Latest Post

Jumat, November 15, 2019
Gempa tektonik M 7,1 mengguncang wilayah Maluku Utara pada Kamis, (14/11/2019) pukul 23.17.41 WIB. BMKG sempat mengeluarkan peringatan waspada tsunami, yang kemudian dinyatakan berakhir pada Jumat (15/11/2019) pukul 1.45 WIB


Gempa tektonik M 7,1 mengguncang wilayah Maluku Utara pada Kamis, (14/11/2019) pukul 23.17.41 WIB. BMKG sempat mengeluarkan peringatan waspada tsunami, yang kemudian dinyatakan berakhir pada Jumat (15/11/2019) pukul 1.45 WIB

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Kondisi Terkini Sejumlah Kota Terdampak Gempa Magnitudo 7,1", https://nasional.kompas.com/read/2019/11/15/11321971/ini-kondisi-terkini-sejumlah-kota-terdampak-gempa-magnitudo-71.
Penulis : Devina Halim
Editor : Bayu Galih
Gempa tektonik M 7,1 mengguncang wilayah Maluku Utara pada Kamis, (14/11/2019) pukul 23.17.41 WIB. BMKG sempat mengeluarkan peringatan waspada tsunami, yang kemudian dinyatakan berakhir pada Jumat (15/11/2019) pukul 1.45 WIB

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Kondisi Terkini Sejumlah Kota Terdampak Gempa Magnitudo 7,1", https://nasional.kompas.com/read/2019/11/15/11321971/ini-kondisi-terkini-sejumlah-kota-terdampak-gempa-magnitudo-71.
Penulis : Devina Halim
Editor : Bayu Galih
Gempa tektonik M 7,1 mengguncang wilayah Maluku Utara pada Kamis, (14/11/2019) pukul 23.17.41 WIB. BMKG sempat mengeluarkan peringatan waspada tsunami, yang kemudian dinyatakan berakhir pada Jumat (15/11/2019) pukul 1.45 WIB

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Kondisi Terkini Sejumlah Kota Terdampak Gempa Magnitudo 7,1", https://nasional.kompas.com/read/2019/11/15/11321971/ini-kondisi-terkini-sejumlah-kota-terdampak-gempa-magnitudo-71.
Penulis : Devina Halim
Editor : Bayu Galih



JAKARTA, SancaNews.Com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) menyebutkan bahwa aktivitas warga di Halmahera Barat mulai kembali normal pasca- gempa bermagnitudo 7.1 yang mengguncang Maluku Utara pada Kamis (14/11/2019).

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo menambahkan, pihaknya belum menerima laporan mengenai korban maupun dampak kerusakan di daerah tersebut.

"BNPB mendapatkan informasi dari BPBD Halmahera Barat bahwa belum ada laporan dampak kerusakan maupun korban. Warga diberitakan sebagian sudah kembali ke rumah mereka masing-masing dan beraktivitas normal," ucap Agus melalui keterangan tertulis, Jumat (15/11/2019).

Sementara, aktivitas masyarakat di Kota Bitung, Sulawesi Utara, juga berjalan normal.

Namun, Agus mengungkapkan bahwa masih ada warga yang bertahan di tempat tinggi terkait potensi gempa susulan.

"Situasi Kota Bitung dalam kondisi normal. Namun masih ada masyarakat yang bertahan di tempat tinggi karena ada gempa susulan," ujar dia.

Warga di Kota Ternate juga mulai kembali ke kediamannya. Aktivitas masyarakat sekitar, menurut BNPB, juga mulai berangsur normal.

"BPBD Kota Ternate juga menginformasikan bahwa warga yang semalam menjauh dari pantai pagi ini mulai berangsur kembali ke rumah. BPBD mengimbau untuk selalu siap siaga terkait dengan gempa susulan," tutur Agus.

Berdasarkan data BNPB, terdapat dua orang luka-luka di Ternate, akibat bencana tersebut. Kemudian, sebanyak 6 rumah dan 2 gereja rusak akibat terguncang gempa.

Sebelumnya, gempa bermagnitudo 7.1 mengguncang Maluku Utara pada Kamis (14/11/2019) pukul 23.17.

Hingga Jumat (15/11/2019) pukul 06.59 WIB, Daryono mengatakan, tercatat puluhan gempa susulan (aftershocks) di Laut Maluku Utara pasca gempa utama bermagnitudo 7.1.




