SANCAnews.id

Sketsa pelaku penyiraman cairan kimia. ©istimewa

Jakarta, SancaNews.Com - Sub Direktorat Reserse Mobil (Resmob) Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebarkan sketsa wajah seorang pria yang diduga sebagai pelaku penyiraman cairan kimia terhadap dua siswi SMPN 229 Jakarta Barat yang berinisial A dan PN.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membenarkan jika sketsa wajah itu memang dibuat oleh pihaknya.

"Ya, benar," kata Argo saat dikonfirmasi soal sketsa wajah terduga pelaku penyiraman air keras.

Argo mengatakan pihak kepolisian telah menyiapkan hotline bagi masyarakat yang ingin menyampaikan informasi terkait penemuan pria tersebut.

Masyarakat yang mempunyai informasi terkait pelaku bisa menghubungi nomor telepon 081397744333 atau 085715542468 atau 082230653425.

Sketsa wajah yang dipublikasikan Polda Metro Jaya juga mencantumkan sejumlah ciri-ciri terduga pelaku yakni berjenis kelamin laki-laki dengan usia sekitar 20 tahun. Tinggi badan laki-laki itu diperkirakan sekitar 168 sentimeter.

Terduga pelaku diduga mempunyai bentuk wajah lonjong dengan rambut ikal dan alis tebal. Pria itu diduga juga memiliki kumis tipis.

Dalam satu minggu terakhir, tiga peristiwa penyiraman cairan kimia telah terjadi di wilayah Jakarta Barat.

Kasus pertama dialami dua siswi SMPN 229 Jakarta Barat berinisial A dan PN yang sedang berjalan kaki di Jalan Kebon Jeruk Raya pada Selasa (5/11).

Disusul kemudian penyiraman cairan kimia kepada nenek pedagang sayur di Taman Aries, Meruya Utara, Kembangan, pada 8 November.

Sedangkan kasus ketiga menimpa enam siswi SMPN 207 Kembangan yang menjadi korban penyiraman cairan kimia sepulang sekolah di Jalan Mawar, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (15/11) sekitar pukul 13.00 WIB.

Gempa tektonik M 7,1 mengguncang wilayah Maluku Utara pada Kamis, (14/11/2019) pukul 23.17.41 WIB. BMKG sempat mengeluarkan peringatan waspada tsunami, yang kemudian dinyatakan berakhir pada Jumat (15/11/2019) pukul 1.45 WIB

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Kondisi Terkini Sejumlah Kota Terdampak Gempa Magnitudo 7,1", https://nasional.kompas.com/read/2019/11/15/11321971/ini-kondisi-terkini-sejumlah-kota-terdampak-gempa-magnitudo-71.
Penulis : Devina Halim
Editor : Bayu Galih

Gempa tektonik M 7,1 mengguncang wilayah Maluku Utara pada Kamis, (14/11/2019) pukul 23.17.41 WIB. BMKG sempat mengeluarkan peringatan waspada tsunami, yang kemudian dinyatakan berakhir pada Jumat (15/11/2019) pukul 1.45 WIB

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Kondisi Terkini Sejumlah Kota Terdampak Gempa Magnitudo 7,1", https://nasional.kompas.com/read/2019/11/15/11321971/ini-kondisi-terkini-sejumlah-kota-terdampak-gempa-magnitudo-71.
Penulis : Devina Halim
Editor : Bayu Galih

Gempa tektonik M 7,1 mengguncang wilayah Maluku Utara pada Kamis, (14/11/2019) pukul 23.17.41 WIB. BMKG sempat mengeluarkan peringatan waspada tsunami, yang kemudian dinyatakan berakhir pada Jumat (15/11/2019) pukul 1.45 WIB

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Kondisi Terkini Sejumlah Kota Terdampak Gempa Magnitudo 7,1", https://nasional.kompas.com/read/2019/11/15/11321971/ini-kondisi-terkini-sejumlah-kota-terdampak-gempa-magnitudo-71.
Penulis : Devina Halim
Editor : Bayu Galih

Jakarta, SancaNews.Com - Menteri BUMN Erick Thohir menawarkan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk bergabung menduduki jabatan di salah satu perusahaan milik negara. Mengenai hal ini, mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan bahwa sebaiknya kasus hukum dugaan korupsi yang menyeret nama Ahok diselesaikan terlebih dulu.

Hal tersebut dinilai penting karena track record dalam menentukan pemimpin BUMN harus menjadi pertimbangan utama.

"Jangan menjadi preseden buruk, karena kondisi BUMN yang sudah banyak terpuruk karena fraud. PT Jiwasraya yang diam-diam, sudah defisit puluhan T (triliun)," kata Marzuki lewat Twitternya, dikutip Rabu, 13 November 2019.

Menurut dia, hal tersebut berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Tapi, kasus ini masih menggantung dan belum diselesaikan. Selama belum diselesaikan, maka kasus itu tidak selesai.

"Ini enggak baik, seolah ada diskriminasi. Dulu di PTSB hanya Rp 94 juta antar BUMN, kasusnya dijadikan kasus pidana. Itu temuan BPK yang bisa diselesaikan karena sama-sama BUMN," ujarnya.

Ia mengatakan, temuan BPK itu persoalan legal, maka apa pun wajib diselesaikan temuan tersebut. Menurut dia, harusnya tidak perlu takut apabila tidak bersalah. Sebab, ini temuan BPK dan kerugian negaranya jelas.

"Selama belum diselesaikan, maka kasus itu tidak selesai. BPK itu lembaga, temuannya masih nyangkut di Pemprov DKI, itu harus diselesaikan. Apapun wajib diselesaikan, kalau tidak bersalah gak usah takut dan gak usah baper. BTP itu teman saya, satu daerah, maju gubernur juga karena motivasi dari cerita saya," jelasnya. 

Klo disebut itu biasa, makanya saya laporkan ke bareskrim. Ini temuan BPK, kerugian negaranya jelas. Jangan dibiarkan, karena terus menjadi kasus yang tidak selesai, twitternya mantan Ketua DPR RI Marzuki Ali.