Latest Post



SancaNews.Com - Seorang fotografer lepas Palestina yang ditembak oleh tentara Israel di bagian mata saat meliput demonstrasi di Tepi Barat yang diduduki telah menarik perhatian internasional.

 

Dia adalah Muath Amarneh, berusia 35 tahun. Akibat penembakan tersebut, dia dirawat di Pusat Medis Hadassah Israel di Yerusalem sejak pekan lalu.

 

Mata bagian kirinya terluka parah akibat peluru yang ditembakkan oleh tentara Israel saat dia tengah meliput demonstrasi warga Palestina atas penyitaan tanah desa oleh tentara Israel di desa Surif, dekat dengan Hebron di Tepi Barat yang diduduki.

 

Kerabat Muath mengatakan bahwa mereka diberitahu oleh para dokter di Hadassah Medical Center bahwa peluru telah dikeluarkan dari mata kiri Muath. Namun matanya tidak dapat diselamatkan.

 

Muath sendiri mengaku bahwa pada saat kejadian dia berdiri di tengah kerumunan dengan mengenakan jaket anti-peluru dengan tanda pers dan helm yang jelas.

 

"Tiba-tiba saya merasakan sesuatu mengenai mata saya, saya pikir itu adalah peluru karet atau batu. Saya meletakkan tangan ke mata saya dan tidak menemukan apa-apa, saya tidak bisa melihat dan mata saya benar-benar hilang," ujarnya, seperti dimuat Middle East Monitor.

 

Meski begitu pihak Israel membantah telah dengan sengaja menargetkan Muath. Mereka mengatakan hanya menggunakan senjata pemusnah kerumunan yang tidak mematikan dalam demonstrasi itu.

 

Apa yang menimpa Muath menjadi sorotan internasional. Rekan-rekan sesama wartawan dari berbagai belahan dunia melakukan aksi solidaritas untuk Muath dengan mengunggah foto-foto diri mereka sendiri dengan satu mata tertutup.

 

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pelanggaran Israel terhadap kebebasan pers terutama ketika meliput protes anti-pendudukan.

 

Deck Moore, wakil editor asing di National, memposting di Twitter, "Mata kebenaran tidak akan pernah dibutakan. Hari ini, puluhan jurnalis Palestina memprotes penembakan Muath Amarneh, yang kehilangan akal,".

 

Bukan hanya itu, ada juga kampanye online menggunakan tagar yang mencakup "MuathEye", "EyeofTruth" dan "MuathAmarneh" untuk menyuarakan kebebasan pers.

 


 

Sumber : rmol.id



Jakarta, SancaNews.Com - Pernyataan Sukmawati Soekarnoputri yang membandingkan ayahnya, Presiden RI pertama Ir Soekarno dengan Rasulullah Muhammad SAW menuai kritikan umat Islam tanah air.

Perbuatan Sukmawati ini bahkan dinilai tak cukup dengan permintaan maaf. Sukmawati tetap harus mengikuti proses hukum yang berlaku.

Analis politik dari UNJ, Ubeidillah Badrun, menyampaikan perbuatan Sukmawati bukan baru sekali dilakukan. Karena sebelumnya Sukma melakukan tindakan ceroboh dengan menyebut lantunan kidung lebih indah dibanding azan.

“Sebaiknya Sukmawati berubah, tidak sembrono kepada umat Islam,” ucap Ubeidillah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/11).

Menurutnya, agar tidak sembrono lagi, Sukmawati tidak cukup dengan meminta maaf. Tapi juga harus menjalani proses hukum yang sama seperti Ahok yang menjadi terpidana karena kasus penistaan agama.

“Selain minta maaf, biarkan ia ikuti proses hukum yang berlaku,” tandasnya. (sanca)




Jakarta, SancaNews.Com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, rampung memeriksa Direktur PT Kani Jaya Sentosa, Yamitema T. Laoly, Senin 18 November 2019. 