Sumber : kompas.com

Baca selengkapnya »

Kamis, November 14, 2019
Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengingatkan, sebelum Ahok jadi pimpinan salah satu BUMN


Jakarta, SancaNews.Com - Menteri BUMN Erick Thohir menawarkan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk bergabung menduduki jabatan di salah satu perusahaan milik negara. Mengenai hal ini, mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan bahwa sebaiknya kasus hukum dugaan korupsi yang menyeret nama Ahok diselesaikan terlebih dulu.

Hal tersebut dinilai penting karena track record dalam menentukan pemimpin BUMN harus menjadi pertimbangan utama.

"Jangan menjadi preseden buruk, karena kondisi BUMN yang sudah banyak terpuruk karena fraud. PT Jiwasraya yang diam-diam, sudah defisit puluhan T (triliun)," kata Marzuki lewat Twitternya, dikutip Rabu, 13 November 2019.

Menurut dia, hal tersebut berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Tapi, kasus ini masih menggantung dan belum diselesaikan. Selama belum diselesaikan, maka kasus itu tidak selesai.

"Ini enggak baik, seolah ada diskriminasi. Dulu di PTSB hanya Rp 94 juta antar BUMN, kasusnya dijadikan kasus pidana. Itu temuan BPK yang bisa diselesaikan karena sama-sama BUMN," ujarnya.

Ia mengatakan, temuan BPK itu persoalan legal, maka apa pun wajib diselesaikan temuan tersebut. Menurut dia, harusnya tidak perlu takut apabila tidak bersalah. Sebab, ini temuan BPK dan kerugian negaranya jelas.

"Selama belum diselesaikan, maka kasus itu tidak selesai. BPK itu lembaga, temuannya masih nyangkut di Pemprov DKI, itu harus diselesaikan. Apapun wajib diselesaikan, kalau tidak bersalah gak usah takut dan gak usah baper. BTP itu teman saya, satu daerah, maju gubernur juga karena motivasi dari cerita saya," jelasnya. 

Klo disebut itu biasa, makanya saya laporkan ke bareskrim. Ini temuan BPK, kerugian negaranya jelas. Jangan dibiarkan, karena terus menjadi kasus yang tidak selesai, twitternya mantan Ketua DPR RI Marzuki Ali.





Sumber : viva.co.id


Baca selengkapnya »

Kamis, November 14, 2019


Ahok kembali diperbincangkan setelah dicalonkan menjadi bos BUMN. Sosok mantan Gubernur DKI Jakarta ini kontroversial setelah dipidana kasus penistaan agama. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan).


Jakarta, SancaNews.Com - Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali ramai diperbincangkan, usai Menteri BUMN Erick Thohir disebut meminta mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menduduki kursi pimpinan salah satu perusahaan pelat merah. Bukan tanpa alasan, soalnya Ahok sempat menjadi kontroversi usai mendekam di penjara karena kasus penistaan agama.

Ahok, yang kini aktif menjadi anggota PDI Perjuangan, memang belum memastikan di mana ia akan berlabuh. Dalam pesan instan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/11), Ahok mengaku menyinggung PT Krakatau Steel (Persero) dan PT Sarinah (Persero) saat bertandang ke kantor Kementerian BUMN kemarin.

Namun, dalam wawancara terpisah di Istana Kompleks Kepresidenan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan Ahok jadi bos BUMN. Meski demikian, Jokowi tidak memastikan apakah wakilnya di kursi pimpinan daerah DKI Jakarta itu akan menjabat sebagai komisaris atau direksi.

"Bisa dua-duanya. Ini pakai proses seleksi. Masih dalam proses. Kita tahu kinerjanya. Nanti penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," terang Jokowi.

Di samping posisi yang akan diduduki Ahok, menarik membahas politikus PDI Perjuangan tersebut. Lihatlah, ingar bingar warganet di berbagai jejaring media sosial yang beropini usai Ahok dikabarkan akan menjadi bos BUMN.

Pemilik akun @dillaselanri mengaku senang mengetahui Ahok akan menduduki jabatan di kursi BUMN. "Nonton Youtube, beritanya pak Erick ajak pak Ahok join (bergabung) di BUMN. Walau belum tahu jabatannya apa, tapi senang sekali," tulisnya.

Akun lain melontarkan kekecewaannya dengan rencana pemerintah menggandeng Ahok. "Perasaan banyak orang yang berintegritas dan capable (mampu) untuk memimpin BUMN, tapi kok ambil yang pernah bermasalah dengan hukum," kicaunya @DartoTahir.

