SANCAnews.id

#SANCA/ INDOPOLITIKA.COM

JAKARTA, SANCANEWS.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purnawirawan) Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan, Tito masih mempunyai utang mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Baca juga: Jokowi Dinilai Sedang Menyelamatkan Tito Karnavian yang Gagal Ungkap Kasus Novel

"Sampai hari ini sudah hampir dua tahun enam bulan, kasus Novel tak kunjung selesai. Berbagai tim sudah dibentuk di internal polisi. Bahkan, sampai hari ini kita tidak melihat kejelasan kelanjutan dari penanganan Novel Baswedan," kata Kurnia di Kantor ICW, Senin (28/10/2019).

Selain itu, Tito juga terseret perkara perusakan barang bukti yang lazim disebut sebagai kasus buku merah.

Dalam perkara itu, Tito diduga menerima aliran dana dari pengusaha Basuki Hariman dalam kasus yang melibatkan eks Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Menurut Kurnia, dua kasus di atas mestinya dapat menjadi pertimbangan Jokowi sebelum menunjuk Tito sebagai Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Maju.

"Dua isu tadi soal penyiraman air keras Novel Baswedan, kedua soal dugaan keterlibatan di buku merah, harusnya bisa dikonfirmasi presiden sebelum menilai seseorang layak atau tidak masuk kabinet," ujar Kurnia.

Tito menjadi Mendagri dalam Kabinet Indonesia Maju menggantikan Tjahjo Kumolo yang kini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Apararur Negara-Reformasi Birokrasi. Tito pun sudah mengundurkan diri dari kepolisian.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus Novel Belum Tuntas, Penunjukan Tito sebagai Mendagri Dipertanyakan"

#sanca

"Musda II FPI Jateng tetap jalan di Majlis Taklim Al Hikmah Lil Habib Baqir bin Hasan bin Syaikh Abu Bakar, Ketitang, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal," kata Ketua Bidang Hukum dan Advokasi FPI Jateng Zainal Petir di Semarang, Minggu malam.

Petir menegaskan bahwa musda tersebut dalam rangka pemilihan pengurus dan menyusun program kegiatan sehingga penting bagi FPI, apalagi ormas ini dijamin konstitusi, yakni UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28E Ayat (3), bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Menurut dia, Tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengaturnya.

"Kedudukan ormas FPI sangat kuat dijamin oleh undang-undang. Jadi, apa salahnya ketika mau mengadakan program kerja musda, kok, ditolak," kata Petir yang juga anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng.

Kehadiran FPI yang punya misi amar makruf nahi mungkar, menurut dia, mestinya disambut dengan gembira karena akan membantu masyarakat supaya tidak terjerembab ke dalam kemaksiatan.

Kalau ada ormas yang mengarah ke penyebaran paham komunis, termasuk neokomunis, wajib dilarang. Itu jelas melanggar UU No. 16/2017 tentang Penetapan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan atas UU No. 17/2013 tentang Ormas.

Menyinggung soal kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, Petir mengatakan bahwa kepolisian mengamankan pelaksanaannya. Dalam hal ini Polri tidak berhak melarang ormas yang akan menggelar musda.

Ia menegaskan bahwa Polri justru harus ikut menjaga agar kegiatan tersebut berjalan lancar. Tugas polisi sebagaimana UU No. 2/2002 tentang Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban umum.

"Jadi, yang sedang musda, dalam hal ini FPI, merasa aman dan masyarakat sekitar juga nyaman," kata Zainal Petir. (Antaranews.com/sanca)