Anak Menkumham Yasonna H. Laoly itu diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap, terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan Pemkot Medan 2019, yang menjerat Wali Kota Medan nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, keterangan Yamitema dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan Kadis PUPR nonaktif Kota Medan, Isa Ansyari yang juga menyandang status tersangka kasus ini.

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar Yamitema mengenai proyek-proyek di Dinas PUPR Medan, yang digarap perusahaannya.

"Saksi Yamitema Laoly diklarifikasi terkait dengan proyek di Dinas PUPR Kota Medan, yang pernah dikerjakan oleh perusahaannya," kata Jubir KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi.

Selain Yamitema, dalam mengusut kasus ini, tim penyidik juga memeriksa 14 saksi di Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Utara. Para saksi itu, yakni M. Husni selaku Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan; Renwaard Parapat selaku Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Medan; Zulkarnain selaku Kadis Dukcapil Kota Medan; dan Suryadi Panjaitan selaku Direktur RSUD Dr Pringadi.

Kemudian, Hasan Basri selaku mantan Kadisdik Kota Medan; Bob Harmansyah Lubis selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan; Emilia Lubis selaku Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan; serta Ikhsar Risyad Marbun selaku Kadis Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

Selain itu, terdapat nama Benny Iskandar selaku Kadis PUPR Kota Medan; Suherman selaku Kadis Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan; Izwar Kadishub Kota Medan; Edwin Effendi Kadinkes Kota Medan; Rusdi Simoraya selaku Direktur PD Pasar Kota Medan; dan Agus Suriyono.

Febri mengatakan 14 saksi tersebut memenuhi panggilan penyidik. Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar para saksi mengenai setoran kepada Tengku Dzulmi Eldin.

"Pada 14 orang saksi tersebut didalami, terkait dengan setoran yang diduga diberikan pada Wali Kota Medan, baik terkait jumlah ataupun sumber uang dan alasan pemberian. Apakah atas permintaan atau tidak," kata Febri.

Febri menyatakan, terdapat sejumlah saksi yang dijadwalkan diperiksa tim penyidik di Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Utara besok. KPK mengingatkan para saksi, untuk memenuhi panggilan penyidik.

"Kami imbau agar para saksi yang telah diagendakan, agar dapat hadir dan memberikan keterangan dengan jujur. Sikap koperatif akan dihargai secara hukum," ujarnya.

Yamitema usai diperiksa, kepada awak media, mengaku dicecar penyidik mengenai proyek-proyek yang digarap perusahaannya. "Macam-macam, bisnis apa, kerja apa, begitu saja," kata dia.

Yamitema juga mengaku dicecar penyidik mengenai hubungannya dengan Dzulmi Eldin dan Isa Ansyari. Ia mengaku mengenal kedua tersangka tersebut. "Pak Isa kenal. Baru kenal, sama Walkot (Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin) kenal," ujarnya.

Namun, Yamitema membantah pernah menggarap proyek-proyek di lingkungan Dinas PUPR Medan. Dia mengklaim, tidak pernah mengikuti lelang maupun dimintai uang oleh Isa untuk memuluskan proyek. "Enggak ada sama sekali," katanya.





Sumber :  vivanews.com

 



Jakarta, SancaNews.Com – Peluang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk duduk di salah satu pejabat BUMN memang besar. Meski pun hingga kini terus mendapat penentangan sejalan dengan Istana yang belum memutuskan. Dari rentetan polemik yang muncul, sebenarnya berapa gaji seorang yang duduk sebagai petinggi perusahaan plat merah itu?

Hingga tadi malam (17/11) belum ada keterangan eksplisit dari Menteri BUMN Erick Thohir maupun Presiden Joko Widodo soal BUMN yang akan dikawal oleh Ahok.

Meski demikian, dorongan agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu terus menguat. Baik Presiden maupun Menteri BUMN, terkesan kompak untuk memuluskan skenario awal. Langkah ini dilakukan, karena BTP dinilai sosok yang paling pas untuk mereduksi persoalan di PT Pertamina (Persero).

Nah, mengutip laporan keuangan Pertamina untuk kinerja 2018, dapat diintip besaran gaji yang diberikan perusahaan migas terbesar ini ke jajaran direksi dan komisarisnya.