Ekonom INDEF Ahmad Heri Firdaus mengaku tidak ingin membela atau menentang Ahok. Tapi, ia mengisyaratkan agar pemerintah mencari orang lain yang memiliki pengalaman dan pengetahuan sesuai dengan sektor usaha yang digeluti BUMN tersebut.

Ia mengingatkan jangan sampai menunjuk orang yang tak memiliki kemampuan bisnis sedikit pun. "Menurut saya seharusnya cari yang lebih aman, bukan saya membela Ahok atau tidak. Tapi masih bisa dicari lagi yang tidak menimbulkan kegaduhan," terangnya.

Apalagi, jika pasar tidak menerima keputusan pemerintah mengenai sosok pemimpin di BUMN, maka akan membahayakan perusahaan ketika mencari pendanaan. "Pasar kan kadang ada yang suka sekali, ada yang tidak, makanya lebih baik yang minim konflik," jelasnya.

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet menilai sebaiknya posisi dirut BUMN strategis tak diisi oleh politikus. Sebab, ada kesan, hanya bagi-bagi jabatan. "Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan dari awal kalau sosok yang akan memimpin BUMN adalah orang yang memiliki kemampuan di bidangnya. Tidak ada titip-titip politik," tegas dia mengingatkan.

Pendapat berbeda datang dari Managing Director LM FEB UI Toto Pranoto. Ia menuturkan tidak ada salahnya memberi kesempatan bagi Ahok untuk duduk di salah satu kursi BUMN, terutama sektor energi. Toh, ia menyebut Ahok memiliki kemampuan kepemimpinan yang cukup memadai.

Pro dan Kontra Ahok dari Napi Bakal Jadi Bos BUMNAhok kembali diperbincangkan setelah dicalonkan menjadi bos BUMN. Sosok mantan Gubernur DKI Jakarta ini kontroversial setelah dipidana kasus penistaan agama. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan).

"Ahok dianggap figur yang berhasil melakukan transformasi birokrasi di DKI Jakarta. Ia punya talenta sebagai strong leader (pemimpin yang kuat) yang memiliki visi jangka panjang," jelasnya.

lagipula, ia memuji, Ahok memiliki kemampuan untuk belajar dengan cepat. Ditambah lagi, Ahok memiliki integritas tinggi. "Kalau penguasaan bidang teknis akan muncul seiring dengan berjalannya waktu ketika mengelola perusahaan," imbuh Toto.

PR Ahok

Saat ini, ada empat BUMN strategis yang belum memiliki direktur utama secara definitif. Dua di antaranya adalah perusahaan energi dan tambang, yakni PT PLN (Persero) dan PT Inalum (Persero), sedang sisanya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Masing-masing perusahaan memiliki setumpuk pekerjaan rumah (PR) dan persoalan yang harus diselesaikan. PLN misalnya, punya PR menyelesaikan mega proyek listrik 35 ribu Megawatt (MW). Di samping persoalan beban utang dan upaya mencari dana secara mandiri.

Di sisi lain, Toto bilang terjadi kelebihan pasokan listrik di tengah pembangunan mega proyek listrik 35 ribu MW. Ini menjadi tantangan bagi pemimpin baru PLN untuk bisa melakukan negosiasi ulang kontrak pembangunan pembangkit listrik agar pasokan dan kebutuhan listrik nantinya tidak timpang.

"Saat ini justru di Jawa terjadi kelebihan pasokan (listrik). Ini bagaimana menyesuaikan situasi tersebut dalam konteks renegosiasi dengan pihak swasta yang ikut membangun misalnya," katanya.


Sementara, tanggung jawab di Inalum juga tak kalah berat. Perusahaan itu adalah induk holding pertambangan dan membawahi empat perusahaan. Yakni, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Freeport Indonesia (PTFI).

"Inalum membutuhkan sosok direktur utama yang bisa mengintegrasikan semua potensi anggota holding nya," terang dia, sembari memaparkan fakta Inalum saat ini tidak ada dirut definitif setelah Budi Gunadi Sadikin menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.


Sementara, Yusuf Rendy Manilet menjelaskan direktur utama Bank Mandiri dan BTN diharapkan bisa memangkas suku bunga kredit yang masih dinilai tinggi oleh Jokowi. "Jadi nanti direktur utama perbankan ini bagaimana bisa mengimplementasikan arahan presiden bagaimana suku bunga itu bisa diturunkan," ucap Yusuf.


Selain itu, industri perbankan juga sedang dihadapkan pada persoalan penyaluran kredit dan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL). Di sisi lain, rasio kredit macetnya meningkat.


Sumber : cnnindonesia.com
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.