SANCAnews.id

Jakarta, SancaNews.Com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, rampung memeriksa Direktur PT Kani Jaya Sentosa, Yamitema T. Laoly, Senin 18 November 2019. 

Anak Menkumham Yasonna H. Laoly itu diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap, terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan Pemkot Medan 2019, yang menjerat Wali Kota Medan nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, keterangan Yamitema dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan Kadis PUPR nonaktif Kota Medan, Isa Ansyari yang juga menyandang status tersangka kasus ini.

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar Yamitema mengenai proyek-proyek di Dinas PUPR Medan, yang digarap perusahaannya.

"Saksi Yamitema Laoly diklarifikasi terkait dengan proyek di Dinas PUPR Kota Medan, yang pernah dikerjakan oleh perusahaannya," kata Jubir KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi.

Selain Yamitema, dalam mengusut kasus ini, tim penyidik juga memeriksa 14 saksi di Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Utara. Para saksi itu, yakni M. Husni selaku Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan; Renwaard Parapat selaku Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Medan; Zulkarnain selaku Kadis Dukcapil Kota Medan; dan Suryadi Panjaitan selaku Direktur RSUD Dr Pringadi.

Kemudian, Hasan Basri selaku mantan Kadisdik Kota Medan; Bob Harmansyah Lubis selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan; Emilia Lubis selaku Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan; serta Ikhsar Risyad Marbun selaku Kadis Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

Selain itu, terdapat nama Benny Iskandar selaku Kadis PUPR Kota Medan; Suherman selaku Kadis Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan; Izwar Kadishub Kota Medan; Edwin Effendi Kadinkes Kota Medan; Rusdi Simoraya selaku Direktur PD Pasar Kota Medan; dan Agus Suriyono.

Febri mengatakan 14 saksi tersebut memenuhi panggilan penyidik. Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar para saksi mengenai setoran kepada Tengku Dzulmi Eldin.

"Pada 14 orang saksi tersebut didalami, terkait dengan setoran yang diduga diberikan pada Wali Kota Medan, baik terkait jumlah ataupun sumber uang dan alasan pemberian. Apakah atas permintaan atau tidak," kata Febri.

Febri menyatakan, terdapat sejumlah saksi yang dijadwalkan diperiksa tim penyidik di Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Utara besok. KPK mengingatkan para saksi, untuk memenuhi panggilan penyidik.

"Kami imbau agar para saksi yang telah diagendakan, agar dapat hadir dan memberikan keterangan dengan jujur. Sikap koperatif akan dihargai secara hukum," ujarnya.

Yamitema usai diperiksa, kepada awak media, mengaku dicecar penyidik mengenai proyek-proyek yang digarap perusahaannya. "Macam-macam, bisnis apa, kerja apa, begitu saja," kata dia.

Yamitema juga mengaku dicecar penyidik mengenai hubungannya dengan Dzulmi Eldin dan Isa Ansyari. Ia mengaku mengenal kedua tersangka tersebut. "Pak Isa kenal. Baru kenal, sama Walkot (Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin) kenal," ujarnya.

Jakarta, SancaNews.Com  – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan berkomentar keras terkait penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap rencana masuknya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petinggi Pertamina. 

Hal ini menanggapi pernyataan serikat pekerja yang tergabung terhadap Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang disampaikan oleh Presiden FSPPB, Arie Gumilar, "Emang dia siapa?" kata Luhut di kantornya, Senin malam 18 November 2019. 

Sementara itu, Luhut juga berkomentar perihal mantan Petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah yang dipanggil Menteri BUMN, Erick Thohir ke kantor Kementerian BUMN.

Menurutnya, jika memang ada nantinya petinggi KPK, pencegahan korupsi di perusahaan pelat merah akan semakin bisa dicegah.

"Enggak apa-apa kan, Kami semua KPK terlibat sekarang di tempat kami ini (kementerian). Dalam mau investasi, ya kan supaya pencegahan," kata dia. 

Menurutnya, penunjukan Ahok maupun Chandra Hamzah kalau memang jadi petinggi BUMN, tentunya harus diapresiasi. Luhut menilai, penunjukan kedua orang itu adalah hal yang baik. 

"Jangan bikin berita ramai lah. Kalau orang baik jadikan, itu saya lihat ada yang komentar-komentar, katanya gens Ahok," kata dia.

Sumber : vivanews.com

SancaNews.Com - Tokoh nasional DR Rizal Ramli dengan tegas menolak rencana pengusungan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi petinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menko Perekonomian era Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid itu menguraikan bahwa penolakannya tersebut didasari sejumlah hal. Pertama, lantaran Ahok masih terindikasi terlibat dalam sejumlah kasus keuangan saat menjabat sebagai gubernur.

“Mulai dari kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, lahan di Cengkareng, hingga bus Transjakarta dari Tiongkok. Itu kasus memperlihatkan dia tidak terbiasa dengan good governance,” tegasnya dalam talkshow Apa Kabar Indonesia Malam bertajuk “Ahok Masuk BUMN: Penolakan Kencang” yang disiarkan TV One, Sabtu (16/11).

Dia juga mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa bangsa Indonesia pernah akan pecah lantaran Ahok. Tepatnya saat jelang Pilkada DKI 2017, di mana ada gelombang umat Islam yang menuntut keadilan karena ada penistaan agama dari Ahok.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa RR itu juga mempertanyakan pengalaman Ahok. Baginya mantan narapidana penistaan agama itu tidak memiliki corporate experiences.

Baiknya, kata mantan Menko Maritim itu, jabatan yang diberikan pada Ahok dialihkan ke anak muda lain yang berpengalaman. Termasuk kepada kalangan tionghoa lain yang lebih memiliki pengalaman eksekutif.

Apalagi, Ahok telah terbiasa memainkan dana non-budgeter, dana yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan berlaku.

“Itu bakal menambah keuntungan lebih besar, kalau Ahok nanti keributan doang. Negeri nyaris pecah karena Ahok, kok Pak Jokowi mau bikin masalah baru aja,” tutup Rizal Ramli.