowi bersama staf khusus milenial

Jakarta, SancaNews.Com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menilai wajar apabila staf khusus Presiden mendapat hak keuangan atau gaji sebesar Rp51 juta. Menurut dia, staf khusus bekerja 24 jam meski tak setiap hari bertandang ke Istana.

"Ya kan mereka bekerja 1x24 jam. Jadi enggak main-main loh kerjaan stafsus itu," kata Fadjroel saat dikonfirmasi, Sabtu (23/11).

Fadjroel menjelaskan bahwa staf khusus memang tak harus setiap hari menghadap Presiden. Namun, yang terpenting staf khusus memberikan masukan kepada Presiden untuk pembangunan dan kemajuan Indonesia.

"Setiap stafsus itu boleh berikan masukan kepada presiden 1x24 jam, tapi tidak harus ketemu dengan presiden. Jadi kan enggak setengah-setengah, kami bekerja 1x24 jam.

Aturan gaji sendiri tertuang dalam Peraturan presiden (Perpres) Nomor 144 tahun 2015 tentang besaran hak keuangan bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten.

Dalam perpres yang diteken Jokowi pada 2015 lalu, dicantumkan bahwa besaran gaji staf khusus adalah Rp51 juta. Hak keuangan merupakan pendapatan yang di dalamnya termasuk, gaji dasar, tunjangan kinerja, dan pajak penghasilan.


Tidak Tiap Hari Datangi Istana

Sebelumnya, Jokowi menyebut tujuh staf khusus dari kalangan milenial akan melakukan kerja bersama dalam membuat program serta terobosan baru dalam menyelesaikan masalah. Menurut dia, tujuh staf khusus tersebut tidak memiliki bidang kerja khusus.

"Stafsus saya yang baru untuk bidang-bidangnya ini kerja barengan gitu. Jadi hanya tadi Mbak Angkie khusus juru bicara bidang sosial. Saya tambahi tugas itu," jelas Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 21 November 2019.

Namun, mereka bisa memberikan masukan kapan saja. Jokowi mengaku sudah memberikan target kepada ketujuh staf khusus kalangan milenial tersebut.

"Yang penting target yang saya berikan, output-nya bisa dapat dan bisa dimanfaatkan untuk perbaikan sistem yang ada," ucap dia.





Sumber : merdeka.com
 




SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.