Dari laporan keuangan tertulis kompensasi untuk manajemen yang berupa gaji dan imbalannya mencapai US$47,23 juta atau setara Rp661 miliar dengan kurs atau nilai tukar saat ini. Namun, besaran gaji direksi dan komisaris berbeda. Untuk gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero).

Sementara, gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan, yaitu sebesar 85% dari gaji Direktur Utama. Honorarium Komisaris Utama adalah sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. Honorarium Wakil Komisaris Utama adalah sebesar 42,5% dari Direktur Utama. Honorarium Anggota Dewan Komisaris adalah 90% dari honorarium Komisaris Utama.

Direksi dan komisaris Pertamina juga menerima tunjangan. Untuk direksi, tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, dan asuransi purna jabatan. Sedangkan untuk Dewan Komisaris, tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan asuransi purna jabatan.

Terdapat juga fasilitas seperti fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas bantuan hukum untuk direksi. Sedangkan untuk dewa komisaris adalah fasilitas kesehatan dan bantuan hukum.
Adapun susunan direksi Pertamina saat ini adalah 11 orang, sementara untuk komisaris di 2018 mencapai enam orang. Artinya jika dibagi rata ke 17 orang, masing-masing bisa mengantongi hingga Rp38 miliar setahun atau Rp3,2 miliar per bulan!

“Kita harapkan ada perwakilan yang memang punya track record pendobrak. Untuk mempercepat dari pada hal-hal yang sesuai diarahkan, yaitu satu bagaimana menekan daripada energi juga bersama membuka lapangan kerja dengan cara berpartner,” jelas Erick Thohir menjawab pertanyaan wartwan belum lama ini.

Ahok dipastikan akan bergabung ke BUMN pada Desember mendatang, jika benar akan masuk Pertamina. Berikut adalah kisaran gaji dan tunjangan yang akan diterima Ahok.

Erick menjelaskan, kehadiran Ahok merupakan langkah pemerintah untuk membuat BUMN lebih bisa berlari. Erick menegaskan, perlu figur-figur bagus untuk bantu di masing-masing unit BUMN. Tidak mungkin menteri, wamen, mengawasi kegiatan BUMN setiap hari. “Sampai pekan depan masih akan menghadirkan figur-figur sensasional untuk mengisi kursi-kursi BUMN. Ya, Senin ada, Kamis ada lagi,” katanya.

Setidaknya sampai tahun depan, Erick mengatakan belum akan berhenti melakukan perombakan. “Kita ini punya 142 BUMN, dibagi 365 hari, setiap 3 hari ada yang diganti,” terangnya.




Sumber : fajar.co.id



Jakarta, SancaNews.Com  – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan berkomentar keras terkait penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap rencana masuknya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petinggi Pertamina. 

Hal ini menanggapi pernyataan serikat pekerja yang tergabung terhadap Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang disampaikan oleh Presiden FSPPB, Arie Gumilar, "Emang dia siapa?" kata Luhut di kantornya, Senin malam 18 November 2019. 

Sementara itu, Luhut juga berkomentar perihal mantan Petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah yang dipanggil Menteri BUMN, Erick Thohir ke kantor Kementerian BUMN.

Menurutnya, jika memang ada nantinya petinggi KPK, pencegahan korupsi di perusahaan pelat merah akan semakin bisa dicegah.

"Enggak apa-apa kan, Kami semua KPK terlibat sekarang di tempat kami ini (kementerian). Dalam mau investasi, ya kan supaya pencegahan," kata dia. 

Menurutnya, penunjukan Ahok maupun Chandra Hamzah kalau memang jadi petinggi BUMN, tentunya harus diapresiasi. Luhut menilai, penunjukan kedua orang itu adalah hal yang baik. 

"Jangan bikin berita ramai lah. Kalau orang baik jadikan, itu saya lihat ada yang komentar-komentar, katanya gens Ahok," kata dia.


Sumber : vivanews.com

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.